Cat-1

Cat-2

Cat-3

Cat-4

2018

Tol Solo-Ngawi Dinilai Bisa Majukan Wisata Daerah
Pengoperasian Jalan Tol Solo-Ngawi sepanjang 90,43 km diyakini akan memicu perkembangan pariwisata daerah. Sebab, keberadaan jalan tol tersebut mempermudah dan mempercepat akses dari dan menuju destinasi wisata yang ada di Solo, Sragen maupun Ngawi.

Jalan Tol Solo-Ngawi dapat memangkas waktu tempuh dari yang semula tiga jam via jalan raya menjadi hanya 1,5 jam. Terpangkasnya waktu tempuh diharapkan juga dapat mempercepat distribusi logistik dan menciptakan konektivitas baru.

"Destinasi wisata di sepanjang Solo sampai dengan Ngawi cukup banyak. Di Karanganyar yang terkenal ada Tawangmangu. Di Sragen ada wisata air panas Bayanan, Situs Arkeologi Sangiran, hingga wisata hiking Gunung Kemukus," kata Menteri BUMN Rini Soemarno dalam keterangan tertulis, Rabu (28/11/2018).

Di Ngawi pun tak kalah menarik, sambung Rini, di sana terdapat destinasi wisata sejarah seperti Benteng Van Den Bosch dan Museum Trinil. Adapun wisata peninggalan sejarah lain seperti Rumah Dr Radjiman Wedyodiningrat, tokoh pendiri BPUPKI (Badan Pergerakan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia).

Menurutnya, dengan terdorongnya pariwisata berkat adanya jalan tol, secara kontinyu bisnis kuliner, kerajinan tangan sampai dengan penginapan pun akan turut menggeliat. Kenaikan permintaan untuk layanan barang dan jasa tersebut dapat menjadi faktor penting dalam meningkatkan perekonomian daerah.

"Pemerintah pun senantiasa akan mendorong peran BUMN untuk terlibat dalam perkembangan tersebut. Sekaligus untuk meningkatkan daya saing produk-produk daerah. BUMN bisa ikut memajukan potensi-potensi tersebut dengan berbagai upaya, baik lewat peningkatan pelayanan umum seperti listrik dan telekomunikasi, penyaluran kredit usaha oleh BUMN perbankan, hingga Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)," ujar Rini.

Sebagai informasi, Tol Solo-Ngawi Segmen Sragen-Ngawi bisa langsung dilewati oleh masyarakat mulai malam ini tanpa dikenakan tarif, mengingat masih dalam masa sosialisasi. Ruas tol ini baru akan dikenakan tarif mulai 6 Desember 2018 pukul 00.00 WIB.

Jalan Tol Solo-Ngawi terbagi atas tiga seksi, yakni Seksi 1 Ngawi-Klitik sepanjang 4 km sudah beroperasi sejak 30 Maret 2018, Seksi 2 Kartasura-Sragen (35 km) sudah diresmikan 15 Juli 2018, dan Seksi 3 Sragen-Ngawi (51 km) yang baru saja diresmikan.

Jalan Tol Solo-Ngawi menghubungkan Kabupaten Boyolali, Kota Surakarta, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen di Jawa Tengah dan Kabupaten Ngawi di Jawa Timur. Untuk memudahkan mobilisasi pengguna, jalan tol ini dilengkapi dengan delapan Gerbang Tol (GT), yakni GT Colomadu, GT Bandara Adi Sumarmo, GT Ngemplak, GT Purwodadi, GT Karanganyar, GT Sragen, GT Sragen Timur dan GT Ngawi.
Prabowo Dinilai Berbohong Soal Panglima GAM
Bank Dunia menilai peluang terjadi krisis keuangan di Indonesia relatif kecil meski berhadapan dengan risiko penurunan pertumbuhan ekonomi akibat gejolak ekonomi global.

"Pada 2018, Indonesia berada di posisi yang lebih kuat. Sekarang Indonesia memiliki fundamental ekonomi yang lebih kuat," kata Direktur Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste Rodrigo A Chaves saat peluncuran Laporan Kuartalan Ekonomi Indonesia di Jakarta, Kamis 20 September 2018.

Rodrigo menuturkan, ketidakpastian global yang meningkat akibat perang dagang memang telah menyebabkan keluarnya porfofolio dari pasar di negara berkembang termasuk Indonesia.

Keluarnya arus modal menyebabkan imbal hasil obligasi tenor 10 tahun naik 121 basis poin di kuartal kedua hingga mencapai 8,2 persen. Rupiah pun terdepresiasi 4,8 persen terhadap dolar AS di kuartal kedua, ditambah 2,7 persen pada Juli dan Agustus.

Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuannya hingga 125 basis poin sejak Mei 2018 untuk merespon peningkatan volatilitas pasar keuangan global.

"Itu menjadi sinyal komitmen bank sentral terhadap stabilitas, meskipun inflasi 3,3 persen alias masih di bawah target Bank Indonesia," kata Rodrigo.

Lead Country Economist Bank Dunia Frederico Gil Sander, mengatakan walaupun pertumbuhan ekonomi masih menghadapi risiko penurunan, terjadinya gejolak krisis keuangan di Indonesia relatif minim seiring dengan komitmen pemerintah menjaga stabilitas.

"Risiko yang terkait dengan krisis keuangan di Indonesia tetap kecil karena koordinasi kebijakan yang kuat dan fundamental ekonomi yang juga lebih kuat, terutama jika dibandingkan dengan periode Taper Tantrum pada 2013 dan Krisis Keuangan Asia 1998," ujar Sander.

Sander menuturkan, Bank Indonesia memperketat kebijakan moneternya dengan menjaga perbedaan tingkat suku bunga acuannya dengan AS, sehingga diharapkan mampu "menjinakkan" terjadinya arus modal keluar.

Dari sisi pemerintah, defisit dan tingkat utang juga dijaga tetap rendah. "Yang terpenting, dengan fokus mempertahankan stabilitas, pemerintah diperkirakan akan melanjutkan kebijakan pengetatan untuk membendung arus modal keluar, bahkan jika itu membebani pertumbuhan," kata Sander.

Mendagri Siapkan Dana Perbaikan Kantor Desa Rusak Akibat Tsunami Banten
Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, mengatakan pihaknya telah menyiapkan dana perbaikan kantor desa dan pemerintahan yang rusak akibat tsunami Banten. Dana tersebut adalah dana darurat yang disiapkan sebagai kompensasi.

Untuk sementara dana yang disalurkan sebesar Rp 50 juta per desa. "Uangnya ada, jangan khawatir. Sementara Rp 50 juta dulu yang akan kami serahkan ke desa-desa yang rusak," kata Tjahjo saat berkoordinasi dengan Gubernur Banten di kantor Gubernur Banten, Jumat (28/12).

Nantinya, apabila pemerintah Banten selesai mendata secara keseluruhan desa yang terdampak, dana akan diberikan kembali sesuai dengan kerusakan yang terjadi dan agar lebih tepat sasaran.

Tjahjo meminta Pemprov Banten tidak khawatir akan dana perbaikan atau rehabilitasi pascatsunami. Sebab, katanya, pemerintah pusat akan turun tangan.

"Pola yang kami terapkan sama dengan Palu, Lombok, Sinabung. Anggarannya siap, jangan khawatir," kata Tjahjo.

Politisi PDI-P itu memastikan pemerintah pusat tak akan membiarkan pemerintah daerah bekerja sendirian. Tjahjo juga tak menyoal jika Pemda menyisihkan APBD guna menanggulangi dampak bencana.

"Itu tugas pokok fungsi kami, supaya pemerintahan dan pelayanan bisa terus jalan," sebut Tjahjo.

Sementara itu, Gubernur Banten Wahidin Halim menyambut positif gerak cepat pemerintah pusat membantu pemulihan setelah tsunami Banten dan sejumlah kawasan di pesisir Lampung Selatan.

"Kita memang perlu didukung aturan, sebab ribuan rumah harus direhabilitasi. Persoalannya itu, perlu didukung aturan," kata Wahidin.
Ma'ruf Amin Puji Jokowi Setelah Berhasil Ambil Alih 51% Saham Freeport
BUMN PT Inalum telah melunasi pembelian 51% saham PT Freeport Indonesia. Cawapres KH Ma'ruf Amin menilai langkah pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) terkait pemilikan saham mayoritas itu dilakukan sangat cantik dan tanpa gaduh.

"Sangat cantik caranya bisa memperoleh 51 persen saham ini. Pasti dilakukan dengan diplomasi dan pendekatan sehingga tak gaduh," kata Ma'ruf di Rumah Situbondo, Menteng, Sabtu (22/12/2018).

Baca juga: 3 Kabar Miring yang Iringi Upaya Divestasi Freeport oleh RI

Ma'ruf mengatakan Freeport selalu mengundang kegaduhan. Maka itu, salah satu kehebatan Jokowi yang diakuinya adalah bagaimana proses pengambilalihan 51 persen saham Freeport terjadi tanpa ada kegaduhan.

Menurutnya, langkah pemerintah itu mesti diapresiasi. Sebab, sebelumnya, pemerintah Indonesia hanya menguasai sekitar 9% saham.

Dijelaskannya, memastikan kepemilikan Indonesia bukanlah sesuatu yang mudah. Sebab, selama 50 tahun lebih, kepemilikan Indonesia atas tambang di wilayah Papua itu hanyalah 9 persen.

"Perolehan 51 persen saham itu luar biasa. Beberapa presiden tak mampu ambil itu. Pak Jokowi luar biasa bisa mengambil porsi 51 persen," kata Ma'ruf.

Ma'ruf juga ingat saat Jokowi berhasil mengembalikan Blok Mahakam dan Blok Rokan ke Tanah Air. Menurutnya, hal itu merupakan sebuah keberhasilan luar biasa untuk membangun Indonesia lebih baik.

Mantan Rais Aam PBNU itu meminta lawan politik Jokowi tidak nyinyir atas prestasi itu hanya karena pembelian saham tersebut didanai oleh utang.

Ma'ruf, yang merupakan ahli ekonomi syariah, mengatakan utang dalam bisnis merupakan hal biasa. Bahkan dalam kadar tertentu, bisnis mewajibkan adanya utang sebagai bagian dari aset. Yang penting, utang itu diambil untuk sesuatu yang bisa dikembangkan secara produktif, seperti tambang Freeport itu.

"Dalam bisnis itu, ambil utang, bisnis berjalan, utang dibayar, lalu utang lagi untuk mengembangkan bisnis. Itu biasa. Tak masalah sepanjang bisa dipertanggungjawabkan dan bisa dikembalikan lewat produksi," beber Ma'ruf.

"Jadi saya kira pengambilalihan saham Freeport ini justru harus diberi penghargaan. Jangan dinyinyiri oleh isu-isu yang sebenarnya tak perlu," pungkasnya.
Demokrasi di Indonesia Berkembang & Terjaga Dengan Baik
Mengemban tugas menciptakan kondisi nasional yang kondusif, Kemenkopolhukam menyebutkan bahwa di Indonesia kondisi politik stabil, hukum dapat ditegakkan dengan baik, dan keamanan juga dapat dijaga stabilitasnya. Alhasil tercatat, Indeks Demokrasi Indonesia naik 2,02 persen pada 2017.

Demikian disampaikan Menko Polhukam Wiranto, dalam acara Diskusi Media Forum Merdeka Barat (FMB) 9 Edisi 4 Tahun Kerja Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dengan tema “Peningkatan Stabilitas Politik dan Keamanan, Penegakkan Hukum, dan Tata Kelola”, bertempat di Auditorium Gedung 3 Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis (25/10/2018).

Dikatakan Wiranto, Kemenkopolhukam bertugas menciptakan prakondisi demi mendukung kinerja jajaran. Terkait penilaian prakondisi yang terjadi di Indonesia dari lembaga internasional, Wiranto memaparkan beberapa di antaranya.

“Yakni, pada 2017 disebutkan oleh salah satu lembaga internasional bahwa ada negara dengan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahnya yang sangat tinggi, yakni di Swiss dan Indonesia. Tapi karena Indonesia lebih besar, maka kita ditempatkan lebih tinggi,” katanya.

Sementara itu, menurut Global Law and Order pada 2018, Wiranto menyebutkan, Indonesia juga disebut sebagai negara teraman nomor 9 di dunia. Sedangkan pada 2016, sambung dia, US News menuliskan bahwa Indonesia merupakan negara tujuan berinvestasi nomor 2 terbaik dan teraman.

“Investasi sudah merupakan penilaian tersendiri. Tidak mungkin investasi masuk negara yang tidak jelas hukum, aturan dan keamanannya. Maka kalau Indonesia disebut negara teraman berinvestasi, maka semua sudah memenuhi syarat dan kinerja Polhukam artinya sudah terjaga selama 4 tahun ini,” tandasnya.

Ihwal demokrasi Indonesia, Wiranto menyebut bahwa itu memang terus berkembang. Sejak reformasi, kata dia, demokrasi terus dikembangkan agar kian dapat menampung aspirasi masyarakat. Dan semua capaian itu, Wiranto mengingatkan, tercantum dalam indeks demokrasi Indonesia.

“Tercatat, ada kenaikan sebesar 2,02% dalam indeks demokrasi Indonesia tahun 2017,  dibanding pada 2016. Itu menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia dapat dijamin berkembang dan terjaga dengan baik,” katanya.

Walau begitu, Wiranto mengakui, ada fluktuasi indeks demokrasi yang terjadi di Indonesia. “Ada panas, dingin, anget, tapi tidak pernah sampai mendidih,” katanya.

Pada 2015-2016, Wiranto membeberkan, terjadi penurunan Indeks Demokrasi Indonesia. Hal itu, sambung dia, karena ada ada tambahan indikator. “Hal itu mengakibatkan, ada kegiatan yang tidak bisa langsung dinetralisir. Dan itu, menggerus sedikit nilai indeks demokrasi. Tapi kali ini pemerintah telah memberi isyarat tegas, di antaranya agar PNS tidak memakai fasilitas pemerintah untuk kampanye dan soal netralitas pun digembar-gemborkan terus,” katanya.

Kerukunan Beragama

Pada kesempatan itu, Wiranto juga mengungkap capaian Kemenkopolhukam, yakni terkait pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Di mana, kata dia, FKUB dibentuk menyatukan umat beragama.

“Dari 2015, FKUB sudah dibentuk di 34 provinsi. Sedangkan pada 2018, sudah ada di 500 kabupaten/kota. FKUB merupakan media yang efektif untuk dialog, termasuk menekan konflik,” katanya.

Pada 2016, Wiranto juga membeberkan, terjadi penurunan indeks kerukunan beragama. Hal tersebut, kata dia, terjadi karena ada pengaruh dari pelaksanaan pilkada serentak.

“Dan ada gesekan-gesekan terjadi. Ada kecenderungan dalam kegiatan politik digunakan agama sebagai simbol-simbol kontestasi. Itulah yang kemudian menyebabkan indeks kerukunan umat beragama menjadi agak turun. Lantaran munculnya konflik-konflik horizontal dan juga pengaruh perkembangan hoax,” katanya.

Kondisi serupa itu, Wiranto mengatakan, tidak bisa dielakkan. Tapi, sambung dia, harus senantiasa ditemukan cara untuk bisa ditekan. Sehingga, kata dia, tidak mengganggu stabilitas nasional. “Hoax sendiri hingga kini dipandang belum sampai mengganggu kerukunan sebagai bangsa,” paparnya.

Ancaman Terbaru

Wiranto mengungkapkan pula ancaman terbaru yang dihadapi Indonesia. Jika wujud ancaman di masa lalu, kata dia, adalah aneksasi. Kini, tambah dia, ancaman baru yang dihadapi tidaklah terlihat tapi bersifat masif.

“Ancaman itu adalah cyberattack yang muncul dari perkembangan teknologi tinggi. Untuk itu, pemerintah sudah mengembangkan langkah nyata untuk menghadapi ancaman tersebut. Sebanyak 324 kasus hate speech sudah ditangani. Demikian juga dengan hoax sebanyak 53 kasus dan terjadi penurunan cybercrime pada 2015-2017,” tuturnya.

Khusus terkait kejahatan siber, Wiranto mengatakan, sudah diantisipasi dengan pembentukan badan siber. “Pembentuk badan itu tidak dilakukan dari nol. Pasalnya, badan itu sebelumnya adalah Badan Sandi Negara yang ditingkatkan kemampuannya untuk mempercepat kemampuan melawan siberm,” katanya.

Wiranto juga mengungkap alasan perlunya membentuk badan saber pungli. “Jika pungli berkembang lebih kuat dari peraturan pemerintah, maka negara akan kolaps.

Itu karena ada high cost, sehingga akan mengganggu stabilitas ekonomi nasional. Sejauh ini, badan itu sudah melakukan OTT dari tahun ke tahun, sudah banyak kasus yang diproses secara hukum yang adil,” ujarnya.

Stabilitas Pertahanan

Terkait dengan stabilitas pertahanan, Wiranto mengatakan, negara terus berusaha pemenuhan kebutuhan dasar minimum pertahanan (minimum essential force) bisa berjalan efektif. Yakni, kata dia, dengan menetapkan pembelian secara rigid alutsista yang bermanfaat bagi sistem pertahanan Indonesia.

“Targetnya, ada peningkatan dari tahun ke tahun. Tampak, pada 2014 sebanyak 40 dan pad 2017 sebanyak 75. Ini merupakan bagian untuk mengamankan kekuatan diplomasi kita. Sehingga memang membutuhkan kekuatan yang memadai,” paparnya.

Turut hadir dalam FMB 9 kali ini sebagai narasumber antara lain Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri PANRB Syafruddin, Menhan Ryamizard Ryacudu, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menkumham Yasonna Laoly, Menlu Retno Marsudi, Menteri LHK Siti Nurbaya, Jaksa Agung HM Prasetyo, Wakapolri Komjen Ari Dono, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Kepala BNN Heru Winarko.
Sekjen PBB: Saya Lihat Saat Prabowo Tinju Meja di Depan Ulama
Mantan anggota Dewan Penasihat Persaudaraan Alumni (PA) 212 Usamah Hisyam menyatakan ada sejumlah saksi yang melihat Prabowo Subianto meninju meja dalam forum Dewan Penasihat 212. Sekjen Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Ferry Noor menyatakan hal serupa.

"Iya saya hadir dalam pertemuan itu, mewakili Partai Bulan Bintang (PBB) saya diminta hadir bersama ketua pemenangan presiden. Saya berdua bersama Pak Sukmo Harsono. Memang Pak Prabowo meninju meja betul," ujar Afriansyah ketika dimintai konfirmasi, Jumat (21/12/2018).

Pertemuan Dewan Penasihat PA 212 itu digelar sepekan sebelum forum Ijtimak Ulama. Sebagaimana diketahui, Ijtimak Ulama memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto sebagai calon presiden.

"Kronologinya itu seingat saya ketika dia kecewa dengan beberapa orang yang dianggap beliau berkhianat, begitu. Dalam mengatakan beliau tidak bisa mengaji, kemudian beliau tidak bisa membaca Alquran, kemudian beliau tidak dekat dengan Islam, begitu," tutur Afriansyah.

Menurut Afriansyah, saat Prabowo meninju meja, dia tengah merujuk pada orang-orang yang mempertanyakan keislamannya. Salah satu yang dilihat oleh Prabowo, menurut Afriansyah, adalah Usamah.

"Jadi intinya penyebab itu, nah yang beliau lihat itu sisi kiri ada Pak Usamah Hisyam sama Syarwan Hamid waktu itu," tutur Afriansyah.

Afriansyah menyatakan keterangannya ini berdasarkan apa yang benar-benar dilihatnya pada forum tersebut. Untuk diketahui, PBB sampai saat ini belum menentukan sikap dalam Pilpres 2019. Namun Ketum PBB Yusril Ihza Mahendra secara pribadi telah menjadi pengacara untuk tim capres 01 Jokowi-Ma'ruf Amin.

"Ini saya menceritakan kebenaran yang saya lihat dan saya ketahui ya, bukan mengada-ada. Nggak lama kemudian, dilakukan ijtimak pertama, sebenarnya bukan ijtimak pertama, Ijtimak Ulama di Hotel Peninsula kalau nggak salah itu ya," tutur Afriansyah.

Diberitakan sebelumnya, Usamah, yang juga Ketua Umum Parmusi, sangat yakin akan apa yang dilihatnya malam itu. Prabowo, menurutnya, meninju meja hingga lima kali. Jika ada pihak yang meragukannya, Usamah siap bersumpah di masjid dan di atas Alquran.

"Dan kalau kata Damai Lubis itu ilusi saya, saya berani mengajak para ulama yang hadir di situ ya, untuk mengangkat sumpah di Masjid Istiqlal di atas Alquran kalau saya bohong. Saya tantang ulama-ulama yang ada itu, ayo, kalau sampai dia mengatakan tidak benar Prabowo melakukan itu. Kalau Damai Lubis tidak usah dianggap, orang dia nggak hadir, nggak ada. Sama siapa juru bicaranya (Gerindra) itu (tidak usah dianggap karena tidak hadir)," imbuh Usamah.

PA 212, yang mendukung penuh Prabowo sebagai capres, menepis pernyataan Usamah. Kadiv Hukum PA 212 Damai Hari Lubis menyebut Usamah sedang berilusi. Ketua Umum PA 212 Slamet Ma'arif juga menepis Usamah perihal tinjuan Prabowo ke meja. Menurut Slamet, Prabowo hanya refleks ketika keislamannya dianggap kurang.

"Bukan memukul meja, tapi gerakan refleks," sebut Slamet. Juru bicara Front Pembela Islam itu juga menegaskan Prabowo tak pernah mengkhianati umat Islam. Soal apakah tulisan Usamah tendensius kepada Prabowo, Slamet menyerahkan penilaian tersebut kepada publik.

"(Gerakan refleks) menunjukkan keseriusannya walau dituduh Islam-nya kurang, tapi dia tidak pernah mengkhianati Islam," tutur Slamet.
Pegawai Honorer Lampaui Batas Usia Ada Peluang Lewat Peraturan Ini
 Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Aturan ini membuka peluang seleksi dan pengangkatan bagi berbagai kalangan profesional, termasuk tenaga honorer yang telah melampaui batas usia pelamar PNS, untuk menjadi ASN dengan status PPPK.

Demikian dikutip dari laman Kementerian Sekretariat Kabinet, Senin (3/12/2018).

Presiden Jokowi menegaskan bahwa rekrutmen tenaga honorer dalam bentuk apapun sudah tidak boleh lagi dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, selain itu pemerintah juga harus memastikan agar skema kebijakan PPPK dapat diterima semua kalangan dan menjadi salah satu instrumen kebijakan untuk penyelesaian masalah tenaga honorer.

Selain itu, Presiden Jokowi juga berpesan bahwa PPPK secara prinsip rekrutmennya, harus berjalan bagus, profesional, dan memiliki kualitas yang baik.

Sementara itu Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal (Purn) Moeldoko menyampaikan bahwa seleksi berbasis merit adalah prasyarat dasar dalam rekrutmen ASN (Aparatur Sipil Negara).

Hal ini sama dengan seleksi di TNI dan POLRI yang semuanya sudah berbasis pada seleksi yang profesional.

Akan tetapi, pemerintah pun menyadari bahwa saat ini masih terdapat tenaga honorer yang bekerja tanpa status serta hak dan perlindungan yang jelas.

Untuk itu, Moeldoko berharap skema PPPK juga dapat menjadi salah satu mekanisme penyelesaian tenaga honorer berbasis seleksi berbasis sistem merit sehingga mampu menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah baru.

Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho menambahkan, bahwa PP Manajemen PPPK adalah salah satu aturan pelaksana dari Undang-Undang ASN yang sangat krusial.

Selain untuk penyelesaian tenaga honorer, aturan ini ditujukan sebagai payung hukum bagi mekanisme berbasis merit untuk merekrut para profesional masuk ke dalam birokrasi dengan batas usia pelamar yang lebih fleksibel dibanding CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil), di antaranya para diaspora dan profesional swasta.

“Kebijakan PPPK yang diarahkan untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi dan jabatan fungsional tertentu dengan batas usia pelamar paling rendah 20 tahun, dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia pensiun jabatan tersebut,” jelas Yanuar.

Selain itu, PPPK juga akan memiliki kewajiban dan hak keuangan yang sama dengan ASN yang berstatus sebagai PNS dalam pangkat dan jabatan yang setara.

“Fleksibilitas batas usia pelamar dan kesetaraan atas kewajiban dan hak ini, dirancang untuk memudahkan para talenta terbaik bangsa yang ingin berkontribusi dalam birokrasi tanpa terkendala batasan usia,” ujar Yanuar.
Rhenald Kasali Angkat Bicara soal Freeport, Banyak gak Paham, Komentar Fadli Zon
Guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Rhenald Kasali menyebut banyak orang yang tak paham mengenai permasalahan di Freeport termasuk Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon.

Rhenald menambahkan, jika orang yang pernah langsung ke Freeport pasti mengetahui bahwa ada perbedaan antara kekayaan alamnya yang milik Indonesia dengan perusahaan Freeport yang bukan milik Indonesia.

"Kalau ambil buminya saja, ya kita pasti tak perlu bayar apa-apa. Tapi kalau mau pikir lebih panjang sedikit, maka kita perlu ambil saham PT-nya, untuk apa? untuk kuasai teknologi dan asetnya, ikut memimpin perusahaan. Maka itulah langkahnya, beli sahamnya dong," kata Rhenald.

Menurut Rhenald, yang ingin dikuasai pemerintah adalah teknologi tingkat tinggi dengan resources and development dalam bidang pertambangan yang luar biasa.

Untuk eksploitasi tambang grasberg dibutuhkan teknologi yang canggih.

"Memang tambang Freeport fase ke dua ini ada di bawah tanah. Cadangannya cukup untuk usaha 40-50 tahun ke depan. Tapi untuk masuk ke terowongan itu kita harua naik ke puncak yang tinggi dulu dengan kendaraan ber cc tinggi tadi menanjak sekitar 45 derajat sekitar dua jam dari bawah dan perlu teknologi yang mahal. Apa ini akan ditinggal oleh Freeport kalau KK tahun 2021-nya berakhir?" ungkap Rhenald.

Pemerintah Tidak Pernah Mengeluarkan Kebijakan Pemotongan Tunjangan Untuk Guru
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan tidak ada kebijakan menghentikan atau memotong tunjangan guru. Hal tersebut merespons informasi palsu yang beredar mengenai tunjangan guru yang akan dihentikan.

"Jadi tidak ada kebijakan menghentikan atau memotong tunjangan untuk guru, apakah itu tunjangan profesi, atau tunjangan khusus untuk guru (TKG), tidak ada itu. Dan nanti kalau ada medsos yang mencoba memelintir, kita akan counter terus," kata Sri Mulyani di Direktorat Jenderal Pajak, Selasa, 14 Agustus 2018.

Menurut Sri Mulyani, salah besar jika ada yang mengatakan dan menyampaikan pemerintah seolah-olah akan melakukan pemotongan terhadap tunjangan profesi guru dan tunjangan lain.

Sri Mulyani mengatakan guru yang sudah mendapatkan tunjangan profesi, tunjangan TKG, semuanya akan tetap dibayar di semua daerah sesuai dengan daftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Di lokasi yang sama, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti mengatakan surat yang beredar mengenai tunjangan guru merupakan surat untuk pemerintah daerah. Menurut Astera, dari judul surat itu, seolah-olah pemerintah akan menghentikan tunjangan guru.

Astera mengatakan surat tersebut memuat mekanisme yang biasa dilakukan untuk optimalisasi dana-dana yang masih mengendap di daerah.

"Jadi kami melakukan rekonsiliasi berdasarkan data-data yang diterima dari Kemendikbud," kata Astera.

Astera Primanto mengatakan, dari data itu, kemudian Pemda dan Kementerian Pendidikan bersama-sama melakukan pengecekan. Dari hasil pengecekan tersebut, menurut dia, terdapat tiga alternatif.

Pertama, kalau jumlah alokasinya pas sesuai dengan kebutuhan sampai akhir tahun, tidak akan ada penghentian atau penambahan dana. Kedua, kalau ternyata kurang, justru pemerintah memberi tambahan dalam bentuk dana cadangan.

"Ini jumlah ada sekitar Rp 74 miliar yang telah kami keluarkan, dan ini kami berikan bagi 32 daerah," kata Astera.

Ketiga, ujar Astera, kalau ternyata pemerintah melihat ada sisa dana yang mengendap dan itu kalau dihitung bisa untuk membayar tunjangan guru sampai akhir tahun, alokasi yang berikutnya akan dihentikan.

Astera mengatakan, dari hasil itu, untuk tunjangan profesi guru PNS Daerah (PNSD), ada 11 daerah yang dihentikan, nilainya ada sekitar Rp 30 miliar. Kemudian tunjangan khusus guru untuk PNSD, ada 11 daerah dengan nilai penghentian Rp 146 miliar, dan tambahan penghasilan guru PNSD untuk 141 daerah dengan nilai penghentian Rp 148 miliar.

"Jadi di sini membuktikan daerah-daerah yang tadi dihentikan ini masih terdapat dana yang mengendap di daerahnya. Jadi kami sampaikan tidak ada isu guru jadi kehilangan haknya untuk menerima tunjangan," kata Astera.
Keuntungan BUMN Naik 30 Persen Selama Era Jokowi
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengatakan keuntungan perusahaan pelat merah naik 30 persen selama tiga tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hingga akhir tahun 2017, keuntungannya mencapai Rp 187 triliun.

"Berarti dalam 3 tahun bisa meningkat Rp 44 triliun," ujar Rini dalam sambutan ulang tahun ke-20 Kementerian BUMN, kantornya, Jakarta, Jumat (13/4).

Tidak hanya laba, total keseluruhan aset BUMN pun meningkat signifikan. Rini juga mengatakan, aset BUMN tumbuh hingga 60 persen, dari Rp 4.500 triliun pada 2014 menjadi Rp 7.200 triliun pada akhir tahun lalu.

Jumlah perusahaan negara yang mengalami rugi pun berkurang. Pada 2016, tercatat ada 26 BUMN yang rugi, kemudian di 2017 jumlahnya berkurang menjadi hanya 12 perusahaan. Adapun nilai kerugiannya menjadi Rp 5,2 triliun dari Rp 6,7 triliun pada 2016.

Sejak dipilih sebagai menteri, Rini mengatakan tugas yang diberikan Joko Widodo yaitu BUMN harus bisa melakukan fungsinya sebagai agen pembangunan. Selain itu, sebagi alat negara untuk bisa membangun Indonesia sentris.

Dia mengungkapkan tugasnya yang paling berat yaitu membangun pembangkit listrik (power plant) 35 Gigawatt (GW). Pembangunan power plant ini ditargetkan selesai semuanya pada 2021. Padahal sejak negara ini berdiri 1945 hingga awal Jokowi memipin pada 2014, Indonesia hanya memiliki 46 GW.

"Selain itu kami diminta membangun transmisi listrik sepanjang 46 ribu kilometer. Dari kemerdekaan panjang transmisi yang terbangun hanya mencapai 40 ribu kilometer. Itu pekerjaan besar sekali," ujarnya.

Tantangan lainnya, kata Rini, adalah pembangunan konektivitas antarwilayah di jalur darat. Jokowi meminta pembangunan jalan tol 1.800 kilometer harus selesai dalam jangka waktu 2015-2019. Padahal, sejak tol pertama dibangun di Indonesia 1978 sampai 2014, hanya mampu terbangun sepanjang 600 kilometer.
Ma'ruf Amin Apresiasi Jokowi Berhasil Ambil Alih Freeport
Calon Wakil Presiden, Ma’ruf Amin memuji hasil kerja pemerintah Joko Widodo atau Jokowi yang telah berhasil melakukan divestasi PT Freeport sebanyak 51 persen dari sebelumnya 9 persen. Ma’ruf mengatakan Jokowi dapat melakukan ini dengan cantik, karena selama ini urusan Freeport selalu menimbulkan kegaduhan.

"Sangat cantik caranya bisa memperoleh 51 persen saham ini. Pasti dilakukan dengan diplomasi dan pendekatan sehingga tak gaduh," kata Ma’ruf dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Sabtu 22 Desember 2018.

Ma’ruf menilai Jokowi yang berhasil melakukan pengambil alihan 51 persen saham Freeport tanpa mengundang kegaduhan merupakan kebolehan yang luar biasa. Ia mengatakan beberapa presiden sebelumnya tidak mampu melakukan itu.

Ia menambahkan, divestasi ini bukan sesuatu yang mudah. Karena selama 50 tahun lebih kepemilikan Indonesia atas tambang di wilayah Papua itu hanya 9 persen.

"Perolehan 51 persen saham itu luar biasa. Beberapa presiden tak mampu ambil itu. Pak Jokowi luar biasa bisa mengambil porsi 51 persen," tutur dia.

Mantan Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ini juga meminta supaya tidak ada lawan politik yang mencibir prestasi ini, dengan dalih pembelian saham ini didanai oleh utang.

Bahkan menurut Ma’ruf penggunaan utang dalam bisnis adalah hal yang biasa. Bahkan dalam kadar tertentu bisnis mewajibkan adanya utang sebagai bagian dari aset. Utang bisa diambil utuk sesuatu yang bisa dikembangkan secara produktif, salah satunya tambang Freeport.

"Dalam bisnis itu, ambil utang, bisnis berjalan, utang dibayar, lalu utang lagi untuk mengembangkan bisnis. Itu biasa. Tak masalah sepanjang bisa dipertanggungjawabkan, dan bisa dikembalikan lewat produksi," ujar Ma’ruf.

Sebelumnya, politikus Partai Gerindra Ahmad Riza Patria menyoroti divestasi saham PT Freeport Indonesia yang dilakukan PT Indonesia Asahan Alumunilum alias Inalum. Menurut dia, Freeport masih dikuasai asing lantaran pelunasan pembayaran divestasi itu dilakukan menggunakan dana hasil penerbitan global bond.

"Artinya itu kan dari utang asing, sama saja dimiliki asing, dibayar pakai dolar," ujar Riza yang juga Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat di D'Consulate, Jakarta, Sabtu, 22 Desember 2018. Menurut Riza, bila ingin Freeport sepenuhnya dikuasai oleh negara, seyogyanya pelunasan pembayaran divestasi itu dilakukan menggunakan duit negara atau duit rakyat Indonesia.
Mengulas Bukti Nyata Pembangunan Infrastruktur di Era Jokowi
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meresmikan empat ruas tol Trans Jawa Seksi Jawa Timur pada Kamis (20/12/2018). Keberadaan jalan tol bagian Trans Jawa ini menuai apresiasi.

Salah satunya dari Anggota DPR dari daerah pemilihan Pasuruan - Probolinggo, Mukhamad Misbakhun.

Dia menuturkan, pembangunan infrastruktur selama empat tahun ini telah membuat kota kelahirannya, Pasuruan terhubung dengan daerah lain melalui tol.

“Selama empat tahun pemerintahan Presiden Jokowi telah sukses menyelesaikan pembangunan jalan tol dan tersambungnya Jakarta - Surabaya sepanjang 760 kilometer. Infrastruktur jalan tol ini tentu memiliki manfaat karena lebih memudahkan, lebih murah, lebih cepat dan masyarakat memiliki alternatif,” ujar dia di Jakarta, Jumat (21/12/2018).

Sebelumnya Presiden Jokowi meresmikan empat ruas tol Trans Jawa yang terdiri dari Tol Ngawi - Kertosono (segmen Wilangan - Kertosono sepanjang 37,9 KM), Jombang - Mojokerto (Seksi Bandar - Kertosono 0,9 KM), Porong - Gempol (6,3 KM) dan Gempol - Pasuruan (Seksi Pasuruan - Grati 13,65 KM). Peresmiannya dipusatkan di KM 671, batas antara ruas Ngawi - Wilangan, Kamis (20/12).

Juru bicara Tim Kampanye Nasional Joko Widodo - KH Ma’ruf Amin (TKN Jokowi - Ma’ruf) ini menilai capaian pemerintah di bidang infrastruktur merupakan fakta yang tak bisa disangkal. Tol Trans Jawa yang direncanakan pada era Presiden Soeharto sempat tertunda realisasinya gara-gara krisis moneter 1998.

“Pada 1998, Indonesia didera krisis moneter yang memporakporandakan berbagai aspek ekonomi di tanah air. Proyek jalan tol ini menjadi salah satu yang terkena imbasnya hingga akhirnya mangkrak,” tambah dia.

Namun, kata Misbakhun menegaskan, Presiden Jokowi langsung menunjukkan keseriusannya menuntaskan Tol Trans Jawa yang sempat tertunda. Bahkan, ruas tol Pasuruan - Probolinggo (Paspro) akan diuji coba untuk libur Natal dan tahun baru (Nataru) selama periode 21 Desember 2018 hingga 1 Januari 2019.

Dia menilai Tol Paspro dan Gempol-Grati yang terkoneksi dengan ruas lainnya akan mendongkrak perekonomian Pasuruan dan Probolinggo. 

“Roda ekonomi akan berjalan, investasi akan masuk ke Pasuruan, ada Kawasan Industri Pasuruan, sehingga bakal menciptakan lapangan pekerjaan,” ujarnya.

Misbakhun menambahkan, adanya tol juga akan memangkas biaya logistik. “Negara-negara maju yang ekonominya baik juga karena infrastrukturnya baik,” tegasnya.

Lebih lanjut dia mengharapkan Tol Paspro yang meliputi persimpangan jalur menuju Banyuwangi dan Malang juga akan berefek pada daerah tujuan wisata kondang di Pasuruan dan Probolinggo.

Di antaranya adalah Gunung Bromo, Bhakti Alam Nongkojajar, Taman Safari Prigen, Tretes dan destinasi wisata lainnya. 

“Selesainya jalan tol ini akan multiplier effect terhadap perekonomian, terutama untuk kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus. Sebab, integrasi antara jalan tol dengan kawasan-kawasan tersebut sangat penting,” dia menandaskan.
Jokowi Bisa Pastikan Indonesia Tidak Akan Hancur 30 Tahun Lagi
Putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Yenny Wahid menyebut Jokowi adalah pemimpin yang bisa memastikan Indonesia tidak akan hancur 30 tahun lagi.

"Pemimpin yang kuat bukan karena berbicara berapi-api tapi bagaimana dia memastikan negara kita tak akan hancur 30 tahun lagi," kata Yenny di Bangkalan, Jawa Timur, Rabu 19 Desember 2018.\

Di hadapan para ulama di Madura, Yenny menyatakan Jokowi adalah orang yang kuat.

"Ini orang yang sangat kuat. Rojulkowiyun, orang yang kuat. Itu yang kita cari. Beliau orang yang dekat dengan masyarakat," katanya.

Yenny menyebut, Jokowi sebagai sosok pemimpin yang berani menentang asing dan bahkan berani menenggelamkan kapal-kapal asing yang masuk ke perairan Nusantara.

"Pak Jokowi kelihatannya kurus, enggak kayak saya gemuk. Tapi beliau betul-betul orang kuat. Bukan dari badan tapi dari mentalnya. Tapi beliau banyak difitnah. Beliau dibilang antek asing, antek aseng," katanya dikutip dari Antara.

Padahal kata Yenny justru Jokowi lah yang terbukti berani melawan kepentingan asing termasuk ketika ada klaim Tiongkok di perairan Natuna yang dijawab Jokowi langsung dengan menaiki kapal perang.

"Kebijakan pemimpin harus selalu berhubungan dengan kesejahteraan rakyatnya. Apa yang dilakukan pria kurus ini? Dia membangun infrastruktur. Lebih dari 700 ribu jembatan yang dibangun. Dulu ada anak sekolah susah bersekolah karena lewat sungai. Tapi sekarang? Ada lebih dari 10 ribu posyandu dibangun oleh Pak Jokowi," kata dia.

Jokowi, kata Yenny, juga memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan gizi yang baik dan tumbuh menjadi manusia berkualitas.

"Perhatiannya begitu besar karena beliau dulu asalnya sama dengan Bapak-Bapak sekalian. Pak Jokowi bukan anak orang kaya, bukan anak pejabat, tapi Pak Jokowi ini rakyat jelata tapi telah dipilih Allah untuk memimpin Indonesia. Dan insyaallah dengan izin Allah akan kembali memimpin Indonesia," katanya.

Selain itu, kata Yenny, Jokowi juga mampu menjamin dan membangun embung-embung untuk irigasi.

"Ini pemimpin yang peduli terhadap rakyat. Bukan hanya retorika tapi kerja nyata," katanya.

Pilpres 2019 diikuti dua pasangan capres, yaitu nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin dan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. 
Elektabilitas Jokowi - Ma'ruf Masih Unggul Dibanding Prabowo - Sandi
LSI Denny JA merilis survei terbaru soal elektabilitas pasangan capres-cawapres 2019 pasca-Reuni 212. Hasilnya, elektabilitas Prabowo Subianto-Sandiaga Uno justru turun meski Joko Widodo-Ma'ruf Amin cenderung stagnan.

Survei digelar LSI Denny JA seusai pelaksanaan Reuni 212, Minggu (2/12), tepatnya pada 5-12 Desember 2018. Survei dilakukan dengan metode multistage random sampling dengan jumlah responden 1.200 orang. Margin of error survei ini sebesar 2,8 persen.

Dari rilis survei LSI Denny JA hari ini, Rabu (19/12/2018), diketahui adanya peningkatan elektabilitas Jokowi-Ma'ruf Amin. Pada November lalu, perolehan pasangan nomor urut 01 itu sebesar 53,2 persen, tapi hasil terbaru survei LSI Denny JA diketahui elektabilitas Jokowi-Ma'ruf 54,2 persen.

Sementara itu, elektabilitas Prabowo-Sandiaga mengalami penurunan dari 31,2 persen menjadi 30,6 persen pasca-Reuni 212. Berdasarkan hasil survei terbaru ini, Jokowi masih unggul atas Prabowo dengan perbedaan di atas 20 persen.

Kubu Prabowo-Sandiaga mengklaim terus mengalami peningkatan elektabilitas dari survei internal mereka. Sandiaga menyebut perolehan elektabilitas pasangan nomor urut 02 tersebut sudah di atas 40 persen.

"Hasil survei internal sudah kami analisis. Hasilnya menunjukkan kinerja yang baik. Setiap bulan kita lakukan survei internal. Saat ini hasilnya menunjukkan di atas angka 40 persen," kata Sandi setelah meresmikan rumah juang pemenangan Prabowo-Sandi di Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Selasa (18/12/2018).

Berikut hasil survei LSI Denny JA usai Reuni 212:

Jokowi-Ma'ruf Amin: 54,2%
Prabowo Subianto-Sandiaga Uno: 30,6%
Rahasia/tidak menjawab: 15,2%
Politikus PDIP: Prabowo Delusi Sebut Indonesia Bakal Punah
Politikus PDI Perjuangan Charles Honoris menilai ucapan Prabowo Subianto soal Indonesia bakal punah jika dirinya dan Sandiaga Uno kalah di Pilpres 2019 hanya delusi. Ucapan Prabowo, menurutnya, sama seperti prediksi terkait Indonesia akan bubar pada 2030.

Dia mengatakan Gerindra baru berdiri 10 tahun saat Indonesia berusia 63 tahun. Sehingga, Charles heran Gerindra merasa menjadi partai yang ikut mendirikan Republik Indonesia dan Prabowo membuat prediksi tersebut.

"Kok Prabowo tiba-tiba merasa Gerindra seperti satu-satunya parpol yang berjuang mendirikan republik ini sehingga tanpanya Indonesia akan punah?," tegas dia.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR menyebut PDIP yang punya keterikatan sejarah dan ideologis dengan PNI saja tidak pernah merasa menjadi partai yang mendirikan negara.

"Sebab, PDI Perjuangan sadar RI bisa ada dan terus bergerak maju di era Presiden Jokowi sampai saat ini, berkat gotong royong dan kekuatan kolektif seluruh elemen bangsa. Bukan karena satu dua parpol," ucap Charles.

Charles menyebut Prabowo mendirikan Gerindra justru setelah rezim mertuanya, Soeharto tumbang karena gelombang penolakan rakyat. Dia memprediksi Prabowo lah yang akan ditertawakan rakyat andai Gerindra kalah di Pemilu 2019.

"Kalau kita boleh sedikit mengingat, Gerindra justru lahir setelah Orde Baru, yang dipimpin oleh mertua Prabowo selama 32 tahun, telah punah karena ditumbangkan oleh kekuatan rakyat. Jadi kalau dibilang Indonesia akan punah kalau Gerindra kalah, maka rakyat Indonesia jugalah yang akan menertawakan Prabowo," tandasnya.

Diketahui, dalam pidatonya di Konferensi Nasional Gerindra, Prabowo Subianto mengungkap kegeramannya dengan elite politik di Indonesia. Menurutnya sudah puluhan tahun para elite membawa Indonesia ke sistem yang salah. Dia mengatakan kalau sampai dibiarkan Indonesia bisa punah.

"Kita merasakan rakyat ingin perubahan. Rakyat ingin pemerintah bersih tak korupsi karena itu kita tidak bisa kalah. Kita tidak boleh kalah, kalau kita kalah, negara ini bisa punah," kata Prabowo dalam pidatonya di Konferensi Nasional Gerindra di Sentul, Jawa Barat, Senin (17/12).
Produsen Batu Bara Harus Tingkatkan Nilai Tambah Baru Bara, Jangan Gali Lalu Lalu Jual
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menginginkan perusahaan batu bara tidak hanya menggali dan menjual saja, tetapi juga meningkatkan nilai tambah.

Jonan mengatakan, negara lain telah meningkatkan nilai tambah batu bara, di antaranya China mengubah batu bara menjadi bahan bakar jet sehingga harganya lebih murah ketimbang Bahan Bakar Minyak (BBM).

"Untuk di China ini ada batu bara diubah jadi jet fuel sehingga kompetisinya akan jadi murah‎," kata Jonan, saat menghadiri IEA Coal Forecast to 2023, di kawasan binis Kuningan, Jakarta, Selasa (18/12/2018).

Menurut Jonan, di Indonesia bisa diterapkan peningkatan nilai tambah batu bara, dengan mengubah menjadi dimethyl ether (DME‎), untuk menggantikan bahan baku Liquified Petroleum Gas (LPG) yang saat ini sebagian berasal dari impor untuk memenuhi kebutuhan konsumi.

‎"Ini yang sederhana bikin DME dulu buat pengganti LPG," tutur dia.

Jonan‎ pun menegaskan, produsen batu bara Indonesia menerapkan peningkatan nilai tambah, sehingga tidak lagi melakukan galian lalu menjualnya di pasar dalam negeri maupun ekspor.

"Saya enggak tahu, dulu waktu mulai usaha itu gali dan jual. Ini Perhapi ini gunanya apa? Orang enggak sekolah tambang saja bisa gali tambang. Ini yang penting sekali, harus ada nilai tambahnya," ujar dia.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat, realisasi penyerapan batu bara dalam negeri (domestic market obligation/DMO) sampai akhir November sebanyak 100,37 juta ton. Mayoritas digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi pembangkit listrik.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agung Pribadi mengatakan,‎ realisasi penyerapan batu bara di dalam negeri sampai November 2018 mencapai 88 persen dari target 2018 sebesar 114 juta ton.

"Saya yakin target tersebut bisa tercapai," kata Agung di Jakarta, Rabu 12 Desember 2018.

Agung mengungkapkan, batu bara dalam negeri paling banyak diserap sektor kelistrikan untuk bahan bakar pembangkit sebanyak 82,3 juta ton. Sedangkan sisanya untuk industri lain seperti tekstil, semen maupun briket sebanyak 18,07 juta ton.

"Mayoritas diserap sektor kelistrikan, sisanya digunakan industri tekstil, semen atau briket, tuturnya.

Menurut Agung,‎ alokasi batu bara dalam negeri berasal dari 25 persen produksi  perusahaan Pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dan Izin Usaha Pertambangan (IUP).

"PKP2B dan IUP diwajibkan menyisihkan 25 persen produksinya untuk DMO," tandasnya.
Hanya Dalam 3 Tahun, Pemerintah Bangun 941 Km Jalan Tol
Pembangunan infrastruktur merupakan program prioritas pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pemerintah membangun infrastruktur untuk mendorong perekonomian serta meningkatkan daya saing.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, selama 4 tahun tahun Jokowi-JK ribuan kilometer (km) jalan nasional sudah dibangun.

"Sampai 2018 telah terbangun 3.432 km jalan nasional," kata Basuki dalam acara 4 Tahun Kerja Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla di Auditorium Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta.

Tidak hanya jalan nasional, Basuki memaparkan, pemerintah juga membangun jalan bebas hambatan alias jalan tol. Basuki mengatakan, hingga 2018 sudah terbangun 941 km.

"Jalan tol 941 km, nanti ini dalam waktu dekat diresmikan Pejagan-Pemalang, Sragen-Ngawi sudah siap, sudah layak fungsi, menunggu jadwal Presiden," katanya.

Selain jalan, tambah Basuki, pemerintah juga membangun jembatan dengan total panjang 39,8 km untuk mendukung konektivitas.

"Jembatan panjang 39 ribu meter dan jembatan gantung," tutupnya.
Izin Perhutanan Sosial Di Berikan Jokowi Kepada Warga di Jambi
Presiden Joko Widodo menyambangi Taman Hutan Pinus Kenali, Jambi untuk menyerahkan Izin Perhutanan Sosial di Provinsi Jambi.

Kepala Negara mengatakan pemberian sertifikat 91 hektare itu besar, dan diberikan ke 8.165 KK. Konsesi panjang yang diberikan kepada rakyat selama 35 tahun, sengaja diberikan untuk yang kecil-kecil.

"Yang besar besar dan tidak digarap saya mau minta, mau saya kasih ke rakyat. Yang kecil pun demikian, kalau tidak digarap akan saya cabut," katanya, Minggu (16/12/2018).

Jokowi mempersilakan rakyat memanfaatkan konsesi yang diberikan pemerintah dengan menanam kopi, atsiri, kayu manis, dan lainnya.

Akan tetapi, mantan Gubernur DKI ini mengingatkan agar masyarakat tidak menanam tanaman sejenis, agar tidak terjadi kelebihan pasokan.

Jokowi mencontohkan kelatahan masyarakat membuka kebun sawit, yang akhirnya menjadi beban bersama ketika harga CPO anjlog.

"Sawit tanem bareng bareng, karet tanem semua, nanti harganya jatuh, pusingnya bareng. Tanam juga kopi nilam, atsiri, kan macam-macam itu," tambahnya.

Saat berdiskusi dengan salah satu masyarakat bernama Zulkifli, Jokowi mengapresiasi visi pria beranak enam tersebut dalam memanfaatkan lahan.

Zulkifli fokus mengembangkan manggis. Presiden Jokowi pun mengamini bahwa saat ini, permintaan manggis besar, tetapi tidak bisa terpenuhi. "Ya karena tidak ada yang tanam, milih menanam sawit semua," tambahnya.

Sebelum menyerahkan sertifikat perhutanan sosial di Jambi, tiga pekan lalu Kepala Negara menyerahkan 34 sertifikat di Jawa Barat.

Jokowi mengaku sangat senang apabila rakyat dapat memanfaatkan sebesar-besarnya konsesi yang diberikan pemerintah.

"Kami itu kalau memberikan dan rakyat memanfaatkan itu senang," tambahnya.

Pemberian sertifikat Perhutanan Sosial kali ini bertempat di Taman Hutan Pinus Kenali memiliki luas sekitar 10,5 hektar yang pada awalnya merupakan pusat konservasi.

Awalnya, taman hutan ini ditanami berbagai macam tanaman seperti Gaharu, Sungkai, Mahoni, dan Bulian (Ulin) sebagai tanaman khas Jambi dengan didominasi oleh Pinus.

Pada 2007 pusat konservasi ini dialihfungsikan sebagai taman di bawah pengelolaan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.

Taman Hutan Kenali atau yang biasa disebut Hutan Pinus merupakan Taman atau Hutan Kota yang terletak di Jalan Jambi - Palembang Km.11 Kenali Asam Bawah atau tepat berada di gerbang perbatasan antara Kota Jambi dan Kabupaten Muaro Jambi.
Nyatanya Ekonomi Indonesia Tumbuh & Pengangguran Turun
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali memberikan informasi mengenai kondisi perekonomian Indonesia maupun dunia pada saat ini. Menurutnya, saat ini kondisi perekonomian Indonesia masih tergolong bagus, sehat dan kredibel.

Pasalnya, hingga kuartal III-2018 ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia selalu stabil di kisaran angka 5%. Seperti diketahui, pada kuartal I-2018, pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka 5,06%, kemudian pada kuartal selanjutnya alias di kuartal II-2018 ekonomi Indonesia tumbuh sekitar 5,27% dan pada kuartal III-2018 perekonomian Indonesia tumbuh lambat di angka 5,17%.

Menurut Sri Mulyani hal tersebut cukup bagus bagi Indonesia, mengingat kondisi perekonomian global saat ini sedang dalam ketidakpastian. Apalagi, tidak semua negar-negara di dunia ekonominya bisa tumbuhnya stabil seperti Indonesia.

Selain itu, stabilnya pertumbuhan ekonomi Indonesia juga berdampak pada turunnya angka pengangguran di dalam negeri. Bahkan pada beberapa bulan lalu, angka pengangguran Indonesia memecahkan rekor turun di titik paling rendah sepanjang sejarah hingga berada di level satu digit.

Seperti diketahui angka kemiskinan Indonesia menurun hingga berada di level 9,28% pada saat ini. Angka tersebut menjadi sejarah bagi pemerintah sebab penurunan ini merupakan terendah sepanjang sejarah sejak Indonesia merdeka.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyebutkan, turunnya angka kemiskinan juga dibarengi dengan penurunan angka kesenjangan dan gini ratio. Penurunan ini juga cukup membuktikan jika pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup merata.

"Dengan momentum pertumbuhan ekonomi yang meningkat, kita harap kemiskinan dan kesenjangan menurun. Saat ini mencapai 9,28%. Ini pertama kali kemiskinan Indonesia di bawah 10% sesudash kita mengalami kemerdekaan. Gini juga mengalami penurunan, yang berarti kita menghadapi pertumbuhan ekonomi yang merata," jelasnya
Masyarakat Riau Antusias Sambut Kedatangan Jokowi
Wakil Bupati Indragiri Hulu (Inhu) memimpin rapat bersama dengan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat, Kepala Desa (Kades) dan Lurah se Kabupaten Inhu di ruang rapat Thamsir Rachman lantai empat kantor Bupati Inhu.

Rapat tersebut digelar guna membahas tentang penyambutan Presiden RI, Joko Widodo yang direncanakan datang ke Provinsi Riau pada Sabtu (15/12/2018).

Wakil Bupati Inhu, Khairizal menyampaikan bahwa Pemkab Inhu akan turut meramaikan penyambutan kedatangan Presiden RI.

"Dari Inhu ikut menyambut kedatangan Presiden, kita menghadiri dan meramaikan kunjungan beliau," kata Khairizal.

Khairizal menjelaskan semua pimpinan OPD baik dari tingkat dari kabupaten, kecamatan, kelurahan dan desa dikerahkan.


Terlebih lagi kata Khairizal kedatangan Presiden Joko Widodo bertepatan dengan hari Sabtu (15/12/2018).

"Kan hari Sabtu, jadi bisa langsung balik hari," kata Khairizal.

Menurut Khairizal, kedatangan para pimpinan OPD, Camat, Lurah dan Kades tersebut juga untuk mendengar langsung arahan dari Presiden RI, terkhususnya berkenaan dengan program-program nasional.

"Ini kunjungan resmi Presiden, salah satu acaranya adalah penyerahan sertifikat tanah. Kita berharap seluruh kepala desa, lurah, camat dan OPD dapat mendengar lansung dari Presiden tentang program ini," katanya. (*)


Luhut Sebut Relaksasi DNI untuk Perkuat Investasi Asing
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Menko Maritim) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) yang dilakukan agar memberikan dampak positif terhadap investasi. Menurut Luhut, relaksasi DNI tersebut untuk memperkuat investasi.

Luhut menegaskan tidak ada yang salah dengan upaya pemerintah melonggarkan DNI. "Itu orang (yang menganggap pemerintah berpihak kepada asing)  komen baca dulu, mengenai 54 DNI, itu dibuka jadi asing bisa masuk ikut bermitra. Itu menjadi memperkuat ekonomi," kata Luhut di Kemenko Maritim, Senin (19/11).

Dia menjelaskan relaksasi DNI dilakukan pada dasarnya hanya untuk memberikan keterbukaan agar berdampak pada investasi yang masuk ke Indonesia. Untuk itu, Luhut menegaskan pemerintah sama sekali tidak berpihak pada asing dan sudah menentukan batas-batasnya karena relaksasi DNI dilakukan dengan perhitungan yang cermat.

Luhut menjelaskan mengenai paket Paket Kebijakan Ekonomi ke-16 pemerintahan Presiden Joko Widodo sudaj didiskusikan dengan berbagai pihak. "Soal pertumbuhan ekonomi sempat ngomong juga sama beberapa teman ya, target pertumbuhan ekonomi ini kita memang enam sampai tujuh persen. Tapi ekonomi global kan nggak bisa kita bayangkan," jelas Lihut.

Bahkan, menurut Luhut saat forum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia-Pasific Economic Cooperation (APEC) berlangsung, banyak negara yang mengapresiasi Indonesia. Luhut menuturkan, Indonesia dianggap prudent dan apa yang dikelola Kementerian Keuangan sangat baik.

Sebelumnya, pemerintah melonggarkan Daftar Negatif Investasi (DNI) sebagai bagian dari Paket Kebijakan Ekonomi ke-16 pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sebanyak 54 bidang usaha kini bisa menerima penanaman modal asing (PMA) dengan porsi sebesar 100 persen.

"Sejalan dengan keinginan utk meningkatkan investasi, kalau ingin meningkatkan investasi, mestinya yang dibatasi itu jumlahnya berkurang, supaya ada perluasan," kata Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kemenko Perekonomian Bambang Adi Winarso.

Dengan tambahan tersebut, artinya pemerintah sudah membuka 95 bidang usaha untuk dimiliki asing 100 persen sejak diterbitkannya Perpres nomor 44 tahun 2016. Sehingga, jumlah bidang usaha dalam DNI pada 2018 akan menjadi 392 bidang usaha atau berkurang 123 bidang usaha dari sebelumnya sebanyak 515 bidang usaha.
30 Rest Area Dengan Area Khusus UMKM
Guna mendorong peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sekitar, PT Jasa Marga (Persero) akan meyiapkan lahan khusus Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Melalui kelompok usahanya yakni PT Jasamarga Properti (JMP), pihaknya menargetkan sebanyak 30 rest area yang akan menyediakan lahan khusus.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No. 10/PRT/M/2018 tentang Tempat istirahat dan Pelayanan pada Jalan Tol.

Selain itu, keberadaan UMKM di rest area jalan tol juga merupakan arahan langsung dari Presiden Joko Widodo, yang menginginkan agar ada tempat khusus bagi UMKM.

"Sesuai aturan yang berlaku, maka Jasa Marga akan menyiapkan 30 persen area komersial di rest area untuk UMKM, dan itu memang diutamakan bagi warga sekitar," ujar Rini Soemarno, selaku Menteri BUMN dalam siaran resmi Jasa Marga, Senin (12/11/2018).

"Hal itu bertujuan untuk memacu roda perekonomian masyarakat setempat," lanjutnya saat meninjau rest area 597B dalam rangka Ekspedisi Tembus Tol Trans Jawa.
Yang Pro Asing SBY Atau Jokowi?
Di era SBY, Divestasi Freeport diubah dari 51% jadi 30%. Semua orang diam dan senang. Lalu berkali-kali SBY dan elite politiknya ke China dan menjalin MOU dengan China untuk pembelian Pesawat dan Pembangkit listrik, namun tidak pernah ada yang ribut soal negeri ini akan dijajah china.

Namun di era Jokowi kesepakatan multilateral itu direvisi dengan mengambil alih jalur udara selat malaka yang selama ini dikendalikan oleh Singapore, dan mengembangkan jalur pelayaran strategis alternatif ke dua lewat Selat Lombok ke Pacific yang dikuasai AS. Agar Indonesia timur dapat berkembang lebih cepat.

Kemudian Blok MIGAS Mahakam dan Masela yang sekian puluh tahun dikuasai asing, kini di ambil alih pemerintahan Jokowi. Tetapi mengapa Jokowi dibilang Pro asing ?
Dana Desa & Kelurahan Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
Presiden Joko Widodo memastikan bahwa tujuan utama penyaluran dana desa dan dana kelurahan, untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hal ini disampaikan Jokowi saat memimpin rapat terbatas membahas tentang dana desa dan dana kelurahan di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat.

Dengan penyaluran dana ini, sambung Jokowi, pemerintah menargetkan penurunan angka kemisminan dan kesenjangan antara warga desa dan kota.

Mantan Wali Kota Solo itu pun meminta jajarannya, untuk memberikan pendampingan dalam pemanfaatan dana desa yang telah disalurkan pemerintah.

"Ini fokus mengurangi kemiskinan, ketimpangan di desa, mengembangkan ekonomi produktif, menggerakan industri-industri kecil pedesaan," ucap Jokowi.

Sementara, Jokowi mengatakan, untuk total dana desa yang sudah dikucurkan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Dalam empat tahun tercatat sudah sebanyak Rp 187 triliun.

"‎Untuk 2019 meningkat lagi dari Rp 60 triliun tahun ini, jadi Rp 70 triliun, meningkat 16,7 persen," ungkap Jokowi.

‎Terkait dana kelurahan, pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menganggarkan sebesar Rp 3 triliun dan akan didistribukan pada tahun depan.
Pasokan Cabai di Pasar Melimpah Jelang Natal & Tahun Baru 2019
Menteri Pertanian Amran Sulaiman menjamin pasokan cabai akan lancar untuk mencukupi kebutuhan masyarakat termasuk pada perayaan Natal dan Tahun Baru 2019 nanti. Menurutnya, tidak ada alasan pasokan cabai langka dan harganya tidak stabil.

Terpisah, Direktur Jenderal Hortikultura, Suwandi mengaku yakin pasokan cabai baik jenis keriting, besar maupun rawit sangat mencukupi saat Natal dan Tahun Baru nanti. Menurutnya, sekarang ini justru yang terjadi harga cabai lagi murah di petani karena produksi di sentra-sentra melimpah.

"Kalau melihat tren lapangan, kami optimis pasokan cabai sampai Januari nanti mencukupi bahkan surplus," ujarnya.

Suwandi menyebutkan pasokan cabai ke pasar Jabodetabek mencapai 290 ton/hari atau 8.700 ton/bulan. Hingga kini pasokannya lancar, karena para petani penggerak atau Champion Cabai dari daerah sentra diajak bersama-sama mengamankan pasokan Jabodetabek.

Baca juga: Bertani di Jakarta, Lahan Tidur 'Disulap' Jadi Kebun Cabai


Secara nasional pada Desember ini, lanjut Suwandi, cabai rawit sekitar 54 ribu ton, Januari 2019 64 ribu ton dan Febuari sekitar 80 ribu ton. Untuk cabau keriting, pada Desember ini ada sekitar 73 ribu ton, Januari 2019 113 ribuan ton dan Febuari ada 130 ribuan ton.

"Aman lah, nggak perlu khawatir dengan cabai. Kami juga intensif memacu produksi dan menata sebaran sentra cabai agar pasokan terjaga," tandasnya.

Sementara itu, Direktur Sayura-Sayutan dan Tanaman Obat, Ditjen Hortikultura, Kementan, Prihasto Setyanto menambahkan untuk menjaga ketersediaan nasional agar aman sepanjang tahun, harus benar-benar menjaga pola tanam. Tingkat kepatuhan daaerah dalam melaksanakan pola ini sangat mempengaruhi stabilisas produksi.

"Secara nasional dalam satu tahun untuk cabai rawit bulanan memerlukan luas panen berkisar 11 sampai 12 ribu hektare dengan produksi 64 sampai 66 ribu ton. Sedangkan cabai keriting memerlukan luas panen 12 Sampai 13 ribu hektare dengan produksi 76 Sampai 77 ribu ton per bulannya," jelasnya.

Prihasto menyebutkan angka kebutuhan nasional berdasarkan hitungan Ditjen Hortikultura yakni untuk rawit per bulan sekitar 61 ribu ton dan keriting sekitar 72 ribu ton.

"Produksi pada bulan tertentu seperti Lebaran, Natal dan Tahun Baru harus sudah kita amankan pola tanamnya 3-4 bulan sebelumnya," sebutnya.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sleman, Heru Saptono mengatakan mendukung kebijakan Kementerian Pertanian. Menurutnya, di Sleman sudah memiliki klaster kawasan aneka cabai yang diatur pola tanamnya.

"Setiap hari ada panenan dan kita pasarkan secara lelang. Seperti semalam tanggal 6 Desember 2018, harga di pasar lelang untuk keriting harga jual lelang mencapai Rp 16.300/kg dan rawit merah harga jual Rp 17.300/kg," katanya.

Heru menambahkan pasokan yang masuk di pasar lelang tersebut mencapai 4-5 ton/malam. Pasar lelang Sleman ada setiap malam, berarti menurut Heru ada pasokan setiap hari, yang artinya ada panen pula setiap harinya.

"Intinya kita atur pola tanam supaya harga stabil dan pasokan juga kontinu. Kluster cabai di Sleman tidak hanya budidaya secara monokultur, ada petani kami di Candibinangun Pakem mengusahakan cabai dengan ikan nila. Istilahnya mina cabe," tuturnya.

"Dari 1.000 meter lahan dia bisa memperoleh Rp 10 juta dengan modal Rp 6 sampai Rp 7 juta selama 5 bulan. Sedangkan di areal yang sama bisa panen pembenihan ikan nila 2 kali dalam waktu yang sama bisa memperoleh Rp 8 juta. Ini keren," sambung Heru.
Komitmen Jokowi, Kejar Koruptor Yang Sembunyikan Uang Hasil Korupsi di Luar Negeri
Presiden Joko Widodo menegaskan komitmennya untuk mengejar para koruptor yang menyembunyikan uang hasil korupsi di luar negeri.

Hal ini disampaikan Kepala Negara dalam peringatan hari antikorupsi sedunia yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi, di Jakarta, Selasa (4/11/2018).

"Kita tidak memberikan toleransi sedikitpun pada pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan uang hasil korupsinya ke luar negeri," kata Jokowi.

Menurut Jokowi, pemerintah sudah melakukan langkah nyata untuk mengejar uang korupsi yang disembunyikan di luar negeri ini.

Salah satunya adalah bernegosiasi dengan Swiss karena uang hasil korupsi diduga banyak disimpan di negara itu. Jokowi mengatakan, saat ini pemerintah Indonesia dan Swiss sudah masuk ke dalam tahap akhir untuk menandatangani mutual legal assitance (MLA).

"MLA ini legal paltform untuk mengejar uang hasil korupsi dan money laundering yang disembunyikan di luar negeri," kata Jokowi.

"Korupsi adalah korupsi, tidak bisa diganti dengan nama lain," tambahnya.

Di dalam negeri, lanjut Jokowi, pemerintah juga terus melakukan berbagai upaya untuk memberantas korupsi. Misalnya, dengan penyediaan layanan berbasis elektronik seperti e-tilang, e-samsat hingga e-budgeting dan e-planning.

Selain itu, pemerintah juga menerbitkan sejumlah aturan untuk mencegah korupsi. Misalnya, Peraturan Presiden No 54/2018 tentang strategi nasional pencegahan korupsi.

Serta, PP No 63/2018 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan karena membantu pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi secara khusus mengucapkan terima kasih kepada KPK serta seluruh institusi penegak hukum, dan komponen masyarakat yang terlibat dalam pemberantasan korupsi.

Ia pun mengajak seluruh elemen bangsa untuk tetap berjuang memberantas korupsi. "Ini upaya kita untuk membangun Indonesia yang bebas dari korupsi, sekaligus untuk membangun Indonesia maju, produktif, inovatif dan efisien," kata dia.

Inflasi Terkendali Selama 4 Tahun di Era Jokowi
Pemerintahan yang dipimpin Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK) memasuki tahun keempat pada 20 Oktober 2018.

Banyak hal yang sudah dilakukan pemerintah selama ini demi mewujudkan Nawa Cita yang sudah dicanangkan awal kepemimpinannya.

Lalu apa yang sudah berhasil? Direktur Eksekutif Economic Action (ECONACT) Indonesia menganalisis salah satu keberhasilan pemerintah selama empat tahun ini adalah terjaganya inflasi.

"Kalau mengacu kepada Nawa Cita, dari sepuluh targetnya, inflasi yang bisa dikatakan berhasil terjaga," kata Ronny.

Bank Indonesia (BI) menargetkan inflasi 3,5 persen plus minus satu persen pada 2018. Hingga September 2018, inflasi tercatat 2,88 persen. Tercatat deflasi September sebesar 0,18 persen.

Inflasi cenderung terjaga selama empat tahun pemerintahan Jokowi-JK. Pada Oktober 2014, inflasi mencapai 4,83 persen. Kemudian meningkat menjadi 6,23 persen pada November 2014. Inflasi terjaga di kisaran tiga persen sejak Juli 2017. Tercatat inflasi Juli 2017 sebesar 3,82 persen.

Hanya saja, inflasi ini nampaknya tidak cukup untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Sebagian besar Nawa Cita, menurut dia masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan.

Memang hal ini, Ronny menuturkan, harus dilihat dari beberapa sisi. Cenderung stagnannya pertumbuham ekonomi tidak hanya faktor dalam negeri, melainkan adanya sentimen dari luar negeri.

"Kondisi global sedang kurang bersahabat memang. Di level Internasional, ada situasi new normal: high rate, high oil price, dan strong dollar. Ditambah pula dengan kecenderungan proteksionisme yang membuat Amerika dan Cina perang dagang," tambah dia.

Hal senada dikatakan Ekonom PT Bank Permata Tbk, Josua Pardede. Ia menilai, inflasi terkendali dalam beberapa tahun ini. "Inflasi 3-3,5 persen sudah cukup baik. Paket kebijakan ekonomi dilakukan baik," kata dia.

Ia menuturkan, likuiditas global mengetat seiring kebijakan bank sentral Amerika Serikat (AS) mengetatkan kebijakan moneternya menjadi tantangan pemerintahan Jokowi-JK. Dengan tantangan investasi meningkat juga mendorong pemerintah mempercepat izin dan menerapkan online single submission (OSS) sehingga beri kemudahan usaha.
FSI Menilai Jika Tak Ada Jokowi, Maka Tak ada Penetapan Hari Santri
Forum Santri Indonesia (FSI) memberikan dukungan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Dukungan tersebut disampaikan langsung di kediaman Cawapres Ma'ruf Amin di Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat.

"Tujuan kami, FSI bersilahturahmi dengan Kiai Ma'ruf Amin, kami bertekad bulat ingin berikhtiar secara maksimal, berdoa secara ikhlas kepada Allah, supaya pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin terpilih sebagai presiden dan wakil presiden," kata Ketua Dewan Pembina Rokhmin Dahuri, di Jalan Situbondo, Jakarta, Sabtu (8/12/2018).

Dalam kesempatan itu, FSI juga berencana menjadikan Jokowi sebagai Bapak Santri Indonesia pada Maret 2019. Sebab, kata dia, Jokowi berperan besar dalam penetapan Hari Santri Nasional yang jatuh setiap 22 Oktober.

"Insyaallah nanti di Maret akan mengadakan, memberikan penghargaan kepada Presiden Joko Widodo yang telah mengeluarkan keputusan Hari Santri Nasional. Dan akan kita angkat menjadi Bapak Santri Indonesia," ungkap Ketua Umum FSI Irwan Ari Kurnia.
Presiden Jokowi Berterimakasih Kepada Media Masa Karna Menjadi Penghubung Dengan Rakyat
Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengucapkan terima kasih kepada media massa. Ucapan itu diutarakan Jokowi di akun instagram dan facebook-nya, Minggu (9/11/2018).

Jokowi bercerita tahun 2004 sebelum jadi wali kota di Solo, dia tak dikenal oleh siapa-siapa. Jokowi mengatakan media massa yang mengenalkan dirinya ke khalayak, mengiringi perjalanan karirnya.

"Semua dimulai dari situ, dari liputan tentang saya, tentang pekerjaan saya," ujarnya.

Bagi Jokowi media adalah sahabat.

Meskipun sering dikritik pedas namun dia tetap menganggap media massa sebagai sahabat.

"Dari yang memberitakan apa adanya tentang pribadi dan pekerjaan saya, yang memberi masukan, sampai yang menulis kritik pedas untuk saya, keluarga, dan jabatan saya," ujar Jokowi.

"Terima kasih untuk teman-teman media," Jokowi menambahkan.

Mengulas Hasil Pembangunan Infrastruktur di Era Jokowi
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan akan berupaya keras agar target pembangunan infrastruktur 2015-2019 bisa tercapai pada tahun 2019. Di tahun 2019 nanti, pelaksanaan dan prioritas pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Kementerian PUPR akan terfokus pada lima hal.

Pertama, meningkatkan kegiatan infrastruktur berbasis masyarakat (padat karya), pembangunan irigasi kecil, pengembangan air minum dan sanitasi, pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan penataan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional.

Kedua kegiatan preservasi jalan Lintas Timur, Barat dan Tengah Sumatera, peningkatan dan preservasi jalan Trans Papua dan Kalimantan, dan penggantian jembatan pada lintas utama.

Ketiga, pembangunan Bendungan baru, penyelesaian pembangunan bendungan lanjutan dan irigasi, pengembangan air baku, pengendalian banjir dan pengamanan pantai, dan pengendalian lumpur Sidoarjo.

Keempat, pelaksanaan sertifikasi tenaga kerja konstruksi, dan Komite Keselamatan Konstruksi (K3). Dan kelima, dukungan strategi pengembangan infrastruktur kota baru, dan pengembangan kawasan khusus.

Untuk mengoptimalkan belanja anggaran tahun 2019, Basuki memberi tiga arahan dalam penyusunan program di Kementerian PUPR.

"Pertama, proyek yang sudah dikerjakan tidak boleh ada yang berhenti dan diselesaikan sesuai rencana. Kedua, tidak ada usulan pembangunan infrastruktur yang multi years kecuali bendungan. Ketiga, besaran belanja barang tidak boleh lebih besar dari tahun 2017," katanya dalam keterangan resmi, seperti dikutip Rabu (7/6/2018).

Adapun pagu kebutuhan berdasarkan surat Menteri PUPR kepada Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan tanggal 6 April 2018 sebesar Rp 138,3 triliun. Kemudian pada tanggal 16 April 2018 keluar Surat Bersama Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan tentang besaran pagu indikatif Kementerian PUPR sebesar Rp 102,01 triliun, ditambah dengan alokasi anggaran Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) melalui skema Availability Payment (AP) sebesar Rp 5,1 triliun.

Berdasarkan pagu penyesuaian sebesar Rp 102,01 triliun, diantaranya alokasi untuk bidang Sumber Daya Air (SDA) sebesar Rp 38,9 triliun, Bina Marga sebesar Rp 39,2 triliun, Cipta Karya sebesar Rp 13,4 triliun, dan Penyediaan Perumahan sebesar Rp 7,8 triliun.
Hebat! Sumbangan Devisa Dari Pariwisata Kita Naik 15,43% Dibanding 2015
Sektor pariwisata nasional kini menjadi primadona baru bagi pembangunan nasional. Sumbangan devisa maupun penyerapan tenaga kerja dalam sektor ini amat signifikan bagi devisa negara. Bahkan, diperkirakan pada 2019 sudah mengalahkan pemasukan devisa dari industri kelapa sawit (CPO).

Devisa dari sektor pariwisata pada 2016 sebesar US$ 13,568 miliar berada di posisi kedua setelah CPO US$ 15,965 miliar. Pada 2015, devisa dari sektor pariwisata sebesar US$ 12,225 miliar atau berada di posisi keempat di bawah Migas US$ 18,574 miliar, CPO US$ 16,427 miliar, dan batu bara US$ 14,717 miliar.

"Perolehan devisa negara dari sektor pariwisata sejak tahun 2016 sudah mengalahkan pemasukan dari migas dan di bawah pemasukan dari CPO. Diperkirakan pada tahun 2019, sektor pariwisata menjadi penyumbang utama devisa utama Indonesia," ujar Menteri Pariwisata Arief Yahya di Kantor Staf Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (17/10/2017).

Arief menjelaskan dari hasil riset Wolrd Bank, sektor pariwisata adalah penyumbang yang paling mudah untuk devisa dan pendapatan domestik bruto (PDB) suatu negara. Pasalnya, dampak turunan dari investasi di sektor pariwisata terhadap PDB memang amat besar.

World Bank mencatat investasi di pariwisata sebesar US$ 1 juta mampu mendorong 170% dari PDB. Ini merupakan dampak ikutan tertinggi suatu industri kepada negaranya. Sebab, industri pariwisata mampu menggerakkan usaha kecil menengah seperti kuliner, cenderamata, transportasi dan lainnya.

"Presiden Jokowi sudah menyadari dan meminta agar pariwisata menjadi sektor unggulan terbesar nasional," jelas Arief.

Indonesia juga dinilai sebagai salah satu dari 20 negara dengan pertumbuhan paling cepat di sektor pariwisata. Pertumbuhan pariwisata Indonesia dalam beberapa tahun terakhir mencapai 25,68%.

Sedangkan industri pariwisata di kawasan Asia Tenggara hanya tumbuh 7% dan sementara dunia hanya berkembang 6%.

Daya saing Pariwisata

Selain itu, dibandingkan dengan negara jiran seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand, Indonesia juga lebih unggul dalam hal tourism branding dan destinasi dengan berbagai penghargaan yang diraih Indonesia.

Indeks Daya Saing Pariwisata Indonesia menurut World Economy Forum (WEF) menunjukkan perkembangan menggembirakan. Peringkat Indonesia naik 8 poin dari 50 di 2015, ke peringkat 42 pada 2017.

Satu hal dari peningkatan jumlah wisatawan mancanegara yang meningkat selama tiga tahun terakhir dari 10 juta orang pada tahun 2015 menjadi 12 juta pada tahun lalu menambah tebal pemasukan devisa negara dari US$ 12,336 miliar menjadi US$ 12,44 miliar.

Adapun dalam paruh pertama tahun 2017 ini tercatat jumlah pelancong asing sudah mencapai 7,8 juta orang. Demi meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dengan targetnya 20 juta kunjungan pada 2019,Kementerian Pariwisata mempromosikan 10 destinasi wisata baru di Indonesia

Arief menjelaskan bahwa destinasi pariwisata Indonesia yang gencar dipasarkan karena sudah berkembang, serta ada juga destinasi yang masih dikembangkan. Berbagai destinasi
memang dikategorikan berdasarkan atraksi dan akses masing-masing, untuk menyambut wisatawan.

Destinasi yang pengembangannya prioritas ada 10, meliputi Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Mandalika, Morotai, Borobudur, Danau Toba, Kepulauan Seribu, Bromo Tengger Semeru, Wakatobi, dan Labuan Bajo.

Sementara itu,10 daerah yang sektor pariwisatanya sudah berkembang dan lebih siap menyambut banyak turis meliputi 3 destinasi diving, Wakatobi, Raja Ampat, Bunaken,serta 3 destinasi pemasaran utama di Bali, Jakarta, Kepulauan Riau,serta Banyuwangi, Bandung, serta Yogyakarta, Solo Semarang.
Ekonomi Indonesia Aman Dan Nyaman Untuk Investasi
Program kesejahteraan Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dinilai sudah mampu menciptakan keadilan ekonomi bagi rakyat Indonesia. Ini sesuai komitmen kedua pimpinan negara tersebut.

Hal ini diungkapkan Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Arif Budimanta saat menjadi pembicara pada sarasehan Pergerakan Indonesia Maju yang bertajuk Sistem Ekonomi Berkeadilan: Mengurai Kesenjangan.

"Keadilan sosial harus mampu diwujudkan secara nyata dalam kehidupan segenap bangsa dan seluruh tumpa darah Indonesia. Clear yang disampaikan Pak Presiden," ujar Arif Budimanta di Jakarta, Kamis (22/2/2018).

Arif menuturkan, program keadilan ekonomi tersebut memiliki dua orientasi, yakni terkait akses dan aset. Akses salah satunya berkaitan dengan permodalan.

Dia mengapresiasi pemerintahan saat ini mampu menawarkan kemudahan permodalan kepada rakyat secara merata. Ini bisa dilihat dari kucuran kredit berbunga rendah.

"Sebelum Jokowi jadi Presiden, tidak pernah mendengar kita, kredit usaha rakyat itu bunganya single digit. Sekarang di 2018, bunga daripada KUR yang ditujukan kepada UMKM itu ada plafon kurang lebih sekitar Rp 117 triliun dengan bunga 7 persen. Ini part of comitment untuk mewujudkan keadilan sosial," dia menegaskan.

Dia menilai pemberian bunga kredit yang rendah ini sebagai bentuk keadilan. Akses modal tak hanya didapat para konglomerat tetapi juga rakyat biasa. Keadilan dituangkan negara melalui kebijakan fiskal dan moneter. Sementara tentang restribusi aset, berhubungan dengan program reforma agraria.

Survey: Kondisi Cadang Devisa Saat Ini Masih Cukup Bagus

Deputi Gubernur Senior Bank Indoneasia (BI), Mirza Adityaswara, mengatakan bahwa posisi cadangan devisa (cadev) saat ini cukup bagus. Akan tetapi, Miza enggan menyebutkan angka pasti jumlah cadangan devisa.

"Cadangan devisa, bagus nanti sabar ya diumumin," kata Mirzha saat ditanya mengenai besaran cadev di Mesjid Kompleks BI, Jakarta, (7/12/2018).

Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) mencatat posisi cadangan devisa Indonesia sebesar USD 115,2 miliar pada akhir Oktober 2018, meningkat dibandingkan dengan USD 114,8 miliar pada akhir September 2018.

Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 6,4 bulan impor atau 6,2 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Agusman, menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

"Peningkatan cadangan devisa pada Oktober 2018 terutama dipengaruhi oleh penerimaan devisa migas dan penarikan utang luar negeri (ULN) pemerintah yang lebih besar dari kebutuhan devisa untuk pembayaran ULN pemerintah dan stabilisasi nilai tukar Rupiah," ujarnya dalam keterangan tertulis.

Ke depan, Bank Indonesia memandang cadangan devisa tetap memadai didukung keyakinan terhadap stabilitas dan prospek perekonomian domestik yang tetap baik, serta kinerja ekspor yang tetap positif.

Pemerintah Dorong Sektor Industri Manufaktor Untuk Dorong Pertumbuhan Ekonomi RI
Pemerintah akan terus mendorong sektor industri sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengatakan, pihaknya telah menyusun target pertumbuhan ekonomi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 di kisaran 5,4 hingga 6 persen.

Target pertumbuhan ekonomi 5,4-6 persen tersebut, bakal didukung oleh pertumbuhan industri pengolahan atau manufaktur di kisaran 5,4 persen hingga 7,05 persen. Jika demikian, menurut dia, ke depan ekonomi Indonesia tidak lagi bertumpu pada komoditas.

"5 tahun ke depan Indonesia telah bertransformasi menjadi negara industri. kita tidak perlu selalu berdoa agar booming harga komoditas kembali terjadi," kata dia, di Jakarta, Kamis (6/12/2018).

"Jika (booming harga komoditas) terjadi itu bagus. Tapi kita tidak bisa berharap terlalu banyak pada booming harga komoditas. Kita harus memastikan bahwa kita memiliki sumber pertumbuhan yang lebih stabil melalui industri," lanjut Bambang.

Dia mengakui, kontribusi industri manufaktur masih minim. Pada era awal tahun 1990-an kontribusi industri manufaktur terhadap PDB dapat mencapai 27 persen. Oleh karena itu pemerintah akan terus mendorong pertumbuhan industri dan meningkatkan kontribusinya terhadap PDB.

"Maka itu, bagaimana kita merevitalisasi sektor manufaktur, bagaimana manufaktur itu punya pertumbuhan yang lebih tinggi sehingga dia bisa mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi lagi. Karena manufaktur terbesar kontribusinya pada PDB jadi kalau manufaktur tumbuh lebih cepat ekonomi juga akan tumbuh lebih cepat," ujar dia.

SDM

video

Dukungan

Cat-5

Cat-6