Cat-1

Cat-2

Cat-3

Cat-4

September 2018

Pemerintah Tingkatkan Ekspor & Daya Saing Industri Indonesia


Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan pentingnya meningkatkan ekspor untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia. Atas dasar itu, lanjut dia, pemerintah akan memberi kemudahan bagi para eksportir untuk meningkatkan ekspornya.

"Ekspor penting sekali. Penting bagi pemerintah bagaimana kita bisa memacu ekspor namun juga bagaimana kita mengurangi impor," ujar Sri Mulyani dalam sambutannya di acara gathering eksportir di Kantor Ditjen Bea dan Cukai, Jakarta, Selasa (7/8/2018).

Sri Mulyani menjelaskan, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan konkrit yang dapat membantu menggairahkan ekspor di indonesia berupa kebijakan fiskal dengan meniadakan pungutan perpajakan pada industri pengolahan barang bertujuan ekspor.

Dengan dihilangkannya pungutan perpajakan diharapkan menimbulkan multiplier effect berupa peningkatan investasi, peningkatan ekspor, dan terciptanya lapangan kerja bagi masyarakat yang bermuara pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Berbagai skema kemudahan fiskal yang telah diberikan diantaranya Kawasan Berikat dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) bagi perusahaan industri, serta Pusat Logistik Berikat untuk supply bahan baku kepada perusahaan industri.

Selain itu, untuk menggenjot perdagangan luar negeri Indonesia, Kemenkeu bersinergi dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor lndonesia (LPEI) memberikan pembiayaan ekspor dan jasa konsultansi. Hal ini sebagai solusi terhadap kebutuhan ekspor Indonesia, serta meningkatkan kemampuan pelaku usaha.

"Kita juga minta LPEI tidak hanya fokus pada perusahaan besar yang mapan dan miliki jalur ekspor dan akses modal, tapi saya juga minta LPEI untuk terus meningkatkan ekspor dari pengusaha kecil menengah dan ini bisa dikombinasikan dengan berbagai program pemerintah lain seperti KUR," kata Sri Mulyani.
Kabar Baik! BI: Investor Asis Mulai 'Parkir' Duit ke Indonesia


Bank Indonesia (BI) mengklaim investor asing mulai melirik negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, untuk memarkirkan modalnya. Hal ini tercermin dari penyerapan Surat Berharga Negara (SBN) beberapa waktu lalu.

Berdasarkan data hasil lelang SBN Kementerian Keuangan, pemerintah berhasil menarik pembiayaan dari SBN sebesar Rp20 triliun dengan imbal hasil (yield) sekitar 5,57-8,72 persen. Namun, penawaran yang datang dalam lelang SBN ini sebenarnya mencapai Rp51,35 triliun.

"Kami pantau, beberapa waktu terakhir ini, investor global mulai merasa tidak bisa terus menerus menaruh dananya di Amerika Serikat, sehingga mereka mulai mengalirkan ke negara berkembang, termasuk Indonesia," tutur Gubernur BI Perry Warjiyo di Kompleks Gedung BI, Kamis (27/9).

Menurutnya, investor asing mulai memiliki pandangan tersebut karena pertumbuhan ekonomi global masih diselimuti ketidakpastian dan ketegangan perdagangan.

Semula, kedua hal itu memang membuat investor asing cenderung membawa dananya pindah ke AS karena penempatan dana di Negeri Paman Sam dinilai lebih aman.

Belum lagi, ada pengaruh dari kenaikan tingkat bunga acuan bank sentral AS, The Federal Reserve yang membuat imbal hasil (yield) surat utang AS, US Treasury meningkat. Sehingga, hasil investasi menjadi lebih menggiurkan.

"Tapi mereka tidak bisa seperti ini terus menerus, jadi mereka mulai melihat lagi negara berkembang, sehingga ini bisa mengembalikan arus modal asing ke Indonesia," ujarnya.

Di sisi lain, Perry mengklaim ada pengaruh kebijakan domestik yang cukup berhasil mengembalikan kepercayaan asing untuk membawa dananya kembali masuk ke Indonesia.

Pengaruh itu datang dari komitmen pemerintah dan bank sentral nasional untuk menguatkan fundamental ekonomi Indonesia dengan memulihkan defisit transaksi berjalan (Current Account Deficit/CAD).

"Investor global sudah melihat mana negara yang sudah melakukan kebijakan prudent. Indonesia dibedakan dari negara berkembang lainnya. Hal ini karena kebijakan moneter yang pre-emtive dan kebijakan fiskal yang prudent, serta langkah-langkah konkret dari pemerintah," terang dia.

Untuk itu, Perry berharap ke depannya sejumlah upaya yang telah dilakukan BI dan pemerintah dapat mengembalikan aliran modal dari investor asing dan kemudian berdampak pada stabilitas nilai tukar rupiah serta stabilitas ekonomi Tanah Air.
Kinerja BUMN di Era Jokowi Menunjukan Hasil Positif


Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saat ini dalam posisi stabil dan kompetitif. Kinerja BUMN tetap potensial sebagai mesin pendulang keuntungan. Selama 3 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), profit BUMN naik 30 persen. Posisi hutangnya juga aman, yaitu hanya 6,29 persen dari aset.

Rapor positif terus dibukukan BUMN di era kepemimpinan Jokowi. Menggunakan ilustrasi empat bank BUMN, laba bersih Rp 17,61 Triliun mampu dihasilkan sepanjang kuartal pertama 2018. Jumlah ini naik 20,96 persen dari periode sama tahun 2016 yang ada di level Rp14,55 Triliun. Kompetensi ini disumbangkan oleh Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, dan Bank Tabungan Negara.

Penjelasan mantan Panglima TNI tersebut bukan tanpa dasar. Semuanya berbasis fakta, berupa data-data valid. Berdasarkan laporan Kementerian BUMN, profit naik 30 persen dalam 3 tahun terakhir. Sepanjang 2017, BUMN melalui 143 perusahaannya mendapatkan keuntungan Rp 187 Triliun. Jumlah tersebut pun surplus Rp44 Triliun. Pada akhir 2014, keuntungan BUMN berada di grid Rp143 Triliun.

Meledaknya keuntungan BUMN pun berbanding lurus dengan penyusutan kerugian. Pada 2017 lalu, hanya 12 BUMN saja yang rapornya merah. Padahal pada 2016, jumlah rapor minor masih dimiliki 26 BUMN. Bila diuangkan, jumlah kerugian 12 BUMN tersebut mengecil mejadi Rp5,2 Triliun. Penyusutan kerugian memang tipis, lantaran pada 2016 berada di angka Rp 6,7 Triliun.

Derasnya arus inkam yang masuk pun membuat posisi hutang luar negeri BUMN aman. Mengacu data dari Kementerian BUMN, beban hutan luar negeri perusahaannya sekitar Rp453 Triliun. Jumlah tersebut hanya 10% dari total hutan luar negeri keseluruhan. Dengan aset besar hingga Rp 7.200 Triliun dan nilai keuntungan kompetitif, risiko gagal bayar pun akan jauh dari BUMN.

Hutang luar negeri BUMN memang mencapai Rp 453 Triliun atau 6,29 persen dari aset. Namun, anggaran tersebut digunakan untuk hal-hal produktif. Dana pinjaman yang masuk digunakan untuk pembiayaan infrastruktur tol, bandara, pelabuhan, dan IPP. Selain berbagai keuntungan jangka panjang, pembangunan infrastruktur juga bisa memiliki nilai "multiplier effect" yang besar bagi masyarakat.

“Langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh BUMN sudah tepat. Mereka juga sangat memikirkan kemanfaatan secara ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat. Pada akhirnya masyarakat ini yang sejahtera,” tutupnya
HRS Dicekal Di Saudi. Polri pun Ikut Angkat Bicara Mengenai Kasus Tersebut

Kabar mengejutkan datang dari Rizieq Shihab Imam Besar FPI .
Kabar mengejutkan itu muncul dari pernyataan
Ketua GNPF Ulama Yusuf Muhammad Martak yang mengungkapkan bahwa Habib Rizieq Shihab atau HRS dicekal saat Yusuf menjadi narasumber di acara Indonesia Lawyers Club (ILC) TVONE.
Sebelum menjelaskan alasan Habib Rizieq Shihab dicekal Arab Saudi, Yusuf Muhammad Martak terlebih dahulu menyinggung soal omongan Kapitra Ampera.
Menurut Yusuf, mantan pengacara Habib Rizieq Shihab, Kapitra Ampera untuk tidak berbicara bohong.
Saya memohon kepada saudara Kapitra untuk jangan terlalu banyak mengembangkan isu bohong,” katanya.
Habib Rizieq statusnya saat ini statusnya dicekal, tidak bisa keluar dari Saudi Arabia,” kata Yusuf Martak .
Menurut Yusuf ketika itu, visa Habib Rizieq masih berlaku.
Keluarga Habib Rizieq sempat dibebaskan oleh pihak imigras Arab Saudi.
Visa masih hidup, beliau akan meninggalkan saudi, keluarganya dibebaskan imigrasi, Habib Rizieq dicekal,” katanya.
Yusur Martak kemudian mempertanyakan kesalahan dari Habib Rizieq hingga dicekal oleh Pemerintah Arab Saudi.
Pertanyaan ada kesalahan apa Habib Rizieq dengan Pemerintah Saudi, kalau seandainya ada kesalahan sudah pasti ditahan, sudah pasti dipanggil,” katanya.
Ini yang perlu saya sampaikan agar ini berita lebih penting atau berita bohong atau nyanyi yang tidak bermanfaat, untuk kelanjutan keamanan ketenangan negara dan semau rakyat yang sedang melihat kita, mohon agar ini dimengerti apa alasan Habib Rizieq walaupun sudah 2 kasusnya di-SP3 masih ada 17 rekayasan kasus yang belum diproses, ini menurut informasi dari Habib Rizieq dan beliu saat ini dicekal,” tutupnya.
Apa tanggapan POLRI ?
Diketahui bersama bahwa beberapa waktu lalu Prabowo menandatangani pakta integritas berisi 17 poin kontrak politik.
Pakta itu diteken oleh Prabowo dan perwakilan peserta Ijtima Ulama II, yaitu KH Abdul Rosyid Abdullah Syafii serta Ketua GNPF Yusuf Muhammad Martak
Poin ke-16 dari pakta integritas GNPF Ulama yang disetujui Prabowo menyebutkan siap menggunakan hak konstitusional dan atributif yang melekat pada jabatan presiden untuk melakukan proses rehabilitasi, menjamin kepulangan, serta memulihkan hak-hak Habib Rizieq Shihab sebagai warga negara Indonesia.
Berikut bunyi poin ke-16 pada pakta integritas tersebut.
“Siap menggunakan hak konstitusional dan atributif yang melekat pada jabatan Presiden untuk melakukan proses rehabilitasi menjamin kepulangan, serta memulihkan hak-hak Habib Rizieq Shihab sebagai warga negara Indonesia, serta memberikan keadilan kepada para ulama, aktivis 411, 212, dan 313 yang pernah/sedang mengalami proses kriminalisasi melalui tuduhan tindakan makar yang pernah disangkakan. Penegakan keadilan juga perlu dilakukan terhadap tokoh-tokoh lain yang mengalami penzaliman.”
Hal tersebut terlampir pada bagian Lampiran Keputusan Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional II Nomor: 02/IJTIMA/GNPF-ULAMA/MUHARRAM/1440 H yang dibagikan kepada para peserta Ijtima Ulama 2.
Menanggapi kabar pencekalan tersebut, Polri pun angkat bicara. Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo malah mengungkapkan keheranannya.
Gimana kok bisa sampai dicekal, kan dia WNI. Kalau ada masalah ya normalnya di deportasi,” begitu ujarnya.
Memang ada benarnya apa yang disampaikan oleh Brigjen Dedi Prasetyo. Jika ada masalah keimigrasian atau semacamnya, tentu logikanya HRS akan dideportasi ke tanah air. Tidak ada yang namanya pencekalan, yang ada adalah apabila WNI melakukan tindak pidana disana maka akan dilakukan pencekalan atau penahanan dan diproses sesuai kesalahannya.
Nah, memangnya HRS melakukan tindak pidana di Saudi ?
Maka dari itu kabar pencekalan ini tentu saja menjadi misteri yang belum diketahui kebenarannya.
Hoax Atau Fakta ? Tenaga Honorer Bakal Jadi PNS


Menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kini menjadi salah satu tujuan akhir para tenaga honorer kategori-2 (K-2) yang tidak bisa mengikuti seleksi CPNS 2018 karena terkendala usia.

Sebelumnya Menpan-RB Syafruddin menyatakan tenaga honorer K2 yang tidak bisa mengikuti seleksi CPNS 2018 akan dialihkan ke jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Tenaga honorer dipersilakan ikut bagi yang memenuhi syarat. Jika tidak memenuhi syarat akan ada jalannya melalui jalur PPPK. Sedang digodok PP (Peraturan Pemerintah) terkait itu,” jelas Syafruddin di Surabaya, Jawa Timur, beberapa waktu lalu.

Disebutkan dia, pada Jalur PPPK, tenaga honorer K-2 dan sejenisnya akan mendapat dispensasi usia hingga 35 tahun yang membuat mereka memiliki kedudukan serta hak yang hampir sama dengan PNS.

Atas peluang itu, belasan tenaga honorer K-2 di Kota Banjarbaru dan Pemprov Kalsel mendatangi Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Kota Banjarbaru. Belasan tenaga honorer K-2 yang umum kaum hawa tidak bisa ikut CPNS 2018 karena tidak ada formasinya di Banjarbaru dan Pemprov Kalsel.
Prabowo Sindir Pemerataan Infrastruktur, Timses Jokowi Membela


Sekjen PKB Abdul Kadir Karding angkat bicara terhadap pernyataan Prabowo Subianto soal pembangunan infrastruktur Indonesia. Menurutnya kalau kita membangun daerah-daerah terluar, terdepan dan tertinggal dari sisi ekonomi pasti tidak menguntungkan hari ini. Tapi terciptanya pemerataan dan keadilan di tengah-tengah masyarakat.

Karding menjelaskan pembangunan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menganut sistem Indonesia-sentris. Jokowi, sebut dia, turut membangun infrastruktur di daerah-daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Namun dampak pembangunan itu memang tak akan dirasakan langsung.

Wakil Ketua Tim Sukses Joko Widodo-Ma'ruf Amin itu menambahkan, meski tak berdampak langsung, pembangunan infrastruktur di daerah-daerah pelosok menumbuhkan rasa bangga dan nasionalisme masyarakat. Menurut Karding, hal ini juga tak kalah penting.

"Misal di daerah-daerah perbatasan pembangunan infrastruktur di sana pastilah tidak menguntungkan. Tetapi dengan begitu, rasa bangga, nasionalisme, dan nama baik kita sebagai garda terdepan perbatasan itu menjadi lebih baik," tutur anggota DPR itu.

"Proud atau kebanggaan itu jadi hal yang penting. Inilah prinsip pembangunan di era pemerintahan Pak Jokowi. Masyarakat Indonesia merasakan adanya infrastruktur," imbuh Karding.

Prabowo Subianto bicara soal pembangunan infrastruktur Indonesia. Menurutnya, pembangunan infrastruktur itu harus tepat sasaran dan mendorong produksi dalam negeri.

"Pembangunan infrastruktur harus tepat sasaran, rakyat di pedesaan juga harus merasakan dampaknya," ujar Prabowo lewat akun Instagram-nya, @prabowo.

Prabowo juga menyebut pembangunan infrastruktur itu harus sejalan dengan peningkatan produksi dalam negeri sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

"Pembangunan infrastruktur harus mendorong produksi dalam negeri agar pertumbuhan ekonomi meningkat,"
Luar Biasa ! Dana Desa Untuk 2019 Naik Menjadi Rp 73 Triliun.

Pemerintah menaikkan alokasi anggaran untuk dana desa pada 2019. Peningkatan anggaran tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan melalui program pemberdayaan ekonomi.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo mengatakan, pada 2019, pemerintah mengalokasikan dana desa sebesar Rp 73 triliun. Angka ini lebih tinggi dibandingkan anggaran pada tahun pada dua terakhir yang sebesar Rp 60 triliun.

Kenaikan anggaran dana desa, kata Eko penggunaannya akan dimusyawarahkan oleh masing-masing kepala desa namun diprioritaskan kepada pemberdayaan ekonomi seperti cash for work atau padat karya tunai.

"Cash for work tetap, programnya nggak ada perubahan. Cuma walau koridornya tetap, karena infrastruktur di banyak desa sudah banyak tercapai jadi itu sudah otomatis dari desa-desa akan mengarahkan ke pemberdayaan ekonomi," jelas dia.

Meski alokasi dana desa semakin besar, namun Eko menjamin penyalurannya akan semakin baik di tahun depan."Penyaluran jauh lebih baik. Kalau kita lihat tahun 2015 penyerapan hanya 82 persen. Di 2016 naik menjadi 97 persen, tahun lalu naik jadi 98 persen, tahun ini 99 persen," tandas dia.
Yenny Wahid Bantah Sudah Masuk Timses Prabowo- Sandiaga


Yenny Wahid yang juga putri mantan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur membantah masuk dalam tim sukses (timses) pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga S Uno. Hingga saat ini, Yenny belum menentukan arah dukungan kepada salah satu pasangan capres-cawapres.

Menurut Yenny, hingga saat ini keluarga Gus Dur menunggu istikharah para kiai sebelum mengambil keputusan. Hingga saat ini, visi dan misi capres dan cawapres yang ada belum jelas. Ia menuturkan, visi dan misi itu perlu diketahui terlebih dulu sebelum membuat keputusan.

Sebelumnya, Sandiaga mengakui bahwa Yenny Wahid mengusulkan 12 nama untuk dimasukkan dalam tim pemenangan pasangan itu. "Saya lupa. Namun ada sekitar 10-12 nama yang diajukan," ujar Sandi di depan rumah Prabowo, Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (20/9) malam.

Kendati demikian, Sandi menegaskan Yenny belum memutuskan untuk mendukungnya. Yenny dikatakannya meminta waktu sekitar 7-10 hari untuk memutuskan sikapnya.

Sandi menjelaskan, pihaknya memasukkan klausul dalam susunan Badan Pemenangan Nasional Koalisi Indonesia Adil Makmur yang diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Di sana disebutkan, jika ada tambahan atau kekurangan akan disampaikan perubahan kepada KPU, sehingga tidak ada yang merasa terbebani.
Program Kesejahteraan Jokowi Ciptakan Keadilan Ekonomi Bagi Rakyat Indonesia


Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Arif Budimanta menjelaskan bahwa program kesejahteraan di era Presiden Joko Widodo saat ini dinilai sudah mampu menciptakan keadilan ekonomi bagi rakyat Indonesia.

Program keadilan ekonomi tersebut memiliki dua orientasi, yakni terkait akses dan aset. Akses salah satunya berkaitan dengan permodalan.

Dia mengapresiasi pemerintahan saat ini mampu menawarkan kemudahan permodalan kepada rakyat secara merata. Ini bisa dilihat dari kucuran kredit berbunga rendah.

"Sebelum Jokowi jadi Presiden, tidak pernah mendengar kita, kredit usaha rakyat itu bunganya single digit. Sekarang di 2018, bunga daripada KUR yang ditujukan kepada UMKM itu ada plafon kurang lebih sekitar Rp 117 triliun dengan bunga 7 persen. Ini part of comitment untuk mewujudkan keadilan sosial," dia menegaskan.

Dia menilai pemberian bunga kredit yang rendah ini sebagai bentuk keadilan. Akses modal tak hanya didapat para konglomerat tetapi juga rakyat biasa. Keadilan dituangkan negara melalui kebijakan fiskal dan moneter. Sementara tentang restribusi aset, berhubungan dengan program reforma agraria.

Politisi PDIP ini mengungkapkan sistem ekonomi yang berkeadilan harus berlandaskan Pancasila. "Untuk isi ruh Pancasila ada 3 pilar dan 5 prinsip dasar yang kita semua musti sepakati," kata dia.

Dia mengatakan Indonesia juga tidak anti pasar. Ini karena semua kegiatan ekonomi dijalankan dalam instrumen pasar, yang bukan dalam hubungan supply dan demand semata, tapi masalah relasi sosial yang berlandaskan Pancasila. Relasi antara power dan capital.

Negara, kata dia, memang harus hadir membela yang lemah. "Nah di sinilah prinsip keadilan muncul," kata dia.
BUMN Akan Ekspor Kereta Hingga Senjata Demi Bantu Perkuat Rupiah

Badan Usaha Milik Negera (BUMN) terus mendorong ekspor demi membantu pemerintah untuk menjaga nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

Sejumlah BUMN di bidang indsutri berkomitmen untuk mengekspor produknya yaitu PT Pindad (Persero), PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, PT Industri Kereta Api/INKA (Persero), PT Barata Indonesia (Persero) dan PT Dirgantara Indonesia (Persero).

"Komitmen ekspor tersebut akan kami jaga demi mendukung penguatan Rupiah. Ini juga menjadi kebanggaan bagaimana produk BUMN diakui oleh dunia," ujar Deputi Bidang Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno.

Pada tahun ini, Pindad diproyeksi dapat mengekspor produk senjata, amunisi, dan kendaraan tempurnya ke Thailand, Brunei, Myanmar, Korea Selatan, dan Perancis. Selain itu produk alusisita BUMN juga mendukung misi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan nilai yang ditargetkan sebesar Rp. 78 miliar.

INKA saat ini juga telah memiliki kontrak ekspor kereta dengan Filipina dan Bangladesh masing-masing senilai Rp 1,36 Triliun dan Rp 126 Miliar. Sedangkan Barata Indonesia yang akan mengekspor komponen perkeretaapian ke Amerika, Afrikam dan Australia senilai Rp 210 Miliar

Sementara itu, Krakatau Steel menargetkan ekspor baja ke Malaysia dan Australia mencapai Rp 907 Miliar pada 2018.

"Ada pula Dirgantara Indonesia yang berkomitmen ekspor pesawat terbang jenis NC212i ke Filipina dengan nilai 813 juta peso dan CN235 ke Vietnam dengan nilai US$ 18 juta," pungkasnya.
BUMN Tetap Kokoh Di Tengah Pelemahan Rupiah


Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno memastikan, kinerja perbankan tetap positif di tengah pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD). Meski demikian, perusahaan yang memiliki impor konten tinggi menjadi perhatian khusus perbankan.

Di tengah pelemahan rupiah, diketahui bank tetap memberikan perhatian pada nasabah yang melakukan impor pada jumlah besar. Pasalnya, pembayaran impor menggunakan dolar AS yang harganya semakin mahal dan berisiko membuat bengkak beban usaha perusahaan. Selain aktivitas impor juga mengerek kebutuhan valas perbankan.

Guna mengantisipasi hal itu, pemerintah pun mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk menekan impor, seperti kenaikan Pajak Penghasilan (PPh) 22 impor, dan perluasan program mandatari pencampuran biodiesel sebanyak 20 persen pada minyak solar (B20).

Rini juga telah menginstruksikan kepada perusahaan pelat merah yang membutuhkan pendanaan investasi maupun operasional untuk menarik dana dari luar negeri, sehingga tidak perlu membeli dolar AS dalam jumlah besar dari bank-bank Himpunan Bank Negara (Himbara).

Selain perbankan BUMN, Menteri Rini mengatakan, BUMN lain juga memiliki daya tahan yang cukup kuat ketika Rupiah melemah. Bagi BUMN yang memiliki pinjaman dalam bentuk Dolar akan terus diarahkan agar menggunakan pinjaman untuk meningkatkan pendapatan.

"BUMN-BUMN saya rasa kita tetep kuat, tangguh. Makanya tadi kita katakan jangan lupa potensi ekspor kita besar ke depan. Dan yang utama selalu dalam kita pinjaman apakah itu lokal, apakah itu luar negeri, adalah jangka waktunya masing masing dan kita lihat kemampuan dari perusahaan itu bagaimana," jelasnya.

"Dan kalau kita punya pinjaman, pemanfaatan pinjaman itu betul-betul produktif. Bahwa pinjaman ini oh memang untuk investasi ini sehingga meningkatkan revenue, meningkatkan profitability jadi enggak masalah," tandasnya
KEMENTAN Berupaya Membangun Kelembagaan Ekonomi Yang Kuat Untuk Petani Indonesia


Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) berupaya keras untuk membangun kelembagaan ekonomi yang kuat untuk petani. Melalui Balai Besar Penelitian Tanaman Padi (BB Padi), Kementan melakukan demonstrasi farming (demfarm) Korporasi Petani di beberapa wilayah, salah satunya adalah di di Karawang, Jawa Barat.

Kegiatan Demfarm Korporasi di Karawang dipilih karena daerah tersebut merepresentasikan kawasan pengembangan padi dataran rendah, dimana hampir sebagian besar usaha tani padi di Indonesia ada pada wilayah tersebut.

"Keberhasilan model pertanian korporasi di Karawang diharapkan menjadi tempat pembelajaran kawasan-kawasan lainnya di Indonesia dalam membangun pertanian modern berbasis korporasi,” kata Priatna Kepala BB Padi Priatna Sasmita saat diwawancara sehebis membuka bimbingan teknis (bimtek) budidaya padi kepada petani/kelompok tani dari sebanyak 120 peserta di BB Padi Sukamandi pada Rabu (12/9/2018) lalu.

Korporasi petani merupakan upaya untuk menyelesaikan permasalahan pertanian di Indonesia terutama untuk usaha tani padi dimana petani rata-rata hanya memiliki lahan yang sempit sekitar 0,25 hektar. Dari segi ekonomi, hal tersebut tentunya tidak visible untuk diusahakan secara individual.

Kementerian Pertanian mendorong korporasi petani sebagai model kelembagaan kerja sama ekonomi sekelompok petani dengan orientasi agribisnis melalui konsolidasi lahan menjadi satu hamparan, tetapi dengan tetap menjamin kepemilikan lahan masing-masing petani. Dengan korporasi petani, pengelolaan sumber daya bisa lebih optimal karena dilakukan secara lebih terintegrasi, konsisten, dan berkelanjutan sehingga terbentuk usaha yang lebih efisien, efektif dan memiliki standar mutu tinggi mendorong pertumbuhan ekonomi di pedesaan.

"Lahan-lahan sempit yang dimiliki petani disatukan menjadi satu hamparan lahan pertanian yang lebih luas didukung dengan penggunaan mesin-mesin pertanian modern, mulai dari pengolahan tanah, tanam, panen, pengolahan hasil dan pemasaran," kata Priatna.

Kelembagaan petani menjadi sangat penting sehingga perlu diperkuat untuk dapat dengan mudah mendapatkan akses ekonomi yang lebih luas dalam hal keterjaminan pemasaran dan permodalan dari bank-bank komersial. Pemangku kepentingan yang terlibat dalam model adalah petani sebagai pemegang saham sekaligus pekerja yang digaji, perusahaan swasta dan BUMN dapat didorong menyediakan modal usaha, dan pemerintah sebagai penyedia infrastruktur pendukung.

Priatna optimis pada tahun 2018 ini, BB Padi sebagai koordinator kegiatan pengembangan Demfarm Pertanian Modern Berbasis Korporasi di Kecamatan Jayakerta, Karawang bisa mengembangkannya dengan baik. Dalam kegiatan demfarm ini, BB Padi masih terus melakukan pengawalan dan pendampingan kepada 500 petani.

Tidak hanya itu, Kementan juga mengkoordinir pembangunan infrastruktur berupa normalisasi saluran long storage untuk meningkatkan Indeks Pertanaman Padi, tetapi juga pembangunan fasilitas pasca panen, pembangunan fasilitas alsintan padi.

"Kita juga berkoordinasi dengan Balai Penelitian Ternak dan Balai Penelitian Sayuran untuk mengintegrasikan budidaya padi dengan itik dan sayuran. Nah, untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan petani telah dilakukan sejumlah kegiatan seperti survey PRA, bimbingan teknologi, studi banding, dan pendampingan lainnya,” jelasnya.

BB Padi juga memfasilitasi penyediaan berbagai macam teknologi seperti varietas unggul baru Inpari 32 HDB, Inpari 33 dan Inpari 43 Agritan GSR sedang dilaksanakan di
02:47

Demfarm Pertanian Modern Berbasis Korporasi seluas 400 ha; yang pada tahun 2019 akan di kembangkan dilahan seluas 1.000 ha. Diharapkan pula dengan teknologi modern pada segmen hilir antara lain pengelolaan pasca panen akan dihasilkan pula beras premium, sehingga korporasi dapat menjebatani pemasaran.
Pemerintah Dorong Pembangunan Jaringan Gas Di Jambi

Provinsi Jambi memiliki potensi untuk memiliki jaringan gas rumah tangga. Untuk itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mendorong pengembangan jaringan gas rumah tangga.

"Karena di sini kan ada sumur gas di Jabung yang dikelola Petrochina. Itu mestinya bisa dialirkan ke kota atau desa di sekitar sana," kata Jonan di Desa Kemingking Lama, Muaro Jambi, Jambi, Senin (6/8/2018).

Mantan Dirut PT KAI tersebut menambahkan, jika Jambi bisa mengembangkan jaringan gas rumah tangga tersebut maka bakal mengikuti jejak Tarakan dan Prabumulih.

Dua wilayah itu disebut Jonan telah mengaplikasikan pengembangan jaringan gas rumah tangga. Berkaca dari itu, Jonan pun yakin bahwa jaringan gas rumah tangga bakal memberikan keuntungan bagi masyarakat Jambi.

"Hematnya berapa? Saya tanya ke warga itu bisa hemat Rp 30.000 sampai Rp 50.000 untuk keluarga yang terdiri atas empat orang, kalau 15 orang bisa (hemat) Rp 100.000 lebih," ungkap dia.

Namun demikian, Jonan menyatakan bahwa hal tersebut bukanlah tujuan utamanya. Dengan jaringan gas rumah tangga, maka masyarakat tak perlu lagi bergantung pada gas elpiji.

"Tapi inti sebenarnya bukan itu, yang paling utama adalah efisiensi dan masyarakat enggak perlu ribut lagi mencari tabung gas elpiji," sebut Jonan.
Anggaran 2019 Di Rancang Untuk Kepentingan Petani

Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengunkapkan anggaran tahun depan dirinya telah memangkas anggaran operasional dan dialihkan untuk mengutamakan kepentingan petani dan memofuskan pada sektor produksi.

Amran menjelaskan ia memangkas anggaran operasional untuk biaya seminar, perbaikan kantor, hingga biaya membeli kendaraan operasional dan dinas dari 48%, yang kini porsinya menjadi hanya 8%.

"Kami mendahulukan petani, membeli bibit, memperbaiki irigasi, penyediaan alat mesin pertanian," jelas Amran.

Meski pagu anggaran Kementan tahun ini lebih kecil dari tahun sebelumnya (Rp 22 triliun), Amran menyampaikan hal tersebut bukanlah masalah selama mampu meningkatkan kinerja Kementan.

"Tidak masalah. Kita ini kan regulator. Produksi bisa meningkat dengan regulasi, ada Permentan (Peraturan Menteri Pertanian) kami cabut 241. Dampak positifnya adalah investasi meningkat, produksi meningkat. Justru kita jangan pesimis, kita harus kreatif dengan anggaran yang terbatas," pungkasnya.
Mendes Eko Putro Sandjojo & Presiden Jokowi Tinjau Pembangunan Talud Jalan Di KAB. GroboGan

Setelah menyerahkan sertifikat tanah untuk rakyat di Stadion Krida Bhakti, Presiden Jokowi meninjau pelaksanaan pembanguan talud jalan di Desa Tambirejo, Kecamatan Toroh yang anggarannya menggunakan dana desa. Bangunan talud jalan tersebut berfungsi sebagai penahan longsor.

Dalam kegiatan tersebut Jokowi di dampingi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Wagub Taj Yasin, serta Bupati Grobogan Sri Sumarni.

Presiden Jokowi sempat mengamati aktivitas para pekerja dalam pembangunan talud itu. Jokowi juga sempat menyakan besarnya upah yang diberikan pada para pekerja tersebut.

"PKT di sini kata Pak Jokowi sudah bagus. Tadi Pak Jokowi nanya, berapa dibayar pekerjanya, tadi Rp 70 ribu ya. Tukangnya dibayar Rp 90 ribu sesuai UMP di sini. Dan dibayar harian setiap hari, setiap sore," tutur Eko dalam keterangan tertulis, Sabtu (15/9/2018).

Sementara itu, Bupati Grobogan Sri Sumarni menambahkan, pada tahun 2018 ini, Pemkab Grobogan mendapat kucuran dana desa sebesar Rp 248 miliar lebih. Dibandingkan tahun 2017, besarnya dana desa yang didapat tahun 2018 ini naik Rp 19 miliar.

Stok Beras Melimpah, Harga Beras Terkendali

Menteri Pertanian Amran Sulaiman menjamin harga beras di tingkat pengecer akan stabil rendah. Keyakinan tersebut didasarkan pada cadangan stok beras yang dimiliki Perum Bulog.

Berdasarkan data yang dikantongi Amran hingga awal September, pasokan beras di seluruh gudang Bulog mencapai 2,4 juta ton.

"Harga beras naik itu kalau stoknya kurang. Sekarang di gudang penuh bahkan Bulog sampai harus sewa gudang," katanya di Jakarta, Jumat (14/9).

"Tolong semua pengusaha beras, jangan naikkan harga. Ambil untung silahkan, tapi yang wajar," katanya.

Sementara itu walau Amran mengatakan stok aman dan harga stabil rendah, beras di sejumlah daerah masih belum dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

Untuk beras kelas medium misalnya, walau sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57 Tahun 2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras harganya dipatok di level Rp9.450 per kilogram, beras masih banyak dijual di atas level harga tersebut.

Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Jumat (14/9) harga beras medium I di sejumlah wilayah di Indonesia seperti; Kalimantan Selatan, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DKI Jakarta masih berkisar Rp10 ribu per kilogram (kg).

Bukan hanya Indonesia yang mengalami dampak kebijakan ekonomi Amerika ini, namun seluruh negara di dunia, khususnya negara berkembang dan negara emerging atau menuju maju.

Untuk mengatasi permasalahan ini, terdapat dua hal utama yang dilakukan pemerintah, yakni meningkatkan ekspor dan mengendalikan impor baik barang maupun jasa.

Dalam upaya memperkuat daya saing produk dan jasa nasional di tingkat dunia, pemerintah melakukan perbaikan di berbagai sektor. Misalnya, sektor pendidikan dengan memberi beasiswa hingga pendidikan tinggi, pembangunan infrastruktur khususnya di bidang kelistrikan, mempermudah perizinan, dan perbaikan layanan kepabeanan.

Usaha lain yang ditempuh pemerintah adalah melalui instrument fiskal dan pembiayaan, kemudian kebijakan di bidang perindustrian, pertanian, perikanan, pertambangan, kehutanan, dan perdagangan.
Semua itu dilakukan untuk mendukung eksportir dari dalam negeri. Namun, hasil dari semua upaya ini tidak dapat diperoleh dalam sekejap, untuk itu kebijakan yang sedang dijalankan harus dilanjutkan secara konsisten.

Untuk mengendalikan impor barang dan jasa, pemerintah menerapkan pajak pada barang-barang tertentu, mengurangi impor minyak dengan cara penggunaan biodiesel B20 sebagai pengganti solar, menggunakan komponen lokal pada berbagai proyek infrastruktur, dan menunda beberapa proyek yang menggunakan konten impor dalam skala besar.

Selain itu, pemerintah juga menggunakan insentif fiskal (tax holiday dan tax allowance) untuk investasi dalam negeri guna membangun instrumen hulu dan substitusi impor. Upaya-upaya ini perlu dilakukan sesegera mungkin, karena peningkatan impor di Indonesia ada di angka 13,4 persen,lebih besar dibanding peningkatan ekspor yang hanya di angka 5 persen.
BBM 1 Harga Dengan Papua Bukti Kerja Nyata Pemeritah Wujudkan Keadlian Sosial

Program BBM Satu Harga merupkan program pemerintah dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dimana menjadi perhatian khusus pemerintah agar masyarakat yang tinggal di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar) bisa merasakan harga BBM sesuai ketentuan Pemerintah dalam rangka pemerataan dan asas keadilan.

Untuk merealisasikan BBM Satu Harga di Indonesia, pemerintah akan membangun lembaga penyalur BBM di wilayah yang belum terdapat penyalur, meningkatkan kapasitas penyimpanan BBM lembaga penyalur di wilayah terpencil dan mempercepat pembangunan infrastruktur darat dan laut/dermaga.

Dengan BBM Satu Harga, warga di Tolikara Papua yang sebelumnya membeli Premium dengan harga kisaran Rp 25.000 – Rp 40.000 per liter, kini bisa menikmati harga Rp 6.450 per liter. Demikian pula daerah lainnya bisa mendapatkan Premium Rp 6.450 dan solar Rp 5.150 per liternya.

"Dengan beroperasinya lembaga penyalur tersebut, tentunya Pertamina tidak bisa berjalan sendiri. Perlu kerja sama dengan berbagai pihak, seperti Kementerian ESDM, pemerintah daerah, aparat kepolisian dan peran aktif masyarakat agar BBM Satu Harga tepat sasaran dan bisa dirasakan manfaatnya bagi masyarakat,” ujar Vice President Corporate Communication PT Pertamin (Persero) Adiatma Sardjito.

Adiatma menambahkan, konsumsi BBM Satu Harga hanya sekitar 0,3 persen dari total penyaluran Nasional. Pada tahun 2018, Pertamina memroyeksikan rata-rata penyaluran Premium dan Solar untuk program BBM Satu Harga sebesar 5.727 KL per bulan untuk 68 lembaga penyalur.

Sampai dengan saat ini PT Pertamina telah mengoperasikan 77 titik BBM satu harga di seluruh Indonesia hingga september 2018.
Ini Kata Ekonom UGM Soal Kondisi Ekonomi Indonesia Saat Ini


Pakar Ekonomi Universitas Gajah Mada, A. Tony Prasetiantono menanggapi kondisi nilai tukar rupiah terhadap dollar AS yang terus melemah. Menurutnya kondisi sekarang sangat berbanding terbalik dengan kondisi saat krisis moneter 98. Pelemahan nilai rupiah saat ini hanya melemah satu ribu rupiah sejak pemerintahan Joko Widodo pada tahun 2014. Sedangkan pada tahun 1998 pelemahan rupiah mencapai 6 kali lipat.

"Kurs rupiah itu tahun ini hanya melemah Rp 1.000 dari Rp 1.3700 menjadi Rp 14.600 sekian jadi kalo dihitung-hitung itu seribu, ini beda dengan (kondisi krisis) 97 - 98 (ketika 97-98), Rupiah itu loncat dari Rp 2.300 menjadi Rp. 15.000 ini yg kita harus sosialisasikan pada masyarakat," imbuhnya.

Selain itu, dia juga menilai bahwa kondisi perbankan saat ini dengan perbankan ketika itu juga sangat berbeda, dimana saat 97-98 banyak bank yang mengalami kolaps dan butuh suntikan bantuan dari Bank Indonesia.

Sementara kondisi perbankan Indonesia saat ini meski jumlahnya dibatasi, namun perbankannya sehat.Kemudian, dari sisi keuangan, pemerintah juga tak diharuskan melakulan penjualan aset - aset BUMN dan lainnya.

"Konteksnya beda, story behind nya beda. Cerita dibalik itu berbeda," jelasnya.
Dosen UGM ini juga mengaku yakin, pelemahan rupiah akan segera pulih di level Rp 13.000 apabila faktor eksternal bisa teratasi.

"Kurs rupiah dilevel sekarang melemah tapi dan mungkin tidak sangat susah kembali ke level Rp 13.000, karena memang banyak masalah yang menbuat ekonomi global kita makin susah, ada trade world, kenaikan harga minyak, ada kenaikan suku bunga di amerika," katanya.
"Ditambah lagi dengan faktor turkey (Terpuruknya Lira)," imbuhnya.
Fundamental Ekonomi Indonesia Masih Baik


Tekanan pada pasar keuangan yang terjadi akhir-akhir ini berasal dari perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Kondisi perekonomian global juga diperparah dengan meningkatnya eskalasi krisis di Argentina, Afrika Selatan, dan Turki.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Hoesen mengatakan kinerja pasar modal Indonesia masih sangat baik. Industri keuangan yang berbasis di Britania Raya juga memiliki keyakinan yang sama bahwa Indonesia memiliki fundamental ekonomi yang baik dan akan mampu menghadapi gejolak di pasar keuangan yang bersifat jangka pendek ini.

"Aktivitas perusahaan yang menggalang dana melalui pasar modal masih marak," ujar Hoesen
Sementara itu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan, dari sisi fundamental, perekonomian saat ini terbilang baik.

"Komponen pembentuknya dari investasi, ekspor, impor, dan konsumsi. Teman-teman pelaku pasar ini yang nantinya ketemu langsung investor. Jadi, mereka perlu punya pengetahuan tentang ini," kata Suahasil.

Suahasil menambahkan, tantangan pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan bersumber dari dinamika perekonomian global.

Yakni, tekanan pasar keuangan akibat normalisasi moneter AS, moderasi ekonomi Tiongkok, proteksionisme, perang dagang AS dan Tiongkok, ketegangan geopolitik, dan perubahan iklim atau cuaca ekstrem.

"Strategi perbaikan defisit transaksi berjalan melalui kebijakan fiskal pengendalian impor melalui penggunaan B20, kenaikan tarif impor barang konsumsi, peningkatan komponen lokal pada proyek infrastruktur, serta mendorong ekspor dan investasi," ujar Suahasil.
Indonesia - Vietnam Tingkatkan Kerjasama Perdagangan & Investasi



Indonesia dan Vietnam menyepakati peningkatan kerja sama dalam berbagai bidang termasuk perdagangan, investasi, pemberantasan pencurian ikan, penyelesaian pembahasan Zone Ekonomi Eksklusif dan perdamaian kawasan.

Presiden Joko Widodo menyebutkan tren perdagangan kedua negara terus meningkat beberapa waktu belakangan dan akan terus digali potensinya serta dikembangkan untuk kemajuan kedua negara.

Salah satu upaya yang hendak dilakukan kedua negara ialah menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan yang saat ini masih terjadi, termasuk ekspor produk otomotif Indonesia.

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga menyampaikan keinginan para investor Indonesia untuk mengembangkan investasinya di Vietnam. Investor Indonesia merupakan salah satu investor tertua dan pertama yang ada di Vietnam.

Indonesia dan Vietnam juga akan meningkatkan kerja sama di sejumlah bidang lainnya. Keduanya sepakat untuk bekerja sama dalam hal pemberantasan pencurian ikan di perairan masing-masing. Oleh karena itu, pemerintah menandatangani joint communique IUU (illegal, unreported and unregulated) Fishing pada kunjungan ini.

Sebelum pernyataan pers bersama kedua pemimpin negara, dilakukan pertemuan bilateral yang dihadiri sejumlah menteri dari masing-masing negara. Dalam kesempatan itu, kedua negara telah menandatangani 2 nota kesepahaman yang disaksikan langsung Presiden Joko Widodo dan Presiden Tran Di Quang.

Kedua nota kesepahaman yakni Rencana Aksi Kemitraan Strategis Indonesia-Vietnam 2019-2023 yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Indonesia dan Menteri Luar Negeri Vietnam.
Selain itu Komunike Bersama untuk memerangi penangkapan ikan ilegal serta mempromosikan tata kelola perikanan berkelanjutan yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Indonesia dan Menteri Pertanian dan Pembangunan Pedesaan Vietnam.

Turut hadir dalam pertemuan bilateral tersebut Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Kepala BKPM Thomas Trikasih Lembong, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, serta Duta Besar RI untuk Vietnam Ibnu Hadi.
Pembangunan Infrastruktur Di Era Jokowi Mampu Atasi Kesenjangan Sosial


Dalam kurun waktu 4 tahun era pemerintahan Presiden Joko Widodo salah satu fokus pemerintahannya adalah pembangunan infrastruktur.

Pemerintah telah berusaha keras untuk membangun infrastruktur mulai dari perbatasan, pelabuhan, jalan, hingga jalur kereta api yang diyakini dapat memberi nilai lebih pada produk rakyat di kampung-kampung dan UMKM.

Pembangunan yang mencapai Rp. 400 triliun pertahun itu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya memiliki dampak yang signifikan terutama pertumbuhan ekonomi dan dampak sosial.

Selain itu, Jokowi juga meyakini bahwa infrastruktur bukan hanya masalah ekonomi, tetapi infrastruktur juga dapat mempersatukan dan menjaga persatuan bangsa Indonesia.

Dengan semangat membangun Indonesia dari penggiran dan menghadirkan pemerintahan di tengah masyarakat untuk mengatasi kesenjangan.

SDM

video

Dukungan

Cat-5

Cat-6