Cat-1

Cat-2

Cat-3

Cat-4

Latest Posts

Pasokan Cabai di Pasar Melimpah Jelang Natal & Tahun Baru 2019
Menteri Pertanian Amran Sulaiman menjamin pasokan cabai akan lancar untuk mencukupi kebutuhan masyarakat termasuk pada perayaan Natal dan Tahun Baru 2019 nanti. Menurutnya, tidak ada alasan pasokan cabai langka dan harganya tidak stabil.

Terpisah, Direktur Jenderal Hortikultura, Suwandi mengaku yakin pasokan cabai baik jenis keriting, besar maupun rawit sangat mencukupi saat Natal dan Tahun Baru nanti. Menurutnya, sekarang ini justru yang terjadi harga cabai lagi murah di petani karena produksi di sentra-sentra melimpah.

"Kalau melihat tren lapangan, kami optimis pasokan cabai sampai Januari nanti mencukupi bahkan surplus," ujarnya.

Suwandi menyebutkan pasokan cabai ke pasar Jabodetabek mencapai 290 ton/hari atau 8.700 ton/bulan. Hingga kini pasokannya lancar, karena para petani penggerak atau Champion Cabai dari daerah sentra diajak bersama-sama mengamankan pasokan Jabodetabek.

Baca juga: Bertani di Jakarta, Lahan Tidur 'Disulap' Jadi Kebun Cabai


Secara nasional pada Desember ini, lanjut Suwandi, cabai rawit sekitar 54 ribu ton, Januari 2019 64 ribu ton dan Febuari sekitar 80 ribu ton. Untuk cabau keriting, pada Desember ini ada sekitar 73 ribu ton, Januari 2019 113 ribuan ton dan Febuari ada 130 ribuan ton.

"Aman lah, nggak perlu khawatir dengan cabai. Kami juga intensif memacu produksi dan menata sebaran sentra cabai agar pasokan terjaga," tandasnya.

Sementara itu, Direktur Sayura-Sayutan dan Tanaman Obat, Ditjen Hortikultura, Kementan, Prihasto Setyanto menambahkan untuk menjaga ketersediaan nasional agar aman sepanjang tahun, harus benar-benar menjaga pola tanam. Tingkat kepatuhan daaerah dalam melaksanakan pola ini sangat mempengaruhi stabilisas produksi.

"Secara nasional dalam satu tahun untuk cabai rawit bulanan memerlukan luas panen berkisar 11 sampai 12 ribu hektare dengan produksi 64 sampai 66 ribu ton. Sedangkan cabai keriting memerlukan luas panen 12 Sampai 13 ribu hektare dengan produksi 76 Sampai 77 ribu ton per bulannya," jelasnya.

Prihasto menyebutkan angka kebutuhan nasional berdasarkan hitungan Ditjen Hortikultura yakni untuk rawit per bulan sekitar 61 ribu ton dan keriting sekitar 72 ribu ton.

"Produksi pada bulan tertentu seperti Lebaran, Natal dan Tahun Baru harus sudah kita amankan pola tanamnya 3-4 bulan sebelumnya," sebutnya.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sleman, Heru Saptono mengatakan mendukung kebijakan Kementerian Pertanian. Menurutnya, di Sleman sudah memiliki klaster kawasan aneka cabai yang diatur pola tanamnya.

"Setiap hari ada panenan dan kita pasarkan secara lelang. Seperti semalam tanggal 6 Desember 2018, harga di pasar lelang untuk keriting harga jual lelang mencapai Rp 16.300/kg dan rawit merah harga jual Rp 17.300/kg," katanya.

Heru menambahkan pasokan yang masuk di pasar lelang tersebut mencapai 4-5 ton/malam. Pasar lelang Sleman ada setiap malam, berarti menurut Heru ada pasokan setiap hari, yang artinya ada panen pula setiap harinya.

"Intinya kita atur pola tanam supaya harga stabil dan pasokan juga kontinu. Kluster cabai di Sleman tidak hanya budidaya secara monokultur, ada petani kami di Candibinangun Pakem mengusahakan cabai dengan ikan nila. Istilahnya mina cabe," tuturnya.

"Dari 1.000 meter lahan dia bisa memperoleh Rp 10 juta dengan modal Rp 6 sampai Rp 7 juta selama 5 bulan. Sedangkan di areal yang sama bisa panen pembenihan ikan nila 2 kali dalam waktu yang sama bisa memperoleh Rp 8 juta. Ini keren," sambung Heru.
Komitmen Jokowi, Kejar Koruptor Yang Sembunyikan Uang Hasil Korupsi di Luar Negeri
Presiden Joko Widodo menegaskan komitmennya untuk mengejar para koruptor yang menyembunyikan uang hasil korupsi di luar negeri.

Hal ini disampaikan Kepala Negara dalam peringatan hari antikorupsi sedunia yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi, di Jakarta, Selasa (4/11/2018).

"Kita tidak memberikan toleransi sedikitpun pada pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan uang hasil korupsinya ke luar negeri," kata Jokowi.

Menurut Jokowi, pemerintah sudah melakukan langkah nyata untuk mengejar uang korupsi yang disembunyikan di luar negeri ini.

Salah satunya adalah bernegosiasi dengan Swiss karena uang hasil korupsi diduga banyak disimpan di negara itu. Jokowi mengatakan, saat ini pemerintah Indonesia dan Swiss sudah masuk ke dalam tahap akhir untuk menandatangani mutual legal assitance (MLA).

"MLA ini legal paltform untuk mengejar uang hasil korupsi dan money laundering yang disembunyikan di luar negeri," kata Jokowi.

"Korupsi adalah korupsi, tidak bisa diganti dengan nama lain," tambahnya.

Di dalam negeri, lanjut Jokowi, pemerintah juga terus melakukan berbagai upaya untuk memberantas korupsi. Misalnya, dengan penyediaan layanan berbasis elektronik seperti e-tilang, e-samsat hingga e-budgeting dan e-planning.

Selain itu, pemerintah juga menerbitkan sejumlah aturan untuk mencegah korupsi. Misalnya, Peraturan Presiden No 54/2018 tentang strategi nasional pencegahan korupsi.

Serta, PP No 63/2018 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan karena membantu pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi secara khusus mengucapkan terima kasih kepada KPK serta seluruh institusi penegak hukum, dan komponen masyarakat yang terlibat dalam pemberantasan korupsi.

Ia pun mengajak seluruh elemen bangsa untuk tetap berjuang memberantas korupsi. "Ini upaya kita untuk membangun Indonesia yang bebas dari korupsi, sekaligus untuk membangun Indonesia maju, produktif, inovatif dan efisien," kata dia.

Inflasi Terkendali Selama 4 Tahun di Era Jokowi
Pemerintahan yang dipimpin Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK) memasuki tahun keempat pada 20 Oktober 2018.

Banyak hal yang sudah dilakukan pemerintah selama ini demi mewujudkan Nawa Cita yang sudah dicanangkan awal kepemimpinannya.

Lalu apa yang sudah berhasil? Direktur Eksekutif Economic Action (ECONACT) Indonesia menganalisis salah satu keberhasilan pemerintah selama empat tahun ini adalah terjaganya inflasi.

"Kalau mengacu kepada Nawa Cita, dari sepuluh targetnya, inflasi yang bisa dikatakan berhasil terjaga," kata Ronny.

Bank Indonesia (BI) menargetkan inflasi 3,5 persen plus minus satu persen pada 2018. Hingga September 2018, inflasi tercatat 2,88 persen. Tercatat deflasi September sebesar 0,18 persen.

Inflasi cenderung terjaga selama empat tahun pemerintahan Jokowi-JK. Pada Oktober 2014, inflasi mencapai 4,83 persen. Kemudian meningkat menjadi 6,23 persen pada November 2014. Inflasi terjaga di kisaran tiga persen sejak Juli 2017. Tercatat inflasi Juli 2017 sebesar 3,82 persen.

Hanya saja, inflasi ini nampaknya tidak cukup untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Sebagian besar Nawa Cita, menurut dia masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan.

Memang hal ini, Ronny menuturkan, harus dilihat dari beberapa sisi. Cenderung stagnannya pertumbuham ekonomi tidak hanya faktor dalam negeri, melainkan adanya sentimen dari luar negeri.

"Kondisi global sedang kurang bersahabat memang. Di level Internasional, ada situasi new normal: high rate, high oil price, dan strong dollar. Ditambah pula dengan kecenderungan proteksionisme yang membuat Amerika dan Cina perang dagang," tambah dia.

Hal senada dikatakan Ekonom PT Bank Permata Tbk, Josua Pardede. Ia menilai, inflasi terkendali dalam beberapa tahun ini. "Inflasi 3-3,5 persen sudah cukup baik. Paket kebijakan ekonomi dilakukan baik," kata dia.

Ia menuturkan, likuiditas global mengetat seiring kebijakan bank sentral Amerika Serikat (AS) mengetatkan kebijakan moneternya menjadi tantangan pemerintahan Jokowi-JK. Dengan tantangan investasi meningkat juga mendorong pemerintah mempercepat izin dan menerapkan online single submission (OSS) sehingga beri kemudahan usaha.
FSI Menilai Jika Tak Ada Jokowi, Maka Tak ada Penetapan Hari Santri
Forum Santri Indonesia (FSI) memberikan dukungan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Dukungan tersebut disampaikan langsung di kediaman Cawapres Ma'ruf Amin di Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat.

"Tujuan kami, FSI bersilahturahmi dengan Kiai Ma'ruf Amin, kami bertekad bulat ingin berikhtiar secara maksimal, berdoa secara ikhlas kepada Allah, supaya pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin terpilih sebagai presiden dan wakil presiden," kata Ketua Dewan Pembina Rokhmin Dahuri, di Jalan Situbondo, Jakarta, Sabtu (8/12/2018).

Dalam kesempatan itu, FSI juga berencana menjadikan Jokowi sebagai Bapak Santri Indonesia pada Maret 2019. Sebab, kata dia, Jokowi berperan besar dalam penetapan Hari Santri Nasional yang jatuh setiap 22 Oktober.

"Insyaallah nanti di Maret akan mengadakan, memberikan penghargaan kepada Presiden Joko Widodo yang telah mengeluarkan keputusan Hari Santri Nasional. Dan akan kita angkat menjadi Bapak Santri Indonesia," ungkap Ketua Umum FSI Irwan Ari Kurnia.
Presiden Jokowi Berterimakasih Kepada Media Masa Karna Menjadi Penghubung Dengan Rakyat
Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengucapkan terima kasih kepada media massa. Ucapan itu diutarakan Jokowi di akun instagram dan facebook-nya, Minggu (9/11/2018).

Jokowi bercerita tahun 2004 sebelum jadi wali kota di Solo, dia tak dikenal oleh siapa-siapa. Jokowi mengatakan media massa yang mengenalkan dirinya ke khalayak, mengiringi perjalanan karirnya.

"Semua dimulai dari situ, dari liputan tentang saya, tentang pekerjaan saya," ujarnya.

Bagi Jokowi media adalah sahabat.

Meskipun sering dikritik pedas namun dia tetap menganggap media massa sebagai sahabat.

"Dari yang memberitakan apa adanya tentang pribadi dan pekerjaan saya, yang memberi masukan, sampai yang menulis kritik pedas untuk saya, keluarga, dan jabatan saya," ujar Jokowi.

"Terima kasih untuk teman-teman media," Jokowi menambahkan.

Mengulas Hasil Pembangunan Infrastruktur di Era Jokowi
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan akan berupaya keras agar target pembangunan infrastruktur 2015-2019 bisa tercapai pada tahun 2019. Di tahun 2019 nanti, pelaksanaan dan prioritas pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Kementerian PUPR akan terfokus pada lima hal.

Pertama, meningkatkan kegiatan infrastruktur berbasis masyarakat (padat karya), pembangunan irigasi kecil, pengembangan air minum dan sanitasi, pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan penataan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional.

Kedua kegiatan preservasi jalan Lintas Timur, Barat dan Tengah Sumatera, peningkatan dan preservasi jalan Trans Papua dan Kalimantan, dan penggantian jembatan pada lintas utama.

Ketiga, pembangunan Bendungan baru, penyelesaian pembangunan bendungan lanjutan dan irigasi, pengembangan air baku, pengendalian banjir dan pengamanan pantai, dan pengendalian lumpur Sidoarjo.

Keempat, pelaksanaan sertifikasi tenaga kerja konstruksi, dan Komite Keselamatan Konstruksi (K3). Dan kelima, dukungan strategi pengembangan infrastruktur kota baru, dan pengembangan kawasan khusus.

Untuk mengoptimalkan belanja anggaran tahun 2019, Basuki memberi tiga arahan dalam penyusunan program di Kementerian PUPR.

"Pertama, proyek yang sudah dikerjakan tidak boleh ada yang berhenti dan diselesaikan sesuai rencana. Kedua, tidak ada usulan pembangunan infrastruktur yang multi years kecuali bendungan. Ketiga, besaran belanja barang tidak boleh lebih besar dari tahun 2017," katanya dalam keterangan resmi, seperti dikutip Rabu (7/6/2018).

Adapun pagu kebutuhan berdasarkan surat Menteri PUPR kepada Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan tanggal 6 April 2018 sebesar Rp 138,3 triliun. Kemudian pada tanggal 16 April 2018 keluar Surat Bersama Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan tentang besaran pagu indikatif Kementerian PUPR sebesar Rp 102,01 triliun, ditambah dengan alokasi anggaran Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) melalui skema Availability Payment (AP) sebesar Rp 5,1 triliun.

Berdasarkan pagu penyesuaian sebesar Rp 102,01 triliun, diantaranya alokasi untuk bidang Sumber Daya Air (SDA) sebesar Rp 38,9 triliun, Bina Marga sebesar Rp 39,2 triliun, Cipta Karya sebesar Rp 13,4 triliun, dan Penyediaan Perumahan sebesar Rp 7,8 triliun.
Hebat! Sumbangan Devisa Dari Pariwisata Kita Naik 15,43% Dibanding 2015
Sektor pariwisata nasional kini menjadi primadona baru bagi pembangunan nasional. Sumbangan devisa maupun penyerapan tenaga kerja dalam sektor ini amat signifikan bagi devisa negara. Bahkan, diperkirakan pada 2019 sudah mengalahkan pemasukan devisa dari industri kelapa sawit (CPO).

Devisa dari sektor pariwisata pada 2016 sebesar US$ 13,568 miliar berada di posisi kedua setelah CPO US$ 15,965 miliar. Pada 2015, devisa dari sektor pariwisata sebesar US$ 12,225 miliar atau berada di posisi keempat di bawah Migas US$ 18,574 miliar, CPO US$ 16,427 miliar, dan batu bara US$ 14,717 miliar.

"Perolehan devisa negara dari sektor pariwisata sejak tahun 2016 sudah mengalahkan pemasukan dari migas dan di bawah pemasukan dari CPO. Diperkirakan pada tahun 2019, sektor pariwisata menjadi penyumbang utama devisa utama Indonesia," ujar Menteri Pariwisata Arief Yahya di Kantor Staf Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (17/10/2017).

Arief menjelaskan dari hasil riset Wolrd Bank, sektor pariwisata adalah penyumbang yang paling mudah untuk devisa dan pendapatan domestik bruto (PDB) suatu negara. Pasalnya, dampak turunan dari investasi di sektor pariwisata terhadap PDB memang amat besar.

World Bank mencatat investasi di pariwisata sebesar US$ 1 juta mampu mendorong 170% dari PDB. Ini merupakan dampak ikutan tertinggi suatu industri kepada negaranya. Sebab, industri pariwisata mampu menggerakkan usaha kecil menengah seperti kuliner, cenderamata, transportasi dan lainnya.

"Presiden Jokowi sudah menyadari dan meminta agar pariwisata menjadi sektor unggulan terbesar nasional," jelas Arief.

Indonesia juga dinilai sebagai salah satu dari 20 negara dengan pertumbuhan paling cepat di sektor pariwisata. Pertumbuhan pariwisata Indonesia dalam beberapa tahun terakhir mencapai 25,68%.

Sedangkan industri pariwisata di kawasan Asia Tenggara hanya tumbuh 7% dan sementara dunia hanya berkembang 6%.

Daya saing Pariwisata

Selain itu, dibandingkan dengan negara jiran seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand, Indonesia juga lebih unggul dalam hal tourism branding dan destinasi dengan berbagai penghargaan yang diraih Indonesia.

Indeks Daya Saing Pariwisata Indonesia menurut World Economy Forum (WEF) menunjukkan perkembangan menggembirakan. Peringkat Indonesia naik 8 poin dari 50 di 2015, ke peringkat 42 pada 2017.

Satu hal dari peningkatan jumlah wisatawan mancanegara yang meningkat selama tiga tahun terakhir dari 10 juta orang pada tahun 2015 menjadi 12 juta pada tahun lalu menambah tebal pemasukan devisa negara dari US$ 12,336 miliar menjadi US$ 12,44 miliar.

Adapun dalam paruh pertama tahun 2017 ini tercatat jumlah pelancong asing sudah mencapai 7,8 juta orang. Demi meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dengan targetnya 20 juta kunjungan pada 2019,Kementerian Pariwisata mempromosikan 10 destinasi wisata baru di Indonesia

Arief menjelaskan bahwa destinasi pariwisata Indonesia yang gencar dipasarkan karena sudah berkembang, serta ada juga destinasi yang masih dikembangkan. Berbagai destinasi
memang dikategorikan berdasarkan atraksi dan akses masing-masing, untuk menyambut wisatawan.

Destinasi yang pengembangannya prioritas ada 10, meliputi Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Mandalika, Morotai, Borobudur, Danau Toba, Kepulauan Seribu, Bromo Tengger Semeru, Wakatobi, dan Labuan Bajo.

Sementara itu,10 daerah yang sektor pariwisatanya sudah berkembang dan lebih siap menyambut banyak turis meliputi 3 destinasi diving, Wakatobi, Raja Ampat, Bunaken,serta 3 destinasi pemasaran utama di Bali, Jakarta, Kepulauan Riau,serta Banyuwangi, Bandung, serta Yogyakarta, Solo Semarang.
Ekonomi Indonesia Aman Dan Nyaman Untuk Investasi
Program kesejahteraan Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dinilai sudah mampu menciptakan keadilan ekonomi bagi rakyat Indonesia. Ini sesuai komitmen kedua pimpinan negara tersebut.

Hal ini diungkapkan Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Arif Budimanta saat menjadi pembicara pada sarasehan Pergerakan Indonesia Maju yang bertajuk Sistem Ekonomi Berkeadilan: Mengurai Kesenjangan.

"Keadilan sosial harus mampu diwujudkan secara nyata dalam kehidupan segenap bangsa dan seluruh tumpa darah Indonesia. Clear yang disampaikan Pak Presiden," ujar Arif Budimanta di Jakarta, Kamis (22/2/2018).

Arif menuturkan, program keadilan ekonomi tersebut memiliki dua orientasi, yakni terkait akses dan aset. Akses salah satunya berkaitan dengan permodalan.

Dia mengapresiasi pemerintahan saat ini mampu menawarkan kemudahan permodalan kepada rakyat secara merata. Ini bisa dilihat dari kucuran kredit berbunga rendah.

"Sebelum Jokowi jadi Presiden, tidak pernah mendengar kita, kredit usaha rakyat itu bunganya single digit. Sekarang di 2018, bunga daripada KUR yang ditujukan kepada UMKM itu ada plafon kurang lebih sekitar Rp 117 triliun dengan bunga 7 persen. Ini part of comitment untuk mewujudkan keadilan sosial," dia menegaskan.

Dia menilai pemberian bunga kredit yang rendah ini sebagai bentuk keadilan. Akses modal tak hanya didapat para konglomerat tetapi juga rakyat biasa. Keadilan dituangkan negara melalui kebijakan fiskal dan moneter. Sementara tentang restribusi aset, berhubungan dengan program reforma agraria.

Survey: Kondisi Cadang Devisa Saat Ini Masih Cukup Bagus

Deputi Gubernur Senior Bank Indoneasia (BI), Mirza Adityaswara, mengatakan bahwa posisi cadangan devisa (cadev) saat ini cukup bagus. Akan tetapi, Miza enggan menyebutkan angka pasti jumlah cadangan devisa.

"Cadangan devisa, bagus nanti sabar ya diumumin," kata Mirzha saat ditanya mengenai besaran cadev di Mesjid Kompleks BI, Jakarta, (7/12/2018).

Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) mencatat posisi cadangan devisa Indonesia sebesar USD 115,2 miliar pada akhir Oktober 2018, meningkat dibandingkan dengan USD 114,8 miliar pada akhir September 2018.

Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 6,4 bulan impor atau 6,2 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Agusman, menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

"Peningkatan cadangan devisa pada Oktober 2018 terutama dipengaruhi oleh penerimaan devisa migas dan penarikan utang luar negeri (ULN) pemerintah yang lebih besar dari kebutuhan devisa untuk pembayaran ULN pemerintah dan stabilisasi nilai tukar Rupiah," ujarnya dalam keterangan tertulis.

Ke depan, Bank Indonesia memandang cadangan devisa tetap memadai didukung keyakinan terhadap stabilitas dan prospek perekonomian domestik yang tetap baik, serta kinerja ekspor yang tetap positif.

Pemerintah Dorong Sektor Industri Manufaktor Untuk Dorong Pertumbuhan Ekonomi RI
Pemerintah akan terus mendorong sektor industri sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengatakan, pihaknya telah menyusun target pertumbuhan ekonomi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 di kisaran 5,4 hingga 6 persen.

Target pertumbuhan ekonomi 5,4-6 persen tersebut, bakal didukung oleh pertumbuhan industri pengolahan atau manufaktur di kisaran 5,4 persen hingga 7,05 persen. Jika demikian, menurut dia, ke depan ekonomi Indonesia tidak lagi bertumpu pada komoditas.

"5 tahun ke depan Indonesia telah bertransformasi menjadi negara industri. kita tidak perlu selalu berdoa agar booming harga komoditas kembali terjadi," kata dia, di Jakarta, Kamis (6/12/2018).

"Jika (booming harga komoditas) terjadi itu bagus. Tapi kita tidak bisa berharap terlalu banyak pada booming harga komoditas. Kita harus memastikan bahwa kita memiliki sumber pertumbuhan yang lebih stabil melalui industri," lanjut Bambang.

Dia mengakui, kontribusi industri manufaktur masih minim. Pada era awal tahun 1990-an kontribusi industri manufaktur terhadap PDB dapat mencapai 27 persen. Oleh karena itu pemerintah akan terus mendorong pertumbuhan industri dan meningkatkan kontribusinya terhadap PDB.

"Maka itu, bagaimana kita merevitalisasi sektor manufaktur, bagaimana manufaktur itu punya pertumbuhan yang lebih tinggi sehingga dia bisa mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi lagi. Karena manufaktur terbesar kontribusinya pada PDB jadi kalau manufaktur tumbuh lebih cepat ekonomi juga akan tumbuh lebih cepat," ujar dia.

SDM

video

Dukungan

Cat-5

Cat-6