Cat-1

Cat-2

Cat-3

Cat-4

Latest Posts

Hanya Dalam 3 Tahun, Pemerintah Bangun 941 Km Jalan Tol
Pembangunan infrastruktur merupakan program prioritas pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pemerintah membangun infrastruktur untuk mendorong perekonomian serta meningkatkan daya saing.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, selama 4 tahun tahun Jokowi-JK ribuan kilometer (km) jalan nasional sudah dibangun.

"Sampai 2018 telah terbangun 3.432 km jalan nasional," kata Basuki dalam acara 4 Tahun Kerja Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla di Auditorium Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta.

Tidak hanya jalan nasional, Basuki memaparkan, pemerintah juga membangun jalan bebas hambatan alias jalan tol. Basuki mengatakan, hingga 2018 sudah terbangun 941 km.

"Jalan tol 941 km, nanti ini dalam waktu dekat diresmikan Pejagan-Pemalang, Sragen-Ngawi sudah siap, sudah layak fungsi, menunggu jadwal Presiden," katanya.

Selain jalan, tambah Basuki, pemerintah juga membangun jembatan dengan total panjang 39,8 km untuk mendukung konektivitas.

"Jembatan panjang 39 ribu meter dan jembatan gantung," tutupnya.
Izin Perhutanan Sosial Di Berikan Jokowi Kepada Warga di Jambi
Presiden Joko Widodo menyambangi Taman Hutan Pinus Kenali, Jambi untuk menyerahkan Izin Perhutanan Sosial di Provinsi Jambi.

Kepala Negara mengatakan pemberian sertifikat 91 hektare itu besar, dan diberikan ke 8.165 KK. Konsesi panjang yang diberikan kepada rakyat selama 35 tahun, sengaja diberikan untuk yang kecil-kecil.

"Yang besar besar dan tidak digarap saya mau minta, mau saya kasih ke rakyat. Yang kecil pun demikian, kalau tidak digarap akan saya cabut," katanya, Minggu (16/12/2018).

Jokowi mempersilakan rakyat memanfaatkan konsesi yang diberikan pemerintah dengan menanam kopi, atsiri, kayu manis, dan lainnya.

Akan tetapi, mantan Gubernur DKI ini mengingatkan agar masyarakat tidak menanam tanaman sejenis, agar tidak terjadi kelebihan pasokan.

Jokowi mencontohkan kelatahan masyarakat membuka kebun sawit, yang akhirnya menjadi beban bersama ketika harga CPO anjlog.

"Sawit tanem bareng bareng, karet tanem semua, nanti harganya jatuh, pusingnya bareng. Tanam juga kopi nilam, atsiri, kan macam-macam itu," tambahnya.

Saat berdiskusi dengan salah satu masyarakat bernama Zulkifli, Jokowi mengapresiasi visi pria beranak enam tersebut dalam memanfaatkan lahan.

Zulkifli fokus mengembangkan manggis. Presiden Jokowi pun mengamini bahwa saat ini, permintaan manggis besar, tetapi tidak bisa terpenuhi. "Ya karena tidak ada yang tanam, milih menanam sawit semua," tambahnya.

Sebelum menyerahkan sertifikat perhutanan sosial di Jambi, tiga pekan lalu Kepala Negara menyerahkan 34 sertifikat di Jawa Barat.

Jokowi mengaku sangat senang apabila rakyat dapat memanfaatkan sebesar-besarnya konsesi yang diberikan pemerintah.

"Kami itu kalau memberikan dan rakyat memanfaatkan itu senang," tambahnya.

Pemberian sertifikat Perhutanan Sosial kali ini bertempat di Taman Hutan Pinus Kenali memiliki luas sekitar 10,5 hektar yang pada awalnya merupakan pusat konservasi.

Awalnya, taman hutan ini ditanami berbagai macam tanaman seperti Gaharu, Sungkai, Mahoni, dan Bulian (Ulin) sebagai tanaman khas Jambi dengan didominasi oleh Pinus.

Pada 2007 pusat konservasi ini dialihfungsikan sebagai taman di bawah pengelolaan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.

Taman Hutan Kenali atau yang biasa disebut Hutan Pinus merupakan Taman atau Hutan Kota yang terletak di Jalan Jambi - Palembang Km.11 Kenali Asam Bawah atau tepat berada di gerbang perbatasan antara Kota Jambi dan Kabupaten Muaro Jambi.
Nyatanya Ekonomi Indonesia Tumbuh & Pengangguran Turun
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali memberikan informasi mengenai kondisi perekonomian Indonesia maupun dunia pada saat ini. Menurutnya, saat ini kondisi perekonomian Indonesia masih tergolong bagus, sehat dan kredibel.

Pasalnya, hingga kuartal III-2018 ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia selalu stabil di kisaran angka 5%. Seperti diketahui, pada kuartal I-2018, pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka 5,06%, kemudian pada kuartal selanjutnya alias di kuartal II-2018 ekonomi Indonesia tumbuh sekitar 5,27% dan pada kuartal III-2018 perekonomian Indonesia tumbuh lambat di angka 5,17%.

Menurut Sri Mulyani hal tersebut cukup bagus bagi Indonesia, mengingat kondisi perekonomian global saat ini sedang dalam ketidakpastian. Apalagi, tidak semua negar-negara di dunia ekonominya bisa tumbuhnya stabil seperti Indonesia.

Selain itu, stabilnya pertumbuhan ekonomi Indonesia juga berdampak pada turunnya angka pengangguran di dalam negeri. Bahkan pada beberapa bulan lalu, angka pengangguran Indonesia memecahkan rekor turun di titik paling rendah sepanjang sejarah hingga berada di level satu digit.

Seperti diketahui angka kemiskinan Indonesia menurun hingga berada di level 9,28% pada saat ini. Angka tersebut menjadi sejarah bagi pemerintah sebab penurunan ini merupakan terendah sepanjang sejarah sejak Indonesia merdeka.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyebutkan, turunnya angka kemiskinan juga dibarengi dengan penurunan angka kesenjangan dan gini ratio. Penurunan ini juga cukup membuktikan jika pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup merata.

"Dengan momentum pertumbuhan ekonomi yang meningkat, kita harap kemiskinan dan kesenjangan menurun. Saat ini mencapai 9,28%. Ini pertama kali kemiskinan Indonesia di bawah 10% sesudash kita mengalami kemerdekaan. Gini juga mengalami penurunan, yang berarti kita menghadapi pertumbuhan ekonomi yang merata," jelasnya
Masyarakat Riau Antusias Sambut Kedatangan Jokowi
Wakil Bupati Indragiri Hulu (Inhu) memimpin rapat bersama dengan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat, Kepala Desa (Kades) dan Lurah se Kabupaten Inhu di ruang rapat Thamsir Rachman lantai empat kantor Bupati Inhu.

Rapat tersebut digelar guna membahas tentang penyambutan Presiden RI, Joko Widodo yang direncanakan datang ke Provinsi Riau pada Sabtu (15/12/2018).

Wakil Bupati Inhu, Khairizal menyampaikan bahwa Pemkab Inhu akan turut meramaikan penyambutan kedatangan Presiden RI.

"Dari Inhu ikut menyambut kedatangan Presiden, kita menghadiri dan meramaikan kunjungan beliau," kata Khairizal.

Khairizal menjelaskan semua pimpinan OPD baik dari tingkat dari kabupaten, kecamatan, kelurahan dan desa dikerahkan.


Terlebih lagi kata Khairizal kedatangan Presiden Joko Widodo bertepatan dengan hari Sabtu (15/12/2018).

"Kan hari Sabtu, jadi bisa langsung balik hari," kata Khairizal.

Menurut Khairizal, kedatangan para pimpinan OPD, Camat, Lurah dan Kades tersebut juga untuk mendengar langsung arahan dari Presiden RI, terkhususnya berkenaan dengan program-program nasional.

"Ini kunjungan resmi Presiden, salah satu acaranya adalah penyerahan sertifikat tanah. Kita berharap seluruh kepala desa, lurah, camat dan OPD dapat mendengar lansung dari Presiden tentang program ini," katanya. (*)


Luhut Sebut Relaksasi DNI untuk Perkuat Investasi Asing
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Menko Maritim) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) yang dilakukan agar memberikan dampak positif terhadap investasi. Menurut Luhut, relaksasi DNI tersebut untuk memperkuat investasi.

Luhut menegaskan tidak ada yang salah dengan upaya pemerintah melonggarkan DNI. "Itu orang (yang menganggap pemerintah berpihak kepada asing)  komen baca dulu, mengenai 54 DNI, itu dibuka jadi asing bisa masuk ikut bermitra. Itu menjadi memperkuat ekonomi," kata Luhut di Kemenko Maritim, Senin (19/11).

Dia menjelaskan relaksasi DNI dilakukan pada dasarnya hanya untuk memberikan keterbukaan agar berdampak pada investasi yang masuk ke Indonesia. Untuk itu, Luhut menegaskan pemerintah sama sekali tidak berpihak pada asing dan sudah menentukan batas-batasnya karena relaksasi DNI dilakukan dengan perhitungan yang cermat.

Luhut menjelaskan mengenai paket Paket Kebijakan Ekonomi ke-16 pemerintahan Presiden Joko Widodo sudaj didiskusikan dengan berbagai pihak. "Soal pertumbuhan ekonomi sempat ngomong juga sama beberapa teman ya, target pertumbuhan ekonomi ini kita memang enam sampai tujuh persen. Tapi ekonomi global kan nggak bisa kita bayangkan," jelas Lihut.

Bahkan, menurut Luhut saat forum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia-Pasific Economic Cooperation (APEC) berlangsung, banyak negara yang mengapresiasi Indonesia. Luhut menuturkan, Indonesia dianggap prudent dan apa yang dikelola Kementerian Keuangan sangat baik.

Sebelumnya, pemerintah melonggarkan Daftar Negatif Investasi (DNI) sebagai bagian dari Paket Kebijakan Ekonomi ke-16 pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sebanyak 54 bidang usaha kini bisa menerima penanaman modal asing (PMA) dengan porsi sebesar 100 persen.

"Sejalan dengan keinginan utk meningkatkan investasi, kalau ingin meningkatkan investasi, mestinya yang dibatasi itu jumlahnya berkurang, supaya ada perluasan," kata Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kemenko Perekonomian Bambang Adi Winarso.

Dengan tambahan tersebut, artinya pemerintah sudah membuka 95 bidang usaha untuk dimiliki asing 100 persen sejak diterbitkannya Perpres nomor 44 tahun 2016. Sehingga, jumlah bidang usaha dalam DNI pada 2018 akan menjadi 392 bidang usaha atau berkurang 123 bidang usaha dari sebelumnya sebanyak 515 bidang usaha.
30 Rest Area Dengan Area Khusus UMKM
Guna mendorong peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sekitar, PT Jasa Marga (Persero) akan meyiapkan lahan khusus Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Melalui kelompok usahanya yakni PT Jasamarga Properti (JMP), pihaknya menargetkan sebanyak 30 rest area yang akan menyediakan lahan khusus.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No. 10/PRT/M/2018 tentang Tempat istirahat dan Pelayanan pada Jalan Tol.

Selain itu, keberadaan UMKM di rest area jalan tol juga merupakan arahan langsung dari Presiden Joko Widodo, yang menginginkan agar ada tempat khusus bagi UMKM.

"Sesuai aturan yang berlaku, maka Jasa Marga akan menyiapkan 30 persen area komersial di rest area untuk UMKM, dan itu memang diutamakan bagi warga sekitar," ujar Rini Soemarno, selaku Menteri BUMN dalam siaran resmi Jasa Marga, Senin (12/11/2018).

"Hal itu bertujuan untuk memacu roda perekonomian masyarakat setempat," lanjutnya saat meninjau rest area 597B dalam rangka Ekspedisi Tembus Tol Trans Jawa.
Yang Pro Asing SBY Atau Jokowi?
Di era SBY, Divestasi Freeport diubah dari 51% jadi 30%. Semua orang diam dan senang. Lalu berkali-kali SBY dan elite politiknya ke China dan menjalin MOU dengan China untuk pembelian Pesawat dan Pembangkit listrik, namun tidak pernah ada yang ribut soal negeri ini akan dijajah china.

Namun di era Jokowi kesepakatan multilateral itu direvisi dengan mengambil alih jalur udara selat malaka yang selama ini dikendalikan oleh Singapore, dan mengembangkan jalur pelayaran strategis alternatif ke dua lewat Selat Lombok ke Pacific yang dikuasai AS. Agar Indonesia timur dapat berkembang lebih cepat.

Kemudian Blok MIGAS Mahakam dan Masela yang sekian puluh tahun dikuasai asing, kini di ambil alih pemerintahan Jokowi. Tetapi mengapa Jokowi dibilang Pro asing ?
Dana Desa & Kelurahan Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
Presiden Joko Widodo memastikan bahwa tujuan utama penyaluran dana desa dan dana kelurahan, untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hal ini disampaikan Jokowi saat memimpin rapat terbatas membahas tentang dana desa dan dana kelurahan di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat.

Dengan penyaluran dana ini, sambung Jokowi, pemerintah menargetkan penurunan angka kemisminan dan kesenjangan antara warga desa dan kota.

Mantan Wali Kota Solo itu pun meminta jajarannya, untuk memberikan pendampingan dalam pemanfaatan dana desa yang telah disalurkan pemerintah.

"Ini fokus mengurangi kemiskinan, ketimpangan di desa, mengembangkan ekonomi produktif, menggerakan industri-industri kecil pedesaan," ucap Jokowi.

Sementara, Jokowi mengatakan, untuk total dana desa yang sudah dikucurkan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Dalam empat tahun tercatat sudah sebanyak Rp 187 triliun.

"‎Untuk 2019 meningkat lagi dari Rp 60 triliun tahun ini, jadi Rp 70 triliun, meningkat 16,7 persen," ungkap Jokowi.

‎Terkait dana kelurahan, pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menganggarkan sebesar Rp 3 triliun dan akan didistribukan pada tahun depan.
Pasokan Cabai di Pasar Melimpah Jelang Natal & Tahun Baru 2019
Menteri Pertanian Amran Sulaiman menjamin pasokan cabai akan lancar untuk mencukupi kebutuhan masyarakat termasuk pada perayaan Natal dan Tahun Baru 2019 nanti. Menurutnya, tidak ada alasan pasokan cabai langka dan harganya tidak stabil.

Terpisah, Direktur Jenderal Hortikultura, Suwandi mengaku yakin pasokan cabai baik jenis keriting, besar maupun rawit sangat mencukupi saat Natal dan Tahun Baru nanti. Menurutnya, sekarang ini justru yang terjadi harga cabai lagi murah di petani karena produksi di sentra-sentra melimpah.

"Kalau melihat tren lapangan, kami optimis pasokan cabai sampai Januari nanti mencukupi bahkan surplus," ujarnya.

Suwandi menyebutkan pasokan cabai ke pasar Jabodetabek mencapai 290 ton/hari atau 8.700 ton/bulan. Hingga kini pasokannya lancar, karena para petani penggerak atau Champion Cabai dari daerah sentra diajak bersama-sama mengamankan pasokan Jabodetabek.

Baca juga: Bertani di Jakarta, Lahan Tidur 'Disulap' Jadi Kebun Cabai


Secara nasional pada Desember ini, lanjut Suwandi, cabai rawit sekitar 54 ribu ton, Januari 2019 64 ribu ton dan Febuari sekitar 80 ribu ton. Untuk cabau keriting, pada Desember ini ada sekitar 73 ribu ton, Januari 2019 113 ribuan ton dan Febuari ada 130 ribuan ton.

"Aman lah, nggak perlu khawatir dengan cabai. Kami juga intensif memacu produksi dan menata sebaran sentra cabai agar pasokan terjaga," tandasnya.

Sementara itu, Direktur Sayura-Sayutan dan Tanaman Obat, Ditjen Hortikultura, Kementan, Prihasto Setyanto menambahkan untuk menjaga ketersediaan nasional agar aman sepanjang tahun, harus benar-benar menjaga pola tanam. Tingkat kepatuhan daaerah dalam melaksanakan pola ini sangat mempengaruhi stabilisas produksi.

"Secara nasional dalam satu tahun untuk cabai rawit bulanan memerlukan luas panen berkisar 11 sampai 12 ribu hektare dengan produksi 64 sampai 66 ribu ton. Sedangkan cabai keriting memerlukan luas panen 12 Sampai 13 ribu hektare dengan produksi 76 Sampai 77 ribu ton per bulannya," jelasnya.

Prihasto menyebutkan angka kebutuhan nasional berdasarkan hitungan Ditjen Hortikultura yakni untuk rawit per bulan sekitar 61 ribu ton dan keriting sekitar 72 ribu ton.

"Produksi pada bulan tertentu seperti Lebaran, Natal dan Tahun Baru harus sudah kita amankan pola tanamnya 3-4 bulan sebelumnya," sebutnya.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sleman, Heru Saptono mengatakan mendukung kebijakan Kementerian Pertanian. Menurutnya, di Sleman sudah memiliki klaster kawasan aneka cabai yang diatur pola tanamnya.

"Setiap hari ada panenan dan kita pasarkan secara lelang. Seperti semalam tanggal 6 Desember 2018, harga di pasar lelang untuk keriting harga jual lelang mencapai Rp 16.300/kg dan rawit merah harga jual Rp 17.300/kg," katanya.

Heru menambahkan pasokan yang masuk di pasar lelang tersebut mencapai 4-5 ton/malam. Pasar lelang Sleman ada setiap malam, berarti menurut Heru ada pasokan setiap hari, yang artinya ada panen pula setiap harinya.

"Intinya kita atur pola tanam supaya harga stabil dan pasokan juga kontinu. Kluster cabai di Sleman tidak hanya budidaya secara monokultur, ada petani kami di Candibinangun Pakem mengusahakan cabai dengan ikan nila. Istilahnya mina cabe," tuturnya.

"Dari 1.000 meter lahan dia bisa memperoleh Rp 10 juta dengan modal Rp 6 sampai Rp 7 juta selama 5 bulan. Sedangkan di areal yang sama bisa panen pembenihan ikan nila 2 kali dalam waktu yang sama bisa memperoleh Rp 8 juta. Ini keren," sambung Heru.
Komitmen Jokowi, Kejar Koruptor Yang Sembunyikan Uang Hasil Korupsi di Luar Negeri
Presiden Joko Widodo menegaskan komitmennya untuk mengejar para koruptor yang menyembunyikan uang hasil korupsi di luar negeri.

Hal ini disampaikan Kepala Negara dalam peringatan hari antikorupsi sedunia yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi, di Jakarta, Selasa (4/11/2018).

"Kita tidak memberikan toleransi sedikitpun pada pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan uang hasil korupsinya ke luar negeri," kata Jokowi.

Menurut Jokowi, pemerintah sudah melakukan langkah nyata untuk mengejar uang korupsi yang disembunyikan di luar negeri ini.

Salah satunya adalah bernegosiasi dengan Swiss karena uang hasil korupsi diduga banyak disimpan di negara itu. Jokowi mengatakan, saat ini pemerintah Indonesia dan Swiss sudah masuk ke dalam tahap akhir untuk menandatangani mutual legal assitance (MLA).

"MLA ini legal paltform untuk mengejar uang hasil korupsi dan money laundering yang disembunyikan di luar negeri," kata Jokowi.

"Korupsi adalah korupsi, tidak bisa diganti dengan nama lain," tambahnya.

Di dalam negeri, lanjut Jokowi, pemerintah juga terus melakukan berbagai upaya untuk memberantas korupsi. Misalnya, dengan penyediaan layanan berbasis elektronik seperti e-tilang, e-samsat hingga e-budgeting dan e-planning.

Selain itu, pemerintah juga menerbitkan sejumlah aturan untuk mencegah korupsi. Misalnya, Peraturan Presiden No 54/2018 tentang strategi nasional pencegahan korupsi.

Serta, PP No 63/2018 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan karena membantu pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi secara khusus mengucapkan terima kasih kepada KPK serta seluruh institusi penegak hukum, dan komponen masyarakat yang terlibat dalam pemberantasan korupsi.

Ia pun mengajak seluruh elemen bangsa untuk tetap berjuang memberantas korupsi. "Ini upaya kita untuk membangun Indonesia yang bebas dari korupsi, sekaligus untuk membangun Indonesia maju, produktif, inovatif dan efisien," kata dia.

SDM

video

Dukungan

Cat-5

Cat-6