Cat-1

Cat-2

Cat-3

Cat-4

Latest Posts

Ma'ruf Amin menepis Sandiaga Uno soal penambahan Badan Riset Nasional yang disebut akan menambah juga birokrasi. Ma'ruf Amin mengatakan Badan Riset Nasional ini dibentuk untuk menyatukan lembaga-lembaga yang ada.



"Jadi bukan menambah lembaga, tapi mengefisienkan lembaga, menyatukan lembaga yang menangani riset, karena itu penanganan riset jadi lebih efektif," kata Ma'ruf di panggung debat cawapres di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/3/2019).

Selain itu, kata Ma'ruf, pihaknya berencana mengikutsertakan semua pihak, terutama pemerintah, akademisi, dan dunia usaha serta industri.

"Dengan begitu, riset akan makin berkembang ke depan jadi riset yang bisa membangun Indonesia ke depan. Sekali lagi, kita siapkan untuk ten years challenge," ujarnya.

Sebelumnya, Sandi mengkritik rencana pembentukan Badan Riset Nasional yang dilontarkan Ma'ruf. Menurut Sandi, kuncinya adalah kolaborasi.
Survei SMRC: Masyarakat Tak Percaya dengan Fake News Terhadap Jokowi
Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) kembali mengeluarkan hasil survei nasional jelang pencoblosan Pemilihan Presiden atau Pilpres pada 17 April 2019 mendatang. Survei mengambil tema Kondisi Ekonomi, Mobilitas Identitas, dan Pilpres 2019 - Evaluasi Publik Nasional.

Survei kali ini salah satunya membahas soal Mobilisasi Politik Identitas dan Ideologi: Isu Palsu (Fake News) tentang calon presiden (capres) petahana Joko Widodo.

Beberapa pertanyaan diajukan kepada para responden tentang isu palsu atau fake news yang menerpa Jokowi. Pertanyaan pertama adalah apakah setuju bahwa Presiden Jokowi merupakan orang atau terkait dengan PKI?

Hasilnya, 73 persen masyarakat mengaku tidak setuju dengan pertanyaan tersebut, 6 persen setuju, dan 22 persen tidak tahu atau tidak jawab.

Pertanyaan kedua adalah apakah setuju bahwa Presiden Jokowi kaki tangan RRC? Hasilnya, 69 persen tidak setuju, 10 persen setuju, dan 21 persen tidak tahu atau tidak jawab.

Pertanyaan ketiga survei adalah apakah setuju bahwa Presiden Jokowi anti Islam? Hasilnya, 76 persen tidak setuju, 6 persen setuju, dan 18 persen tidak tahu atau tidak jawab.

Hasilnya, opini-opini negatif tentang latar belakang Jokowi dan tindakan-tindakannya yang sering muncul di media massa, terutama media sosial, sejauh ini hanya diyakini oleh relatif sedikit warga.

Warga yang yakin dengan opini negatif yang tak berdasar fakta atau fake news, trendnya relatif stabil dan rata-rata di kisaran 6 persen.

Analisis lebih detil dan lebih menyeluruh di bawah menunjukan bila yang mempercaya opini negatif dan mobilisasi identitas itu naik akan berpengaruh negatif terhadap Jokowi.

Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan. Dari populasi itu dipilih secara random (multistage random sampling) 2.820 responden.

Response rate (responden yang dapat diwawancarai secara valid) pada survei Februari-Maret ini sebesar 2.479 atau 88 persen.

Margin of error rata-rata dari survei dengan ukuran sampel tersebut sebesar ± 2 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih. Quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20 persen dari total sampel oleh supervisor dengan kembali mendatangi responden terpilih (spot check). Dalam quality control tidak ditemukan kesalahan berarti.

Calon presiden Joko Widodo meminta para pendukungnya untuk mengajak sebanyak-banyaknya masyarakat datang ke tempat pemungutan suara (TPS) pada pemilihan presiden 2019 mendatang. Hal tersebut disampaikan Jokowi saat menghadiri acara doa satukan negeri di Medan, Jumat (15/3/2019).



"Saya titip tanggal 17 April kita ajak berbondong bondong datang ke TPS. Jangan sampai ada satu orang pun yang golput tidak mencoblos. Yang penting ajak dulu ke TPS semuanya," kata calon presiden petahana ini.

Jokowi mengatakan, partisipasi pemilih dalam pilpres sangat penting. Sebab hal itu akan menentukan nasib Indonesia dalam lima tahun kedepan.

"Sambil diajak, sambil dibisiki. Enggak usah saya sampaikan dibisiki apa, kan sudah ngerti semuanya. Terutama ibu-ibu ini kalau sudah dibisiki, sakti," tambah dia.

Selain itu, Presiden Jokowi juga meminta para pendukungnya untuk mengklarifikasi berbagai hoaks yang beredar di masyarakat. Misalnya terkait hoaks bahwa Jokowi-Ma'ruf akan menghapus pendidikan agama hingga melegalkan pernikahan sesama jenis.

"Tolong diluruskan isu yang berkembang, jangan diam saja. Itu logikanya tidak masuk," kata Jokowi.
Jaga Kestabilan Harga Beras, Bulog Operasi Pasar di Seluruh Indonesia
Sesuai dengan arahan Presiden Jokowi Perum Bulog terus melakukan Operasi Pasar Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di seluruh Indonesia. Langkah ini untuk menjaga ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga pangan khususnya beras di tingkat konsumen.

Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Bulog Tri Wahyudi Saleh mengatakan, kegiatan Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) melalui Operasi Pasar CBP telah dilakukan serentak oleh Bulog Divisi Regional seluruh Indonesia, pada 3 Januari 2019 sesuai dengan instruksi Presiden RI sebagai antisipasi terjadinya kenaikan harga beras pada awal tahun 2019.

"Kami sadar, bahwa keberhasilan menjaga ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga beras medium di setiap daerah akan tercipta bila dilakukan secara bersama dengan dukungan seluruh pihak, terutama dari Pemerintah Daerah, Dinas terkait, Aparat terkait dan para pelaku pasar," kata Tri, di Jakarta, Sabtu (16/3/2019).

Dari kegiatan tersebut, Bulog telah menggelontorkan 190 ribu ton beras medium, dengan rata-rata perhari mencapai 2 ribu - 3 ribu ton beras. Diharapkan target OP CBP sebesar 15 ribu ton per hari dapat dicapai saat musim paceklik yang diperkirakan harga beras akan meninggi.

Dalam pelaksanaan Kegiatan KPSH ini, Bulog melibatkan banyak pihak dengan Pemerintah Daerah melalui Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan ataupun yang membidangi di tingkat Provinsi Kabupaten Kota, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) masing-masing daerah, dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pangan maupun pengecer di pasar tradisional, retail modern, jaringan Sahabat Rumah Pangan Kita (RPK), sinergi BUMN serta melalui Distributor.

bulog juga bekerjasama dengan Satgas Pangan Polri dan Jajaran Kementerian Perdagangan RI untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan KPSH beras medium ini.
Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Dedy Mizwar ingin agar relawan berkampanye tanpa adanya isu negatif. Hal itu disampaikan saat Laskar Merah Putih (LMP) Markas Besar Daerah Provinsi DKI Jakarta melakukan deklarasi dukungan terhadap Jokowi-Ma'ruf.

"Kita juga dapat menilai dengan matahati untuk melihat kebaikan dari calon presiden dengan melihat fakta dan data," kata Dedy, Jakarta, Kamis (14/3/2019).



Menurutnya, keberpihakan pada Jokowi sangat beralasan, karena komitmennya pada pembangunan Indonesia dan rekam jejak yang bersih dari korupsi, kebencian, dan penggunaan fitnah.

"Mari memperjuangkan kemenangan dengan cara yang baik. Kekuasaan yang diraih dengan fitnah hanya akan menjadi sekadar kemenangan saja. Tapi mari meraih kemenangan dengan keberkahan," ujarnya.

Deddy menuturkan, pilpres merupakan sebuah proses untuk meraih amal ibadah, karena memilih pemimpin itu ditujukan untuk menghindari permusuhan. Menurutnya, Jokowi telah banyak mengubah pandangan masyarakat karena kinerjanya.

"Banyak orang sudah dapat pencerahan dan pasti tidak mau termakan isu kebohongan dari lawan. Tentukan pilihan dengan nalar dan hati Nurani. Kita harus bersatu," ucapnya.
Ma'ruf Amin: OTT Romi Adalah Masalah Pribadi
Calon wakil presiden Ma'ruf Amin menyatakan, operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK terhadap Ketua Umum PPP Romahurmuziy alias Romi tak  terkait dengan pilpres 2019.

"Saya kira masalah pribadi tidak ada kaitannya dengan Pilpres, jangan sampai ini dikait-kaitkan," ucap Ma'ruf di kediamannya, Jakarta, Jumat (15/3/2019).

Dia menegaskan, apa yang dilakukan Romi adalah urusan pribadi. Sehingga, tidak ada hubungannya dengan kontestasi Pilpres saat ini.

"Itu pribadi tidak ada hubungannya sama Pilpres," tegas Ma'ruf Amin.

Dia meminta masyarakat agar bisa membedakan mana yang memang urusan pribadi dan masalah yang berkaitan dengan pilpres.

"Masyarakat harus bisa membedakan antara personal, kemudian kepentingan-kepentingan Pilpres. jadi jangan Pilpres dikaitkan dengan urusan pribadi," pungkasnya.
Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romahurmuziy dikabarkan terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK di Kanwil Departemen Agama di Sidoarjo, Jawa Timur. Dikabarkan dirinya tersangkut suap jabatan di institusi itu. Dan OTT KPK sudah pasti 90 persen jadi tersangka, karena  pelakunya tertangkap basah saat sedang melakukan transaksi. 



Romahurmuziy atau akrab disapa Romy termasuk Ketua Umum Partai yang terus bergerak menggalang dukungan untuk Jokowi. Dengan kedekatan seperti itu, sebenarnya sangat mudah bagi Rommy untuk bisa lolos dari jerat OTT KPK. Tapi apa Rommy lolos? Tidak.

Dia tetap terkena jerat OTT KPK. Tertangkapnya Romy ini sudah diklarifikasi oleh Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Frans Bangun Mangera. Polda Jatim memang membantu KPK saat melakukan operasi tangkap tangan itu.

Ini adalah bukti KPK itu bekerja independen. Tidak ada intervensi. Kalau mereka sudah mengendus sesuatu maka mau itu dekat dengan Pemerintah maupun oposisi pasti disikat. Begitu juga pihak Kepolisian. Tidak ada sungkan-sungkanan dalam bekerja.

Inilah netralitas dan profesionalitas yang benar. Dalam kasus OTT KPK yang menimpa Romy ini jadi bukti bahwa Jokowi berani sapu bersih semua yang berbau korupsi tanpa pandang bulu.

Tidak ada yang kebal hukum meski dikenal dekat dengan Jokowi. Ahok buktinya, dia pun masih saja dipenjara dua tahun karena tuduhan penistaan agama akibat kata-katanya di Kepulauan Seribu. Jokowi sebagai Presiden membiarkan hukum berjalan, tanpa mau intervensi.

Masih ingat Setya Novanto? Dia bisa bertahan sejak era Orde Baru, Habibie, Gus Dur, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, sampai masa awal Pemerintahan Joko Widodo. Apakah Setnov aman? Sekali lagi tidak.! Buktinya dia pun tetap dipenjara karena kasus e-KTP.

Jadi soal Rommy tertangkap itu buat saya persoalan biasa saja. Romy adalah manusia dewasa, biarkan dia mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Jadi sekali lagi, tertangkapnya Romy membuat kita semakin mantap pilih Jokowi. Dan terima kasih KPK telah membuktikan bahwa Jokowi benar-benar ingin negeri ini bersih dari praktek-praktek korupsi.

OTT KPK yang menyeret Romy ini justru sangat menguntungkan Jokowi-Ma'ruf juga membuat pendukungnya semakin mantap memilih Jokowi 17 April 2019 nanti. Dan kami pastikan coblos Jokowi-Ma'ru
Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa. Dengan aturan tersebut gaji perangkat desa, kini setara dengan PNS golongan II A.

Politikus Golkar yang juga Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun memuji langkah Jokowi itu. Menurut dia, peraturan baru hasil revisi atas Nomor 43 Tahun 2014 itu, menjadi bukti komitmen dan keseriusan dalam meningkatkan kesejahteraan aparatur desa.



"Itu menjadi bukti komitmen seorang presiden yang peduli pada perangkat negara di tingkat paling bawah yang bersentuhan langsung dengan rakyatnya," ucap Misbhakun dalam keterangannya, Rabu (13/3/2019).

Salah satu tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf ini, memandang, penyetaraan gaji tersebut menjadi bukti kehadiran negara dalam upaya memenuhi kesejahteraan hidup para perangkatnya. Menurutnya, langkah ini wujud Nawacita.

"Keberanian Pak Jokowi ini adalah bentuk konkret perhatian beliau untuk membangun Indonesia dari pinggir sebagaimana visi Nawacita. Dana desa dikuatkan, perangkat desa disejahterakan, pembagunan di pedesaan ditingkatkan pemerataannya," jelas Misbhakun.

Dia menambahkan, langkah Jokowi tersebut pasti sudah memperhatikan kemampuan fiskal keuangan negara dalam APBN. Sehingga tak perlu ada yang meributkannya.

"Sehingga tidak perlu ada pertanyaan dari sisi kemampuan belanja negara," pungkasnya.

Adapun poin yang diubah dalam Peraturan Pemerintah tersebut mengenai pendapatan yang didapatkan oleh seorang kades, sekdes, dan perangkat desa lainnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, penghasilan tetap kades, sekdes, dan perangkat desa lainnya termasuk dalam anggaran APBDesa yang bersumber dari Anggaran Dana Desa (ADD).

Adapun gaji yang diberikan oleh seorang Kades paling sedikit, yaitu Rp 2,4 juta. Ini setara dengan 120 persen dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan II/a.

Sementara gaji yang didapatkan oleh seorang Sekdes tidak berbeda jauh dengan Kades, Rp 2,2 juta atau setara dengan 110 persen dari gaji PNS golongan II/a. Untuk perangkat desa lainnya berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2019, yaitu sekitar Rp 2 juta atau setara dengan 100 persen gaji PNS golongan II/a.

Menurut pasal 81A PP ini, penghasilan kades, sekdes, dan perangkat desa lainnya akan diberikan paling lambat pada Januari 2020.
Sindir Emosi Prabowo, Samawi Bilang 'Kalau Mau Dekat Rakyat Jangan di Atas Mobil'
Sekjen Solidaritas Ulama Muda Jokowi (Samawi) Aminuddin Maruf menilai, Capres Prabowo harus belajar mengontrol emosi ketika berada di ruang publik. Hal ini menanggapi insiden Prabowo yang memukul aparat keamanan capres saat di Cianjur, Jawa Barat dua hari lalu.

Menurut Amin, Prabowo marah tidak hanya kali ini saja terjadi. Sering kali, dalam berbagai sambutan dan pidatonya Prabowo tidak bisa mengkontrol emosi saat berhadap-hadapan dengan masyarakat.

"Tidak cuma sekali ini saja, dalam beberapa forum dengan masyarakat Prabowo sering marah-marah, dan menurut saya ini sangat kurang cocok. Sebagai calon presiden Prabowo harus bisa mengkontrol emosinya," jelas Amin kepada wartawan, Kamis (14/3).

Amin menambahkan, untuk dekat dengan masyarakat. Prabowo harus belajar dari Presiden Jokowi yang sudah biasa berbaur dengan masyarakat dan merasakan apa yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

"Kalau mau dekat dengan masyarakat jangan berdiri di atas mobil dong. Ya cobalah sekali-kali tiru pak Jokowi, mau naik KRL berdesak-desakan dengan masyarakat. Biar benar-benar tahu apa yang dirasakan masyarakat," sindir Amin.

Diketahui, sempat viral video Prabowo memukul tangan polisi yang bertugas mengamankan capres saat kampanye di Cianjur. Namun dalam klarifikasinya, Prabowo disebut tak ingin pengaman capres justru menghalangi warga yang ingin berdekatan dengan capres kubu oposisi tersebut.

Sementara itu, Ketua DPP Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria, meminta tindakan Prabowo marah pada keamanan jangan ditafsirkan seorang yang emosional. Tindakan memukul tangan polisi itu, katanya, justru karena Prabowo tidak ingin rakyat diperlakukan demikian.

"Loh justru Pak Prabowo itu baik ya, dia tidak ingin rakyat diperlakukan seperti itu," kata Riza di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/3).

Prabowo justru tidak mau ada sekat dengan pendukungnya. Mantan Danjen Kopassus itu justru ingin memberikan akses bertemu pemimpin seluas-luasnya.

"Pak Prabowo tak masalah, dia pemimpin salaman sebanyak mungkin dalam perjalanannya sejak mendarat lokasi sampai terbang lagi tetap salaman dengan masyarakat," ungkapnya.
Keberadaan emak-emak yang melakukan kampanye hitam ke Jokowi di Sulsel diduga kabur. Wali Kota Makassar Ramdhan Danny Pomanto meminta agar emak-emak itu segera ditangkap.

"Berarti itu direncanakan, kalau dia sampai menghilang berarti itu direncanakan, berarti ada orang di belakangnya, berarti itu disuruh," kata Danny Pomanto di kawasan industri Makassar, Daya, Rabu (13/3/2019).



Dia meminta pihak kepolisian untuk segera menangkap emak-emak yang menggunakan atribut PKS itu untuk dimintai keterangan. "Harus ditangkap! Saya yakin polisi pasti mengejar. Saya yakin sekali," ungkapnya.

Sementara itu di lokasi yang sama, Kapolda Sulsel Irjen Hamidin menyebut video black campaign terhadap Jokowi masih ditelusuri. "Masih penyelidikan," kata Hamidin.

Seperti diketahui, informasi terbaru bahwa keberadaan emak-emak itu tidak lagi berada di Sulsel. "Sepertinya ibu itu tidak berada di Sulsel," kata Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Dicky Sondani.

Sebelumnya, sebuah video viral di Sulsel tentang seorang ibu yang berkampanye untuk Prabowo Subianto. Ibu itu menyebut pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) akan menghapus kurikulum agama dan menghapus pesantren.

SDM

video

Dukungan

Cat-5

Cat-6