Cat-1

Cat-2

Cat-3

Cat-4

Latest Posts

Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan, 98 persen warga Nahdlatul Ulama (NU) akan memilih Paslon 01 Jokowi-Ma'ruf Amin dalam Pilpres 2019.

"Alhamdulillah hasil survei internal kami 98 persen warga NU memilih Kiai Ma’ruf Amin di Pilpres 2019," tukas Cak Imin di Harlah ke-93 NU di Lapangan Prawatasari, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Kamis (14/2/2019).



Cak Imin menegaskan, pihaknya akan bekerja sekuat tenaga sehingga seluruh warga NU memilih Paslon 01. Caranya yaitu dengan menggerakkan organisasi keagamaan, sinergi antara kiai serta menggunakan tema-tema kegiatan yang bersifat pemberdayaan, ekonomi, dan kegiatan kepemudaan.

Upaya ini juga khususnya dilakukan untuk Jawa Barat.  Sebab, Jawa Barat merupakan wilayah terpanas dalam Pilpres.

"Jabar konsentrasi khusus PKB. Jabar medan paling panas, 01 dan 02 bersaing ketat, dan Alhamdulillah per hari ini 01 unggul 51 persen," ungkap Cak Imin.
TKN Jokowi - Ma'ruf Amin Doakan Kesembuhan tuk Ani Yudhoyono
Istri Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhyono (SBY), Ani Yudhoyono tengah menjalani perawatan di rumah sakit Nation University, Singapura, sejak 2 Februari 2019. Mantan Ibu Negara itu menderita sakit kanker darah.

Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, yang diwakili Ketuanya, Erick Thohir, mendoakan agar Ani Yudhoyono cepat sembuh.

"TKN tentu ingin mengucapkan semoga Bu Ani Yudhoyono, semoga bisa diberikan kemudahan dan kesembuhan," ucap Erick sebelum memimpin rapat pleno TKN di gedung High End, Jakarta, Rabu (14/2/2019).

Presiden Jokowi telah memerintahkan dokter kepresidenan untuk menangani sakit Ani Yudhoyono.

Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko mengatakan dokter yang dikirim untuk menangani Ani Yudhoyono adalah Kepala RSPAD Gatot Soebroto, Mayjen TNI Terawan Agus Putranto. "Sudah, Kepala RSPAD," kata Moeldoko di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (13/2/2019).
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan bahwa sektor pariwisata Indonesia telah mendapat pengakuan dunia. Pengakuan tersebut tentu saja bisa menjadi modal untuk mendorong devisa.

Namun sayangnya, Jokowi melihat ada beberapa destinasi wisata yang belum siap untuk menerima kunjungan wisatawan asing. Oleh karena itu, ia pun memerintahkan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono untuk segera membangun infrastruktur di destinasi wisata prioritas.



Dikutip dari akun resmi instagram Presiden Joko Widodo, Rabu (13/2/2019), berikut isi perintah lengkap Jokowi kepada Menteri PUPR:

"Indonesia masuk dalam enam besar negara terindah di dunia, kemudian jadi 10 besar negara yang wajib dikunjungi. Dengan modal itu saja, devisa pariwisata sudah mencapai USD17 miliar.

Akan tetapi, di depan para anggota Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia di Jakarta, semalam, saya menyampaikan bahwa pariwisata Indonesia masih perlu digarap agar bisa memberikan devisa yang lebih besar lagi, bahkan melebihi sektor-sektor lain yang selama ini menjadi unggulan.

Pertanyaannya, produknya sudah siap belum? Saya lihat destinasinya belum siap.

Karena itulah, saya memerintahkan Menteri PUPR untuk konsentrasi menggarap empat destinasi pariwisata prioritas dari 10 Bali Baru yang infrastrukturnya sedang dikembangkan yaitu Mandalika, Danau Toba, Labuan Bajo, dan Borobudur.

Bahkan sebenarnya infrastruktur yang dibangun besar-besaran empat tahun ini, dari jalan sampai pasokan listrik, adalah untuk memudahkan akses dan pengembangan pariwisata di negara kita."
Riset G-Comm: Jokowi-Ma'ruf Unggul Dalam Persepsi Positif di Medsos
Pasangan calon (Paslon) Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf Amin dinilai masih unggul dari paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto- Sandiaga Uno dalam persepsi di media sosial.

Hasil riset G-Communications (G-Comm) selama periode 1 hingga 31 Januari 2019 menunjukkan, kata kunci 'Jokowi Ma'ruf' di pemberitaan yang paling banyak dibagikan di media sosial sebanyak 84 persen berbunyi (tone) positif, dan negatif hanya 16 persen.

"Sementara pasangan Prabowo-Sandi mendapat tone positif 77 persen dan negatif 23 persen,” ucap Direktur G-Comm, Andi Irman, dalam keterangannya Selasa (12/2/2019).

Dia mengatakan, keunggulan pasangan Jokowi-Ma'ruf di media sosial ini akibat munculnya isu-isu negatif yang dialamatkan pada pasangan Prabowo-Sandi. Beberapa isu yang dibagikan seperti isu hoaks yang membelit tim Prabowo-Sandi dan pidato Prabowo yang dinilai pesimis.

"Dari hasil riset selama Januari, memang menunjukan isu-isu negatif yang disebarkan tim pemenangan pasangan Prabowo-Sandi, selain informasi hoaks dan rasa pesimis Prabowo, masyarakat di media sosial juga merasa visi-misi Prabowo tidak jelas saat debat perdana," kata Andi.

Andi mengatakan, isu lainnya yang mencuat di kubu Prabowo-Sandi adalah terkait keterlibatan Prabowo pada kasus HAM dan menyetujui mantan koruptor jadi calon legislatif.

Sementara itu, kata Andi, di periode yang bersamaan,yakni Januari 2019, elektabilitas pasangan Jokowi-Ma'ruf masih unggul dengan beberapa tren isu yang ramai diperbincangkan di media sosial.

"Sejak tanggal 1 sampai 31 Januari, hasil riset menunjukan jumlah berita atau artikel yang dibagikan di kanal Facebook dan Twitter dengan kata kunci 'Jokowi-Ma'ruf' mencapai 4.314 berita atau artikel yang tersebar. Dari jumlah ini mendapatkan jumlah share sebanyak 2.518.472 dengan rata-rata share per artikel sebanyak 584," jelas Andi.
Capres nomor urut 01 Joko Widodo sudah melakukan persiapan menjelang debat kedua pilpres 2019. Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Arya Sinulingga pengumpulan data untuk materi pemaparan saat debat sudah dilakukan.

Menurut dia, data dari sejumlah kementerian adalah bahan utama pemaparan Jokowi dalam Debat Pilpres 2019 tahap kedua. Selain itu, kata dia, juga ada data dari para pakar dan sejumlah masukan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).



Namun, Politikus Partai Perindo ini enggan mengungkap kementerian maupun pakar dan LSM yang menyuplai data untuk Jokowi.

"Yang pasti dari kementerian itu data utama, tapi kita juga mengajak kawan-kawan dari LSM juga ada, masukan-masukan juga kami terima dari mereka, dari pegiat-pegiat energi terbarukan dan dari pegiat-pegiat lingkungan kami ajak," kata Arya di Jakarta pada Senin (11/2/2019).

Arya menegaskan bahwa pada debat kali ini Jokowi siap beradu tanpa kisi-kisi pertanyaan diberikan oleh KPU. Salah satu bahan yang dipelajari tentu saja apa yang sudah dilakukan Jokowi selama 4 tahun memimpin pemerintahan.

"Persiapan sudah masuk, dari tim-tim ahli sudah masuk. Secara materi sih sudah mantap," katanya.

"Paling tidak setiap apa saja yang telah dikerjakan Jokowi untuk 4 tema yang akan diperdebatkan besok kemudian sisi lain juga apa yang akan dikerjakan ke depannya," Arya menambahkan.

Sedangkan Wakil Ketua TKN Abdul Kadir Karding tak mau banyak berkomentar. Dia menuturkan persiapan dilakukan oleh orang-orang dekat Jokowi. Dia berharap debat kali ini dapat berlangsung dinamis.

"Debat normatif itu untuk apa, debatnya bikin anggaran habis banyak. Anggaran negara untuk debat itu banyak loh yang disiapkan KPU. Jadi menurut saya harus dinamis, tetapi dalam koridor positif, kontennya positif," ucap Karding.

Karding membenarkan kemungkinan besar Jokowi akan menyampaikan kinerjanya selama 4 tahun ini dalam debat.

"Karena ini kesempatan yang baik tentu menyampaikan hasil-hasil yang telah dicapai lalu apa yang menjadi dampak-dampak perbaikan bagi ekonomi sosial masyarakat," kata dia.
JK: Aksa Mahmud Tetap Dukung Jokowi
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) memberikan lampu hijau ke PLN, untuk melaksanakan program diskon tarif listrik dan peningkatan daya.

Direktur Jenderal Ketenaga Listrikan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Andy Noorsaman Sommeng mengatakan, PLN beri diskon penambahan daya pelanggan merupakan aksi korporasi. Oleh karena itu, tidak perlu mendapat persetujuan pemerintah.

Andy menuturkan, program promo diskon penambahan daya sudah rutin dilakukan PLN. Pemerintah pun tidak perlu ‎mempermasalahkan rencana tersebut.

"Kalau dia mau aksi korporasi sendiri ya silahkan. Seperti diskon 17 Agustus. Enggak masalah itu aksi korporasi," tutur dia.

Sedangkan diskon tarif untuk pengguna kendaraan listrik, atas penggunaan listrik tengah malam, Andy juga menilai hal tersebut merupakan aksi korporasi, sehingga tidak perlu menunggu peraturan presiden tentang kendaraan listrik.

‎"Sekarang juga boleh itu meningkatkan penjualan, bagian dari program dia. Misalnya beli token berapa dapat bonus. Ini aksi korporasi," ujar dia.



Sekretaris TKN Jokowi-Ma'ruf, Hasto Kristiyanto memastikan bahwa elektabilitas pasangan nomor urut 01 masih jauh dari Prabowo-Sandi.

Hal ini menanggapi pernyataan cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno yang mengklaim elektabilitasnya dan Capres Prabowo Subianto hanya terpaut satu digit dari Jokowi-Ma'ruf.

"Dari survei kami minimum perbedaannya 20,3 persen. Belum sosmed (sosial media) sekarang kami jauh lebih unggul, 60,3 persen. Sehingga dalam konteks seperti ini klaim itu biasa," kata Hasto di Gedung Joeang '45, Jalan Menteng Raya No 31, Jakarta Pusat, Minggu (3/2/2019).

Sekjen PDIP ini pun menyarankan agar Prabowo-Sandi mengutarakan gagasan dan programnya ke masyarakat. Sebab, kata dia, masih banyak masyarakat belum mengetahui progam Prabowo-Sandi.

"Setiap pertemuan dengan masyarakat kami selalu bertanya, sebutkan 3 keberhasilan Pak Prabowo. Banyak yang kesulitan menjawab itu. Silahkan dijawab oleh mereka apa tiga keberhasilan Pak Prabowo untuk bangsa dan negara," ucap dia.



Peninjauan menyeluruh perjanjian kerjasama ekonomi Indonesia-Jepang (IJEPA) ditargetkan rampung sebelum pertemuan G20 yang berlangsung di Osaka, Jepang pada Juni tahun ini. Dengan perjanjian ini diharapkan mampu meningkatkan kembali surplus perdagangan Indonesia dengan Negeri Sakura tersebut.

Duta Besar Indonesia untuk Jepang dan Federasi Mikronesia, Arifin Tasrif mengatakan, perjanjian IJEPA telah berlangsung sejak 2008. Namun kemudian perjanjian kerjasama tersebut ditinjau kembali sejak 2014.

"Peningkatan ekspor sedang kita upayakan di IJEPA. Ini sudah dari 2008. Masih ada beberapa item yang masih alot (perundingan peninjuan menyeluruh)," ujar dia di Osaka, Jepang, Minggu (3/2/2019).

Namun demikian, kesepakatan terkait peninjauan kerjasama dagang ini diharapkan bisa rampung sebelum pertemuan G20 pada Juni mendatang. Dengan demikian, Indonesia bisa lebih mendapatkan kelonggaran untuk melakukan ekspor ke Negeri Sakura tersebut.

"Dengan Jepang harap bisa selesai di 2019, jelang G20. Nanti kepala negara (anggota G20) meeting, sebelum itu kita harapkan disepakati," kata dia.

Dengan IJEPA ini, lanjut Arifin, diharapkan ekspor Indonesia bisa terus meningkat. Sebab, banyak negara lain yang telah melakukan perjanjian serupa dengan Jepang mengalami peningkatan ekspor yang besar.

"Ini Jepang dengan negara lain sudah banyak yang kesepakatan, ada keringanan pajak. Kalau itu bisa disepakati lebih banyak komoditas Indonesia di sektor agrikultur, perikanan bisa banyak masuk ke sini (Jepang)," ungkap dia.

Selain itu, dengan IJEPA diharapkan suplus perdagangan Indonesia terhadap Jepang juga kembali meningkat. Saat ini, perdagangan Indonesia masih surplus USD 2 juta atas Jepang.

"Indonesia selalu suplus. Tahun lalu turun karena commodity price, tapi tahun lalu wakeup lagi. (Dengan IJEPA suplus bisa naik) Bisa," tandas dia.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menanggapi kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mencabut remisi I Nyoman Susrama, pembunuh wartawan Radar Bali, AA Gde Bagus Narendra Prabangsa. Jokowi disebut sudah mendengar berbagai masukan sebelum mencabut remisi tersebut.

"Presiden tidak menutup hati terhadap kegelisahan dari para wartawan dan pekerja media. Mereka harus mendapatkan perlindungan saat bertugas. Presiden juga sudah mendengar masukan dari mana-mana," ujar Moeldoko.



Kasus pembunuhan yang menghilangkan nyawa Prabangsa terjadi pada 11 Februari 2009 di kediaman Susrama yang berlokasi di Banjar Petak, Bangli. Motifnya adalah kekesalan Nyoman Susrama kepada Prabangsa karena pemberitaan wartawan Radar Bali.

Moeldoko menambahkan, kasus ini tidak bisa dilihat sepotong-sepotong, karena pengajuan remisi kepada ratusan narapidana dengan kasus yang berbeda-beda. Ia menilai Jokowi sudah mengambil keputusan terbaik.

"Dan saya kira itu keputusan yang terbaik bagi kita semua," kata mantan Panglima TNI tersebut.

Pencabutan remisi Susrama disampaikan Jokowi di sela-sela Hari Pers Nasional 2019. Jokowi juga kembali menanggapi hal ini seusai menghadiri Festival Terampil.

"Ini setelah mendapatkan masukan-masukan dari masyarakat, dari kelompok-kelompok masyarakat, juga dari jurnalis, saya perintahkan kepada Dirjen Lapas Kemenkum HAM untuk menelaah dan mengkaji mengenai pemberian remisi itu," ujar Jokowi di Hall Kasablanka, Jakarta Selatan, Sabtu (9/2).

"Kemudian hari Jumat telah kembali di meja saya. Sudah sangat jelas sekali sehingga sudah diputuskan sudah saya tanda tangani untuk dibatalkan. Karena ini menyangkut mengenai rasa keadilan masyarakat," sambungnya.
Jokowi: Jangan Membuat Pernyataan Yang Buat Masyarakat Resah
Calon Presiden petahana nomor urut 01 Joko Widodo atau Jokowi mempertanyakan data kebocoran anggaran sebesar Rp 500 triliun yang diungkapkan oleh Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto. Pasalnya, menurut Jokowi setiap anggapan pemerintah selalu melalui persetujuan seluruh fraksi di DPR.

"Itu duit Rp 500 triliun, itu ada di mana, saya tanya itu hitungan dari mana, jangan membuat pernyataan-pernyataan yang membuat masyarakat jadi resah, iya ndak?" kata Jokowi dalam sambutan di acara deklarasi Alumni SMA Jakarta Bersatu, di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (10/2).

"Namanya anggaran itu, setiap tahun digodok, disetujui oleh semua fraksi yang ada di DPR, semua fraksi juga tanda tangan, artinya menyetujui," sambungnya.

Jokowi menuturkan semua fraksi juga sudah menyetujui laporan pertanggungjawaban dari anggaran yang telah digunakan pemerintah. Sehingga, seharusnya tidak ada lagi fraksi di parlemen termasuk fraksi partai besutan Prabowo, yakni Gerindra memprotes adanya kebocoran anggaran.

"Begitu juga realisasi pertanggungjawaban ada laporan sudah disetujui di DPR, jangan sampai sudah tanda tangan kemudian baru ngomong Rp 500 triliun bocor. Bocor, bocor, bocor, bocor, bocor. Bocor dari mana?" cetusnya.

Tambahnya, jika memang ada kebocoran, Jokowi yakin sudah terdeteksi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan diciduk oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Karena itu, Jokowi merasa tuduhan itu tidak benar.

"Bocor dari mana. Setiap tahun ini mekanisme pemerintahan selalu diaudit oleh BPK, kalau ada yang tidak benar pasti sudah ditangkap oleh KPK," ucapnya.

SDM

video

Dukungan

Cat-5

Cat-6