Cat-1

Cat-2

Cat-3

Cat-4

Latest Posts

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pagi ini membagikan 3.000 sertifikat tanah ke warga Jakarta Selatan. Pembagian dilakukan secara simbolik di Gelanggang Remaja Pasar Minggu ke beberapa warga.

"Semua sudah diberikan sertifikat, coba diangkat, saya ingin tahu betul, seremoni yang maju tadi sudah, semuanya. Saya hitung satu, dua (...) 33, 3.000," kata Jokowi di Jakarta, Jumat (22/2/2019).



Jokowi mengaku sengaja menghitung dan memerintahkan masyarakat untuk mengangkat sertifikat untuk memastikan bahwa masyarakat Jakarta Selatan yang hadir di Gelanggang Remaja Pasar Minggu sudah mendapatkan sertifikat tanah.

"Kalau dulu kan senangnya seremonial, 12 orang maju, yang lain belum, kalau sekarang semuanya angkat," ujar Jokowi.

Lewat program reforma agraria, Kepala Negara menyebut akan memberikan sertifikat hak atas tanah kepada masyarakat guna meminimalisir masalah sengketa lahan yang sering terjadi.

"Kenapa sertifikat diberikan, tidak hanya di Jakarta, karena saya setiap pergi ke desa, sengketa lahan di mana-mana, ini harus kita sampaikan adanya, nggak di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, yang namanya sengketa, kalau sengketa tanah ini di manapun ramai," ungkap Jokowi.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan penyerahan sertifikat ini dilakukan kepada warga yang berasal dari 16 kelurahan di Jakarta Selatan.

"Sebanyak 3.000 di Jakarta Selatan, 2.000 itu berasal dari 16 kelurahan, seperti, Bintaro, Pondok Labu, Cilandak, Jati Padang," ajar Anies.

Menurut Anies, pemberian sertifikat tanah ini memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Selanjutnya, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil mengatakan masih ada sekitar 36.000 bidang tanah di Jakarta yang belum disertifikat. Dia menargetkan akan menyelesaikannya sampai akhir tahun ini.
Jokowi Instruksikan Mafia Bola Dibersihkan Sampai Tuntas
Presiden Joko Widodo meminta agar Polri membersihkan para mafia bola yang diduga menjadi pelaku pengaturan skor dalam sepak bola Indonesia.

"Itu sudah menjadi kewenangan Polri untuk menyelesaikan ini. Jadi kalau saya ya, selesaikan sampai tuntas agar sepak bola kita benar-benar bersih," kata Presiden Joko Widodo di Gelanggang Remaja Pasar Minggu, Jakarta pada Jumat.

Hingga saat ini, Satuan Tugas (Satgas) Anti Mafia Bola Mabes Polri sudah menetapkan setidaknya 15 orang tersangka terduga pelaku pengaturan skor.

"Yang juara juga betul-betul juara agar jangan sampai kita sudah terlanjur wah (euforia kemenangan) wah juara, juara, tapi ternyata (hasil pengaturan skor). Ternyata banyak pengaturan skor. Itu yang saya kira dituntaskanlah sampai rampung," tegas Presiden.

Terbaru Satgas Anti Mafia Bola menetapkan Plt Ketua Umum PSSI Joko Driyono sebagai tersangka dalam kasus perusakan dokumen yang diduga penyidik berkaitan dengan kasus pengaturan skor sepak bola Indonesia.

Atas penetapan Joko Driyono sebagai tersangka itu, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) pun berniat untuk menyelenggarakan Kongres Luar Biasa (KLB).

"Perkara nanti PSSI mau kongres, ya itu AD/ART (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga) silakan sesuai aturan FIFA dan AD/ART PSSI sendiri," ungkap Presiden.

Terkait dengan siapa calon Ketua Umum PSSI menggantikan Edi Rachmayadi yang mengundurkan diri, Presiden juga mempersilakan PSSI menyelesaikannya sendiri.

"Ya itu urusannya PSSI lah," tambah Presiden.

Joko Driyono menjadi tersangka perusakan dan pencurian barang bukti di kantor Komisi Disiplin PSSI pada 14 Februari 2019.
Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin menjawab tudingan bahwa capres 01 Joko Widodo atau Jokowi berbohong dengan menyampaikan data keliru dalam debat capres kedua. Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Lodewijk Paulus menilai salah data bukan berarti berbohong.

"Misalnya melihat kebakaran hutan jangan dilihat tidak ada kebakaran sama sekali, tetapi apakah kebakaran hutan kita dikomplain oleh negara lain. Yang dikatakan Pak Jokowi tidak ada kebakaran hutan lagi artinya tidak ada kebakaran hutan yang sifatnya masif," kata Lodewijk di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (20/2/2019).



Jokowi telah mengklarifikasi bahwa data karhutla bukan tidak ada dalam tiga tahun terakhir. Tapi, telah turun drastis sejak 2015 sampai 2018. Jokowi menyampaikan sehari setelah debat.

Lodewijk membela pernyataan Jokowi. Bahwa turunnya angka kebakaran hutan karena sistem itu terbangun secara sistematis, termasuk infrastruktur alat pemadam kebakaran. Lebih dari itu, penegakan hukum terhadap para pembakar lahan juga dilakukan selama hampir lima tahun Jokowi memimpin pemerintahan.

"Kita lihat tiga tahun terakhir apa Malaysia dan Singapura komplain ke Indonesia, sudah tidak ada kan? Nah itu lho melihatnya seperti itu. Jangan di sini ada kebakaran kecil, seakan-akan itu yang disebut kebakaran hutan. Jadi tidak benar Jokowi bohong," jelasnya.

"Orang sering tidak melihat konteksnya. Pembicaraan seperti apa dibawa ke konteks yang lain," tegas Sekjen Partai Golkar itu.

Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menilai Jokowi tidak berbohong. Tudingan demikian muncul akibat panasnya kontestasi politik. Tudingan berbohong sering dituduhkan lawan politik kepada Jokowi.

"Sebagai petahana, tentu Jokowi menjadi sasaran empuk. Terkait dengan tudingan Jokowi berbohong tentang data, ini merupakan bagian dari strategi lawan politik untuk mendegradasi dan mejatuhkan citra petahana," ujar Ujang.

Ujang sependapat dengan Lodewijk bahwa kesalahan data yang disampaikan Jokowi tidak bisa dimaknai Jokowi berbohong. Lebih dari itu, untuk membangun demokrasi yang sehat dan beradab, semua pihak harus menghentikan sikap saling menuding.

"Lebih baik angkat yang baik. Angkat yang positif. Bangun narasi kebajikan. Bicarakan hal-hal positif mengenai para capres dan cawapres. Seperti adu ide dan gagasan. Adu program yang implementatif. Dan adu pikiran yang mencerahkan, mendidik, dan menginspirasi. Menuduh Jokowi bohong merupakan tudingan yang tidak etis," tutupnya.
Pemerintah Gelontorkan Rp 1 Triliun Bangun 1.000 BLK di Pesantren
Pemerintah akan menggelontorkan anggaran Rp1 triliun untuk pembangunan 1.000 Balai Latihan Kerja (BLK) tahun ini. Anggaran akan digelontorkan dalam dua tahap; akhir Februari dan pertengahan Maret 2019.

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengatakan pembangunan BLK tersebut diharapkan bisa melahirkan sekitar 100 ribu calon pekerja yang siap disalurkan ke berbagai sektor industri.

BLK merupakan program pelatihan kerja dari pemerintah yang bekerja sama dengan berbagai sektor industri. Program dilakukan agar lulusan BLK bisa langsung diserap industri.

BLK menyasar calon pekerja di lingkungan santri pesantren. Hanif menjelaskan anggaran yang dicairkan tersebut masing-masing tahapan sebesar Rp500 miliar. Nantinya, masing-masing pesantren akan mendapat alokasi Rp1 miliar.

Anggaran tahap pertama yang cair pada akhir bulan ini berjumlah Rp350 miliar  atau 70 persen dari setengah anggaran yang disiapkan. "Ini (Rp350 miliar) dana pembangunan gedung workshop BLK. Sisanya (Rp150 miliar) akan cair setelah selesai pembangunan gedung workshop," ucap Hanif di Penandatangan Perjanjian Kerja Sama BLK Komunitas Tahap I di kawasan Jakarta Pusat, Rabu (20/2).

Hanif bilang skema pencairan ini juga berlaku untuk pencairan anggaran BLK tahap kedua pada pertengahan Maret nanti. Lebih lanjut ia memperkirakan pembangunan fisik BLK akan memakan waktu sekitar 3-4 bulan atau sekitar Juni 2019.

"Kemudian training instruktur sekitar 1-2 bulan. Jadi rencananya bulan ketujuh (Juli 2019) sudah bisa mulai efektif, sudah mulai dilatih orangnya," jelasnya.

Dari masing-masing balai, pemerintah menargetkan ada 100 orang santri yang bisa dilatih. Dengan kata lain, jika ada 1.000 BLK, jumlah santri siap kerja yang bisa tercetak mencapai 100 ribu orang.

Kehadiran BLK diharapkan bisa meningkatkan potensi santri di berbagai pesantren di tanah air. Selain itu, para lulusan balai diharapkan bisa menjadi calon pekerja yang sesuai dengan kebutuhan industri.

Di sisi lain, sektor industri diharapkan bisa mendapat calon-calon pekerja yang mumpuni untuk menunjang pertumbuhan industri ke depan. Pada akhirnya, pencetakan lulusan BLK diharapkan bisa mengurangi angka pengangguran muda di Indonesia.

Pada 2017, pemerintah sudah membentuk sebanyak 50 BLK. Kemudian meningkat menjadi 75 BLK pada 2018. Sementara pada tahun depan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan bisa membangun 3.000 BLK.

Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-KH Ma'ruf Amin, M Misbakhun optimis pertumbuhan ekonomi nasional akan terus terjaga di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Optimisme itu didasari ekonomi Indonesia yang tetap tumbuh 5,3 persen pada saat kondisi global dan domestik yang tak mudah.

Misbakhun mengatakan, banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Antara lain perang dagang Amerika Serikat dengan China, kondisi politik di Eropa, hingga harga minyak dunia.



"Namun, saya yakin Indonesia masih tetap bisa tumbuh dan berkembang,” ujar Misbakhun, Rabu (20/2/2019).

Politikus Golkar itu menjelaskan alasan bersikap optimistis pada perekonomian nasional. Ini dikarenakan berbagai faktor yang akan menopang pertumbuhan ekonomi nasional.

Pertama, tutur dia, terkait domestic consumer spending atau pengeluaran konsumsi domestik. Pemerintahan Jokowi dinilai sangat getol menggenjot pembangunan infrastruktur perhubungan berupa jalan tol, bandara, serta pelabuhan dalam skala kecil, sedang maupun besar.

Selain itu, pemerintahan Jokowi juga memiliki kepedulian tinggi terhadap pengembangan desa.

“Ada jalan baru di desa-desa, panjangnya ratusan ribu kilometer. Ada tambahan pasar desa sebanyak 6.900, hingga infrastruktur dasar di bidang perdagangan dan kesehatan seperti Posyandu (pos pelayanan terpadu, red) di 9.000 titik, ” ujarnya memerinci.

Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu menjelaskan, keberhasilan program infrastruktur sangat berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya beli masyarakat.

Selain itu, kata Misbakhun, ada faktor investasi swasta. “Hal ini juga didukung kebijakan fiskal dan moneter yang dilakukan dengan sangat hati-hati dan ditunjang reformasi struktural berkelanjutan sehingga mampu meningkatkan sentimen dan kepercayaan investasi,” tambah dia.

Kedua adalah faktor investasi swasta yang juga didukung kebijakan fiskal dan moneter yang dilakukan dengan sangat hati-hati dan ditunjang reformasi struktural berkelanjutan.

"Ini yang akan mampu meningkatkan sentimen dan kepercayaan investasi,” katanya.

Ada satu hal lagi yang dinilainya menjadi faktor penentu. Misbakhun menyatakan pemerintahan Presiden Jokowi memiliki keberpihakan dalam meningkatkan sumber daya manusia (SDM) untuk menghadapi Revolusi Industri 4.0.

Dia menegaskan, pertumbuhan ekonomi akan dipengaruhi revolusi industri gelombang keempat yang berbasis pada integrasi dunia online atau teknologi informasi dan produksi industri.

“Pemerintah sangat menyadari ini (Revolusi Industri 4.0). Selama ini pemerintah berupaya menyiapkan SDM yang berkualitas yang didukung dengan kemampuan anak-anak muda memanfaatkan teknologi digital,” paparnya.

Legislator asal Pasuruan, menambahkan, pemerintahan Jokowi tak hanya membangun infrastruktur berupa jalan tol, bandara dan pelabuhan. Sebab, pemerintahan saat ini juga membangun infrastruktur telekomunikasi seperti kabel bawah laut dan jaringan serat optik nasional Palapa Ring.

“Tujuannya menyambungkan seluruh wilayah Indonesia dalam koneksi telekomunikasi kelas dunia. Dengan demikian masyarakat Indonesia manjadi bagian dalam sistem koneksi internet masyarakat global. Back bone Palapa Ring ini adalah sebuah prestasi besar sebagai negara kepulauan,” katanya.
TKN: Jangan Underestimate, Kiai Ma'ruf Ahli Debat
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN), Arsul Sani menyebut cawapres nomor urut 01 Ma'ruf Amin merupakan seorang ahli debat. Dia mengimbau kepada seluruh pihak untuk tidak meremehkan ketua MUI dalam debat pilpres jilid tiga.

"Pak Kiai Ma'ruf itu ahli debat. Jadi jangan meng-underestimate, nanti terjadi lagi seperti di debat kemarin," kata dia di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (19/2/2019).

Arsul menyinggung komentar para pendukung paslon nomor urut 02 yang dinilai mencuatkan isu-isu tidak benar kepada petahana Jokowi, salah satunya membawa contekan. Komentar tersebut populer di media sosial usai debat capres pertama.

"Selama ini teman-teman pendukung 02 itu kan meng-underestimate Pak Jokowi, terlihat dari komen-komen mereka di media sosial setelah debat pertama kan," ucapnya.

Dia juga turut menyinggung sikap Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo - Sandiaga yang meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membentuk prosesi debat bergaya bebas seperti di Amerika Serikat. Namun, dia berdalih Jokowi tetap unggul dalam debat tersebut.

"Sudah dikabulkan KPU (debat gaya bebas), eh ternyata Pak Jokowi telah leading juga, habis itu bikin isu lain. Pakai pulpen lah, nanti kalau dipenuhi debatnya, pakai alasan lain," tutur Arsul.

Sementara itu, dia bersikeras bahwa TKN tak akan mengintervensi KPU terkait segala macam bentuk debat. Pihaknya menghormati tata cara dan regulasi yang nantinya akan berlaku dalam debat selanjutnya.

"Kalau KPU mengeluarkan kebijakan pengurangan jumlah penontonnya, kita serahkan semua urusan debatnya ke KPU. Mau enggak pakai penonton boleh, dibatasi juga boleh," katanya memungkasi.

KPU sendiri rencanaya menggelar debat capres ketiga pada 17 Maret 2019. Ajang adu gagasan itu hanya menghadirkan cawapres dari masing-masing paslon nomor urut 01 dan 02.
Presiden Jokowi turun tangan untuk menyelamatkan Sungai Citarum melalui normalisasi. Saat ini hasilnya sudah dilihat oleh internasional bahwa Indonesia serius. Citarum menentukan keberlangsungan hidup masyarakat yang bergantung kepada sungai terbesar di Jawa Barat ini.



Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Menko Matirim Luhut Binsar Pandjaitan bahwa normalisasi bukan program pencitraan yang dilakukan pemerintah era Presiden Joko Widodo.

"Sekarang gaungnya sudah dilihat oleh internasional bahwa Indonesia sudah terlihat serius. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa kita pencitraan, kita jauh dari itu, karena ini menyangkut masalah masa depan daripada rakyat Jawa Barat di bantaran Sungai Citarum," kata Luhut usai menghadiri Pameran Citarum Expo 2019 di Gedung Sabilulungan, Soreang, Kabupaten Bandung, Selasa (19/2/2019).

"Kalau kotor, ikan-ikan yang diproduksi tercemar, bayi yang dilahirkan kena kuntet (gagal tumbuh). Kita tidak mau, generasi orang Jawa Barat nanti kuntet karena kita salah. Sekarang kita semua, media juga sama, saya minta kita jangan bertengkar. Dipimpin pak gubernur, ayo kita kerja," tutur Luhut.

Ditanya hasil audit BPK RI terkait laporan program Citarum Harum yang tidak memuaskan, Luhut tak mengetahui soal itu.

"Saya enggak tahu auditnya, wong (program Citarum Harum) baru setahun," ujar Luhut menegaskan.
Faktanya Saat ini Jokowi - Ma'ruf Mulai Unggul di Jawa Barat
LEMBAGA Survei Indopolling Network menyatakan elektabilitas pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01 Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin di wilayah Jawa Barat bersaing ketat dengan Capres-Cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Hasil survei menunjukkan elektabilitas Jokowi-Ma’ruf sebesar 41,7 persen, sementara Prabowo-Sandi 37,9 persen. Pemilih yang merahasiakan jawaban dan belum menentukan pilihan (undecided voters) masih sebesar 20,4 persen.

Direktur Indopolling, Wempy Hadir mengatakan persaingan kedua Calon Presiden sangat ketat. Jokowi unggul di daerah timur Jawa Barat atau wilayah Cirebonan, dengan perolehan 55,39 persen berbanding 31,6 persen, dan sisanya 13,29 persen tidak menjawab. Sementara Prabowo unggul di zona wilayah Jawa Barat bagian selatan dengan meraih 50 persen. Elektabilitas Jokowi di daerah tersebut sebesar 40 persen. Sedangkan yang tidak menjawab sebesar 10 persen.

Di zona Jabar bagian tengah, Jokowi meraih elektabilitas 41,99 persen disusul Prabowo dengan 41,2 persen. Sisanya 16,99 persen tidak menjawab. Di zona Jabar bagian utara, Jokowi mempunyai 35,09 persen melawan 30,7 persen. Dengan 34,4 persen sisanya tidak menjawab.

“Jawa Barat makin seru, karena Prabowo menang signifikan di Jabar pada 2014 lalu. Sekarang mengalami penurunan yang cukup tajam. Jika mayoritas publik tidak puas terhadap kinerja Jokowi, maka pemilih Prabowo tentu tidak akan berpindah pilihan,” ujar Wempy.

Survei Indopolling dilakukan dengan metode multistage random sampling selama periode Januari 2019. Populasi survei ini adalah seluruh Warga Negara Indonesia di Provinsi Jawa Barat, yang punya hak pilih pada Pemilu legislatif dan Pilpres tahun 2019, yaitu mereka yang telah berusia 17 tahun atau sudah menikah ketika survei dilakukan. Jumlah sampel sebanyak 1200 responden, dengan sampling error 2,8 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Arsul Sani mengatakan pihaknya cukup puas melihat elektabilitas Jokowi-Ma’ruf di Jawa Barat yang meningkat. Sebab saat Pilpres 2014, Jokowi kalah suara dibanding Prabowo di wilayah Jawa Barat. Saat itu pasangan Prabowo-Hatta Rajasa memperoleh 59,78 persen suara, sementara Jokowi-JK memperoleh 40,22 persen suara.

“Kalau kita lihat 2014 itu selisih suara Prabowo-Hatta dengan Jokowi-JK kan lumayan besar. Namun, kini sudah bisa agak tersenyum bahwa hasil survei yang diperoleh sudah comparable,” ujar Arsul.

Meskipun demikian masih terdapat beberapa survei yang menyatakan Jokowi-Ma’ruf belum unggul. Sehingga pihaknya menyatakan akan terus bekerja keras untuk meningkatkan elektabilitas di Jawa Barat, hingga akhirnya dapat menang dengan perolehan suara yang signifikan.

Peningkatan elektabilitas Jokowi-Ma’ruf di Jawa Barat disebabkan karena kinerja Presiden Joko Widodo yang dianggap masyarakat berhasil, terutama dalam membangun infrastruktur. Selain itu sebagai petahana, Jokowi dinilai mampu menunjukkan kinerja dalam memimpin pemerintahan. Terbukti dengan survei yang menyebut tingkat kepuasan responden terhadap pemerintahan Jokowi-JK mencapai 56,8 persen.

Oleh sebab itu, dalam melakukan kampanye, TKN Jokowi-Ma’ruf sebaiknya fokus menyosialisasikan keberhasilan-keberhasilan yang diraih pemerintah pusat dalam lima tahun kepemimpinan Jokowi. (Panjang)
Calon presiden (capres) petahana Joko Widodo (Jokowi) menjadi sorotan di media sosial dengan tuduhan menggunakan pulpen sebagai alat komunikasi di atas panggung debat. KPU menyebut penggunaan pulpen atau alat tulis tidak menjadi masalah.

"Itu sudah dikomunikasikan. Nggak ada masalah," ucap Komisioner KPU Viryan Aziz di kantornya, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (18/2/2019).



"Kan nggak apa-apa bawa kertas, catatan, dan di meja kecil itu masing-masing ada," imbuhnya.

Isu liar muncul di media sosial selepas debat semalam. Gestur Jokowi yang memegang daun telinga dan memencet pulpen diisukan bahwa Jokowi menggunakan alat komunikasi.

Namun, menurut KPU, debat yang berlangsung tadi malam sudah berjalan sesuai dengan hal-hal yang disepakati bersama. "Kita melihat semua berjalan dengan apa yang sudah kita bahas dan sepakati. Apabila ada dugaan-dugaan seperti itu, masyarakat bisa sampaikan ke teman-teman pengawas pemilu," imbuhnya.

Soal isu liar itu telah ditepis Jokowi. Suami Iriana itu menepis tuduhan menggunakan penyuara telinga atau earpiece sebagai contekan debat, serta gestur memencet pulpen sebagai bagian dalam paket isu liar tersebut. Jokowi menyebut isu itu sebagai fitnah tak bermutu.

"Orang bawa pulpen saja pun masih saja (diisukan). Apa sih?" ucap Jokowi.
Prabowo Sebut Pembangunan Infrastruktur Grasa-Grusu, JK: Karena Sudah Telat
Calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto mengatakan, pembangunan infrastruktur dalam pemerintahan Jokowi terkesan grasa-grusu atau terburu-buru. Hal itu disampaikan Prabowo dalam debat Pilpres kedua capres di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu 17 Februari 2019.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK mengatakan, pembangunan infrastruktur saat ini memang sudah harus dikebut. Sebab, Indonesia sudah tertinggal dari negara lain.

"Ya kalau terburu-buru karena kita sudah telat dari kota lain di Asean. Lihat di Kuala Lumpur, Singapore. Jadi kita harus cepat. Jangan cepat dianggap grasa-grusu, lambat dianggap salah. Cepat salah. Jadi bagaimana kita ini," ujar JK.

Menurutnya, masyarakat harus menghargai kecepatan pemerintah dalam mengambil keputusan dalam pembangunan infrastruktur. Apalagi, ada batasan waktu penuntasan saat Asean Games 2018 diadakan.

"Dan kedua, kita memang sudah terlambat. Kemacetan di Jakarta termasuk yang tertinggi di dunia. Sekarang kan lumayan," tutur JK.

Namun, JK mengakui proyek pembangunan LRT di Palembang memang membutuhkan waktu dan jaringan yang lebih luas lagi. Prabowo sendiri menyinggung hal tersebut dalam bahasannya di debat kedua.

"Ya setuju, kalau itu butuh waktu dan butuh jaringan yang lebih luas lagi. Jadi kalau hanya 20 km di Palembang tidak cukup menaikkan penumpang dan butuh biaya lagi," ucap JK.

"Memang di Palembang masih jauh dari target. Harus dikampanyekan dan dibuat jaringannya," JK memungkasi.

Sebelumnya, Prabowo menilai pembangunan infrastruktur yang selama ini digenjot pemerintah Jokowi dilakukan tanpa pertimbangan yang matang. Prabowo juga menyebut Jokowi dan jajarannya membangun banyak proyek infrastruktur tanpa perencanaan matang dan jelas.

"Saya menghargai niat Pak Jokowi dalam maintenance pembangun infrastruktur. Tapi saya menyampaikan, Tim Pak Jokowi kemungkinan besar kurang efisien, banyak infrastruktur dikerjakan dengan grasu grusu," ucap Prabowo dalam debat capres kedua di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019).

Karena kurangnya perencanaan, Prabowo menyebut banyak proyek infrastuktur yang justru hanya menghasilkan pemborosan.

"(Infrastruktur) tanpa visibilitas yang benar, ini menyebabkan proyek insfrastruktur rugi. Infrastruktur harus dari rakyat, bukan rakyat untuk infrastruktur," ucap Prabowo.

SDM

video

Dukungan

Cat-5

Cat-6