Cat-1

Cat-2

Cat-3

Cat-4

2018

Ustadz Yusuf Mansyur Do'akan Jokowi - Kyai Ma'ruf Menangi Pilpres 2019
Yusuf Mansur berkunjung ke kantor tim pemenangan atau Tim Kampanye Daerah (TKD) Jatim Jokowi-KH Ma’ruf Amin. Yusuf mendoakan agar Jokowi memenangi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.
Dengan mengenakan baju gamis dan songkok warna hitam, Yusuf Mansur berkunjung ke kantor TKD di Jalan Basuki Rahmat, Surabaya, disambut Ketua TKD Jatim Irjen Pol (Purn) Machfud Arifin, Rabu (14/11/2018).
Kebetulan dalam waktu bersamaan, di ruang Ketua TKD ada calon anggota legislatif (caleg) DPR RI dari PDIP untuk daerah pemilihan (dapil) I Jawa Timur (Surabaya dan Sidoarjo).
Suasana pertemuan itu seperti reuni antara Yusuf Mansur, Machfud Arifin dan Puti. Mereka bercerita tentang pertemuan sebelumnya. Yusuf juga mengapresiasi dengan Machfud Arifin, mantan Kapolda Jatim.
Yusuf mengapresiasi hasil karya Machfud selama memimpin Polda Jatim yang membangun masjid indah nan megah (Masjid Arif Nurul Huda), gedung baru di rumah sakit bhayangkara Polda Jatim, gedung PATUH lantai 6 dan gedung lainnya.
Dengan prestasi tersebut, Yusuf Mansur yakin Machfud Arifin dapat membawa kemenangan Jokowi-KH Ma’ruf Amin di Pilpres 2019.
“Semoga Pak Machfud dapat melaksanakan amanat ini dan Pak Jokowi menang,” kata Mansur.
Sementara itu, Ketua TKD Jatim Machfud Arifin mengucapkan terima kasih dan berharap dapat melaksanakan tugas dengan baik untuk memenangkan pasangan capres-cawapres Jokowi-Ma’ruf Amin.
“Mudah-mudahan dengan berbagai ikhtiar yang kita lakukan bersama, mensosialisasikan program-program Pak Jokowi ke seluruh lapisan masyarakat. Serta mengajak masyarakat untuk meluangkan waktunya setengah jam atau satu jam di 17 April 2019, jangan salah pilih. Pilih yang sudah terbukti nyata, kerja untuk rakyat,” harapnya.
Baiq Nuril Apresiasi Dukungan Jokowi Kepadanya Tuk Dapatkan Keadilan
Baiq Nuril Maknun mengapresiasi perhatian Presiden Joko Widodo yang mendukungnya mendapatkan keadilan. Jokowi sebelumnya mendorong Baiq Nuril mengajukan permohonan peninjauan kembali (PK) atas putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang memvonisnya 6 bulan penjara dalam kasus ITE.

"Saya cuma bisa bilang terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian Beliau (Jokowi) yang telah mendukung saya untuk mendapat keadilan," ujar Baiq Nuril dalam jumpa pers di Fakultas Hukum Universitas Mataram, Selasa (20/11/2018).

Presiden Jokowi sebelumnya mendorong Baiq Nuril untuk mengajukan pemohonan PK ke MA. Namun, jika di tingkat PK Nuril masih belum mendapat keadilan, Jokowi menyarankan untuk mengajukan grasi.

"Namun, dalam mencari keadilan, Ibu Baiq Nuril masih bisa mengajukan upaya hukum, yaitu PK. Kita berharap, nantinya, melalui PK, Mahkamah Agung dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya. Saya sangat mendukung Ibu Baiq Nurul mencari keadilan," ujar Jokowi di Pasar Induk Sidoharjo, Senin (19/11).

Kejaksaan Agung (Kejagung) memutuskan menunda eksekusi Baiq Nuril, terpidana kasus ITE. Baiq Nuril sedianya dieksekusi pada Rabu (21/11).

"Setelah kita diskusikan, kita kaji kembali, akhirnya kita mengambil kebijakan menunda eksekusi tersebut dengan mendesak supaya Baiq Nuril segera mengajukan PK. Dengan pertimbangan persepsi keadilan yang berkembang terus di masyarakat," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Mukri.

Mukri menegaskan, Baiq Nuril terbukti bersalah sesuai dengan putusan MA karena melanggar Pasal 27 ayat 1 UU ITE jo Pasal 45 ayat 1 UU ITE. Mengutip putusan MA, Baiq Nuril, menurutnya, terbukti bersalah mentransfer/mentransmisikan rekaman percakapannya dengan mantan atasannya berinisial M saat Baiq Nuril menjadi staf honorer di SMAN 7 Mataram.

"Perbuatan yang bersangkutan adalah ketika dia mengetahui ada perselingkuhan antara si pelapor, kemudian dia rekam. Setelah direkam, kemudian oleh yang bersangkutan itu dipindahkan ke laptop. Dengan dipindahkan ke situ, ditransfer, maka beredar rekaman itu," papar Mukri.

Jokowi Resmikan Pembangunan Masjid Kampus "Ki Bagus Hadikusumo"
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Masjid Ki Bagus Hadikusumo di Universitas Muhammadiyah Lamongan. Peresmian ini sekaligus peletakan batu pertama tower kampus Universitas Muhammadiyah Lamongan.

Jokowi juga meresmikan kenaikan status perguruan tinggi Muhammadiyah dalam acara itu. Enam perguruan tinggi tersebut berada di Lamongan, Banten, Jakarta, Kudus, Wonosobo, dan Sorong. Jokowi meminta Muhammadiyah merespons dampak revolusi industri 4.0.

"Saya minta perguruan tinggi dan universitas-universitas Muhammadiyah, bapak ketua, secepatnya merespons ini. Ada fakultas ekonomi, ganti jadi fakultas digital ekonomi," ujar Jokowi di Universitas Muhammadiyah Lamongan, Jawa Timur, Senin (19/11/2018).

Sebab, kata Jokowi, profesi-profesi konvensional, seperti teller dan tukang pos, sudah tidak relevan. Ia mendorong perguruan tinggi meresponsnya dengan menciptakan fakultas dan jurusan baru yang menyesuaikan perubahan zaman.

"Saya titip fakultas-fakultas di universitas atau perguruan tinggi merespons dengan merumuskan agenda riset yang baru, pentingnya membentuk jurusan, fakultas yang baru," kata Jokowi.

Dalam acara ini, Jokowi didampingi Ibu Negara Iriana, Mensesneg Pratikno, Menristekdikti M Nasir, Mendikbud Muhadjir Effendy, Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki, Gubernur Jatim Soekarwo, dan Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir.
MUI Apresiasi & Dukung Renca Jokowi Perkuat Pendidikan Madrasah
Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan mengapresiasi niat Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin memperkuat pendidikan diniyah dan pendidikan keagamaan di pesantren.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Saadi, di Jakarta, akhir pekan ini. “MUI menyambut gembira dan mengapresiasi yang setulus-tulusnya atas niat yang luhur Presiden Jokowi untuk memperkuat pendidikan diniyah dan pendidikan keagamaan di pesantren-pesantren dengan membangun karakter anak-anak bangsa,” kata Zainut.

Ditambahkan Zainut, penguatan madrasah diniyah merupakan bentuk kepedulian dan antisipasi dini untuk mempersiapkan generasi emas yang kuat, tangguh dan berakhlak mulia. Dengan begitu, generasi mendatang bisa bersaing di dunia global tanpa kehilangan jati dirinya. MUI menyadari pengaruh era digital semakin sulit dihindari. “Di satu sisi era digital banyak melahirkan manfaat, tapi di sisi lain juga banyak melahirkan mudarat.

Di antara mudarat itu misalnya, mengubah ciri kehidupan masyarakat gotong royong menjadi individual, timbulnya sifat pragmatisme, ingin serba mudah dan gampang,” kata dia.

Selain itu, kata dia, perkembangan teknologi juga menyebabkan lenyapnya identitas kultural nasional serta lokal, hilangnya semangat nasionalisme dan patriotisme. Sementara hal paling mengkhawatirkan pihak yang cepat terserang budaya digital itu adalah generasi muda.

“Untuk itu, MUI berharap semoga apa yang menjadi harapan Bapak Presiden tersebut dapat segera ditindaklanjuti oleh kementerian terkait sehingga gagasan yang sangat mulia tersebut tidak menguap sia-sia,” kata dia.
Industri Manufaktur Topang Ekonomi Kepulauan Riau
Menteri Perindustrian (Menperin), Airlangga Hartarto menilai, Kepulauan Riau (Kepri) memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor industri manufaktur.

Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong wilayah tersebut menjadi tujuan investasi dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif.

"Industri pengolahan memberikan kontribusi paling besar hingga 36 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kepri pada triwulan III tahun 2018," kata Airlangga dalam sebuah keterangan resmi, Minggu (18/11/2018).

Dia juga mencatat, perekonomian Kepri pada kuartal III 2018 yang diukur berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai Rp 65,19 triliun, dan atas dasar harga konstan (ADHK) mencapai Rp 43,68 triliun. Hal ini tidak terlepas dari peran Batam sebagai salah satu pusat kawasan industri.

Maka itu, kami mengajak kepada para pelaku industri dan investor di Batam untuk tetap optimistis menjalankan usahanya. Pemerintah telah memiliki solusi dan kebijakan strategis untuk menjadikan kawasan Batam semakin kompetitif," ujar dia.

Apalagi, ia menambahkan, Batam berpeluang menjadi pusat pertumbuhan startup dengan adanya pengembangan Nongsa Digital Park. Upaya ini untuk merealisasikan Batam sebagai innovation hub serta mendukung implementasi peta jalan Making Indonesia 4.0.

"Saat leadership retreat di Bali pada Oktober lalu, Pemerintah Indonesia dan Singapura menandatangani Bilateral Investment Treaty. Selain potensi investasi Singapura ke Batam akan semakin besar, juga membidik Batam sebagai digital bridge Singapura ke Indonesia," imbuhnya.

Warga Perbatasan Tak Lagi Beli Gas Dari Malaysia
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar meninjau progres pemasangan jaringan gas rumah tangga (jargas) Kota Tarakan, Kalimantan Utara pada 15 November lalu.

Rona sumringah terpancar jelas di wajah kaum ibu di Rusunawa Pamusian Bompanjang termasuk Ati Iriani (59 Tahun). Ibu rumah tangga yang sudah lebih dahulu menikmati jargas sejak 2010 di kota tersebut, membagi pengalamannya.

Dengan antusias Ati menceritakan manfaat sambungan gas bumi rumah tangga ini yang dapat menghemat pengeluaran rutin bulanannya secara signifikan.

Ia mengaku sangat senang karena diperhatikan oleh pemerintah meskipun tinggal di daerah perbatasan. "Kami sekarang tidak perlu lagi menggunakan gas tabung dari negara tetangga," ungkap Ati seperti dikutip dari situs Kementerian ESDM, Sabtu (17/11/2018).

Ia menyebut, kini dirinya hanya menghabiskan sekitar Rp 30.000 hingga Rp 40.000 ribu saja per bulan sejak menggunakan jargas. "Yang tadinya sebulan kami habiskan 1-2 tabung yang 14 kg dari Malaysia, itu harganya Rp 100 ribu sampai Rp 200 ribu, sekarang Alhamdulillah 30 sampai 40 ribu (rupiah) saja," ujarnya.

Manfaat lain dalam menggunakan jargas, menurut Ati, adalah penggunaannya sangatlah mudah dan dapat digunakan selama 24 jam.

Pengalaman lain diutarakan oleh Epon Widyawati (53 tahun), pemilik usaha kecil makanan seperti siomay, bakso, batagor, dan mie ayam. Ia merasakan banyak kemudahan dalam menggunakan jargas, di antaranya ialah tidak perlu mengangkat tabung gas ketika membeli gas baru. Kemudahan lainnya yaitu menghilangkan kekhawatiran dirinya ketika memasak pada dini hari.

"Sekarang sudah enak, kita nggak perlu antri panas-panasan untuk membeli gas tabung, dan tidak perlu takut gas habis pada tengah malam," ujar Epon.

Dari sisi penghematan, Epon menjelaskan bahwa ia mampu berhemat hingga lebih dari Rp 600.000 setiap bulannya jika dibandingkan dengan memakai gas tabung.

"Kalau pakai jargas lebih irit, lebih murah. Dalam 1 bulan, sebelum pakai jargas Rp 1 juta lebih, setelah pakai jargas turun menjadi sekitar Rp 300-350 ribu, itu sangat membantu sekali," tandasnya.

Bagi Ati, Epon dan pengguna jargas di Tarakan, juga 4.695 rumah tangga lain yang akan dipasang jargas pada akhir tahun ini, hadirnya jargas diharapkan akan memberikan dampak positif dari segi finansial, baik dari penghematan, maupun pemanfaatan jargas untuk meningkatkan perekonomian dan kehidupan masyarakat Kota Tarakan.
Waspada Penyebaran Hoax Oleh Djoko Edhi Abdurrahman
Jelang Pilpres 2019, soal isu dukung mendukung calon presiden terus bergulir. Terbaru adalah isu dukungan dari organisasi kepemudaan (OKP) dari kelompok Cipayung (HMI, PMII, GMNI, GMKI, PMKRI, IMM, Hikmabudhi, KMHDI) kepada calon Presiden patahana Joko Widodo yang di duga di galang oleh Badan Intelejen Negara (BIN) sebagaimana di kutip dari akun fb atas nama Djoko Eddhi Abdurrahman mantan anggota komisi 3 DPR RI yang di unggah Sabtu (17/11/2018).

Dalam unggahan fb Djoko Eddhi ini tertulis pertanyaan seseorang kepada Djoko soal isu suap Kepala BIN kepada OKP Cipayung. Berikut isi lengkap unggahannya.

mohon maaf mengganggu. Saya mau minta bantuan Mas Joko. Kemarin saya ada ngetwit tentang suap dari kepala BIN kepada beberapa ormas mahasiswa (PB HMI, PMII, GMNI, GMKi, PMKRi, IMM, Hikmabudhi, KMHDI) yang masing2 ormas mendapat Rp200 juta per bulan, ketua PB masing2 Rp20 juta per bulan.

Ormas Mahasiswa ini dìminta untuk atas nama organisasi agar tidak mengkritisi dan oposan terhadap pemerintahan Jokowi, minimal sampai Okt 2019. Di samping itu, mereka tanpa harus membawa nama organisasi, diminta untuk mendeklarasikan ormas relawan Jokowi bernama MADANI.

Ormas Relawan ini sdh dibentuk para ketum PB dan sementara berkantor di Tebet, dekat kantor BM PAN. Harga  sewa kantor Rp280 juta langsung dibayar cash oleh oknum BIN dan biaya ops tahap awal utk Madani Rp 1 miliar sdh diserahkan.

KA BIN juga akan menanggung biaya deklarasi Relawan Madani (Mahasisa Pemuda untuk Jokowi) secara nasional di Surabaya pada Des 2018 sebesar Rp5 miliar daj disusul deklarasi Madani di seluruh propinsi dengan biaya dari BIN Rp500 juta per propinsi.

Menanggapi hal ini, saat di hubungi redaksi Respiratori Saddam Al Jihad Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PBHMI) mengatakan, ini jelas-jelas mengada-ada dan saya tak pernah mendengar namanya Madani (baca : Relawan Madani (Mahasisa Pemuda untuk Jokowi).

“Kami PB HMI sedang fokus Pleno 1 PB HMI. Fitnah mengadu domba mahasiswa, itulah yang terjadi”, sebut Saddam.

Menurut Saddam, kalau dalam teori ‘devide et empira’ atau politik adu domba, maka sebetulnya akhirnya mahasiswa dibiarkan ribut untuk menyibukkan mahasiswa dengan isu tersebut.

“Justru dengan isu tersebut efek nya adalah mahasiswa tidak fokus dalam membangun dialektika kebangsaan”, tegas mantan Ketum HMI Cabang Sumedang itu.

Seperti di ketahui, berdasarkan penelusuran dan sumber-sumber redaksi, relawan Madani ini memang ada dan telah berencana menggelar kegiatan deklarasi dukungan untuk Jokowi.

Redaksi telah mencoba menghubungi ketua umum dari OKP Cipayung yang di tuduh seperti PMII, GMNI, IMM,Hikmabudhi namun sampai berita ini di turunkan belum ada jawaban. Klarifikasi akan di muat di edisi selanjutnya dari pihak-pihak lain yang di sebut-sebut.
Milad ke-106 Muhammadiyah Usung ‘Ta’awun untuk Negeri’
Pada 18 November 2018, Persyarikatan Muhammadiyah akan memasuki usia ke-106 tahun menurut perhitungan kalender Greogian. Menyambut milad tahun ini, PP Muhammadiyah mengusung tema “Ta’awun Untuk Negeri”. Melalui surat instruksi penyelenggaraan dengan nomor 02/INS/I.0/B/2018, PP Muhammadiyah memberitahukan seluruh pimpinan wilayah, daerah, cabang hingga ranting untuk memakai tema tersebut.
PP Muhammadiyah juga menghimbau seluruh lapisan persyarikatan untuk menyelenggarakan kegiatan sosial pengumpulan dana untuk meringankan beban saudara sebangsa yang tertimpa musibah bencana alam di Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tengah.
Terkait alasan pemilihan tema “Ta’awun Untuk Negeri”, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa tema ini diangkat karena belakangan ini Indonesia tengah diuji oleh banyak musibah bencana alam, serta banyak persoalan keumatan dan kebangsaan lainnya.
Di tengah ragam persoalan itu, Muhammadiyah ingin mengajak semua pihak untuk saling bergandengan tangan memajukan bangsa. “Oleh karena itu, melalui milad ini, kami ingin meneguhkan kembali Muhammadiyah sebagai gerakan pelayanan sosial yang kemudian membangun kebersamaan melalui ta’awun,” ujarnya pada Rabu (31/10).
“Namun lebih dari itu, kami ingin ta’awun ini tidak hanya kepada mereka yang tertimpa musibah tetapi juga mereka yang saat ini masih mengalami kesulitan, terutama masalah perekonomian,” tutur Mu’ti. Indonesia dalam pandangan Muhammadiyah tidak boleh dibiarkan statis dan banyak masalah. Untuk itu, perlu kerja bersama untuk memajukan bangsa.
JK: Dana Desa Bukan Hanya untuk Bangun Infrastruktur Saja
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meminta agar dana desa bukan hanya untuk pembangunan infrastruktur tetapi untuk pembangunan pertanian.

"Apakah kopi, cokelat, buah-buahan, holtikultra dan sebagainya. Jangan hanya mengandalkan padi," kata JK di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2018).

Dia menjelaskan penting untuk menjaga swasembada. Tidak hanya itu penting juga menjaga pendapatan masyarakat selain petani.

"Karena itulah maka dana desa dapat dipakai untuk membeli bibit yang baik, dibagi kepada masyarakat bibit-bibit unggul untuk buah-buahan, kopi, cokelat, dan sebagainya," papar JK.

Karena itu, kata JK, pembangunan desa penting untuk pendapatan serta keseimbangan masyarakat. JK juga berharap program-program desa lebih difokuskan dan menghasilkan untuk pembangunana.

"Karena apabila masuk kota terlalu banyak timbul juga pengangguran di kota. Kalau timbul pengangguran di perkotaan maka angka kriminalitas akan tinggi," kata dia.
Ribuan Warga Boyolali akan Hadiri Jalan Sehat Milad 106 Tahun Muhammadiyah
Pimpinan Daerah Muhammadiyah Boyolali akan menggelar Jalan sehat dalam rangka Milad 106 Tahun Muhammadiyah, ribuan warga Muhammadiyah dan masyarakat umum akan memadati area sekitar Kompleks Kabupaten Boyolali. acara akan di gelar InsyaAllah Ahad, 18 November 2018, start – finish alun-alun Kidul Kab. Boyolali
Antusias masyarakat untuk jalan sehat memang sangat terlihat jelas. Peserta bukan hanya dari warga Muhammadiyah saja tapi di ikuti masyarakat Umum Boyolali.
Purwanto, S.Pd., M.Pd. selaku ketua panitia menjelaskan “bahwa kegiatan ini merupakan aksi 106 tahun milad Muhammadiyah sebagai syiar yang menggembirakan ummat dan masyarakat umum. Pada kegiatan itu akan mengumpulkan donasi untuk membantu korban bencana.”jelas Purwanto
Lanjut Panitia menghimbau “Peserta dengan jumlah ribuan ini dihimbau untuk cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Peserta mencintai lingkungan hidup tidak meninggalkan sampah-sampah berserakan. Seluruh peserta dimohon membawa kantong plastik untuk memungut sampah di sekelingnya. Kita datang disambut dengan lungkungan yang bersih, maka kita akan pulang dengan kondisi lingkungan yang bersih pula.”Himbau Purwanto
Sementara itu Sapta Wibawa,S.T. selaku panitia bidang pubdekdok menyampaikan bahwa “sosialisasi kegiatan ke masyarakat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dengan memasang spanduk di beberapa titik, media sosial, dan melalui struktur organisasi.”jelas Sapta.
Lanjut Sapta juga berharap “sosialisasi bisa sampai dan menyasar kepada masyarakat umum dengan benar & baik.”lanjut Sapta.
Fahrudin,SH. Seksi Transportasi melaporkan bahwa “InsyaAllah rute yang akan di lalui dalam rangka milad Muhammadiyah kabupaten Boyolali besok hari Ahad tanggal 18/11/18. Jam 07.00-selesa. Start dan Finish dari alun- alun kidul lalu menuju patung Sukarno ke kiri lurus lewat depan Gedung dakwah Muhammadiyah Boyolali, lalu ke seiko ke kiri ketemu perempatan kiri lagi, sampai patung Jendral Sudirman ke kanan kantor Disporapar ke kiri sekaligus pembagian kupon, lalu ke kantor sekda ke kanan kantor bupati kiri masuk alun alun kidul Boyolali”papar Fahrudin.
Disediakan dorprize Sepeda Motor, sepeda gunung, kulkas, Dispenser, mejikom, alat rumah tangga dll
Jalan sehat yang dikemas dengan acara Pawai Taaruf rencana akan di hadiri oleh PWM jawa Tengah, PDM Boyolali, Bupati Boyolali, Dandim Boyolali, Kapolres Boyolali, PCM se Boyolali, Ortom seboyolali ( Aisyiyah, PM, NA, IMM, IPM, HW, Tapak Suci), AUM se Boyolali, warga Muhammadiyah dan masyarakat umum se boyolali.
Embung Pea Parsinagaan Aliri Lahan & Dukung Pariwisata di Samosir
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyelesaikan pembangunan Embung Serbaguna Pea Parsinagaan di Kecamatan Ronggor Nihuta, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara.

Ini untuk mendukung pengembangan Danau Toba sebagai salah satu dari 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Pembangunan embung ini memberikan manfaat sebagai tampungan air untuk mengairi 200 Ha lahan pertanian dan pemenuhan kebutuhan air baku di sekitar wilayah tersebut yang langka air.

"Pembangunan bendungan, embung, dan infrastruktur sumber daya air lainnya adalah upaya mencapai ketahanan air dan kedaulatan pangan sebagai bagian dari Nawacita," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam keterangan tertulis, Kamis (15/11/2018).

Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera II, Roy Pardede mengatakan, selama ini masyarakat sekitar membutuhkan pasokan air untuk dimanfaatkan dalam mengairi lahan persawahan dengan komoditas, seperti jagung, kacang, dan sayuran.

"Kementerian PUPR memutuskan untuk membangun embung ini, guna meningkatkan tambahan tampungan air bagi dua kecamatan, yaitu Kecamatan Palipi dan Kecamatan Ronggor Nihuta," ujar dia.

Roy menambahkan, selain sebagai bangunan tampungan air, embung Serbaguna Pea Parsinagaan dapat dimanfaatkan sebagai objek pariwisata. Nantinya, masyarakat juga dapat melakukan budidaya perikanan di sekitar embung ini, di samping fungsi lainnya sebagai sumber air irigasi.  Ia menambahkan, masyarakat sebelumnya harus membeli air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

"Namun dengan telah dibangunnya embung ini, masyarakat setempat merasakan manfaatnya yang besar. Masyarakat merasa senang dan bersyukur atas manfaat yang banyak," sambungnya.

Embung Serbaguna Pea Parsinagaan memiliki luas genangan air sebesar 33,09 ha, dengan debit volume tampungan air sebanyak 486,10 m3. Pekerjaan pembangunan embung dilengkapi dengan saluran pengelak (intake) dan pembuatan bangunan pelimpah saluran.

Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera II menjadi pihak pembangun embung serbaguna Pea Parsi agaan sejak April 2018, dan telah selesai pada November 2018. Dana pembangunan bersumber dari APBN 2018 sebesar Rp 7,97 miliar, serta bantuan sokongan dari kontraktor PT Siman Eranesia Ardesplan.
Infrastruktur Adalah Kunci Kemajuan Perekonomian
Kubu Prabowo-Sandiaga Uno mengatakan pertumbuhan ekonomi pada 2020 akan berada di angka 6-6,5%. Mereka sendiri memiliki target untuk dapat mencapai angka 7-8%. Direktur Program TKN Jokowi-Ma'ruf Amin, Aria Bima mengatakan, Jokowi pun sebenarnya sudah memiliki target pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 7%.

Ia menjelaskan, hal terpenting dalam usaha peningkatan ekonomi adalah melalui penguatan industri nasional berbasiskan koneksitas. Yaitu, dengan langkah pembangunan infrastruktur.

"Koneksitas laut, udara, darat lewat perluasan jalan nasional, tol, dan kereta api. Kalau dulu konsepsi pertumbuhan industri kan kita bikin kawasan ekonomi khusus yang berbasiskan resources-nya (sumber daya alam)," jelas Aria di Jalan Cemara, Menteng, Jakarta, Selasa (13/11/2018).

Menurutnya, kali ini Jokowi lebih mengarahkan kepada konsepsi industri yang berbasiskan koneksitas, tidak hanya sumber daya alam (SDA). Tidak mungkin Indonesia dapat mengembangkan industrinya bila tidak melalui infrastruktur.

"Kita tidak bisa lagi mengembangkan industri di Papua tanpa bangun infrastruktur. Kita tidak bisa kembangkan industri di Kalimantan tanpa bangun jalan, memperbaiki dan membuat pelabuhan, dan bagaimana daerah yang dulu jadi beban ekonomi seperti wilayah perbatasan sekarang justru menjadi wilayah pertumbuhan yang menghasilkan pendapatan secara nasional," tutur Aria.

Menurutnya, hal ini dapat menciptakan lapangan kerja, mengundang investasi dari dalam maupun luar negeri, dan tentunya memunculkan industri dengan produk domestik bruto yang semakin meningkat.

Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur yang sekarang dilakukan tentunya tidak bisa langsung dinikmati. Sebab, semuanya adalah proses yang baru akan terlihat hasilnya di kemudian hari.

"Kalau investasi itu tinggi dan kita bisa mampu menekan hal yang menyangkut impor kebutuhan bahan baku, karena itu menjadi persoalan, itu tentu akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang menurut saya yakin sekali di atas 7%. Itu akan terlihat di sekitar 2023," tegasnya.
Jasa Marga Alokasikan Area Khusus UMKM di 30 Rest Area
PT Jasamarga Properti (JMP) menargetkan dapat mengelola 30 tempat istirahat dan pelayanan (TIP) atau rest area yang menyediakan lahan khusus bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Alokasi untuk UMKM ini guna mewujudkan keberadaan jalan tol yang turut mendorong peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya.

Dalam rangka Ekspedisi Tembus Tol Trans-Jawa, Senin (12/11/2018), Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno sempat mengunjungi Rest Area 597B.

“Sesuai aturan yang berlaku, Jasa Marga akan menyiapkan 30 persen area komersial di rest area untuk UMKM, dan itu diutamakan bagi warga sekitar. Hal itu bertujuan untuk memacu roda perekonomian masyarakat setempat,” ujar Rini melalui keterangan tertulis.

Ikut dalam kunjungan itu Direktur Utama Jasa Marga Desi Arryani, Direktur Operasi I Jasa Marga Mohammad Sofyan, dan Direktur Utama PT Jasamarga Properti Irwan A Sumadiyo. Mohammad Sofyan mengatakan bahwa 30 TIP yang menyediakan lahan khusus bagi UMKM tersebut akan tersebar di sejumlah jalan tol yang dikelola oleh Jasa Marga dan kelompok usahanya. "Jalan tol dimaksud adalah Jalan Tol Purbaleunyi, Palikanci, Batang-Semarang, Semarang-Solo, Solo-Ngawi, Ngawi-Kertosono, Surabaya-Mojokerto, Pandaan-Malang, Gempol-Pasuruan, Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi, Balikpapan-Samarinda, dan Manado-Bitung," papar Sofyan. Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No 10/PRT/M/2018 tentang Tempat istirahat dan Pelayanan pada Jalan Tol, TIP yang jalan tolnya telah beroperasi disediakan lahan untuk UMKM dan koperasi sebanyak 20 persen, sedangkan untuk tol baru sebesar 30 persen. PT JMP telah mengalokasikan komposisi tenant melalui desain sesuai yang dijadikan syarat dalam Peraturan Menteri PUPR tersebut.

Jasa Marga terus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di sekitar jalan tol dengan memaksimalkan TIP sebagai tempat untuk mengembangkan UMKM rintisannya. “Untuk TIP yang secara khusus berkonsep UMKM sedang dibangun di Km 360B Jalan Tol Batang-Semarang. TIP yang merupakan joint venture PT PP, PT PP Properti, PT JMP, dan PTPN IX tersebut memiliki alokasi tenant hingga 70 persen untuk UMKM,” jelas Sofyan. Para pelaku UMKM yang telah menempati sejumlah TIP yang dikelola oleh PT JMP bergerak di berbagai sektor, seperti kuliner, kerajinan, dan oleh-oleh. Untuk diketahui, keberadaan UMKM di TIP jalan tol merupakan arahan langsung dari Presiden Joko Widodo yang menginginkan agar ada tempat khusus bagi UMKM. Oleh sebab itu, diperlukan sinergi antara Kementerian BUMN, Kementerian PUPR, badan usaha jalan tol (BUJT), pemda setempat, dan berbagai elemen masyarakat lainnya untuk mengelola dan mengembangkannya.

Bank Dunia Bantah Klaim Prabowo Soal 99% Ekonomi Masyarakat Indonesia Pas-Pasan
Lead Economist World Bank Indonesia, Vivi Alatas membantah pernyataan Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto Prabowo terkait angka kemiskinan di Indonesia. Menurutnya data yang disampaikan oleh Prabowo tersebut bukan berasal dari Bank Dunia.

"Itu bukan perhitungan kita, saya tidak tahu perhitungan siapa," kata Vivi saat ditemui di Universitas Indonesia (UI), Depok, Senin (12/11/2018).

Vivi menegaskan, data Bank Dunia sendiri menyebutkan sebanyak 22 persen masyarakat Indonesia berada di kelas menengah. Sementara lima persen berada di kelas atas. Sehingga tidak memungkinkan apabila sebanyak 99 persen masyarakat Indonesia berada dalam kondisi pas-pasan.

Sebelumnya, Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto sempat menyinggung mengenai angka kemiskinan di Indonesia. Prabowo mengatakan, sekitar 99 persen rakyat Indonesia hidup dalam kategori pas-pasan.

Hal itu disampaikannya saat berdialog dengan ratusan emak-emak pendukungnya, Prabowo memaparkan berbagai permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini. Menurut Prabowo, setelah 73 tahun Indonesia merdeka masih banyak rakyat yang hidup kelaparan serta sulit mendapatkan pekerjaan.

"Kita melihat sekarang adalah keadaan yang saya sebut keadaan paradoks, keadaan yang janggal setelah 73 tahun merdeka yang kaya semakin sedikit dan segelintir orang saja dan ini bukan saya karang, ini adalah data fakta yang diakui oleh bank dunia oleh lembaga lembaga internasional," ujar Prabowo.

"Bahwa yang menikmati kekayaan di Indonesia adalah kurang dari 1 persen bangsa Indonesia dan yang 99 persen mengalami hidup pas-pasan bahkan bisa dikatakan sangat sulit," lanjut dia.
Pemerintah Targetkan PDB Indonesia Terbesar ke 5 di Dunia Pada 2045
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, Pemerintah Indonesia saat ini sedang bekerja keras untuk mewujudkan Indonesia yang unggul, berbudaya, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini sesuai dengan Visi Indonesia 2045.
“Sampai sejauh ini kita sudah on the right track, dan mudah-mudahan ke depan kita dapat mencapai apa yang ditargetkan di 2045," ujar Bambang dalam siaran pers, Ahad (11/11).

Bambang menambahkan, untuk mewujudkan visi tersebut pemerintah tidak dapat kerja sendirian dan membutuhkan dukungan dari semua pihak dan elemen masyarakat. Adapun Visi Indonesia 2045 memiliki empat pilar utama.

Pilar pertama yakni pembangunan manusia dan penguasaan IPTEK dengan peningkatan taraf pendidikan rakyat Indonesia secara merata, peran kebudayaan dalam pembangunan. Selain itu juga, sumbangan iptek dalam pembangunan, derajat kesehatan dan kualitas hidup rakyat, serta reformasi ketenagakerjaan.

Bambang mengatakan, pada 2045, total penduduk Indonesia adalah 318,9 juta orang, dengan rasio ketergantungan 53,35 persen.  Oleh karena itu, pemerintah harus memanfaatkan bonus demografi ini dengan mengembangkan SDM berkualitas, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, dan mempromosikan gaya hidup sehat.

Bambang mengatakan, pemerintah mendorong pendidikan berkualitas tinggi, meningkatkan keterampilan tenaga kerja agar tidak tergantikan oleh teknologi, serta menggalakkan pelatihan vokasi dan kewirausahaan. Hal ini untuk menciptakan tenaga kerja berketerampilan tinggi, fleksibel, dan adaptif.

"Pemerintah juga meningkatkan akses universal terhadap fasilitas dan asuransi kesehatan nasional, serta mendorong  kemajuan teknologi kesehatan untuk menciptakan personalized medicine dan teknologi rekayasa genetika," kata Bambang.

Pilar kedua yakni pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Pembangunan tersebut melalui peningkatan investasi dan daya saing ekonomi, percepatan industri serta pariwisata. Selain itu pembangunan ekonomi maritim, pemantapan ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani, peningkatan ketahanan energi dan air, serta komitmen terhadap lingkungan hidup.

Pemerintah menargetkan Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi pada 2036 dengan Produk Domestik Bruto (PDB) terbesar kelima dunia pada 2045. Bambang mengatakan, untuk mencapai target ini, pertumbuhan PDB Indonesia harus 5,7 persen per tahun.

Indonesia juga harus keluar dari jebakan negara kelas menengah atau Middle Income Trap pada 2036, dan PDB per kapita Indonesia harus menembus angka 23.199 dolar AS pada 2045. Selain itu, Indonesia juga harus masuk peringkat ke-10 dalam Ease of Doing Business(EoDB), dengan kontribusi investasi terhadap PDB Indonesia sebesar 38,1 persen.

"Untuk meningkatkan iklim investasi di Indonesia, Pemerintah melakukan penguatan pada sektor bernilai tambah tinggi, percepatan pada sektor inovasi tinggi, dan memastikan investasi yang berkelanjutan,” ujar Bambang.

Bambang juga menekankan pentingnya industri sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi. Karena untuk menjadi negara maju maka Indonesia harus melakukan modernisasi pada industri pengolahan sumber daya alam. Selain itu, Revolusi industri 4.0 juga harus disesuaikan dengan karakteristik masing-masing industri nasional, sehingga kontribusi industri terhadap PDB sebesar 26 persen pada 2045.

Pemerintah juga mendorong perdagangan luar negeri yang terbuka  dengan melakukan transformasi struktur ekspor dari komoditas menjadi barang dan jasa (B/J) manufaktur, ekspor bernilai tambah tinggi, serta menciptakan barang dan jasa berkualitas dunia dan inovatif.

Sehingga pada 2045 Indonesia menjadi bagian dari rantai nilai global dengan pangsa pasar 2 persen dari ekspor dunia atau pengekspor terbesar ke-10 dunia. Terkait ekonomi kreatif dan digital, Pemerintah juga akan mendorong pengembangan kompetensi SDM agar memiliki pemikiran kreatif dan berpikiran maju. Selain itu, pemerintah juga memfasilitasi pendanaan bagi start-up yang kompetitif dan dapat diakses bagi siapa saja.

Pemerintah juga akan menjadikan Indonesia sebagai destinasi unggulan pariwisata dunia pada 2045. Pariwisata sebagai kekuatan ekonomi lokal Indonesia juga merupakan salah satu kontributor utama cadangan devisa nasional dengan pertumbuhan 10,1 persen per tahun. Adapun total wisatawan mancangera yang kita targetkan pada 2045 adalah sebanyak 73,6 juta orang.

"Potensi pariwisata Indonesia sangat besar karena negara kita memiliki kekayaan alam yang luar biasa, tenaga kerja produktif, harga bersaing, dan dukungan kebijakan Pemerintah," ujar Bambang.

Pilar Ketiga yakni pemerataan pembangunan, dengan percepatan pengentasan kemiskinan, pemerataan pendapatan, pemerataan wilayah, dan pembangunan infrastruktur yang merata dan terintegrasi. Bambang mengatakan, pemerintah memperhatikan pertumbuhan ekonomi yang merata di keseluruhan desil pendapatan, sehingga tingkat kemiskinan Indonesia pada 2045 menuju nol atau 0,02 persen, dengan kemiskinan ekstrim bernilai nol pada 2040.

Kesenjangan pendapatan juga turun ke tingkat ideal pada 2035 dan tetap berada pada tingkat yang aman sampai 2045. Pemerataan pembangunan daerah juga ditingkatkan dengan mendorong pertumbuhan di Kawasan Timur Indonesia (KTI) lebih tinggi, dengan mempertahankan momentum pertumbuhan KIB. Target pembangunan KTI pada 2045 adalah 74,9 persen, sementara Kawasan Barat Indonesia (KBI) adalah 25,1 persen.

Pilar Keempat yakni pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. Bambang mengatakan, untuk mewujudkan pilar keempat tersebut, pemerintah meningkatkan demokrasi Indonesia menuju demokrasi substantif atau mengemban amanat rakyat. Selain itu, pemerintah juga melakukan  reformasi birokrasi dan kelembagaan dengan memperkuat struktur organisasi yang adaptif, efektif, dan kolaboratif, serta tata kelola yang terbuka, partisipatif, dan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
Merak - Surabaya Tersambung Jalan Tol di Akhir Tahun 2018
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, Merak hingga Surabaya akan tersambung dengan tol pada akhir tahun ini. Keberadaan fasilitas infrastruktur ini bisa memperlancar arus distribusi barang di Pulau Jawa.

Dia mengungkapkan, dari 870 kilometer (km) jalan tol dari Merak sampai Banyuwangi, sepanjang 640 km telah selesai dibangun. Sementara untuk rute Merak sampai ke Surabaya, pada akhir tahun ini.

“Ini yang kurang Pejagan-Pemalang, Batang-Semarang, Salatiga-Kertasura,” ujar Jokowi dilansir dari laman Setkab.go.id, Jumat (9/11/2018).

Untuk ruas Sragen-Ngawi, akan selesai di akhir November 2018. Sedangkan ruas Batang-Semarang, Salatiga-Kertasura dan Nganjuk-Wilangan akan selesai pada Desember 2018. Sementara ruas Probolinggo-Banyuwangi selesai di 2019.

“Akhirnya akan sambung Merak sampai di Surabaya di bulan Desember. Dan kita harapkan nantinya sampai di Probolinggo sampai Surabaya itu di akhir tahun ini juga sudah tersambung,” ungkap dia.

Presiden berharap, pekerjaan yang dilakukan Kementerian BUMN dan Kementerian PUPR dalam membangun infrastruktur, khususnya jalan tol ini nantinya betul-betul bisa mempercepat distribusi barang dan jasa yang semakin lancar.

"Sehingga kita harapkan keadilan sosial dan pemerataan akan semakin nyata di seluruh pulau yang kita miliki. Distribusi barang dan jasa juga semakin lancar," tandas dia.

Jalan Tol Pejagan-Pemalang seksi III dan IV di Tegal, Jawa Tengah, resmi beroperasi pada Jumat (9/1/2018) ini. Peresmian tol tersebut dilakukan langsung Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Seksi III terdiri dari ruas Brebes Timur–Tegal sepanjang 10,4 kilometer dan Seksi 4 dengan ruas Tegal–Pemalang sepanjang 26,9 kilometer.

Turut mendampingi Presiden Jokowi, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Hadir pula Direktur Utama PT Waskita Karya (Persero) Tbk, I Gusti Ngurah Putra.

Menteri Rini mengapresiasi upaya Waskita Karya menyelesaikan proyek tol Trans Jawa, khususnya pada pengerjaan Tol Pejagan-Pemalang dengan tepat waktu.

"Peresmian operasional seksi III dan IV hari ini melengkapi Jalan tol Pejagan–Pemalang seksi I dan II yang telah diresmikan pengoperasiannya oleh Presiden Joko Widodo pada 16 Juni 2016. Ini artinya keseluruhan jalan tol Pejagan–Pemalang sepanjang 57,5 kilometer telah beroperasi," " kata Rini di Tegal, Jumat (9/11/2018).

"Terima kasih kepada Waskita Karya dan seluruh stakeholder yang sudah berkomitmen penuh menyelesaikan proyek ini sesuai dengan target yang ditetapkan," sambungnya.

Rini yakin terkoneksinya Pulau Jawa melalui jalan tol, akan memberikan dampak bagi perekonomian. Pertama, biaya logistik yang lebih murah karena akses transportasi yang lebih cepat dan efisien. Hal itu juga kemudian akan diikuti dengan terbukanya lapangan kerja serta menggerakan kegiatan perekonomian di daerah yang dilalui ruas tol Trans Jawa.

"Saya pun selalu menekankan kepada BUMN agar turut aktif dalam menangkap dan memaksimalkan setiap dampak positif dari kehadiran jalan tol. Sehingga memacu pertumbuhan roda perekonomian masyarakat setempat dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik berkat adanya jalan tol," ungkap Rini.
Tol Pejagan - Pemalang Seksi III & IV di Resmikan Oleh Jokowi
Presiden Joko Widodo, Jumat (9/11/2018), meresmikan jalan tol Pejagan-Pemalang. Tepatnya segmen Brebes Timur-Sewaka sepanjang 37,3 kilometer. Dalam kesempatan yang sama, Presiden Jokowi juga meresmikan beroperasinya jalan tol Pemalang- Batang. Tepatnya segmen Sewaka-Simpang Susun Pemalang sepanjang 5,4 kilometer. Dalam keterangan kepada wartawan, Presiden mengatakan, beroperasinya jalan tol tersebut akan menambah konektivitas di Pulau Jawa.

"Dalam empat tahun terakhir, satu demi satu konektivitas di negara kita Indonesia semakin terwujud. Konektivitas antarpulau, antarprovinsi dan antarkota/ kabupaten. Baik berupa jalan atau bandara sudah semakin terintegrasi.

Daerah demi daerah, wilayah demi wilayah, pulau demi pulau, mulai terhubung," ujar Jokowi sebagaimana dikutip siaran pers resmi. Pembangunan jalan tol, lanjut Jokowi, tidak hanya akan menghubungkan satu wilayah ke wilayah lainnya.

Melainkan dari satu titik perekonomian ke titik perekonomian lainnya. Harapannya, kondisi itu meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Laporan yang ia terima, saat ini ada 640 kilometer jalan tol di Pulau Jawa yang beroperasi dari Merak hingga Surabaya.

Adapun, total seluruh ruas tol dari barat ke timur Pulau Jawa sepanjang 870 kilometer.

Namun ada ruas yang masih dalam tahap pengerjaan. Baca juga: Wajib Baca: Peresmian Tol Pejagan-Pemalang dan Prediksi Properti Jelang Pilpres 2019 "Kita harapkan ini nantinya betul-betul bisa mempercepat distribusi, barang dan jasa yang semakin lancar," ujar Jokowi.

Jalan tol Pejagan-Pemalang memiliki panjang keseluruhan 57,5 kilometer. Biaya investasi proyek itu mencapai Rp 7,62 triliun. Segmen yang diresmikan Presiden Jokowi ini sendiri diketahui mulai dibangun pada Januari 2017 lalu. Adapun, jalan tol Pemalang-Batang memiliki panjang keseluruhan 39,2 kilometer dengan biaya investasi sebesar Rp 7,5 triliun.

Penghargaan Dan Bonus Dari Jokowi Untuk Eko Yuli

Presiden Jokowi memberikan bonus uang sebesar Rp 250 juta kepada atlet angkat besi Indonesia, Eko Yuli Irawan. Bonus ini sebagai imbalan atas prestasi Eko Yuli meraih juara dunia pada ajang Angkat Besi 2018 yang dihelat di Ashgabat, Turkmenistan.

"Pak Presiden berikan bonus Rp 250 juta untuk Pak Eko, biar langsung masuk Pak Eko," kata Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (8/11/2018).

Selain Jokowi, Kemenpora juga memberikan bonus sebesar Rp 200 juta kepada Eko Yuli. Bonus lain juga diperoleh pria asal Lampung ini dari Pengurus Besar Persatuan Angkat Besi, Berat, dan Binaraga Seluruh Indonesia (PB PABBSI).

Namun, besaran bonus yang akan diberikan PABBSI belum diketahui. Ketua Umum PB PABBSI Rosan P Roeslani ini belum mau membocorkan nominalnya.

"Pasti ada dari kita. Kita memang berikan bukan hanya ke atlet, tapi juga ke tim yang support, termasuk sampai tukang pijatnya, pelatihnya, kita berikan," jelas Rosan.

Rosan menerangkan, penetapan besaran bonus untuk Eko Yuli akan dibahas dalam rapat internal PB PABBSI.

"Yang pasti alhamdulillah-lah nanti sedang dirapatkan. Soalnya kita mau rinci dulu sampai barapa orang yang dapat. Soalnya baru pulang kemarin malam ini. Nanti kita perinci Insyaallah akan menyenangkan-lah," kata dia.

Eko Yuli meraih 3 medali emas pada Kejuaraan Dunia Angkat Besi 2018 di Ashgabat, Turkmenistan. Pada babak final kelas 61 kg di Ashgabat, Sabtu, 3 November malam, Eko mencatat total angkatan clean & jerk sebesar 174 kg, yang merupakan rekor dunia baru. Angkatan itu didapat di kesempatan ketiganya setelah Eko mencatatkan 165 kg dan 170 kg.

Jaga Produksi Beras, Mentan Siap Ubah Rawa Jadi Sawah
Demi menjaga produksi beras sebagai sumber ketahanan pangan negara, Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengaku siap meneruskan arahan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, untuk menyulap rawa menjadi lahan produktif.

"Kita fokus pertama arahan pak Menko (Darmin), ternyata HPS (Hari Pangan Sedunia, 18 Oktober) kemarin dianggap berhasil rawa itu. Rawa kita fokus garap, ygan dulunya tidur, rawa tidur kita bangunkan rawa dan petani tidur," ujar dia di Jakarta, Selasa (6/11/2018).

Sebelumnya, Menko Darmin sendiri sempat menyatakan, sejak 2013 lalu telah terjadi penurunan ketersediaan sawah sebagai lahan baku pertanian sekitar 650 ribu hektare (ha). Jumlahnya dari 7,75 ha menjadi 7,1 juta ha pada 2018.

"Lahan baku sawah itu disiapkan oleh BPS, bekerjasama dengan BIG dan Lapan. Hasilnya adalah, kalau tahun 2013 bilang lahan baku sawah kita adalah 7,75 juta, hasil pemotretan terakhir lahan baku sawah kita adalah 7,1 juta ha," paparnya.

Hal itu turut menyebabkan luas panen sawah juga mengalami penurunan. Hasil perhitungan BPS dan BBPT mencatat luas panen pada tahun ini hanya sebesar 10,9 juta ha. Artinya, lahan baku sebesar 7,1 juta ha hanya ditanami sebanyak 1,54 kali dalam setahun.

Lebih lanjut, Menteri Amran menjelaskan, proyek rawa garapan ini ke depannya berada di luar lahan gambut yang terdata di Badan Restorasi Gambut. Selain itu, pemerintah bakal mengoptimalkan luas potensi lahan rawa yang kelak bakal diubah menjadi sawah, seperti yang sudah dilakukan di Pulau Kalimantan.

"Sebanyak-banyaknya (restorasi rawa jadi sawah), kan nanti kita lihat baru mau dibuat, dan kalau itu jadi bisa luar biasa. Anda lihat kan rawa yang sudah kita bangun? Coba lihat di Kalimantan," tandas dia.
Perpres Mobil Listrik Terbit Akhir Tahun
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto memastikan Peraturan Presiden (Perpres) terkait mobil listrik terbit akhir 2019. Saat ini, pemerintah dan pelaku industri serta perguruan tinggi tengah melakukan studi soal pengembangan kendaraan tersebut.

Dia menyatakan, saat ini Perpres tersebut tengah dalam tahan harmonisasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Hari ini roadmapnya sedang kita dorong di peraturan pemerintah atau Perpres terkait dengan fasilitas. Fasilitasnya masih dalam tahap harmonisasi dengan Kemenkeu," ujar dia di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Selasa (6/11/2018).

Airlangga menjelaskan, hal tersebut terkait dengan pemberian insentif bagi pengembangan mobil ini. Insentif yang diberikan berupa keringanan Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah (PPNBM).

"Terutama dengan fasilitas fiskal, di mana fasilitas fiskal ini dibahas bersama dengan superdedictable tax untuk vokasi dan inovasi. Jadi di situ ada terkait dengan PPNBM, terkait dengan roadmap daripada mobil termasuk sedan dan termasuk EV (electric vehicles)," ungkap dia.

Meski studi terkait pengembangan mobil listrik ini masih terus dilakukan, namun Airlangga menyatakan terbitnya Perpres tersebut tidak akan menunggu selesainya studi.

‎"Perpres tahun ini, tidak usah nunggu studi," tandas dia.
Jalan Tol Solo - Ngawi Siap Beroprasi Penuh
Jalan Tol Solo-Ngawi Segmen Sragen-Ngawi siap beroperasi dalam waktu tidak lama lagi. Hal ini setelah jalan tol yang dibangun oleh PT Jasamarga Solo Ngawi (JSN), anak usaha PT Jasa Marga (Persero) Tbk telah mengantongi Sertifikat Laik Operasi.

Sertifikat tersebut tertuang dalam Surat Dirjen Bina Marga No. JL02.01-Db/1.212 tertanggal 25 Oktober 2018. Surat tersebut menyatakan, secara umum, Jalan Tol Solo-Ngawi Segmen Sragen-Ngawi laik operasi dan direkomendasikan untuk dioperasikan sebagai jalan tol. Penetapan pengoperasian dan pemberlakuan tarif pada jalan tol tersebut selanjutnya akan ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Sebelum pengoperasian dengan pemberlakuan tarif tol, PT JSN dapat melaksanakan sosialisasi pengoperasian jalan tol tersebut. Selain itu, PT JSN diwajibkan mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum beroperasinya Jalan Tol Solo-Ngawi Segmen Sragen-Ngawi.

Surat Dirjen Bina Marga No. JL02.01-Db/1.212 merupakan tindak lanjut atas Surat Dirjen Perhubungan Darat pada Kementerian Perhubungan No. AJ.409/1/11/DJPD/2018 tanggal 19 Oktober 2018 perihal Rekomendasi Laik Fungsi Jalan Tol Solo-Ngawi Segmen Sragen-Ngawi dan PPJT Solo Mantingan Ngawi Nomor 18 tanggal 28 Juni 2011 dan perubahannya.

Rencananya, jalan tol ini dilengkapi dengan delapan Gerbang Tol (GT) untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses jalan tol, diantaranya GT Colomadu, GT Bandara, GT Ngemplak, GT Purwodadi, GT Karanganyar, GT Sragen, GT Sragen Timur, dan GT Ngawi (Kota Ngawi).

Jalan Tol Solo-Ngawi terdiri dari tiga tahapan pengoperasian. Tahap I Segmen SS Ngawi-Klitik (Ngawi) sepanjang 4 km telah beroperasi sejak 30 Maret 2018. Lalu, Tahap II Kartasura-Sragen diresmikan pada 15 Juli 2018. Terakhir, Tahap III Sragen-Ngawi yang telah mendapat sertifikat laik operasi.

Secara keseluruhan, Jalan Tol Solo-Ngawi memiliki panjang 90,43 km yang terbagi dalam dua bagian pekerjaan, yaitu bagian yang dikerjakan oleh pemerintah mulai STA 0+000- STA 21+081,5 sepanjang 21,08 km, sedangkan mulai dari STA 21+081,5- STA 90+43 sepanjang 69,35 km dikerjakan oleh PT JSN.

Jalan Tol Solo-Ngawi telah dioperasikan tanpa tarif sebagai jalan tol fungsional pada pelaksanaan arus mudik dan balik Lebaran 2018 lalu. Kala itu, peran jalan tol fungsional Solo-Ngawi terbukti memperlancar arus mudik dan balik Lebaran tahun ini.

Jalan Tol Solo-Ngawi sendiri merupakan bagian dari jaringan Jalan Tol Trans Jawa yang tergabung dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Dukungan infrastruktur jalan tol tersebut menjadi salah satu upaya dalam memecah masalah transportasi darat dan konektivitas baru yang dapat berdampak positif bagi ekonomi kawasan secara umum, khususnya lingkungan sekitar Jalan Tol Solo-Ngawi.
Jokowi Dorong Ekspor Produk Otomotif
Presiden Joko Widodo mendorong peningkatan ekspor produk otomotif dari Indonesia.

"Yang pertama saya ingin melihat kemajuan di bidang produksi sepeda motor. Sekarang produksi nasional kita sudah 6,5 juta sepeda motor. Hampir 600-an ribu itu ekspor. Ini yang bagus,” ujar Jokowi saat meninjau gelaran Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2018, seperti dikutip dari laman Antara, Sabtu (3/11/2018).

Jokowi berkeliling di pameran itu selama sekitar 40 menit ditemani oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko.

"Selalu tadi saya tanyakan yang ekspor yang mana, ekspor yang mana? Yang ini, yang ini. Saya kira ini sesuatu yang bagus sekali bisa ekspor sebanyak itu," kata Jokowi.

Jokowi juga menekankan pentingnya kandungan lokal dalam produk otomotif asal Indonesia.

"Kedua yang paling penting local content hampira rata-rata sudah di atas 90 persen, 95 persen, 97 persen. Saya kira ini adalah sesuatu yang sangat bagus sekali sehingga bagaimana bisa masuk ke pasar baru, pasar yang sesuai dengan harga, sesuai dengan kualitas,” ujar Jokowi.

Ia menambahkan, sudah hampir 45 negara yang sudah dimasuki oleh produk sepeda motor asal Indonesia.

Jokowi sempat mencoba dua motor pabrikan Royal Enfield asal Inggris, tapi mengaku tidak membelinya.

"Tadi hanya pegang-pegang saja masak enggak boleh? Semua saya pegangin," tutur Jokowi.
Masyarakat Papua Barat Sudah Rasakan BBM 1 Harga
Sebuah lembaga penyalur Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang menjadi bagian program BBM satu harga resmi beroperasi di Kampung Kambuaya, Distrik Ayamaru Timur Kabupaten Maybrat, Papua Barat.

Kepala Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Fanshurullah Asa mengatakan, program BBM satu harga merupakan wujud komitmen pemerintah untuk menyediakan energi berkeadilan bagi masyarakat, sesuai dengan amanat Undang-undang (UU).

“Peresmian Program BBM Satu Harga di Ayamaru ini merupakan titik ke-83 dan sebagai wujud pelaksanaan program pemerintah sesuai amanat UU,” kata Fanshurullah, di Jakarta, Jumat (2/10/2018).

Menurutnya, masyarakat dan pemerintah harus bersinergi untuk ikut mengawasi penyaluran BBM satu harga, sebab BBM ini diperuntukkan untuk masyarakat."Oleh karena itu, diharapkan program ini dapat dimanfaatkan dengan baik dan tidak disalahgunakan," ujarnya.

Regional Manager Retail Fuel Marketing PT Pertamina MOR VIII Maluku Papua, Fanda Chrismianto mengungkapkan, dengan beroperasinya SPBU Kompak ini dapat meringankan memberikan rasa keadilan untuk masyarakat yang tinggal di wilayah terdepan, terluar dan terpencil (3T).

Sebab masyarakat di wilayah tersebut saat ini bisa menikmati harga BBM seperti yang ditetapkan pemerintah, yaitu Rp 5.150 per liter untuk solar dan Rp 6.450 per liter untuk premium.

"Dengan hadirnya SPBU Kompak di Ayamaru sebagai bagian dari program BBM Satu Harga, masyarakat dapat menikmati tentu akan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujar Fanda.

Bupati Kabupaten Maybrat, Bernard Sagrim mengapresiasi pelaksanaan Program BBM Satu Harga di Ayamaru, karena dengan program dan kebijakan pemerintah ini akan mengurangi beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan BBM.

"Program BBM Satu Harga ini menjawab kebutuhan BBM masyarakat di Kabupaten Maybrat, oleh karena kami menyambut dengan baik program ini. Kami berharap masyarakat menjadi tidak terbebani lagi karena harga BBM sudah sama dengan harga di wilayah lainnya," tandasnya.
Rp 1.015,66 Triliun Capaian Penerimaan Pajak Hingga Akhir Oktober
Secara total, pemerintah memproyeksikan penerimaan negara bakal tembus target yang sebesar Rp 1.894,72 triliun tahun ini. Penyokongnya, penerimaan perpajakan (pajak dan bea cukai) mencapai Rp 1.903,03 triliun atau 95,7% dari target yang sebesar Rp 1.618 triliun.

Kemudian, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp 349,16 triliun atau 126,8% dari target yang sebesar Rp 275,43 triliun, dan hibah mencapai Rp 5,38 triliun atau 449,8% dari target yang sebesar Rp 1,2 triliun.

Secara rinci, penerimaan pajak penghasilan (PPh) non-migas mencapai Rp 539,2 triliun atau 66% dari target dalam APBN. Penerimaan tersebut tumbuh 16,97% (yoy). Bila tanpa memerhitungkan perolehan dari tebusan amnesti pajak tahun lalu yang masuk kategori PPh nonmigas, maka pertumbuhannya mencapai 20,1% (yoy).

Kemudian, pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) mencapai Rp 404,54 triliun atau 74,67% dari target dalam APBN. Capaian tersebut tumbuh 14,51% (yoy).

Untuk pajak bumi dan bangunan (PBB) dan pajak lainnya, realisasinya mencapai Rp 17,88 atau 66,08% dari target APBN. Capaian itu tumbuh 107,89% (yoy), berbanding terbalik dari Oktober 2017 yang tercatat turun 61,85% (yoy).

Di sisi lain, penerimaan PPh migas mencapai Rp 54,04 triliun atau 141,7% dari target sebesar Rp 38,13 triliun. Capaian tersebut tumbuh 28,05% (yoy).

Secara total, pemerintah memproyeksikan penerimaan negara bakal tembus target yang sebesar Rp 1.894,72 triliun tahun ini. Penyokongnya, penerimaan perpajakan (pajak dan bea cukai) mencapai Rp 1.903,03 triliun atau 95,7% dari target yang sebesar Rp 1.618 triliun.

Kemudian, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp 349,16 triliun atau 126,8% dari target yang sebesar Rp 275,43 triliun, dan hibah mencapai Rp 5,38 triliun atau 449,8% dari target yang sebesar Rp 1,2 triliun.



PT Hutama Karya (Persero) meyakini penugasan di Jalan Tol Trans Sumatera dapat diselesaikan sesuai target. Bagian Selatan Sumatera dari Bakauheni sampai Palembang yang membentang sepanjang kurang lebih 347 kilometer (km) dari 380 km dijanjikan dapat diselesaikan pada bulan April 2019.

"Dengan demikian, selama 4 tahun terakhir ini Hutama Karya telah menyelesaikan jalan tol Trans Sumatera sepanjang 290 km dengan total investasi Rp 41,295 triliun," ungkap Direktur Operasi I Hutama Karya Bambang Pramusinto dalam keterangan tertulisnya, Kamis (1/11/2018).

Lanjut Bambang, sisa 33 km dari ruas tersebut merupakan bagian dari ruas Kayu Agung-Betung yang konsesinya dimiliki oleh pihak lain. Selanjutnya, untuk Sumatera bagian utara, yaitu dari Medan-Binjai, Hutama Karya sudah menyelesaikannya sepanjang 17 km.

Terkait ruas yang masih dalam tahap konstruksi, seperti ruas Pekanbaru-Dumai sepanjang 131 km, Bambang menjelaskan bahwa ruas tersebut sudah dilaksanakan konstruksinya sepanjang 53 km pada tahun 2018, dan ditargetkan selesai pada akhir tahun 2019.

"Ruas lain yang akan segera dimulai konstruksinya adalah Padang-Pekanbaru, Aceh-Sigli, Indrapura-Kisaran, Kualatanjung-Tebing Tinggi-Parapat, Binjai-Langsa, serta Indralaya-Muara Enim," katanya.

Hutama Karya juga akan melakukan pengembangan kawasan di sekitar jalan tol Trans-Sumatera. Direktur Human Capital dan Pengembangan Hutama Karya Putut Ariwibowo mengatakan perseroan menyiapkan investasi sebesar Rp 3 triliun dengan luas tanah kurang lebih 1.546 Ha untuk pengembangan bisnis tersebut.

"Rencananya tanah-tanah tersebut akan dikembangkan menjadi perumahan, industri ringan, serta pusat pendidikan. Nilai proyeknya sekitar Rp 9 triliun," terang Putut.
Inilah 4 Kesepakatan Bersama PBNU dan PP Muhammadiyah
Berikut ini adalah kesepakan pernyataan bersama antara Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah pada pertemuan di gedung PBNU, Jum’at (23/03/2018) sore:

Rasa syukur selalu kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah senantiasa menjaga sekaligus melindungi bangsa Indonesia. Atas berkah kasih sayang dan rahmat-Nya semata kita semua, seluruh komponen bangsa Indonesia, masih bisa saling merasakan kedamaian hidup di Bumi Pertiwi tercinta kita: Indonesia. Sholawat serta salam selalu kita haturkan ke hadirat Rasulullah Muhammad SAW yang senantiasa membimbing dan memberikan teladan bagi kita semua.

Kami Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bersama dengan Pimpinan Pusat Muhammadiyah (PP Muhammadiyah) sebagai bagian dari organisasi umat beragama hari ini berkumpul tidak lain memiliki maksud dan tujuan untuk melakukan tiga hal: Pertama, terus menerus menyerukan saling tolong menolong melalui sedekah dan derma. Kedua, menegakkan kebaikan. Ketiga, mengupayakan rekonsilisasi atau perdamaian kemanusiaan.

Parameter dan ukuran sehatnya sebuah bangsa dan negara salah satunya bisa dilihat dari tegak dan kokohnya tali persaudaraan kebangsaan, ekonomi yang tumbuh merata, akses pendidikan yang mudah, terbukanya ruang-ruang dalam menyampaikan pendapat, serta tegaknya hukum sebagai instrumen untuk meraih keadilan. Bangsa yang kuat dan sehat juga tercermin dari semakin berkualitas dan berdayanya masyarakat sipil. Berkaitan dengan hal tersebut, PBNU dan PP Muhammadiyah menegaskan:

Pertama, NU dan Muhammadiyah akan senantiasa mengawal dan mengokohkan konsensus para pendiri bangsa bahwa Pancasila dan NKRI adalah bentuk final dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia adalah Negara yang memiliki keanekaragaman etnis suku, golongan, agama yang tetap harus dijaga dalam bingkai perstuan dan kesatuan bangsa.

Kedua, NU dan Muhammadiyah secara pro aktif terus melakukan ikhtiar-ikhtiar bagi peningkatan taraf hidup dan kualitas hidup warga terutama mengembangkan pendidikan karakter yang mengedepankan akhlakul karimah di semua tingkatan atau jenjang pendidikan serta penguatan basis-basis ekonomi keumatan dan juga peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Ketiga, NU dan Muhammadiyah menyeru kepada pemerintah agar bersungguh-sungguh dalam upaya mengurangi angka kemiskinan dan mengurangi angka pengaguran serta melakukan upaya-upaya yang terukur agar kesenjangan ekonomi dan sosial segera teratasi dengan baik.

Keempat, mengimbau kepada seluruh warga NU dan Muhammadiyah agar bersama-sama membangun iklim yang kondusif, suasana yang kondusif dalam kehiduapan kemasyarakatan dan keberagamaan di tengah era sosial media yang membutuhkan kehatian-hatian yang lebih. Mengingat bertebarannya pelbagai macam informasi hoaks, ujaran kebencian dan fitnah yang berpotensi mengganggu keutuhan bangsa. NU dan Muhammadiyah berkomitmen untuk menghadirkan narasi yang mencerahkan melalui ikhtiar-ikhtiar dalam bentuk penguatan dan peningkatan literasi digital sehingga terwujud masyarakat informatif yang berkahlakul karimah.

Kelima, memasuki tahun 2018, di mana kita akan menghadapi apa yang diistilahkan sebagai tahun politik maka marilah kita bersama-sama menjadikan ajang demokrasi sebagai bagian dari cara kita sebagai bangsa untuk melakukan perubahan-perubahan yang berarti bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hendaknya dalam demokrasi perbedaan jangan sampai menjadi sumber perpecahan. Perbedaan harus dijadikan sebagai rahmat yang menopang harmoni kehidupan yang beranekaragam. Karena demokrasi tidak sekadar membutuhkan kerelaan hati menerima adanya perbedaan pendapat dan perbedaan pikiran, namun demokrasi juga membutuhkan kesabaran, ketelitian, dan cinta kasih antar sesama.

Jakarta, 23 Maret 2018/5 Rajab 1439 H

والسّــــــــــــلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Prof Dr KH Said Aqil Siroj, MA dan Dr H Haedar Nashir

(Ketua Umum PBNU dan Ketua Umum PP Muhammadiyah) (ISNU)

Sumber: Dutaislam
Keberhasilan Pemerintah Kendalikan Harga Bahan Pokok
Presiden Jokowi klaim pemerintah telah berhasil mengendalikan harga pangan. Hal tersebut terlihat dari inflasi saat ini yang masih terjaga di bawah 3,5 persen. Maka itu, Jokowi meminta masyarakat agar tidak mudah dipengaruhi terkait harga pangan yang naik.

"Ada yang datang ke pasar ngomong harga bahan pokok naik. Inflasinya biasanya 8%-9% sekarang inflasinya di bawah 3,5%. Artinya harga itu terkendali. Dikendalikan," katanya dalam peresmian pembukaan Kongres Tahunan Wanita Katolik Republik Indonesia, Selasa (30/10).

Jokowi mengaku, dirinya sering ke pasar-pasar dan bertanya langsung kepada pedagang. Terakhir, dirinya ke Semarang dan bertanya ke pedagang apakah harga stabil.

"Paling hanya cabai, katanya yang naik. Tapi memang harga cabai kadang naik dan turun. Sampai Rp 10.000 pas turun Rp 10.000 yang teriak-teriak petani kok murah sekali. Ya bagaimana wong semua nanam cabai. Pas harga tinggi semua menanam cabai. Begitu panen semuanya cabai harga anjlok," jelas Presiden.

Tapi, terlepas dari itu, selagi inflasi masih dpat dikendalikan makan harga pangan juga pasti akan terjaga.

"Pegangan kami inflasi," katanya. Untuk itu, ia bilang jangan mau termakan isu yang tidak benar.

"Wong saya tidap pagi bacaannya harga-harga dan angka-angka, telur pagi ini berapa, beras berapa," kata Jokowi.

Termasuk juga pagi ini ia mengatakan, harga beras Rp 11.750 per kilogram atau turun Rp 100, begitu juga harga telur Rp 22.950 per kilogram atau turun Rp 350.

Dirinya juga menyampaikan, banyak produsen atau peternak yang teriak-teriak jika harga di pasaran turun.

Sehingga, kata Jokowi, kerja pemerintah menjadi sulit karena harus menjaga keseimbangan bagaimana masyarakat senang begitu pun dengan peternak.

Prediksi Asal - Asalan Dan Provokatif Prof Karim Jogja
Banyak para ghost writer serta penulis bayaran yang terang benderang melakukan penyebaran tulisan tidak berguna bahkan cenderung memecah belah dan provokatif di jaman sosial media ini, bahkan tak segan mencatut nama tokoh untuk tulisannya tersebut.
Situs dakwahpost menyebarkan artikel berjudul “ISLAM AKAN PAMIT DARI INDONESIA PREDIKSI… Prof.Karim Jogja” yang sangat provokatif dan mengada-ada bahkan ada kesan mencatut nama Profesor. Hal ini berpotensi menimbulkan konflik antara masyarakat serta memecah belah bangsa.
Indonesia merupakan negara yang sangat beragam. Seluruh elemen bangsa harus menjaga hal tersebut agar tidak terjadi perpecahan bangsa. Kaum minoritas atau kaum mayoritas bukan musuh dan ancaman bagi sesamanya, justru pihak-pihak yang ingin memecah belah kesatuan bangsa dengan mengangkat isu primordial lah yang perlu diwaspadai karena tidak sesuai dengan ideologi berbangsa dan bernegara.
Saat pemerintah menjamin hak untuk menganut agama dan kepercayaan. Oleh sebab itu masyarakat tinggal menjaganya sesuai dengan Pancasila dan bhinneka tunggal ika.Selain pencatutan nama Profesor, artikel tersebut provokatif.
Tulisan yang dipublish dakwahpost dan penulisnya mengaku Prof Karim Jogja berbeda 360 derajat dengan tulisan resmi dari Guru Besar Sejarah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berdarah Bangladesh Prof Dr Abdul Karim. Dakwahpost tidak menyebut apakah keduanya nama yang sama atau berbeda namun dari tulisan sangat berbeda jauh bahkan terbalik antara dakwahpost dan tulisan di nu.or.id.
Dalam dakwahpost disebutkan dengan prediksi yang mengada-ada bahwa Islam akan hilang dari Indonesia ini oleh orang yang mengaku Prof Karim Jogja, namun Prof Dr Abdul Karim justru sebaliknya, seperti dikutip situs nu.or.id, Dalam konteks perdamaian dunia, bisa dikatakan Islam di Indonesia yang memimpin. Karena Islam di Indonesia tidak memiliki musuh. Indonesia bisa bekerja sama dengan semua negara. Bahkan, Indonesia bisa menjadi juru damai antara negara yang berseteru.
Islam Indonesia atau Islam Nusantara justru paling dominan dalam hal perdamaian, namun Prof Karim Jogja yang disebut dakwahpost menyebut kalau kalangan Islam sedang dibuat adu domba kalangan sendiri dan akan hilang peradabanya dari bumi Indonesia ini jelas mengada-ada.
Seperti Prof Abdul Karim dari IAN Sunan Kalijaga menyebut Islam Indonesia jauh dari kekerasan, Kekerasan dalam Islam itu tidak didukung sama sekali. Apalagi Islam di Indonesia tidak mengenal itu secara historis. Indonesia adalah satu negara yang dinilai dunia internasional sangat damai. Islam tidak mengajarkan kekerasan. Tetapi mereka yang melakukan kekerasan mungkin memahami al-Qur’an secara literlek (tekstual, red).
Jadi tulisan yang ada di situs dakwahpost bisa disebut atau dilabeli stempel artikel provokatif karena isinya prediksi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, tidak melihat kondisi geografis kalau membandingkan sejarah Andalusia Spanyol dengan Indonesia. Seperti dikatakan Menhankam Ryamizard Ryacudu musuh kita bukan Cina atau Amerika melainkan Terorisme. Jadi bijaklah dalam menulis sesuai fakta bukan prediksi yang menakut-nakuti hanya berdasarkan asumsi belaka.
Dukung Program Sejuta Rumah! Bangun Satu Hektar Satu Kecamatan
 Para pengembang properti yang tergabung dalam Pengembang Indonesia (PI), bertekad akan membangun rumah seluas satu hektar di setiap kecamatan.

Ini sesuai dengan tema utama Musyawarah Nasional (Munas) ke I asosiasi pengembang tersebut, Satu Hektar Satu Kecamatan, yang berlangsung pada 28-30 Okrober 2018, di Grand Cempaka Hotel, Jakarta.

Saat pembukaan secara resmi Munas PI, Senin (29/10) kemarin, Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Khalawi Abdul Hamid mengatakan, tema tersebut sangat tepat dalam rangka mendukung Program Sejuta Rumah (PSR).

“Pemerintah sangat mengapresiasi upaya dan perkembangan pesat yang telah ditunjukkan oleh PI. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa, apa yang menjadi tekad PI dalam mendukung program pemerintah. Konsep satu kecamatan satu hektar sangat strategis dalam menuntaskan backlog (kebutuhan, red) perumahan,” ujar Khalawi dalam keterangan pers, Selasa (30/10/2018).

Dikatakan Khalawi, hasil kerja bersama, baik yang dilakukan pemerintah maupun pihak swasta yang didukung oleh masyarakat, terlihat jelas dalam empat tahun belakangan.

Tahun 2015 bisa terealisasi pembangunan rumah mencapai 699.770 unit. Tahun 2016 naik menjadi 805.169 unit rumah.

Tahun 2017 lalu juga naik mencapai 904.758 unit. Sampai 24 September 2018 lalu, angkanya sudah mencapai 736.187 unit dan diyakini akan bertambah sampai akhir 2018 ini. Dari total ini, hampir 70 persen adalah rumah untuk sederhana.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PI Ir H Barkah Hidayat mengtakan, asosiasinya  fokus membangun hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Ia juga menyebut, sebagai organisasi baru dalam industri properti, PI terus tumbuh dan semakin besar.

“Kami menggelar Munas ini adalah sebagai salah satu kewajiban untuk memenuhi regulasi pemerintah, sebagai asosiasi pengembang. Dan, Alhamdulillah dalam tempo satu setengah tahun sejak berdiri, PI semakin profesional, dan telah menunjukkan perkembangan signifikan dalam pelbagai aspek,” kata Barkah.

Sebagai organisasi pengusaha perumahan, khususnya rumah untuk bersubsidi, PI telah ikut berperan aktif membantu pemerintah dalam membangun rumah MBR di seluruh wilayah Indonesia.



Marak Kabar Penculikan Anak di Medsos yang Ternyata Hoax, Berikut Keterangan Kepolisian
Kabar penculikan anak kian marak beredar di masyarakat dan tersebar di media sosial.

Pihak kepolisian memastikan kabar penculikan anak dalam satu pekan ini adalah hoaks.

Seperti yang dilaporkan Kompas.com, berikut ini rangkuman kabar-kabar penculikan anak di wilayah Jabodetabek sepekan ini.

Polisi memastikan hoaks kabar seorang perempuan pura-pura gila lalu menculik anak di Jalan Al-Fallah 1, Kranji, Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin (22/10/2018) malam.

Dalam video yang diunggah akun Instagram @bekasi.terkini pada Selasa (23/10/2018) malam, tampak seorang perempuan yang dituduh pelaku penculikan anak.

Dalam video itu, anak dimasukkan ke dalam mobil dan si "penculik" kemudian disoraki warga.

Kapolsek Bekasi Kota Kompol Parjana mengatakan, tidak ada penculikan anak yang terjadi di Kranji pada Senin malam.

Ia membenarkan ada perempuan yang diamankan warga, tetapi perempuan itu tidak melakukan penculikan anak.

Perempuan itu bukan berpura-pura gila, melainkan mengalami gangguan kejiwaan.

"Tidak ada penculikan cuma orang yang bikin heboh saja, itu hoaks. Itu orang sakit bukan penculik, surat keterangan rumah sakit ada dan sudah dikembalikan ke keluarganya," kata Parjana.
Pertamina Rubah Lahan Kritis Jadi Agrowisata
Kabupaten Boyolali memiliki destinasi wisata baru bernama Camp Bell 2 Edupark. Taman wisata ini terletak di Desa Tawangsari, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali.

Kawasan Camp Bell 2 berdiri di lahan seluas 2 hektare yang memiliki fasilitas seperti outbound dan beragam Wahana edukasi lainnya seperti wahana pengolahan air KiPolik (Kincir Pompa Hidrolik), wahana Edukasi Ternak Sapi Perah dan Biogas, serta wahana Edukasi Pengolahan Sampah Organik dan Petik Jami (Pengubah Plastik Menjadi Minyak).

Camp Bell 2 Edupark dibangun sejak 2016 oleh Pertamina Terminal BBM Boyolali. Kawasan ini semula berupa lahan kritis. Namun kini menjadi sumber penghasilan bagi desa dan warga sekitarnya.

Lahan kritis yang semula tidak dapat ditanami sayur dan padi kini dapat dialiri air berkat dengan menggunakan Kincir Pompa Hidrolik (KiPolik) untuk memompa air dengan tenaga hidrolik. Pompa yang mampu mendorong air hingga debit 960 liter/jam ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan air bersih terutama untuk mengisi kolam-kolam sebagai sarana outbound di kawasan Edu Park.

Camp Bell 2 Edupark diresmikan hari ini oleh Bupati Boyolali dan General Manager Marketing Operation Region IV Jateng DIY Yanuar Budi Hartanto.

"Kawasan ini tidak hanya sebagai tempat piknik, tapi lebih dari itu. Kawasan ini menyuguhkan segudang informasi yang dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat" ujar Yanuar dalam keterangan tertulis, Minggu (28/102018).

Sementara menurut Bupati Boyolali, Seno Samudro mengungkapkan apresiasi Pemda terhadap langkah pertamina Terminal BBM Boyolali dalam merangkul warga untuk mengembangkan potensi desa dan menciptakan kemandirian warga desa.

"kami harapkan desa wisata ini dapat menjadi contoh bagi desa desa lainnya untuk berdaya dan bangkit," jelas Seno.

Selain pompa hodrolik, pengunjung juga dapat edukasi peternakan sapi yang mampu mengolah produk olahan susu dan mengubah limbah kotoran sapi menjadi energi terbarukan yaitu biogas. Biogas ini kemudian menjadi sumber energi untuk penerangan kawasan edupark dan untuk memasak beragam produk susu dari peternakan.

Hingga saat ini produk olahan susu di Kawasan ini telah dipasarkan di berbagai instansi di Kab. Boyolali dan menghasilkan omset hingga 3,2 juta per bulan.

Untuk menghijaukan Kawasan Edupark, Pertamina bersama warga juga menanam buah naga. Buah naga diolah menjadi Produk karaks tanpa boraks yang dapat dinikmati oleh para pengunjung di lokasi.

Wahana Edukasi lainnya yang dapat dikunjungi adalah lokasi Pengolahan Sampah Terpadu Organik dan Anorganik untuk mengolah sampah organik menjadi kompos dan sampah anorganik menjadi Bahan Bakar Alternatif (BBA). Khusus sampah plastik atau anorganik, sampah-sampah ini diolah menggunakan mesin Petik Jami (Pengubah Plastik Jadi BBA), sesuai dengan misi kawasan ini yaitu "zero waste". BBA yang dihasilkan mesin Petik Jami akan menjadi sumber energi untuk mesin pencacah sampah organik.

Sebagai informasi, Petik Jami hingga saat ini telah berhasil mengubah 3,6 ton sampah plastik menjadi 1.800 liter BBA/tahun. 24 ton sampah organik pun juga telah terolah dan termanfaatkan hingga menghasilkan Potensi sebesar Rp 48 juta/tahun.

SDM

video

Dukungan

Cat-5

Cat-6