Cat-1

Cat-2

Cat-3

Cat-4

October 2018

Prediksi Asal - Asalan Dan Provokatif Prof Karim Jogja
Banyak para ghost writer serta penulis bayaran yang terang benderang melakukan penyebaran tulisan tidak berguna bahkan cenderung memecah belah dan provokatif di jaman sosial media ini, bahkan tak segan mencatut nama tokoh untuk tulisannya tersebut.
Situs dakwahpost menyebarkan artikel berjudul “ISLAM AKAN PAMIT DARI INDONESIA PREDIKSI… Prof.Karim Jogja” yang sangat provokatif dan mengada-ada bahkan ada kesan mencatut nama Profesor. Hal ini berpotensi menimbulkan konflik antara masyarakat serta memecah belah bangsa.
Indonesia merupakan negara yang sangat beragam. Seluruh elemen bangsa harus menjaga hal tersebut agar tidak terjadi perpecahan bangsa. Kaum minoritas atau kaum mayoritas bukan musuh dan ancaman bagi sesamanya, justru pihak-pihak yang ingin memecah belah kesatuan bangsa dengan mengangkat isu primordial lah yang perlu diwaspadai karena tidak sesuai dengan ideologi berbangsa dan bernegara.
Saat pemerintah menjamin hak untuk menganut agama dan kepercayaan. Oleh sebab itu masyarakat tinggal menjaganya sesuai dengan Pancasila dan bhinneka tunggal ika.Selain pencatutan nama Profesor, artikel tersebut provokatif.
Tulisan yang dipublish dakwahpost dan penulisnya mengaku Prof Karim Jogja berbeda 360 derajat dengan tulisan resmi dari Guru Besar Sejarah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berdarah Bangladesh Prof Dr Abdul Karim. Dakwahpost tidak menyebut apakah keduanya nama yang sama atau berbeda namun dari tulisan sangat berbeda jauh bahkan terbalik antara dakwahpost dan tulisan di nu.or.id.
Dalam dakwahpost disebutkan dengan prediksi yang mengada-ada bahwa Islam akan hilang dari Indonesia ini oleh orang yang mengaku Prof Karim Jogja, namun Prof Dr Abdul Karim justru sebaliknya, seperti dikutip situs nu.or.id, Dalam konteks perdamaian dunia, bisa dikatakan Islam di Indonesia yang memimpin. Karena Islam di Indonesia tidak memiliki musuh. Indonesia bisa bekerja sama dengan semua negara. Bahkan, Indonesia bisa menjadi juru damai antara negara yang berseteru.
Islam Indonesia atau Islam Nusantara justru paling dominan dalam hal perdamaian, namun Prof Karim Jogja yang disebut dakwahpost menyebut kalau kalangan Islam sedang dibuat adu domba kalangan sendiri dan akan hilang peradabanya dari bumi Indonesia ini jelas mengada-ada.
Seperti Prof Abdul Karim dari IAN Sunan Kalijaga menyebut Islam Indonesia jauh dari kekerasan, Kekerasan dalam Islam itu tidak didukung sama sekali. Apalagi Islam di Indonesia tidak mengenal itu secara historis. Indonesia adalah satu negara yang dinilai dunia internasional sangat damai. Islam tidak mengajarkan kekerasan. Tetapi mereka yang melakukan kekerasan mungkin memahami al-Qur’an secara literlek (tekstual, red).
Jadi tulisan yang ada di situs dakwahpost bisa disebut atau dilabeli stempel artikel provokatif karena isinya prediksi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, tidak melihat kondisi geografis kalau membandingkan sejarah Andalusia Spanyol dengan Indonesia. Seperti dikatakan Menhankam Ryamizard Ryacudu musuh kita bukan Cina atau Amerika melainkan Terorisme. Jadi bijaklah dalam menulis sesuai fakta bukan prediksi yang menakut-nakuti hanya berdasarkan asumsi belaka.
Dukung Program Sejuta Rumah! Bangun Satu Hektar Satu Kecamatan
 Para pengembang properti yang tergabung dalam Pengembang Indonesia (PI), bertekad akan membangun rumah seluas satu hektar di setiap kecamatan.

Ini sesuai dengan tema utama Musyawarah Nasional (Munas) ke I asosiasi pengembang tersebut, Satu Hektar Satu Kecamatan, yang berlangsung pada 28-30 Okrober 2018, di Grand Cempaka Hotel, Jakarta.

Saat pembukaan secara resmi Munas PI, Senin (29/10) kemarin, Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Khalawi Abdul Hamid mengatakan, tema tersebut sangat tepat dalam rangka mendukung Program Sejuta Rumah (PSR).

“Pemerintah sangat mengapresiasi upaya dan perkembangan pesat yang telah ditunjukkan oleh PI. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa, apa yang menjadi tekad PI dalam mendukung program pemerintah. Konsep satu kecamatan satu hektar sangat strategis dalam menuntaskan backlog (kebutuhan, red) perumahan,” ujar Khalawi dalam keterangan pers, Selasa (30/10/2018).

Dikatakan Khalawi, hasil kerja bersama, baik yang dilakukan pemerintah maupun pihak swasta yang didukung oleh masyarakat, terlihat jelas dalam empat tahun belakangan.

Tahun 2015 bisa terealisasi pembangunan rumah mencapai 699.770 unit. Tahun 2016 naik menjadi 805.169 unit rumah.

Tahun 2017 lalu juga naik mencapai 904.758 unit. Sampai 24 September 2018 lalu, angkanya sudah mencapai 736.187 unit dan diyakini akan bertambah sampai akhir 2018 ini. Dari total ini, hampir 70 persen adalah rumah untuk sederhana.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PI Ir H Barkah Hidayat mengtakan, asosiasinya  fokus membangun hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Ia juga menyebut, sebagai organisasi baru dalam industri properti, PI terus tumbuh dan semakin besar.

“Kami menggelar Munas ini adalah sebagai salah satu kewajiban untuk memenuhi regulasi pemerintah, sebagai asosiasi pengembang. Dan, Alhamdulillah dalam tempo satu setengah tahun sejak berdiri, PI semakin profesional, dan telah menunjukkan perkembangan signifikan dalam pelbagai aspek,” kata Barkah.

Sebagai organisasi pengusaha perumahan, khususnya rumah untuk bersubsidi, PI telah ikut berperan aktif membantu pemerintah dalam membangun rumah MBR di seluruh wilayah Indonesia.



Marak Kabar Penculikan Anak di Medsos yang Ternyata Hoax, Berikut Keterangan Kepolisian
Kabar penculikan anak kian marak beredar di masyarakat dan tersebar di media sosial.

Pihak kepolisian memastikan kabar penculikan anak dalam satu pekan ini adalah hoaks.

Seperti yang dilaporkan Kompas.com, berikut ini rangkuman kabar-kabar penculikan anak di wilayah Jabodetabek sepekan ini.

Polisi memastikan hoaks kabar seorang perempuan pura-pura gila lalu menculik anak di Jalan Al-Fallah 1, Kranji, Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin (22/10/2018) malam.

Dalam video yang diunggah akun Instagram @bekasi.terkini pada Selasa (23/10/2018) malam, tampak seorang perempuan yang dituduh pelaku penculikan anak.

Dalam video itu, anak dimasukkan ke dalam mobil dan si "penculik" kemudian disoraki warga.

Kapolsek Bekasi Kota Kompol Parjana mengatakan, tidak ada penculikan anak yang terjadi di Kranji pada Senin malam.

Ia membenarkan ada perempuan yang diamankan warga, tetapi perempuan itu tidak melakukan penculikan anak.

Perempuan itu bukan berpura-pura gila, melainkan mengalami gangguan kejiwaan.

"Tidak ada penculikan cuma orang yang bikin heboh saja, itu hoaks. Itu orang sakit bukan penculik, surat keterangan rumah sakit ada dan sudah dikembalikan ke keluarganya," kata Parjana.
Pertamina Rubah Lahan Kritis Jadi Agrowisata
Kabupaten Boyolali memiliki destinasi wisata baru bernama Camp Bell 2 Edupark. Taman wisata ini terletak di Desa Tawangsari, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali.

Kawasan Camp Bell 2 berdiri di lahan seluas 2 hektare yang memiliki fasilitas seperti outbound dan beragam Wahana edukasi lainnya seperti wahana pengolahan air KiPolik (Kincir Pompa Hidrolik), wahana Edukasi Ternak Sapi Perah dan Biogas, serta wahana Edukasi Pengolahan Sampah Organik dan Petik Jami (Pengubah Plastik Menjadi Minyak).

Camp Bell 2 Edupark dibangun sejak 2016 oleh Pertamina Terminal BBM Boyolali. Kawasan ini semula berupa lahan kritis. Namun kini menjadi sumber penghasilan bagi desa dan warga sekitarnya.

Lahan kritis yang semula tidak dapat ditanami sayur dan padi kini dapat dialiri air berkat dengan menggunakan Kincir Pompa Hidrolik (KiPolik) untuk memompa air dengan tenaga hidrolik. Pompa yang mampu mendorong air hingga debit 960 liter/jam ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan air bersih terutama untuk mengisi kolam-kolam sebagai sarana outbound di kawasan Edu Park.

Camp Bell 2 Edupark diresmikan hari ini oleh Bupati Boyolali dan General Manager Marketing Operation Region IV Jateng DIY Yanuar Budi Hartanto.

"Kawasan ini tidak hanya sebagai tempat piknik, tapi lebih dari itu. Kawasan ini menyuguhkan segudang informasi yang dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat" ujar Yanuar dalam keterangan tertulis, Minggu (28/102018).

Sementara menurut Bupati Boyolali, Seno Samudro mengungkapkan apresiasi Pemda terhadap langkah pertamina Terminal BBM Boyolali dalam merangkul warga untuk mengembangkan potensi desa dan menciptakan kemandirian warga desa.

"kami harapkan desa wisata ini dapat menjadi contoh bagi desa desa lainnya untuk berdaya dan bangkit," jelas Seno.

Selain pompa hodrolik, pengunjung juga dapat edukasi peternakan sapi yang mampu mengolah produk olahan susu dan mengubah limbah kotoran sapi menjadi energi terbarukan yaitu biogas. Biogas ini kemudian menjadi sumber energi untuk penerangan kawasan edupark dan untuk memasak beragam produk susu dari peternakan.

Hingga saat ini produk olahan susu di Kawasan ini telah dipasarkan di berbagai instansi di Kab. Boyolali dan menghasilkan omset hingga 3,2 juta per bulan.

Untuk menghijaukan Kawasan Edupark, Pertamina bersama warga juga menanam buah naga. Buah naga diolah menjadi Produk karaks tanpa boraks yang dapat dinikmati oleh para pengunjung di lokasi.

Wahana Edukasi lainnya yang dapat dikunjungi adalah lokasi Pengolahan Sampah Terpadu Organik dan Anorganik untuk mengolah sampah organik menjadi kompos dan sampah anorganik menjadi Bahan Bakar Alternatif (BBA). Khusus sampah plastik atau anorganik, sampah-sampah ini diolah menggunakan mesin Petik Jami (Pengubah Plastik Jadi BBA), sesuai dengan misi kawasan ini yaitu "zero waste". BBA yang dihasilkan mesin Petik Jami akan menjadi sumber energi untuk mesin pencacah sampah organik.

Sebagai informasi, Petik Jami hingga saat ini telah berhasil mengubah 3,6 ton sampah plastik menjadi 1.800 liter BBA/tahun. 24 ton sampah organik pun juga telah terolah dan termanfaatkan hingga menghasilkan Potensi sebesar Rp 48 juta/tahun.
LRT Palembang Tetap Berjalan Normal
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian menyebutkan bahwa pengoperasian LRT Palembang akan tetap berjalan normal.

Pengoperasian tetap berjalan normal meskipun plafon Stasiun DJKA ambrol diterjang angin kencang saat hujan deras.

"Tidak mengganggu operasional LRT Sumsel," kata Kepala Humas Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Eben Torsa saat dihubungi detikFinance, Jakarta, Sabtu (27/10/2018).

Eben mengungkapkan, adanya kejadian tersebut juga membuat Stasiun DJKA ditutup sementara atau. Penumpang bisa naik atau turun di stasiun terdekat.

Sehingga, layanan LRT Palembang tetap berjalan normal, hanya saja tidak berhenti di Stasiun DJKA karena ambrolnya plafon.

"Sementara pelayanan LRT hanya sampai stasiun Jakabaring," ungkap dia.
PLN Buka Kesempatan Untuk 2000 Orang Karyawan Baru di 2019
PT PLN (Persero) tengah mencari 2.000 pegawai baru, untuk perekrutan pegawai pada 2019.

Direktur Human Capital Management PLN, Muhamad Ali, mengatakan perekrutan tersebut dikarenakan perseroan membutuhkan tambahan pegawai baru.

"Tahun depan sama, kami tetap melakukan rekrutmen," ujar Ali, di Pusdiklat PLN, Ragunan, Jakarta Selatan, Jumat (26/10/2018).

Padahal PLN selalu melakukan rekrutmen setiap tahunnya, jumlah 2.000 pegawai baru untuk 2019 pun memiliki angka yang sama untuk pegawai baru pada tahun sebelumnya.

Ali mengungkapkan, untuk merekrut pegawai baru PLN menggunakan dua metode, satu di antaranya melalui bursa lowongan pekerjaan atau job fair.

"Untuk merekrutnya, disamping job fair, mendatangi kampus kami cari talent yang terbaik," ungkapnya.

Ali menjelaskan, meskipun membuka 2.000 lowongan kerja untuk karyawan baru, pihaknya tidak diharuskan untuk memenuhi kuota lowongan

Hal ini disebabkan PLN mencari pekerja yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, bukan sesuai dengan jumlah yang disediakan.

"Yang dibutuhkan 2 ribuan, tetapi tidak berati harus menerima 2 ribu kalau standar tidak dapat tidak apa-apa, kita tidak mengejar jumlah tapi kualitasnya," pungkasnya.

Pajak Ekspor Jasa 0%, Pengusaha Bisa Tingkatkan Daya Saing
Pemerintah berencana akan membebaskan pajak untuk sektor usaha jasa yang diekspor. Hal itu dinilai akan meningkatkan nilai tambah dan daya saing sektor jasa dalam negeri.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, Kementerian Keuangan tengah mengkaji aturan tersebut. Pihaknya juga mendengarkan aspirasi dari para pemangku kepentingan.

"Kita balik ke prinsipnya, barang dan jasa yang diekspor itu bebas PPN, Kita tegaskan lagi, jenis-jenis jasa lain pun kalau diekspor 0%," kata Suahasil kemarin. 

Ini menjadi angin segar bagi pelaku usaha di sektor jasa. Menurut Zamzan Djaelani, pelaku usaha sektor jasa dari Life Science and Healthcare Lead, penghapusan pajak ekspor jasa bisa meningkatkan daya saing sektor jasa Indonesia di kancah dunia.

"Penghapusan PPN ekspor jasa dapat memberikan keunggulan kompetitif untuk ekspor sektor jasa kita," kata dia.

Penerapan tarif PPN nol persen saat ini masih terbatas hanya di tiga sektor jasa yaitu maklon, jasa perbaikan dan perawatan barang bergerak, serta jasa konstruksi. Pemerintah harus didorong untuk segera memperluas penerapan PPN nol persen ini ke beberapa sektor lainnya seperti jasa informasi dan teknologi, jasa penelitian dan pembangunan, penyewaan peralatan transportasi, jasa pengelolaan transportasi, profesional, dan jasa perdagangan.

"Khusus terkait dengan jasa profesional, sektor ini diharapkan dapat berkontribusi langsung terhadap serapan tenaga kerja sehingga ekonomi dapat tumbuh," tambah Pengamat dari Center of Indonesia Tax Analysis, Yustinus Pratowo 

Yustinus juga mengatakan mengatakan pada umumnya pengenaan PPN 10% oleh provider jasa dalam negeri berpotensi menimbulkan pajak ganda atas konsumsi jasa tersebut karena penerima jasa di luar negeri (LN) juga akan membayar PPN sesuai ketentuan domestik masing-masing. Sehingga konsumen jasa LN akan menganggap adanya tambahan biaya/harga dari pemberi jasa sehingga jasa dari Indonesia menjadi lebih mahal.

"PPN prinsipnya adalah pajak atas konsumsi (on consumption), pengenaannya dilakukan di tempat barang/jasa dikonsumsi (destination). Bagi perekonomian, tentu akan sangat bagus karena sektor jasa bisa meningkat kontribusinya sesuai harapan Pemerintah," tutup Yustinus.

Seperti diketahui, aturan yang berlaku saat ini hanya memberlakukan tiga jenis sektor jasa yang ekspornya bisa terbebas dari PPN.

Beleid tersebut adalah peraturan menteri keuangan (PMK) Nomor 70/PMK.03/2010. Di mana, tiga jenis jasa yang diatur adalah jasa maklon yaitu jasa untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan, jasa perbaikan dan perawatan, serta jasa konstruksi.

"Jadi secara prinsip bukan hanya yang ada di tiga jenis itu. Tapi kita tanya apalagi yang you ekspor. Kalau memang diekspor, maka 0%. Yang diekspor itu artinya jasa itu diproduksi di dalam negeri, tetapi digunakan atau dikonsumsi di luar negeri," jelas Suahasil kemarin. 

Pertamina Ambil Alih Blok East Kalimantan Dari Chevron
PT Pertamina (Persero) resmi mengambil alih kelola Wilayah Kerja (WK) East Kalimantan-Attaka dari Chevron Indonesia Company (CICo). Mulai hari ini hingga masa kontrak berakhir pada 24 Oktober 2038, mendatang, pengelolaan blok minyak dan gas (migas) ini akan dilakukan olah anak usaha perseroan, PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur (PHKT).

"Pertamina telah memberikan komitmen pasti kepada pemerintah dalam mengelola WK East Kalimantan dan Attaka yakni 2 paket study eksplorasi, 1 sumur eksplorasi dan 4 infill atau development well. Tentunya ini semua akan berjalan jika didukung oleh semua pihak," ujar Direktur Utama PT Pertamina Hulu Indonesia Bambang Manumayoso dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (25/10).

Selama tiga tahun pertama, PHKT menganggarkan investasi dengan komitmen pasti investasi sebesar US$79,3 juta atau sekitar Rp1,2 triliun (asumsi kurs tengah BI Rp15.210 per dolar AS).

Saat ini, Blok East Kalimantan-Attaka merupakan lapangan yang berada pada fase produksi "V" atau "fase decline lanjut". Perkiraan kumulatif produksi WK East Kalimantan-Attaka sebesar satu miliar barel minyak mentah (BBO) dan tiga triliun kaki kubik (TCF) gas.

Dengan kondisi tersebut, perseroan berupaya untuk menahan laju produksi pada tahun 2018 dengan merencanakan 10 workover dan 59 well services yang di estimasi untuk produksi rerata per hari di tahun 2018 sebesar 73,3 MMCFD untuk gas dan 13.291 barel minyak per hari (bph) untuk minyak.

Tahun depan, perusahaan merencanakan pengeboran tiga sumur di kuartal IV, 37 workover dan 308 well services yang di estimasi untuk produksi rerata per hari di tahun 2019 sebesar 59,4 MMCFD untuk gas dan 10.639 bph untuk minyak.

Selain itu, untuk menjaga keberlanjutan operasional WK East Kalimantan-Attaka setelah 24 Oktober 2018, PHKT juga telah menyerap 727 pekerja CICo untuk bergabung di PHKT serta penandatanganan kontrak pendukung aktivitas operasional baik melalui metode mirroring kontrak maupun pengadaan baru sekitar 200 kontrak.

Dalam acara seremoni alih kelola, Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi menyatakan dengan telah ditandatanganinya KKS WK East Kalimantan dan Attaka antara SKK Migas dan PHKT, bersama dengan Pertamina Hulu Mahakam, Pertamina Hulu Sanga-sanga dan Pertamina Hulu Indonesia, diharapkan tercipta sinergi untuk mendukung efisiensi yang lebih maksimal bagi operasi hulu migas di Kalimantan Timur.

Amien menambahkan dengan seluruh persiapan alih kelola yang sudah disiapkan dalam dua tahun terakhir, produksi migas di WK East Kalimantan dan Attaka harus dapat terus dipertahankan, bahkan ditingkatkan. SKK Migas siap menjadi mitra utama Pertamina Hulu Kalimantan Timur untuk mewujudkan komitmen ini.
Lihat juga: Tawarkan Enam Blok, Dua Blok Migas Laku di Lelang Tahap II
SKK Migas juga berharap dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, khususnya pemerintah daerah dan masyarakat.

"Keberhasilan alih kelola WK East Kalimantan dan Attaka akan menjadi pembuktian Pertamina sebagai perusahaan migas kelas dunia. Seluruh komponen anak bangsa patut mendukung untuk mewujudkan tujuan ini," ujar Amin.

Sebagai informasi, Blok East Kalimantan-Attaka memiliki 15 lapangan yaitu Attaka, Melangin, Kerindingan, Serang, Sapi, Santan, Sepinggan, Sedandang, Seguni, Sejadi, Yakin, Mahoni, Bangkirai, Seturian, dan Pantai. Per akhir September 2018, produksi minyak dan kondensat WK East Kalimantan-Attaka sebesar 13.220 bph dan gas sebesar 69,44 juta kaki kubik per hari (MMscfd).

Jokowi Kucurkan Rp 187 Triliun Dana Desa Selama 4 Tahun
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes) Eko Putro Sandjojo mengatakan selama empat tahun ini pemerintahan Joko Widodo telah mengucurkan dana desa sejumlah Rp187 triliun. Menurut, anggaran dana desa terus meningkat setiap tahunnya, sejak 2015.

"Ini merupakan komitmen politik untuk mengurangi kesenjangan dan kemiskinan, terutama yang ada di desa-desa," kata Eko dalam acara 'Empat Tahun Kerja Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla', di Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa (23/10).

Serapan dana desa juga terus meningkat dari tahun ke tahun. Serapan dana desa di tahun 2015 sebesar 82% dan naik di 2016 sebesar 97% hingga tahun lalu di level 98%.

Dana desa sebesar Rp 187 triliun yang sudah dikucurkan untuk membangun infrastruktur di pedesaan. Beberapa di antaranya adalah dibangunnya jalan pedesaan sepanjang 158.000 kilometer (km), PAUD, hingga Polindes.

Tingkat kemiskinan di desa juga disebut berkurang karena adanya dana desa. Penurunan orang miskin di desa lebih banyak dibandingkan di kota.

"Tahun lalu penurunan kemiskinan di desa dua kali lipat dibandingkan di kota," sebut Eko.

Cara-cara licik HTI Menyusupkan Benderanya di Hari Santri Nasional Terbongkar!
Cara-cara licik Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) terkait insiden pembakaran bendera oleh Banser akhirnya terbongkar.

Berdasarkan informasi yang didapatkan bahwa skenario menyusupkan bendera HTI ke dalam acara Hari Santri Nasional di Garut tersebut sengaja di setting sejak awal.

Padahal, sebelum acara berlangsung para stakeholder yang di wakili Camat, Kapolsek, Danramil, dan Tokoh masyarakat BL Limbangan telah sepakat agar pada pelaksanaan upacara memperingati hari Hari Santri itu dilarang keras membawa bendera apapun saat pelaksanaan upacara dan acara berlangsung. Hanya diperbolehkan Bendera Merah Putih sebagai lambang negara Indonesia.

Namun, pada saat pelaksanaan upacara, tiba-tiba ada salah seorang dengan mengacungkan bendera yang merupakan simbol ormas yang dilarang bahkan sudah dibubarkan oleh pemerintah. Bahkan ternyata, kejadian pengacungan bendera tersebut bukan hanya di BL Limbangan tetapi dilakukan juga oleh seseorang di Alun-alun garut dengan waktu dan kegiatan yang sama.

Ternyata skenario untuk menciptakan suasana tidak kondusif itu sudah disiapkan sejak awal oleh HTI.

Bahkan, pembawa bendera HTI yang mengaku dari Kecamatan Cibatu itu sudah diarahkan atau diperintahkan oleh salah satu ormas terlarang untuk ditugaskan ke Tasik dan sebelumnya singgah di Alun-Alun BL. Limbangan guna melakukan pengecekan di lapangan terkait perayaan Hari Santri Nasional.

“Apakah ramai atau tidak acara di Limbangan,” kata pesuruh tersebut.

Karena acara di BL. Limbangan itu nampak sangat ramai dan akhirnya pelaku melakukan niatnya di acara Upacara Peringatan HSN dan ingin merusaknya.

Dugaan unsur kesengajaan yang digerakkan oleh ormas terlarang secara sistematis soal insiden Limbangan akhirnya terang benderang.

Sebelumnya, permainan propaganda penyebaran fitnah oleh HTI dan pendukungnya yang menuduh pemerintah Indonesia melarang bendera tauhid sudah dimainkan terlebih dulu. Bahkan, mereka memainkan narasi dan mendoktrin seolah-olah pemerintahanan ini anti-tauhid.

Bisa dipastikan informasi itu adalah kabar tidak benar. Pemerintahan Presiden Jokowi sendiri hingga kini tak pernah memerangi kalimat tauhid, melainkan pihak yang kerap menyalahgunakan kalimat itu untuk tujuan politiknya.

Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Gus Ali Gondrong dalam ceramahnya. Pimpinan Mafia Shalawat itu menjelaskan bahwasanya hingga kini Pemerintah Indonesia tidak pernah melarang kalimat Tauhid. Melainkan melarang HTI yang kerap mengklaim bendera tauhid itu sebagai simbolnya.

“Jadi, yang dilarang itu adalah HTI-nya. Bukan kalimat Tauhidnya. Masalahnya kini organisasi terlarang itu kerap menggunakan simbol-simbol tauhid, sehingga seolah pemerintahan anti terhadap kalimat kesaksian Allah dan Muhammad itu,” kata Gus Ali.

Kata dia, banyak organisasi yang juga menggunakan kalimat tauhid sebagai benderanya.

“ISIS yang gemar menyembelih kepala manusia itu pun juga menggunakan atribut tauhid,” tuturnya.

“Bila kita melarang ISIS, lantas bukan berarti kita anti terhadap simbol tauhid yang digunakannya. Oleh karena itu, kita jangan sampai salah paham,” tambah dia.

Gus Ali melanjutkan bahwa organisasi HTI sendiri telah dilarang oleh pemerintah Indonesia karena pahamnya bertentangan dengan Pancasila. Mereka adalah golongan pengkhianat bangsa yang berlindung di balik tulisan tauhid.

“Kita berharap masyarakat bisa bijak menyikapi polemik di media sosial terkait klaim pelarangan kalimat tauhid ini. Tak perlu kita mudah terprovokasi dengan informasi yang sesat seperti itu,” sebutnya.

“Sebab kelompok HTI ini memang ingin memecah belah masyarakat dan pemerintah dengan isu dan sentimen agama. Awas jangan terprovokasi fitnah dari HTI,” pungkasnya.
Wisata Indonesia Mampu Kalahkan Malaysia
Menteri Pariwisata Arief Yahya menyebutkan sektor pariwisata menunjukkan perkembangan yang positif dalam empat tahun terakhir. Bahkan pertumbuhan sektor pariwisata di Indonesia melampaui negara tetangga yaitu Malaysia. Hal ini dibuktikan dengan pertumbuhan dan penerimaan devisa yang terus meningkat sejak 2015.

"Indonesia merupakan negara dengan pertumbuhan pariwisata tercepat nomor 9 di dunia, di Asia no 3 dan ASEAN nomor satu," kata Arief di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa (23/10).

Dia memaparkan, pertumbuhan pariwisata Indonesia Januari-Desember 2017 mencapai 22 persen. Angka pertumbuhan ini di atas rata-rata pertumbuhan turisme dunia 6,4 persen, dan pertumbuhan ASEAN 7 persen.

"Meski demikian, kenali musuhmu dan kenali dirimu. Vietnam tumbuh lebih baik mencapai 29 persen karena melakukan banyak deregulasi. Malaysia hanya tumbuh 4 persen. Begitu pula dengan Thailand," ujarnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak awal menginginkan pariwisata menjadi penghasil devisa terbesar. Kini pariwisata sudah menjadi penyumbang devisa nasional nomor empat terbesar setelah industri kelapa sawit (CPO), migas, dan batu bara.

Sumbangan devisa dari sektor pariwisata meningkat sejak 2015 dari USD 122 miliar, pada 2016 menjadi USD 13,6 miliar dan pada tahun 2017 naik lagi menjadi USD 15 miliar.

Diharapkan pada tahun ini sektor pariwisata meraup devisa hingga USD 17 miliar. Sedangkan, proyeksi tahun 2019 sebesar USD 20 miliar.

Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara terus melejit dari tahun 2015 sebanyak 9,7 juta, pada tahun 2016 menjadi 11,5 juta, tahun 2017 sebanyak 14 juta. Adapun sampai Agustus 2018, jumlah turis asing sudah mencapai 10,58 juta dari target 17 juta wisman.

"Kunjungan pelancong Nusantara juga menunjukkan hal menggembirakan. Sejak tahun 2015 sebanyak 255 juta, tahun 2016 berkembang lagi menjadi 264 juta, dan tahun 2017 meningkat lagi menjadi 271 juta," tutupnya




Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto menyebut dakwah yang disampaikan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mengancam kedaulatan Indonesia.


“ Namun pada kenyataannya, dakwah yang disampaikan tujuannya sudah masuk wilayah politik yang mengancam kedaulatan negara,” kata Wiranto.

Menurut Wiranto, gerakan politik yang diusung HTI yaitu ideologi khilafah. Berdasarkan hasil penelitian dari berbagai literatur, kata dia, secara garis besar ideologi khilafah bersifat transnasional.

“ Masyarakat harus paham, (ideologi) khilafah ingin meniadakan nation state,negara bangsa. Hizbut Tahrir sudah lebih dahulu dilarang di 20 negara,” ujar dia.

Wiranto menyebut mayoritas berpenduduk Islam di dunia melarang kehadiran HTI. Beberapa negara itu antara lain, Turki, Arab Saudi, Mesir, Yordania, dan Malaysia.

Selain itu, kata Wiranto, menurut laporan-laporan kepolisian dan aparat keamanan, keberadaan HTI di Indonesia telah menuai berbagai banyak penolakan di daerah-daerah.

“ Kalau ini dibiarkan tentunya konflik bisa menjadi lebih luas lagi dan semakin meluas, sehingga akan membahayakan keamanan nasional, membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa, membahayakan NKRI, dan akan mengganggu pembangunan nasional yang sedang kita kerjakan,” kata dia.

Menurut Wiranto keputusan pemerintah untuk membubarkan HTI ini tidak tiba-tiba. Tetapi, proses pembubaran itu merupakan kelanjutan dari proses cukup panjang dalam rangka mengawasi sepak terjang berbagai organisasi kemasyarakatan.

Sebelumnya, Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Ismail Yusanto, menolak keras rencana pemerintah membubarkan organisasinya. Menurut Ismail, rencana pembubaran itu tidak memiliki dasar yang kuat.

" Menolak keras rencana pembubaran tersebut karena langkah itu tidak memiliki dasar sama sekali," kata Ismail, di kantor DPP HTI, Menteng Dalam, Jakarta, Selasa 8 Mei 2017.

Menurut Ismail, HTI merupakan organisasi legal, berbadan hukum perkumpulan (BHP). HTI terdaftar dengan nomor AHU-0000258.60.2014 tertanggal 2 Juli 2014.

Ismail menilai rencana pembubaran itu telah melanggar hak konstitusional HTI untuk berdakwah. Dia menyebut usaha dan ideologi HTI tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.(Sah)



Di media sosial, viral video Banser membakar bendera HTI. Ormas yang beberapa waktu lalu resmi dibubarkan pemerintah. Video pembakaran bendera HTI itu pun memicu kontroversi. Sebagian orang mengecam aksi Banser Garut itu. Sebagian lagi, bahkan menuding Banser anti kalimat Tauhid, anti kalimat syahadat.
.

Tudingan yang dialamatkan ke Banser, menurut saya, wajar saja. Sebab, pertama: HTI menggunakan kalimat tauhid untuk usaha kampanye khilafahnya. Fakta HTI merupakan gerakan politik yang merongrong ideologi dalam negeri tak sulit dicari. Dengan kalimat tauhid, HTI melancarkan segala tujuan politisnya dengan mengatasnamakan Islam.

.

Dengan bendera bertuliskan kalimat tauhid, HTI mengharamkan demokrasi, menolak Pancasila, dan menolak sistem negara bangsa. Lalu, apa karena bendera HTI bertuliskan kalimat tauhid, maka apa yang dilakukan HTI itu benar? Pada titik ini, HTI-lah yang justru menista kalimat tauhid karena menjadikannya sebagai alat politik.

.
Apa bedanya bendera HTI dengan bendera ISIS? Sama-sama bertuliskan kalimat tauhid. Apa membakar bendera ISIS berarti anti tauhid? Padahal kelakuan ISIS sangat biadab. Apakah kelakuan ISIS itu sesuai dengan ajaran tauhid? Apakah kelakuan HTI tidak menistakan ketauhidan? Merongrong bangsa yang merdeka atas jasa para ulama?
.
Kedua, narasi konyol yang dibangun bahwa Banser membakar kalimat tauhid. Banser membakar bendera HTI bukan membakar tauhid? Apakah bila Banser membakar bendera ISIS atau bendera Arab Saudi atau bendera Irak, itu berarti Banser anti tauhid? Apakah bendera ISIS harus dilipat, disimpan, tak perlu dibakar karena bertuliskan kalimat tauhid padahal gerakan ISIS sangat jauh menyimpang dari ajaran tauhid? Apakah bendera HTI harus disimpan di ruang kaca dan dijaga sampai mati padahal HTI nyata-nyata perongrong negeri?
.
Banser membakar bendera HTI. Kalimat tauhid di bendera itu dibubuhkan oleh HTI. Bukan ada dengan sendirinya. Bendera Arab Saudi yang betuliskan kalimat tauhid pernah berada pada desain bola. Maka cara berpikir konyol itu digunakan, sungguh celaka karena kalimat tauhid ditendang-tendang.
.
Saat ini hampir semua orang bisa menulis kalimat tauhid di berbagai media. Tapi tidak semua orang dapat menggurat kalimat tauhid di hati. Saya bisa saja menulis kalimat tauhid di botol bir. Agar saat polisi atau ormas tertentu memusnahkan botol itu maka ia sedang memusnahkan kalimat tauhid.
.
Setidaknya, ada beberapa tipe orang-orang yang masih menarasikan Banser membakar kalimat tauhid. Pertama orang-orang yang terprovokasi HTI atau simpatisannya. Kedua, pendukung HTI, ketiga, orang-orang yang numpang tenar dengan menyudutkan Banser. Lumayan, posting video Banser bakar bendera HTI, dapat banyak like, share, dan komen. Nama jadi agak terkenal, nyalon caleg mudah-mudahan tidak gagal.
.
Yang perlu diingat, meski HTI sudah dinyatakan dilarang, namun anasir-anasir pengusung khilafah terus melakukan usaha propaganda dan agitasi. Termasuk mendapuk benderanya sebagai bendera tauhid.
.
Ahmad Romdoni


Penjelasan Soal Hadits Nabi dan Bendera Khilafah HTI – ISIS





ISIS dan HTI sama-sama mengklaim bendera dan panji yg mereka miliki adalah sesuai dg Liwa dan rayah-nya Rasulullah. Benarkah? enggak! Kalau klaim mereka benar, kenapa bendera ISIS dan HTI berbeda design dan khat tulisan arabnya? Ayoooo


Secara umum hadits-hadits yg menjelaskan warna bendera Rasul dan isi tulisannya itu tidak berkualitas shahih. Riwayatnya pun berbeda-beda: ada yg bilang hitam saja, ada yg bilang putih saja, ada riwayat yg bilang hitam dan putih, malah ada yang bilang merah dan juga kuning. Riwayat lain bendera itu gak ada tulisan apa-apa. Jadi gak ada tulisan tauhidnya, cuma kosong saja. Riwayat lain bilang ada tulisan tauhidnya. Riwayat seputar ini banyak sekali, dan para ulama sudah memberikan penilaian. Secara umum tidak berkualitas sahih.


Dalam sejarah Islam juga kita temukan fakta yang berbeda lagi. Ada yg bilang Dinasti Umayyah pakai bendera hijau, Dinasti Abbasiyah pakai hitam, dan pernah juga berwarna putih. Apa mau bilang para Khalifah ini tidak mengikuti bendera Rasul? Ribet kan!


Jadi yang mana bendera khilafah? Yah tergantung anda mau merujuk ke Khilafah Umayyah atau Abbasiyah? Gak ada hal yang baku soal bendera ini. Coba saja buka kitab Ahkamus Sulthaniyah karya Imam Mawardi: apa ada pembahasan soal bendera negara Khilafah? Enggak ada! Kenapa yang gak ada terus mau diada-adakan seolah menjadi urusan syariat? Mau bilang Imam al-Mawardi gak paham soal ini? Nah, tambah ribet kan!


Konteks bendera dan panji dipakai Rasul itu sewaktu perang untuk membedakan pasukan Rasul dengan musuh. Bukan dipakai sebagai bendera negara. Jadi kalau ISIS dan HTI tiap saat mengibarkan liwa dan rayah, emangnya kalian mau perang terus? Kok kemana-mana mengibarkan bendera perang?


Kalau dianggap sebagai bendera negara khilafah, kita ini NKRI, sudah punya bendera merah putih. Masak ada negara dalam negara?! Ini namanya makar! Bahkan ada tokoh HTI yang mempertanyakan apa ada haditsnya bendera RI yang berwarna merah-putih? Nah kan, kelihatan makarnya, sudah mereka tidak mau menerima Pancasila dan UID 1945, sekarang mereka juga menolak bendera merah-putih. Jadi, yang syar’i itu bendera HTI, begitu maunya mereka, padahal urusan bendera ini bukan urusan syari’at.


Sekarang bagaimana status hadits soal bendera ini? Kita bahas singkat saja biar gak makin ribet membacanya.


Hadits riwayat Thabrani dan Abu Syeikh yg bilang bendera Rasul hitam dan panjinya putih itu dhaif. Mengapa demikian? Riwayat Thabrani ini dhaif karena ada rawi yg dianggap pembohong yaitu Ahmad bin Risydin. Bahkan kata Imam Dzahabi, dia pemalsu hadits.


Riwayat Abu Syeikh dari Abu Hurairah itu dhaif karena kata Imam Bukharirawi yg namanya Muhammad bin Abi Humaid itu munkar.


Riwayat Abu Syeikh dari Ibn Abbas menurut Ibn Hajar dalam kitabnya Fathul Bari, sanadnya lemah sekali.


‎وجنح الترمذي إلى التفرقة فترجم بالألوية وأورد حديث جابر ” أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة ولواؤه أبيض ” ثم ترجم للرايات وأورد حديث البراء ” أن راية رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت سوداء مربعة من نمرة ” وحديث ابن عباس ” كانت رايته سوداء ولواؤه أبيض ” أخرجه الترمذي وابن ماجه ، وأخرج الحديث أبو داود ، والنسائي أيضا ، ومثله لابن عدي من حديث أبي هريرة ، ولأبي يعلى من حديث بريدة ، وروى أبو داود من طريق سماك عن رجل من قومه عن آخر منهم ” رأيت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم صفراء ” ويجمع بينها باختلاف الأوقات ، وروى أبو يعلى عن أنس رفعه ” أن الله أكرم أمتي بالألوية ” إسناده ضعيف ، ولأبي الشيخ من حديث ابن عباس ” كان مكتوبا على رايته : لا إله إلا الله محمد رسول الله ” وسنده واه


Kalau sudah Ibn Hajar yang komentar soal hadits, HTI dan ISIS mau ngeles apa lagi? Jangan marah sama saya, saya hanya mengutip pendapat Ibn Hajaryang otoritasnya dalam ilmu Hadits sangat diakui dalam dunia Islam. Kalau ada ulama yg menyatakan hadits Abu Syeikh ini sahih, ya silakan saja. Saya lebih percaya dengan Ibn Hajar daripada dengan ulama HTI.


Komentar Ibn Hajar di atas itu telak sekali. Semoga ini membuka mata para kader HTI, yang sudah dibubarkan pemerintah itu. Bendera HTI dan juga ISIS tidak memliki landasan yang kuat. Tidak ada perintah Rasulullah untuk kita mengangkat bendera semacam itu; tidak ada kesepakatan mengenai warnanya, dan apa ada tulisan atau kosong saja, dan tidak ada kesepakatan dalam praktek khilafah jaman dulu, serta para ahli Hadits seperti Ibn Hajar menganggap riwayatnya tidak sahih.


Katakanlah ada tulisannya, maka tulisan khat jaman Rasul dulu berbeda dengan di bendera ISIS dan HTI. Jaman Rasul, tulisan al-Qur’an belum ada titik, dan khatnya masih pra Islam yaitu khat kufi. Makanya meski mirip, bendera ISIS dan HTI itu beda khatnya. Kenapa ayo? Kan sama2 mengklaim bendera Islam? Itu karena tulisan khat-nya rekaan mereka saja. Gak ada contoh yg otentik dan sahih bendera Rasul itu seperti apa. Itu rekaan alias imajinasi orang-orang ISIS dan HTI berdasarkan hadits-hadits yg tidak sahih


Jadi jangan mau dibohongin yah sama bendera Islam-nya HTI dan ISIS.


Perkara ini bukan masuk kategori syari’ah yg harus ditaati. Gak usah ragu menurunkan bendera HTI dan ISIS. Itu bukan bendera Islam, bukan bendera Tauhid.


Tapi ada tulisan tauhidnya? Masak kita alergi dengan kalimat tauhid? Itu hanya akal-akalan mereka saja. Untuk mengujinya gampang saja, kenapa HTI gak mau mengangkat bendera ISIS dan kenapa orang ISIS tidak mau mengibarkan bendera HTI padahal sama-sama ada kalimat Tauhid-nya? Itu karena sifat sebuah bendera di masa modern ini sudah merupakan ciri khas perangkat dan simbol negara. Misalnya warga Indonesia tidak mau mengangkat bendera Belanda atau lainnya. Bukan karena benci dengan pilihan warna bendera mereka, tapi karena itu bukan bendera negara kita.


Bendera itu merupakan ciri khas sebuah negara. Apa HTI dan ISIS mau mengangkat bendera berisikan kalimat Tauhid yang khat dan layout-nya berbeda dengan ciri khas milik mereka? Atau angkat saja deh bendera Arab Saudi yang juga ada kalimat Tauhidnya. Gimana? Gak bakalan mau kan. Karena bendera sudah menjadi bagian dari gerakan mereka. Maka jelas bendera ISIS dan HTI bukan bendera Islam, bukan bendera Rasul, tapi bendera ISIS dan HTI.


Itu sebabnya Habib Luthfi bin Yahya dengan tegas meminta bendera HTI diturunkan dalam sebuah acara. Mursyid yang juga keturunan Rasulullah ini paham benar dengan sejarah dan status hadits soal bendera ini.


Saya ikut pendapatnya Imam Ibn Hajar dan ikut sikap Habib Luthfi.


Tabik,


Nadirsyah HosenViralkan!!! Waspada PLAYING VICTIM




Jokowi Minta Peremajaan Pohon Sawit
Presiden Joko Widodo meresmikan program peremajaan sawit rakyat di Provinsi Riau. Peresmian berlangsung di Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Peremajaan ini menyusul langkah serupa yang telah dilakukan di provinsi sebelumnya seperti Sumatera Utara.

"Saya lihat ini pohon-pohon di sini sudah berapa tahun, 30 tahun. Mestinya memang ini sudah harus kita remajakan sejak dulu. Kita ini terlambat meremajakan," ujar Jokowi.

Di Kabupaten Rokan Hilir, peremajaan yang diresmikan Jokowi itu mencakup lahan seluas 15.000 hektar dan melibatkan 5.000 petani swadaya.

Secara nasional, Jokowi menargetkan 185.000 hektar perkebunan sawit milik rakyat di seluruh Indonesia akan bisa diremajakan. Adapun khusus di Provinsi Riau, dipatok target peremajaan 25.000 hektar perkebunan kelapa sawit.

Jokowi menjelaskan langkah Peremajaan Sawit Rakyat ditempuh pemerintah guna meningkatkan kesejahteraan petani sawit. Produktivitas perkebunan sawit rakyat sangat rendah, diperkirakan hanya setengah dari produktivitas perkebunan sawit swasta. Kendala utamanya adalah tanaman perkebunan rakyat yang usianya sudah tua. Makanya perlu peran pemerintah untuk meremajakan tanaman tersebut.

Presiden menjelaskan nantinya Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit akan memberi dana Rp 25 juta, untuk setiap hektare lahan perkebunan rakyat. Uang tersebut dapat digunakan petani untuk jadi modal awal penebangan kelapa sawit tua, penyiapan bibit, hingga penanaman. "Saya harap program ini segera dimulai dan diselesaikan." ujar Jokowi.

Pemerintah Bangun 3 Bendungan di Sulawesi Selatan
Kementerian PUPR optimistis pembangunan tiga bendungan di Provinsi Sulawesi Selatan akan selesai tepat waktu. Pembangunan tiga bendungan akan meningkatkan tampungan air sebesar 261,23 juta m3.

Tiga bendungan yang sedang dibangun pemerintah di Sulsel adalah Bendungan Paselloreng di Kabupaten Wajo, Karalloe di Kabupaten Gowa dan Pamukkulu di Kabupaten Takalar. Salah satu manfaat dari kehadiran bendungan ini untuk meningkatkan suplai air irigasi di Sulsel yang dikenal sebagai salah satu sentra pangan nasional.

"Bendungan Paselloreng ditargetkan rampung Desember 2018. Untuk Bendungan Karalloe, konstruksinya memang dimulai lebih dulu, namun sempat mengalami masalah pengadaan lahan, sekarang bisa diselesaikan, mudah-mudahan progres konstruksi tidak mengalami kendala lagi. Sementara Bendungan Pamukkulu sudah mulai konstruksi akhir 2017 lalu yakni pembangunan jalan akses dan penyiapan lahan kerja," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam keterangan resmi, Sabtu (30/6/2018). 

Bendungan Paselloreng mulai dibangun sejak pertengahan 2015 akan mengairi lahan irigasi seluas 7.000 ha. Kapasitas tampung maksimal bendungan yakni 138 juta m3 atau 9 kali lebih besar dari Bendungan Raknamo dengan kapasitas 14 juta m3 yang s Presiden Joko Widodo awal tahun 2018 lalu.

Manfaat lainnya akan menjadi sumber air baku untuk 4 kecamatan di Kabupaten Wajo sebesar 305 liter/detik, pembangkit listrik mikrohidro 2,5 MW, konservasi air, pengendali banjir Sungai Gilireng, perikanan air tawar dan pariwisata.

Bendungan Passeloreng merupakan salah satu dari 9 bendungan yang akan rampung tahun 2018, disamping Bendungan Rotiklod di NTT, Tanju, Mila dan Bintang Bano di NTB, Gondang dan Logung di Jawa Tengah, Sei Gong di Batam, dan Sindang Heula di Banten.

Konstruksi Bendungan Paselloreng dikerjakan oleh PT. Wijaya Karya - PT. Bumi Karsa, KSO (Kerjasama Operasi) dengan biaya Rp 736 miliar. Sementara sebagai konsultan supervisi adalah PT. Mettana, PT. Timor Konsultan, PT. Raya Konsultan KSO dengan nilai kontrak supervisi sebesar Rp 37,5 miliar. Progres fisik Bendungan Paselloreng hingga Juni 2018 telah mencapai 73,01 persen.

Untuk biaya pembebasan lahan ketiga bendungan tersebut menggunakan mekanisme dana talangan. Melalui mekanisme tersebut kontraktor dapat membayar lahan yang telah siap dibebaskan dan akan diganti pembayarannya oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).


Kementrian PUPR Akan Bangun 200 Jembatan Gantung 
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) terus melanjutkan pembangunan jembatan gantung. Pada 2019, KemenPUPR berencana akan kembali membangun 200 unit jembatan gantung.

Untuk mewujudkan pembangunan pada tahun depan, setidaknya pemerintah membutuhkan anggaran sekitar Rp 833 miliar untuk menyelesaikannya.

Direktur Jenderal Bina Marga KemenPUPR, Sugiyartanto, mengungkapkan, jembatan gantung diperlukan masyarakat untuk mempermudah konektivitas dan mobilitas mereka, terutama di desa-desa terpencil. KemenPUPR sendiri, menurutnya, telah merencanakan akan membangun 200 jembatan gantung tahun depan.

"Pada 2019 direncanakan pembangunan 200 jembatan gantung," kata Sugiyartanto, di Gedung Direktorat Jenderal Bina Marga, KemenPUPR, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (17/10/2018).

Berkenaan dengan hal tersebut, Sugiyartanto menuturkan, KemenPUPR setidaknya telah menerima banyak usulan terkait pengerjaan jembatan gantung pada 2019, di seluruh provinsi di Indonesia. Sampai dengan Oktober 2018, pihaknya telah menerima 425 usulan terkait pembangunan jembatan gantung.

"Ternyata kebutuhan jembatan gantung sangat banyak. Usulan penanganan jembatan gantung pada 2019 saja, total sudah ada 425 unit," ujarnya.

Sugiyartanto mengungkapkan, pembangunan jembatan gantung sebenarnya telah dilakukan oleh KemenPUPR pada 2015-2017. Setidaknya jumlah yang telah diselesaikan mencapai 30 unit, sementara 134 unit ditargetkan selesai pada Desember 2018.

"Pada 2015, ada 10 jembatan, pada 2016, ada 7 jembatan, dan 2017, sebanyak 13 jembatan, serta 134 jembatan lainnya ditargetkan selesai akhir tahun ini," tambahnya lagi.

SDM

video

Dukungan

Cat-5

Cat-6