Cat-1

Cat-2

Cat-3

Cat-4

November 2018

Rest Area Jadi Motor Penggerak Ekonomi bagi Masyarakat Sekitar Jalan Tol
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Jalan Tol Solo-Ngawi Ruas Sragen-Ngawi sepanjang 51 km di Rest Area Km 538, Sragen, pada Rabu, 28 November 2018.

Dalam kesempatan ini, Jokowi mengunjungi kios-kios retail para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang berada di Rest Area Km 538. Dia pun mengapresiasi rest area Km 538 yang dipenuhi dengan produk-produk lokal.

Memang, Jalan Tol Solo-Ngawi dilengkapi enam Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP) atau rest area yang dikelola anak usaha PT Jasa Marga (Persero) Tbk yang bergerak di bidang properti, yakni PT Jasamarga Properti (JMP).

Direktur Utama PT JMP, Irwan Artigyo Sumadiyo berharap, pembangunan rest area di Ruas Jalan Tol Solo-Ngawi dapat meningkatkan pelayanan bagi pengguna jalan tol serta menggerakan perekonomian masyarakat sekitar jalan tol.

"Selain sebagai tempat istirahat bagi pengguna jalan tol, diharapkan dengan adanya rest area ini bisa menopang perekonomian masyarakat sekitar. Hal itu membuktikan komitmen Jasa Marga dan kelompok usahanya untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di sekitar jalan tol dengan memaksimalkan rest area sebagai tempat untuk mengembangkan UMKM," jelas dia dalam keterangannya, Kamis (29/11/2018).

Adapun enam rest area yang berada di ruas Jalan Tol Solo-Ngawi yakni Rest Area Km 519 A, Rest Area Km 519 B, Rest Area Km 538 A, Rest Area Km 538 B, Rest Area Km 575 A, dan Rest Area Km 575 B.

Dari enam rest area tersebut, baru tiga TIP yakni Rest Area Km 591 A, Rest Area Km 538 A dan Rest Area Km 538 B yang sudah beroperasi. Sementara siasanya sedang memasuki tahap konstruksi.

Hingga saat ini, JMP telah berhasil menempatkan mayoritas pelaku UMKM dan produk-produk lokal di tiga rest area beroperasi di Ruas Jalan Tol Solo-Ngawi (km 519 A, km 538 A, dan km 538 B).

Hal ini dinilai menunjukan jika JMP berhasil memenuhi ekspektasi pemerintah untuk menempatkan setidaknya 30 persen pelaku UMKM di masing-masing rest area baru.

Sejauh ini, perusahaan mengelola 18 rest area di sepanjang koridor Trans Jawa, baik yang sudah beroperasi dan masih memasuki tahap konstruksi.

Ke depannya, JMP akan tetap mewadahi pelaku UMKM dan produk lokal untuk melangsungkan bisnis di rest area lainnya, termasuk rest area yang akan segera beroperasi di Ruas Jalan Tol Solo-Ngawi.
Jokowi Minta Kepala Daerah Betul-Betul Manfaatkan Tol Trans Jawa Secara Maksimal
Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta seluruh kepala daerah khususnya di Jawa untuk dapat memanfaatkan Tol Trans Jawa yang akan segera rampung di akhir 2018. Ia ingin tol Trans Jawa dapat diintegrasikan dengan kawasan industri dan pariwisata.

"Dengan selesainya Jakarta-Surabaya ini, saya ingin agar seluruh kepala daerah bisa mengintegrasikan dengan kawasan-kawasan industri yang ada baik yang baru maupun yang lama," kata Jokowi saat meresmikan ruas Tol Ngawi-Sragen di rest area kilometer 538 jalan tol Solo-Ngawi, Jawa Tengah, Rabu (28/11/2018).

"Mengintegrasikan tol ini dengan kawasan-kawasan wisata agar semakin ramai," sambung dia.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini berharap tol Trans Jawa dapat membantu mobilitas masyarakat dan memaksimalkan pengiriman barang.

"Jangan sampai tol ini hanya berdiri sendiri sebagai jalan tol, semuanya harus diintegrasikan sehingga manfaatnya betul-betul maksimal," ucap Jokowi.

di Era Jokowi, 7.565.236 Bidang Tanah Telah Dilegalisasi
Sejak 2015 hingga Juli 2018, tak kurang dari 7.565.236 bidang tanah atau ekuivalen 1.665.548 hektar telah dilegalisasi pemerintah sejak 2015. Jumlah ini jauh lebih tinggi bila dibandingkan periode kedua kepemimpinan Presiden RI keenam, Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY) 2010-2014. Di dalam catatan Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN), saat itu SBY hanya mampu menyelesaikan legalisasi seluas 5.006.897 bidang tanah.

Sesditjen Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN Reny Windyawati mengatakan, legalisasi tanah merupakan bagian dari pekerjaan penataan aset. Selain legalisasi, pemerintah juga melakukan proses redistribusi tanah kepada masyarakat yang bersumber dari tanah bekas HGU, tanah terlantar, pelepasan kawasan hutan dan tanah negara. "Untuk redistribusi tanah jumlahnya baru 287.569 bidang. Itu kurang lebih 215.124 hektar," kata Reny dalam sebuah diskusi di Jakarta, Jumat (3/8/2018)

Soal jumlah redistribusi tanah, untuk sementara Presiden Jokowi harus mengakui kemampuan SBY. Di era yang sama, jumlah tanah yang telah diredistribusi mencapai 736.604 bidang. Reny mengatakan, selain melakukan penataan aset, pemerintah juga terus berupaya melakukan penataan akses. Kedua hal ini dikerjakan secara bersama-sama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Runway 3 Bandara Soetta Dibangun Untuk Percepat Masuk & Keluarnya Pesawat
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi untuk mempercepat pembangunan landasan pacu atau runway ketiga di Bandara Soekarno Hatta (Soetta).

Jokowi mengaku, pembangunan runway ketiga Bandara Soetta sudah lama ditunggu. Runway ketiga juga penting untuk mengakomodasi tambahan frekuensi penerbangan.

"Ini yang saya tunggu akhir 2018 selesai runway ke 3 Soetta selesai tapi karena pembebasan lahan yang sedikit lambat pertengahan tahun 2019 runway 3," kata Jokowi di Kompas CEO Forum, Jakarta, Selasa (27/11/2018).

Jokowi bilang, runway 3 Bandata Soetta ini dibangun untuk mempercepat arus masuk dan keluar pesawat, serta menampung permintaan para maskapai penerbangan luar negeri.

"India, Qatar, China Tiongkok mau tambah lagi, Singapura mau tambah lagi nggak bisa, dari Thailand mereka minta nih minta tapi kita nggak bisa karena slot penuh," ujar dia.

Oleh karena ya, Jokowi meminta Menteri BUMN, Menteri Perhubungan, dan Menteri PUPR untuk mempercepat penyelesaian pembangunan.

"Sehingga keterlambatan-keterlambatan infra ini saya sampaikan. Menteri pu perhubungan, menteri BUMN kejar cepat kita nggak bisa nunggu-nunggu agar bisa kompetisi dengan negara-negara lain," ujar dia.

Guru Honorer Akan Dapatkan Gaji Sesuai UMR Walau Tak Lulus Ujian ASN & P3K
Guru honorer bisa berkesempatan menjadi Pegawai Pemerintahan

Pemerintah menjanjikan kesejahteraan bagi guru, dan pemerintah tidak akan membuat para Guru kecewa, apalagi baru-baru ini terdengar kabar bahwa Gaji guru di angka 20 juta perbulan.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Supriano membuka peluang guru honorer menjadi ASN. Hal itu berlaku bagi mereka yang menyandang status Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun honorer.

"Kalau guru honorer jelas artinya sudah ditangani pemerintah. Mereka tetap harus ikuti UU ASN. Kalau dia lulus, ya dia akan jadi," ucap Supriano di kantornya, Jakarta, Senin (26/11/2018).

Guru honorer bisa berkesempatan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) jika lulus tes. Namun, menurut Supriono, guru honorer juga tetap harus menjalani tes.

Namun jika tak lulus, maka guru honorer akan dibayar mengikuti UMR. Pemerintah kini tengah mempersiapkan formulanya.

"Ini yang sedang dipikirkan. Kita mengharapkan mereka diberi sesuai UMR daerah. Ini yang lagi dibuat formulanya," ungkap Supriano.

Jadi bukan hanya harapan palsu, ini adalah cara yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan para guru, khususnya yang masih berstatus honorer.

Selain itu, pihaknya juga tengah melakukan sensus. Tujuannya untuk melihat jenjang pendidikan para guru honorer dan masa pengabdiannya.

"Kita akan lihat. Apakah dia S1, D4, apakah dia hanya SMA. Ini yang akan kita sedang lihat dulu. Berapa lama dia mengajar disitu. Ini kan kita akan analisis, ini yang sedang kita lakukan sensus," pungkasnya.
Menko Darmin Pastikan Hanya 25 Bidang Usaha yang Bisa Digarap Asing
Pemerintah akhirnya memberikan penjelasan yang lengkap terkait polemik 54 bidang usaha yang sebelumnya dipersepsikan bisa dikuasai 100% oleh asing.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan yang bisa dikuasai 100% oleh asing hanya ada 25 bidang usaha.

"Yang lebih banyak itu di kelompok E, ada 25 bidang usaha yang sebetulnya kepemilikannya itu bukan hanya PMDN, kita bikin 100%, asing boleh sampai 100%," kata Darmin di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (19/11/2018).

Darmin membenarkan, hasil evaluasi daftar negatif investasi (DNI) tahun 2018 ada 54 yang dikeluarkan. Namun, bukan berarti seluruhnya bisa dikuasai asing 100%, melainkan hanya 25 bidang usaha saja.

Sementara itu, Sesmenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan 54 bidang usaha yang dikeluarkan dari DNI menjadi lebih sederhana perizinannya atau terbuka untuk investasi UMKM-Koperasi, PMDN, dan PMA.

Dari 54 bidang usaha yang dikeluarkan dari DNI, Susi menyebutkan ada beberapa kelompok yang menjadi klasifikasi mana-mana saja yang bisa dikuasai asing dan tidak.

"Ini hasil relaksasi dua kali di 2014 dan 2016," kata Susi.

Hasil relaksasi atau evaluasi yang sudah dilakukan, terdapat lima kelompok yang akan menjelaskan bidang usaha mana saja yang bisa dikuasai asing atau tidak.

Untuk kelompok A, ada empat bidang usaha yang dikeluarkan dari kelompok dicadangkan untuk UMKM-K. Di kelompok ini, asing tidak bisa masuk karena terganjal batasan investasi minimum yang sebesar RP 10 miliar untuk asing.

"Dibuka karena memang untuk memudahkan proses perizinan saja, masyarakat siapapun boleh tanpa harus izin lagi," jelas dia.
Kelompok B, ada satu bidang usaha yang dikeluarkan dari persyaratan kemitraan. Kelompok C, kata Susi, ada tujuh bidang usaha yang dikeluarkan dari persyaratan PMDN 100%, sehingga dibuka untuk UMKM-K, PMDN, dan PMA.

Sedangkan kelompok D, ada 17 bidang usaha yang sebelumnya dibuka untuk PMA tetapi memerlukan rekomendasi, untuk sekarang tidak perlu lagi mendapatkan rekomendasi dari kementerian terkait dan dibuka untuk UMKM-K, PMDN, dan PMA.

Terakhir, kelompok E, Susi menyebut ada 25 bidang usaha yang sudah ditingkatkan kepemilikan PMA-nya dari aturan yang sebelumnya. Sehingga kepemilikannya dibuka menjadi 100% untuk PMA.

"Tetapi di kelompok E kita juga buka untuk PMDN, bahkan untuk UMKM-K jika memang kuat bersaing," jelas dia.

Oleh karena itu, Susi meluruskan bahwa 54 bidang usaha yang dikeluarkan dari DNI memang benar adanya, namun yang bisa dikuasai oleh asing 100% hanya ada 25 bidang usaha.

Adapun, lanjut Susi, total bidang usaha yang dikeluarkan dari DNI pada tahun 2018 sebanyak 366 atau menurun jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang sebanyak 515 bidang usaha.
Longgarkan Daftar Negatif Investasi Untuk Lebih Menarik Perhatian Investor
Pemerintah melonggarkan Daftar Negatif Investasi (DNI) sebagai bagian dari Paket Kebijakan Ekonomi ke-16 pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sebanyak 54 bidang usaha kini bisa menerima penanaman modal asing (PMA) dengan porsi sebesar 100 persen.

"Sejalan dengan keinginan utk meningkatkan investasi, kalau ingin meningkatkan investasi, mestinya yang dibatasi itu jumlahnya berkurang, supaya ada perluasan," kata Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kemenko Perekonomian Bambang Adi Winarso dalam konferensi pers di Jakarta, akhir pekan kemarin.

Dengan tambahan tersebut, artinya pemerintah sudah membuka 95 bidang usaha untuk dimiliki asing 100 persen sejak diterbitkannya Perpres nomor 44 tahun 2016. Sehingga, jumlah bidang usaha dalam DNI pada 2018 akan menjadi 392 bidang usaha atau berkurang 123 bidang usaha dari sebelumnya sebanyak 515 bidang usaha.

Relaksasi DNI tahun ini dilakukan untuk bisa meningkatkan kesempatan investor berinvestasi di Indonesia. Dia menyebut, pemerintah mencermati 101 bidang usaha yang sudah menerima relaksasi berupa keterbukaan lebih bagi Penanaman Modal Asing (PMA) pada 2016.

Bambang menyebut, terdapat 83 bidang usaha yang justru kurang optimal. "Bahkan, 51 bidang usaha itu tidak ada peminatnya sama sekali," kata Bambang.

Pemerintah menargetkan untuk menerbitkan revisi Perpres Nomor 44 Tahun 2016 pada pekan depan. Sehingga, implementasinya bisa dilakukan dalam dua pekan mendatang.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, Indonesia perlu mengisi kekosongan industri guna menekan ketergantungan impor. Hal itu menjadi alasan Pemerintah melonggarkan Daftar Negatif Investasi (DNI) dalam Paket Kebijakan Ekonomi ke-16.

Meski sudah merdeka selama 73 tahun, Darmin menyebut masih banyak industri yang belum tercipta di Indonesia. Menurutnya, jika ekonomi Indonesia tumbuh maka kebutuhannya akan dipenuhi dengan cara impor. Sementara, terlalu banyak melakukan impor dapat menekan nilai tukar rupiah.

"Semangat nasionalisme boleh saja tapi buktinya ada banyak sekali (sektor industri) yang kosong," kata dia. Darmin menekankan, fokus pemerintah saat ini adalah menggaet investor masuk dan secara bertahap mengurangi tingkat defisit neraca transaksi berjalan.
Jokowi Temui Langsung Petani di Lampung
Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan dengan petani se-Lampung di Kabupaten Pringsewu. Pertemuan ini sekaligus mengakhiri kunjungan kerjanya di Lampung.

Pertemuan digelar di Pringsewu, Lampung, Sabtu (24/11/2018). Karena kondisi di lokasi setelah hujan, otomatis jalanan jadi becek berlumpur. Jokowi pun harus melintasi jalanan yang becek ini dibantu papan kayu.

"Saya ini wong ndeso, kehidupan sehari-hari ya seperti yang bapak ibu rasakan. Hanya berbeda. Kalau dulu bajak sawah pakai lupu garu, sekarang traktor. Tadi ada yang bilang awas becek, becek ya biasa, ya wong ndeso," ucap Jokowi di hadapan petani.

Ia menyampaikan kondisi terbesar pertanian saat ini adalah kurangnya ketersediaan embung atau waduk. Di Indonesia, Jokowi menyebut negara baru memiliki 231 embung dan waduk.

"Saya ingin informasikan pada bapak ibu sekalian , di Cina memiliki 110 ribu waduk dan bendungan. India 1.500 waduk, kita 231 thok. Jepang punya 3.000 bendungan dan waduk, Indonesia memiliki 231 waduk dan bendungan thok," ujarnya.

Jokowi juga berpesan mengenai penggunaan dana desa. Ia meminta dana desa tidak diselewengkan.

"Jangan sampai jangan ada yang dimasukkan ke kantong. Hati-hati karena ini untuk masyarakat kita," kata Jokowi.

Di akhir sesi, Jokowi berdialog dengan empat petani di lokasi. Jokowi menanyakan permasalahan mereka terkait pertanian.
Ustadz Abdul Somad Alami Penolakan di Beberapa Daerah
Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau menyesalkan penolakan rencana tausiah Ustadz Abdul Somad (UAS) di tiga provinsi di Pulau Jawa, menyusul pengakuan adanya intimidasi hingga ancaman yang ia alami beberapa waktu terakhir.

"Sikap LAM amat menyesalkan itu. LAM membuka diri untuk pihak-pihak yang berpikir merasa terancam oleh majelis ilmu bersama UAS yang diadakan masyarakat untuk dialog terbuka," kata Ketua Majelis Kerapatan Adat LAM Riau, Datuk Al Azhar, di Pekanbaru, Senin (3/9/2018).

Menurutnya Al Azhar, sejatinya tak ada yang terancam oleh UAS, karena yang bersangkutan hanya menunaikan tugas hati nurani dan ilmunya. UAS menurutnya hanya melakukan tugas dengan jalan dakwah untuk memperkuat sila Ketuhanan Yang Maha Esa.

Oleh karena itu, lanjut Al Azhar, sulit sekali dipahami dengan akal sehat mengapa ada komponen yang menolaknya. Terlebih lagi menurutnya, jika pun ceramah UAS tidak dilakukan di depan publik, masyarakat juga masih akan bisa mengaksesnya melalui media sosial.

"UAS ini orang berilmu, lalu berbagi kepada masyarakat yang berharap. Ada kesepakatan UAS dan masyarakat, lalu dibuat majelis. Kok malah dihambat dan diintimidasi," ungkapnya.

Sebelumnya, pada Minggu (2/9), UAS menyampaikan pembatalan ceramahnya melalui akun Instagram @ustadzabdulsomad yang telah terverifikasi. Pembatalan tausiah itu antara lain terjadi di Kota Malang, Boyolali, Jombang dan Kediri, yang dijadwalkan pada September 2018 ini.

Selanjutnya, ada agenda di Yogyakarta pada Oktober, serta janji dengan Ustadz Zulfikar di Jawa Timur pada bulan Desember. Ditulis pula oleh UAS, ada beberapa ancaman, intimidasi, pembatalan dan lain-lain terhadap tausiah di beberapa daerah, seperti Grobogan, Kudus, Jepara dan Semarang.

Hal tersebut menurutnya membuat beban panitia penyelenggara semakin berat, serta mengganggu kondisi psikologis jamaah dan dirinya sendiri. Oleh karena itulah, UAS memutuskan membatalkan beberapa janji di daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Yogyakarta.

"Mohon maaf atas keadaan ini, harap dimaklumi dan mohon doakan selalu," tulis Ustadz Abdul Somad dalam pernyataannya.
30.000 Sertipikat Tanah Akan Dibagikan Untuk Warga Lampung
Presiden Joko Widodo (Jokowi) membagikan 1.300 sertifikat tanah untuk warga Lampung Tengah. Pembagian dilakukan di Lapangan Tenis Indoor Gunung Sugih, Lampung Tengah, Jumat (23/11).

Jokowi tiba di lokasi pukul 10.49 WIB. Jokowi didampingi Ibu Negara Iriana. Jokowi dan Iriana nampak mengenakan pakaian adat lampung lengkap dengan kain tapis.

Saat memberikan sambutan, Jokowi mengatakan 30.000 sertifikat tanah akan dibagikan untuk warga Lampung sepanjang 2018. Khusus untuk hari ini, ada 1.300 sertifikat tanah dibagikan.

"Di Lampung ada 30.000 ribu yang akan diberikan. Sebagian sudah, sebagian di bulan November dan Desember ini," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan pembagian sertifikat tanah bagi rakyat sangat penting. Mengingat selama ini dirinya kerap mendapat laporan banyaknya sengketa tanah dan lahan antara masyarakat dengan masyarakat maupun masyarakat dengan perusahaan.

"Di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, NTB, NTT, Maluku, Papua, semuanya. Yang namanya sengketa lahan, tanah, ada di mana-mana," kata dia.

Mantan Wali Kota Solo ini menceritakan, di 2014 jumlah tanah yang sudah disertifikatkan hanya sebanyak 46 juta bidang. Padahal semula ditargetkan 126 juta bidang tanah.

Tak hanya itu, kata Jokowi, sebelumnya pemerintah hanya mengeluarkan 500.000 sertifikat tanah setiap tahun. Sedangkan di bawah pemerintahan Jokowi, sertifikat tanah yang diterbitkan lebih dari 1 juta per tahun.

Berdasarkan data Kementerian ATR/BPN, pada 2015 sekitar 967 ribu sertifikat sudah diterbitkan. Kemudian meningkat menjadi 1,16 juta sertifikat tanah pada 2016. Di 2017, sertifikat tanah yang diterbitkan sebanyak 5,4 juta.

Sementara untuk tahun 2018, pemerintah menargetkan membagikan 7 juta sertifikat tanah kepada rakyat. Sampai September 2018 sudah sebanyak 3,96 juta sertifikat yang dibagikan ke masyarakat. Untuk 2019, direncanakan ada 9 juta sertifikat tanah diterbitkan.
Kementerian PUPR Bangun Jaringan Pipa Air Baku di Merauke, Papua
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) secara bertahap membangun jaringan pipa transmisi air baku yang dilaksanakan di Distrik Jagebob, Tanah Miring dan Semangga, Kota Merauke, Papua.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono  di Jakarta, Kamis, menyatakan bahwa upaya ini untuk mengatasi permasalahan kesulitan air bersih yang sering dialami warga dalam musim kekeringan, menyusutnya sumber air baku eksisting di Rawa Biru maupun meningkatnya kebutuhan air akibat bertambah jumlah penduduk Kota Merauke.

Basuki memaparkan, penyediaan air bersih sangat penting dalam pembanguan sumber daya manusia Indonesia karena meningkatkan kualitas kesehatan sekaligus mengurangi risiko penyakit yang diakibatkan oleh air seperti diare.

"Penyediaan akses air bersih 100 persen bagi seluruh masyarakat menjadi target Pemerintah dan juga upaya mewujudkan target Sustainable Development Goals (SDGs)," katanya.

Pada periode 2013-2016, Kementerian PUPR melalui Balai Wilayah Sungai Papua Merauke, Ditjen Sumber Daya Air telah membangun jaringan pipa transmisi sepanjang 33,34 kilometer dengan anggaran total Rp208 miliar.

Sedangkan pada 2018-2019 dilanjutkan dengan penambahan jaringan pipa transmisi sepanjang 15,94 kilometer yang dilengkapi dengan bangunan intake, boster, jembatan air bentang sepanjang 37,5 meter sebanyak 1 unit dan jembatan air bentang sepanjang 15 meter sebanyak 4 buah jembatan.

Sumber air baku yang digunakan adalah Sungai Maro di Kabupaten Merauke dengan kapasitas 350 liter/detik. Pembangunan "intake" dan jaringan pipa transmisi air baku dilakukan mulai 28 September 2018 hingga 13 Desember 2019 oleh kontraktor PT. Minarta Dutahutama dengan nilai kontrak Rp 93,9 miliar.

Sementara untuk konsultan supervisi dilakukan oleh PT Wecon dengan nilai kontrak sebesar Rp2,3 miliar yang bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Progres pekerjaan hingga pertengahan November 2018 sebesar 15 persen. Untuk penyaluran ke rumah-rumah warga akan dibangun Instalasi Pengolahan Air (IPA) dan jaringan distribusi utama oleh Ditjen Cipta Karya. Untuk proses dan biaya pengadaan lahan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Merauke.

Di Kabupaten Merauke, Kementerian PUPR juga tengah menyelesaikan pembangunan saluran air pengendali banjir di Ibukota Kabupaten Merauke berupa pembuatan pasangan batu sepanjang 3.815 meter, pembangunan "box culvert" dan jembatan.

Progres konstruksi hingga awal November 2018 sebesar 89,46 persen dan ditargetkan rampung pada akhir 2018.

Pembangunan tersebut dikerjakan oleh PT. Bawakaraeng Purnama Wijaya dan PT Tunas Jaya Irja Kerjamasa Operasi dan konsultan supervisi oleh PT Tatareka Paradya dengan kontrak tahun jamak 2017-2018.
Ketua Umum Iwapi Kritisi Paket Kebijakan Ekonomi XVI
Paket Kebijakan ekonomi jilid XVI telah diluncurkan oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution.

Paket tersebut, yaitu Perluasan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan ( Tax Holiday ), Peninjauan Devisa Hasil Expor ( DHE)  Hasil Sumber Daya Alam dan Relaksasi Daftar Negatif Investasi ( DNI).

Ketua Umum Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Nita Yudi mengkritik kebijakan terbaru tersebut yang di Umumkan oleh Darmin. Ia menilai Paket Kebijakan Ekonomi XVI ancam sektor UMKM.

"Saya tidak menyetujui tentang Relaksasi DNI yang imbasnya bisa langsung terkena kepada UMKM sementara IWAPI yang saya pimpin dengan anggotanya yang hampir 98% adalah pelaku UMKM. UMKM ini merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia terutama pada saat krisis moneter. Situasi ini tidak sejalan dengan kebijakan Presiden Joko Widodo yang pro kepada UMKM," kata Nita Yudi dalam keterangan tertulis.

Nita menambahkan Beberapa kebijakan Presiden Jokowi yang Pro UKM dimulainya dari penurunan suku bunga KUR yang saat ini sudah menjadi 7% lalu pajak UMKM menjadi 0,5% dari omzet serta beberapa kemudahan untuk UMKM lainnya.

"Saya mengimbau kepada Para Menteri terkait khususnya Menteri Kordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution untuk meninjau kembali dan menunda kebijakan tersebut karena dinilai mengancam dan bisa mematikan Usaha Kecil Menengah kita dengan adanya izin kepada asing untuk bisa investasi 100% di 54 bidang usaha dari Daftar Negatif Investasi (DNI)."
Industri Pangan Nasional Mampu Bersaing Dengan Produk Asing di Pasar MEA
Industri makanan dan minuman Nasional dinilai terkuat dalam menghadapi pertarungan pasar bebas terutama pada Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Hal itu diungkapkan Dirjen Industri Agro Kementerian Perindustrian Panggah Susanto di Jakarta, Jumat (12/8).

"Industri makanan dan minuman merupakan sektor yang terus tumbuh dan berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Kami percaya sektor ini kuat dan mampu bersaing di pasar ASEAN," kata Panggah.

Sektor prioritas ini memiliki daya saing tinggi karena didukung dengan sumber daya alam yang cukup potensial seperti pertanian, kelautan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan.

Kemenperin mencatat, industri makanan dan minuman merupakan sektor yang strategis dan berperan penting bagi pertumbuhan industri non Migas.

Hal ini ditunjukan dengan laju pertumbuhan positif sebesar 8,20 persen pada triwulan II tahun 2016.

Peningkatan kekuatan industri makanan dan minuman di dalam negeri akan disokong pula melalui ketersediaan pasokan bahan baku dan energi.

"Oleh karenanya, kami berupaya industri ini diusulkan untuk mendapatkan penurunan harga gas. Itu salah satu kunci sukses untuk menjaga pertumbuhan dan daya saingnya," ujar Panggah.

Kebijakan strategis lain yakni peningkatan standar produk melalui penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI), peningkatan kualitas sumber daya manusia industri melalui penerapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), dan percepatan pembangunan infrastruktur.

Selanjutnya, pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, penyelarasan kebijakan pusat dan daerah, serta penyederhanaan birokrasi perijinan dan investasi.

Panggah optimistis, jika berbagai kebijakan tersebut dapat terlaksana dengan baik, industri makanan dan minuman mampu memenangkan persaingan di pasar MEA. "Maka diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh stakeholder dalam mendukung langkah strategis tersebut," tegasnya.
Dukungan Warga NU Terhadap Jokowi - Ma'ruf Amin
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj kembali menyatakan dukungan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Ma'ruf Amin di pemilihan presiden 2019.

"Karena yang maju adalah Rais Aam, jadi harus menang," ujar Said saat ditemui di kantor PBNU, Jakarta pada Selasa, 14 Agustus 2018.

Said mengatakan, meski tidak berpolitik, NU memiliki bobot politis yang berat. "Kami membantu mensukseskan, kendaraan politik-nya tentu PKB," ujar Said.

Dia juga mengklaim, seluruh struktur NU akan turut mendukung penuh Jokowi-Ma'ruf di pemilihan presiden 2019. "Struktur kami di NU, warga nahdliyin, enggak usah digerakkan, enggak perlu dibayar, akan mendukung penuh," ujar Said.

Ma'ruf menjabat Rais Aam PBNU periode 2015-2020. Pria kelahiran Tangerang 75 tahun lalu itu menjadi ulama yang paling disegani di kalangan nahdliyin, sebutan untuk pengikut NU.

Sebelumnya diberitakan, Ma'ruf akan berangkat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Mekkah, Arab Saudi, pada besok pagi, Rabu, 15 Agustus 2018. Selepas dari Mekkah, Ma'ruf akan menanggalkan jabatannya selaku Rais Am PBNU.

Said Aqil menjelaskan, sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) PBNU, tidak boleh ada rangkap jabatan antara Rais Am dan jabatan politik. "Jadi setelah Kiai Ma'ruf pulang dari haji, akan dilakukan rapat lengkap," ujar Said.


Jokowi Ingin Listrik Merata Seperti BBM Satu Harga
Pemerintah berupaya menciptakan pemerataan pembangunan ke wilayah pinggiran terdepan, terluar dan terpencil (3T), salah satunya terkait pasokan listrik. Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pasokan listrik bisa merata seperti penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) melalui Program BBM Satu Harga.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana mengatakan, Presiden ingin pasokan listrik merata dirasakan masyarakat Indonesia.

"Pak Jokowi ingin listrik merata. Pertama merata dulu seperti BBM Satu Harga," kata dia di Jakarta, Rabu (21/11/2018).

Menurut Rida, masyarakat yang belum bisa menikmati listrik secara otomatis belum menikmati subsidi listrik yang disediakan negara. Sebab itu perlu ada pemerataan listrik sehingga masyarakat yang berada di ‎wilayah 3T bisa ikut menikmati subsidi listrik.

"Selain BBM satu harga, soal listrik, orang yang belum dapat listrik itu nggak dapat subsidi. Jadi yang dikedepankan itu pemeratannya," tuturnya.

Rida melanjutkan, ‎untuk mengalirkan listrik ke wilayah 3T tidak bisa semuanya menggunakan sumber listrik yang ada.

Namun perlu memanfaatkan Energi Baru Terbarukan (EBT) untuk mempercepat kelistrikan di wilayah 3T. "Jadi untuk beberapa daerah kita bisa akselerasikan EBT terutama di timur," tandas dia.
Ustadz Yusuf Mansyur Do'akan Jokowi - Kyai Ma'ruf Menangi Pilpres 2019
Yusuf Mansur berkunjung ke kantor tim pemenangan atau Tim Kampanye Daerah (TKD) Jatim Jokowi-KH Ma’ruf Amin. Yusuf mendoakan agar Jokowi memenangi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.
Dengan mengenakan baju gamis dan songkok warna hitam, Yusuf Mansur berkunjung ke kantor TKD di Jalan Basuki Rahmat, Surabaya, disambut Ketua TKD Jatim Irjen Pol (Purn) Machfud Arifin, Rabu (14/11/2018).
Kebetulan dalam waktu bersamaan, di ruang Ketua TKD ada calon anggota legislatif (caleg) DPR RI dari PDIP untuk daerah pemilihan (dapil) I Jawa Timur (Surabaya dan Sidoarjo).
Suasana pertemuan itu seperti reuni antara Yusuf Mansur, Machfud Arifin dan Puti. Mereka bercerita tentang pertemuan sebelumnya. Yusuf juga mengapresiasi dengan Machfud Arifin, mantan Kapolda Jatim.
Yusuf mengapresiasi hasil karya Machfud selama memimpin Polda Jatim yang membangun masjid indah nan megah (Masjid Arif Nurul Huda), gedung baru di rumah sakit bhayangkara Polda Jatim, gedung PATUH lantai 6 dan gedung lainnya.
Dengan prestasi tersebut, Yusuf Mansur yakin Machfud Arifin dapat membawa kemenangan Jokowi-KH Ma’ruf Amin di Pilpres 2019.
“Semoga Pak Machfud dapat melaksanakan amanat ini dan Pak Jokowi menang,” kata Mansur.
Sementara itu, Ketua TKD Jatim Machfud Arifin mengucapkan terima kasih dan berharap dapat melaksanakan tugas dengan baik untuk memenangkan pasangan capres-cawapres Jokowi-Ma’ruf Amin.
“Mudah-mudahan dengan berbagai ikhtiar yang kita lakukan bersama, mensosialisasikan program-program Pak Jokowi ke seluruh lapisan masyarakat. Serta mengajak masyarakat untuk meluangkan waktunya setengah jam atau satu jam di 17 April 2019, jangan salah pilih. Pilih yang sudah terbukti nyata, kerja untuk rakyat,” harapnya.
Baiq Nuril Apresiasi Dukungan Jokowi Kepadanya Tuk Dapatkan Keadilan
Baiq Nuril Maknun mengapresiasi perhatian Presiden Joko Widodo yang mendukungnya mendapatkan keadilan. Jokowi sebelumnya mendorong Baiq Nuril mengajukan permohonan peninjauan kembali (PK) atas putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang memvonisnya 6 bulan penjara dalam kasus ITE.

"Saya cuma bisa bilang terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian Beliau (Jokowi) yang telah mendukung saya untuk mendapat keadilan," ujar Baiq Nuril dalam jumpa pers di Fakultas Hukum Universitas Mataram, Selasa (20/11/2018).

Presiden Jokowi sebelumnya mendorong Baiq Nuril untuk mengajukan pemohonan PK ke MA. Namun, jika di tingkat PK Nuril masih belum mendapat keadilan, Jokowi menyarankan untuk mengajukan grasi.

"Namun, dalam mencari keadilan, Ibu Baiq Nuril masih bisa mengajukan upaya hukum, yaitu PK. Kita berharap, nantinya, melalui PK, Mahkamah Agung dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya. Saya sangat mendukung Ibu Baiq Nurul mencari keadilan," ujar Jokowi di Pasar Induk Sidoharjo, Senin (19/11).

Kejaksaan Agung (Kejagung) memutuskan menunda eksekusi Baiq Nuril, terpidana kasus ITE. Baiq Nuril sedianya dieksekusi pada Rabu (21/11).

"Setelah kita diskusikan, kita kaji kembali, akhirnya kita mengambil kebijakan menunda eksekusi tersebut dengan mendesak supaya Baiq Nuril segera mengajukan PK. Dengan pertimbangan persepsi keadilan yang berkembang terus di masyarakat," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Mukri.

Mukri menegaskan, Baiq Nuril terbukti bersalah sesuai dengan putusan MA karena melanggar Pasal 27 ayat 1 UU ITE jo Pasal 45 ayat 1 UU ITE. Mengutip putusan MA, Baiq Nuril, menurutnya, terbukti bersalah mentransfer/mentransmisikan rekaman percakapannya dengan mantan atasannya berinisial M saat Baiq Nuril menjadi staf honorer di SMAN 7 Mataram.

"Perbuatan yang bersangkutan adalah ketika dia mengetahui ada perselingkuhan antara si pelapor, kemudian dia rekam. Setelah direkam, kemudian oleh yang bersangkutan itu dipindahkan ke laptop. Dengan dipindahkan ke situ, ditransfer, maka beredar rekaman itu," papar Mukri.

Jokowi Resmikan Pembangunan Masjid Kampus "Ki Bagus Hadikusumo"
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Masjid Ki Bagus Hadikusumo di Universitas Muhammadiyah Lamongan. Peresmian ini sekaligus peletakan batu pertama tower kampus Universitas Muhammadiyah Lamongan.

Jokowi juga meresmikan kenaikan status perguruan tinggi Muhammadiyah dalam acara itu. Enam perguruan tinggi tersebut berada di Lamongan, Banten, Jakarta, Kudus, Wonosobo, dan Sorong. Jokowi meminta Muhammadiyah merespons dampak revolusi industri 4.0.

"Saya minta perguruan tinggi dan universitas-universitas Muhammadiyah, bapak ketua, secepatnya merespons ini. Ada fakultas ekonomi, ganti jadi fakultas digital ekonomi," ujar Jokowi di Universitas Muhammadiyah Lamongan, Jawa Timur, Senin (19/11/2018).

Sebab, kata Jokowi, profesi-profesi konvensional, seperti teller dan tukang pos, sudah tidak relevan. Ia mendorong perguruan tinggi meresponsnya dengan menciptakan fakultas dan jurusan baru yang menyesuaikan perubahan zaman.

"Saya titip fakultas-fakultas di universitas atau perguruan tinggi merespons dengan merumuskan agenda riset yang baru, pentingnya membentuk jurusan, fakultas yang baru," kata Jokowi.

Dalam acara ini, Jokowi didampingi Ibu Negara Iriana, Mensesneg Pratikno, Menristekdikti M Nasir, Mendikbud Muhadjir Effendy, Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki, Gubernur Jatim Soekarwo, dan Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir.
MUI Apresiasi & Dukung Renca Jokowi Perkuat Pendidikan Madrasah
Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan mengapresiasi niat Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin memperkuat pendidikan diniyah dan pendidikan keagamaan di pesantren.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Saadi, di Jakarta, akhir pekan ini. “MUI menyambut gembira dan mengapresiasi yang setulus-tulusnya atas niat yang luhur Presiden Jokowi untuk memperkuat pendidikan diniyah dan pendidikan keagamaan di pesantren-pesantren dengan membangun karakter anak-anak bangsa,” kata Zainut.

Ditambahkan Zainut, penguatan madrasah diniyah merupakan bentuk kepedulian dan antisipasi dini untuk mempersiapkan generasi emas yang kuat, tangguh dan berakhlak mulia. Dengan begitu, generasi mendatang bisa bersaing di dunia global tanpa kehilangan jati dirinya. MUI menyadari pengaruh era digital semakin sulit dihindari. “Di satu sisi era digital banyak melahirkan manfaat, tapi di sisi lain juga banyak melahirkan mudarat.

Di antara mudarat itu misalnya, mengubah ciri kehidupan masyarakat gotong royong menjadi individual, timbulnya sifat pragmatisme, ingin serba mudah dan gampang,” kata dia.

Selain itu, kata dia, perkembangan teknologi juga menyebabkan lenyapnya identitas kultural nasional serta lokal, hilangnya semangat nasionalisme dan patriotisme. Sementara hal paling mengkhawatirkan pihak yang cepat terserang budaya digital itu adalah generasi muda.

“Untuk itu, MUI berharap semoga apa yang menjadi harapan Bapak Presiden tersebut dapat segera ditindaklanjuti oleh kementerian terkait sehingga gagasan yang sangat mulia tersebut tidak menguap sia-sia,” kata dia.
Industri Manufaktur Topang Ekonomi Kepulauan Riau
Menteri Perindustrian (Menperin), Airlangga Hartarto menilai, Kepulauan Riau (Kepri) memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor industri manufaktur.

Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong wilayah tersebut menjadi tujuan investasi dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif.

"Industri pengolahan memberikan kontribusi paling besar hingga 36 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kepri pada triwulan III tahun 2018," kata Airlangga dalam sebuah keterangan resmi, Minggu (18/11/2018).

Dia juga mencatat, perekonomian Kepri pada kuartal III 2018 yang diukur berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai Rp 65,19 triliun, dan atas dasar harga konstan (ADHK) mencapai Rp 43,68 triliun. Hal ini tidak terlepas dari peran Batam sebagai salah satu pusat kawasan industri.

Maka itu, kami mengajak kepada para pelaku industri dan investor di Batam untuk tetap optimistis menjalankan usahanya. Pemerintah telah memiliki solusi dan kebijakan strategis untuk menjadikan kawasan Batam semakin kompetitif," ujar dia.

Apalagi, ia menambahkan, Batam berpeluang menjadi pusat pertumbuhan startup dengan adanya pengembangan Nongsa Digital Park. Upaya ini untuk merealisasikan Batam sebagai innovation hub serta mendukung implementasi peta jalan Making Indonesia 4.0.

"Saat leadership retreat di Bali pada Oktober lalu, Pemerintah Indonesia dan Singapura menandatangani Bilateral Investment Treaty. Selain potensi investasi Singapura ke Batam akan semakin besar, juga membidik Batam sebagai digital bridge Singapura ke Indonesia," imbuhnya.

Warga Perbatasan Tak Lagi Beli Gas Dari Malaysia
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar meninjau progres pemasangan jaringan gas rumah tangga (jargas) Kota Tarakan, Kalimantan Utara pada 15 November lalu.

Rona sumringah terpancar jelas di wajah kaum ibu di Rusunawa Pamusian Bompanjang termasuk Ati Iriani (59 Tahun). Ibu rumah tangga yang sudah lebih dahulu menikmati jargas sejak 2010 di kota tersebut, membagi pengalamannya.

Dengan antusias Ati menceritakan manfaat sambungan gas bumi rumah tangga ini yang dapat menghemat pengeluaran rutin bulanannya secara signifikan.

Ia mengaku sangat senang karena diperhatikan oleh pemerintah meskipun tinggal di daerah perbatasan. "Kami sekarang tidak perlu lagi menggunakan gas tabung dari negara tetangga," ungkap Ati seperti dikutip dari situs Kementerian ESDM, Sabtu (17/11/2018).

Ia menyebut, kini dirinya hanya menghabiskan sekitar Rp 30.000 hingga Rp 40.000 ribu saja per bulan sejak menggunakan jargas. "Yang tadinya sebulan kami habiskan 1-2 tabung yang 14 kg dari Malaysia, itu harganya Rp 100 ribu sampai Rp 200 ribu, sekarang Alhamdulillah 30 sampai 40 ribu (rupiah) saja," ujarnya.

Manfaat lain dalam menggunakan jargas, menurut Ati, adalah penggunaannya sangatlah mudah dan dapat digunakan selama 24 jam.

Pengalaman lain diutarakan oleh Epon Widyawati (53 tahun), pemilik usaha kecil makanan seperti siomay, bakso, batagor, dan mie ayam. Ia merasakan banyak kemudahan dalam menggunakan jargas, di antaranya ialah tidak perlu mengangkat tabung gas ketika membeli gas baru. Kemudahan lainnya yaitu menghilangkan kekhawatiran dirinya ketika memasak pada dini hari.

"Sekarang sudah enak, kita nggak perlu antri panas-panasan untuk membeli gas tabung, dan tidak perlu takut gas habis pada tengah malam," ujar Epon.

Dari sisi penghematan, Epon menjelaskan bahwa ia mampu berhemat hingga lebih dari Rp 600.000 setiap bulannya jika dibandingkan dengan memakai gas tabung.

"Kalau pakai jargas lebih irit, lebih murah. Dalam 1 bulan, sebelum pakai jargas Rp 1 juta lebih, setelah pakai jargas turun menjadi sekitar Rp 300-350 ribu, itu sangat membantu sekali," tandasnya.

Bagi Ati, Epon dan pengguna jargas di Tarakan, juga 4.695 rumah tangga lain yang akan dipasang jargas pada akhir tahun ini, hadirnya jargas diharapkan akan memberikan dampak positif dari segi finansial, baik dari penghematan, maupun pemanfaatan jargas untuk meningkatkan perekonomian dan kehidupan masyarakat Kota Tarakan.
Waspada Penyebaran Hoax Oleh Djoko Edhi Abdurrahman
Jelang Pilpres 2019, soal isu dukung mendukung calon presiden terus bergulir. Terbaru adalah isu dukungan dari organisasi kepemudaan (OKP) dari kelompok Cipayung (HMI, PMII, GMNI, GMKI, PMKRI, IMM, Hikmabudhi, KMHDI) kepada calon Presiden patahana Joko Widodo yang di duga di galang oleh Badan Intelejen Negara (BIN) sebagaimana di kutip dari akun fb atas nama Djoko Eddhi Abdurrahman mantan anggota komisi 3 DPR RI yang di unggah Sabtu (17/11/2018).

Dalam unggahan fb Djoko Eddhi ini tertulis pertanyaan seseorang kepada Djoko soal isu suap Kepala BIN kepada OKP Cipayung. Berikut isi lengkap unggahannya.

mohon maaf mengganggu. Saya mau minta bantuan Mas Joko. Kemarin saya ada ngetwit tentang suap dari kepala BIN kepada beberapa ormas mahasiswa (PB HMI, PMII, GMNI, GMKi, PMKRi, IMM, Hikmabudhi, KMHDI) yang masing2 ormas mendapat Rp200 juta per bulan, ketua PB masing2 Rp20 juta per bulan.

Ormas Mahasiswa ini dìminta untuk atas nama organisasi agar tidak mengkritisi dan oposan terhadap pemerintahan Jokowi, minimal sampai Okt 2019. Di samping itu, mereka tanpa harus membawa nama organisasi, diminta untuk mendeklarasikan ormas relawan Jokowi bernama MADANI.

Ormas Relawan ini sdh dibentuk para ketum PB dan sementara berkantor di Tebet, dekat kantor BM PAN. Harga  sewa kantor Rp280 juta langsung dibayar cash oleh oknum BIN dan biaya ops tahap awal utk Madani Rp 1 miliar sdh diserahkan.

KA BIN juga akan menanggung biaya deklarasi Relawan Madani (Mahasisa Pemuda untuk Jokowi) secara nasional di Surabaya pada Des 2018 sebesar Rp5 miliar daj disusul deklarasi Madani di seluruh propinsi dengan biaya dari BIN Rp500 juta per propinsi.

Menanggapi hal ini, saat di hubungi redaksi Respiratori Saddam Al Jihad Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PBHMI) mengatakan, ini jelas-jelas mengada-ada dan saya tak pernah mendengar namanya Madani (baca : Relawan Madani (Mahasisa Pemuda untuk Jokowi).

“Kami PB HMI sedang fokus Pleno 1 PB HMI. Fitnah mengadu domba mahasiswa, itulah yang terjadi”, sebut Saddam.

Menurut Saddam, kalau dalam teori ‘devide et empira’ atau politik adu domba, maka sebetulnya akhirnya mahasiswa dibiarkan ribut untuk menyibukkan mahasiswa dengan isu tersebut.

“Justru dengan isu tersebut efek nya adalah mahasiswa tidak fokus dalam membangun dialektika kebangsaan”, tegas mantan Ketum HMI Cabang Sumedang itu.

Seperti di ketahui, berdasarkan penelusuran dan sumber-sumber redaksi, relawan Madani ini memang ada dan telah berencana menggelar kegiatan deklarasi dukungan untuk Jokowi.

Redaksi telah mencoba menghubungi ketua umum dari OKP Cipayung yang di tuduh seperti PMII, GMNI, IMM,Hikmabudhi namun sampai berita ini di turunkan belum ada jawaban. Klarifikasi akan di muat di edisi selanjutnya dari pihak-pihak lain yang di sebut-sebut.
Milad ke-106 Muhammadiyah Usung ‘Ta’awun untuk Negeri’
Pada 18 November 2018, Persyarikatan Muhammadiyah akan memasuki usia ke-106 tahun menurut perhitungan kalender Greogian. Menyambut milad tahun ini, PP Muhammadiyah mengusung tema “Ta’awun Untuk Negeri”. Melalui surat instruksi penyelenggaraan dengan nomor 02/INS/I.0/B/2018, PP Muhammadiyah memberitahukan seluruh pimpinan wilayah, daerah, cabang hingga ranting untuk memakai tema tersebut.
PP Muhammadiyah juga menghimbau seluruh lapisan persyarikatan untuk menyelenggarakan kegiatan sosial pengumpulan dana untuk meringankan beban saudara sebangsa yang tertimpa musibah bencana alam di Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tengah.
Terkait alasan pemilihan tema “Ta’awun Untuk Negeri”, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa tema ini diangkat karena belakangan ini Indonesia tengah diuji oleh banyak musibah bencana alam, serta banyak persoalan keumatan dan kebangsaan lainnya.
Di tengah ragam persoalan itu, Muhammadiyah ingin mengajak semua pihak untuk saling bergandengan tangan memajukan bangsa. “Oleh karena itu, melalui milad ini, kami ingin meneguhkan kembali Muhammadiyah sebagai gerakan pelayanan sosial yang kemudian membangun kebersamaan melalui ta’awun,” ujarnya pada Rabu (31/10).
“Namun lebih dari itu, kami ingin ta’awun ini tidak hanya kepada mereka yang tertimpa musibah tetapi juga mereka yang saat ini masih mengalami kesulitan, terutama masalah perekonomian,” tutur Mu’ti. Indonesia dalam pandangan Muhammadiyah tidak boleh dibiarkan statis dan banyak masalah. Untuk itu, perlu kerja bersama untuk memajukan bangsa.
JK: Dana Desa Bukan Hanya untuk Bangun Infrastruktur Saja
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meminta agar dana desa bukan hanya untuk pembangunan infrastruktur tetapi untuk pembangunan pertanian.

"Apakah kopi, cokelat, buah-buahan, holtikultra dan sebagainya. Jangan hanya mengandalkan padi," kata JK di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2018).

Dia menjelaskan penting untuk menjaga swasembada. Tidak hanya itu penting juga menjaga pendapatan masyarakat selain petani.

"Karena itulah maka dana desa dapat dipakai untuk membeli bibit yang baik, dibagi kepada masyarakat bibit-bibit unggul untuk buah-buahan, kopi, cokelat, dan sebagainya," papar JK.

Karena itu, kata JK, pembangunan desa penting untuk pendapatan serta keseimbangan masyarakat. JK juga berharap program-program desa lebih difokuskan dan menghasilkan untuk pembangunana.

"Karena apabila masuk kota terlalu banyak timbul juga pengangguran di kota. Kalau timbul pengangguran di perkotaan maka angka kriminalitas akan tinggi," kata dia.
Ribuan Warga Boyolali akan Hadiri Jalan Sehat Milad 106 Tahun Muhammadiyah
Pimpinan Daerah Muhammadiyah Boyolali akan menggelar Jalan sehat dalam rangka Milad 106 Tahun Muhammadiyah, ribuan warga Muhammadiyah dan masyarakat umum akan memadati area sekitar Kompleks Kabupaten Boyolali. acara akan di gelar InsyaAllah Ahad, 18 November 2018, start – finish alun-alun Kidul Kab. Boyolali
Antusias masyarakat untuk jalan sehat memang sangat terlihat jelas. Peserta bukan hanya dari warga Muhammadiyah saja tapi di ikuti masyarakat Umum Boyolali.
Purwanto, S.Pd., M.Pd. selaku ketua panitia menjelaskan “bahwa kegiatan ini merupakan aksi 106 tahun milad Muhammadiyah sebagai syiar yang menggembirakan ummat dan masyarakat umum. Pada kegiatan itu akan mengumpulkan donasi untuk membantu korban bencana.”jelas Purwanto
Lanjut Panitia menghimbau “Peserta dengan jumlah ribuan ini dihimbau untuk cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Peserta mencintai lingkungan hidup tidak meninggalkan sampah-sampah berserakan. Seluruh peserta dimohon membawa kantong plastik untuk memungut sampah di sekelingnya. Kita datang disambut dengan lungkungan yang bersih, maka kita akan pulang dengan kondisi lingkungan yang bersih pula.”Himbau Purwanto
Sementara itu Sapta Wibawa,S.T. selaku panitia bidang pubdekdok menyampaikan bahwa “sosialisasi kegiatan ke masyarakat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dengan memasang spanduk di beberapa titik, media sosial, dan melalui struktur organisasi.”jelas Sapta.
Lanjut Sapta juga berharap “sosialisasi bisa sampai dan menyasar kepada masyarakat umum dengan benar & baik.”lanjut Sapta.
Fahrudin,SH. Seksi Transportasi melaporkan bahwa “InsyaAllah rute yang akan di lalui dalam rangka milad Muhammadiyah kabupaten Boyolali besok hari Ahad tanggal 18/11/18. Jam 07.00-selesa. Start dan Finish dari alun- alun kidul lalu menuju patung Sukarno ke kiri lurus lewat depan Gedung dakwah Muhammadiyah Boyolali, lalu ke seiko ke kiri ketemu perempatan kiri lagi, sampai patung Jendral Sudirman ke kanan kantor Disporapar ke kiri sekaligus pembagian kupon, lalu ke kantor sekda ke kanan kantor bupati kiri masuk alun alun kidul Boyolali”papar Fahrudin.
Disediakan dorprize Sepeda Motor, sepeda gunung, kulkas, Dispenser, mejikom, alat rumah tangga dll
Jalan sehat yang dikemas dengan acara Pawai Taaruf rencana akan di hadiri oleh PWM jawa Tengah, PDM Boyolali, Bupati Boyolali, Dandim Boyolali, Kapolres Boyolali, PCM se Boyolali, Ortom seboyolali ( Aisyiyah, PM, NA, IMM, IPM, HW, Tapak Suci), AUM se Boyolali, warga Muhammadiyah dan masyarakat umum se boyolali.
Embung Pea Parsinagaan Aliri Lahan & Dukung Pariwisata di Samosir
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyelesaikan pembangunan Embung Serbaguna Pea Parsinagaan di Kecamatan Ronggor Nihuta, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara.

Ini untuk mendukung pengembangan Danau Toba sebagai salah satu dari 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Pembangunan embung ini memberikan manfaat sebagai tampungan air untuk mengairi 200 Ha lahan pertanian dan pemenuhan kebutuhan air baku di sekitar wilayah tersebut yang langka air.

"Pembangunan bendungan, embung, dan infrastruktur sumber daya air lainnya adalah upaya mencapai ketahanan air dan kedaulatan pangan sebagai bagian dari Nawacita," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam keterangan tertulis, Kamis (15/11/2018).

Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera II, Roy Pardede mengatakan, selama ini masyarakat sekitar membutuhkan pasokan air untuk dimanfaatkan dalam mengairi lahan persawahan dengan komoditas, seperti jagung, kacang, dan sayuran.

"Kementerian PUPR memutuskan untuk membangun embung ini, guna meningkatkan tambahan tampungan air bagi dua kecamatan, yaitu Kecamatan Palipi dan Kecamatan Ronggor Nihuta," ujar dia.

Roy menambahkan, selain sebagai bangunan tampungan air, embung Serbaguna Pea Parsinagaan dapat dimanfaatkan sebagai objek pariwisata. Nantinya, masyarakat juga dapat melakukan budidaya perikanan di sekitar embung ini, di samping fungsi lainnya sebagai sumber air irigasi.  Ia menambahkan, masyarakat sebelumnya harus membeli air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

"Namun dengan telah dibangunnya embung ini, masyarakat setempat merasakan manfaatnya yang besar. Masyarakat merasa senang dan bersyukur atas manfaat yang banyak," sambungnya.

Embung Serbaguna Pea Parsinagaan memiliki luas genangan air sebesar 33,09 ha, dengan debit volume tampungan air sebanyak 486,10 m3. Pekerjaan pembangunan embung dilengkapi dengan saluran pengelak (intake) dan pembuatan bangunan pelimpah saluran.

Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera II menjadi pihak pembangun embung serbaguna Pea Parsi agaan sejak April 2018, dan telah selesai pada November 2018. Dana pembangunan bersumber dari APBN 2018 sebesar Rp 7,97 miliar, serta bantuan sokongan dari kontraktor PT Siman Eranesia Ardesplan.
Infrastruktur Adalah Kunci Kemajuan Perekonomian
Kubu Prabowo-Sandiaga Uno mengatakan pertumbuhan ekonomi pada 2020 akan berada di angka 6-6,5%. Mereka sendiri memiliki target untuk dapat mencapai angka 7-8%. Direktur Program TKN Jokowi-Ma'ruf Amin, Aria Bima mengatakan, Jokowi pun sebenarnya sudah memiliki target pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 7%.

Ia menjelaskan, hal terpenting dalam usaha peningkatan ekonomi adalah melalui penguatan industri nasional berbasiskan koneksitas. Yaitu, dengan langkah pembangunan infrastruktur.

"Koneksitas laut, udara, darat lewat perluasan jalan nasional, tol, dan kereta api. Kalau dulu konsepsi pertumbuhan industri kan kita bikin kawasan ekonomi khusus yang berbasiskan resources-nya (sumber daya alam)," jelas Aria di Jalan Cemara, Menteng, Jakarta, Selasa (13/11/2018).

Menurutnya, kali ini Jokowi lebih mengarahkan kepada konsepsi industri yang berbasiskan koneksitas, tidak hanya sumber daya alam (SDA). Tidak mungkin Indonesia dapat mengembangkan industrinya bila tidak melalui infrastruktur.

"Kita tidak bisa lagi mengembangkan industri di Papua tanpa bangun infrastruktur. Kita tidak bisa kembangkan industri di Kalimantan tanpa bangun jalan, memperbaiki dan membuat pelabuhan, dan bagaimana daerah yang dulu jadi beban ekonomi seperti wilayah perbatasan sekarang justru menjadi wilayah pertumbuhan yang menghasilkan pendapatan secara nasional," tutur Aria.

Menurutnya, hal ini dapat menciptakan lapangan kerja, mengundang investasi dari dalam maupun luar negeri, dan tentunya memunculkan industri dengan produk domestik bruto yang semakin meningkat.

Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur yang sekarang dilakukan tentunya tidak bisa langsung dinikmati. Sebab, semuanya adalah proses yang baru akan terlihat hasilnya di kemudian hari.

"Kalau investasi itu tinggi dan kita bisa mampu menekan hal yang menyangkut impor kebutuhan bahan baku, karena itu menjadi persoalan, itu tentu akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang menurut saya yakin sekali di atas 7%. Itu akan terlihat di sekitar 2023," tegasnya.
Jasa Marga Alokasikan Area Khusus UMKM di 30 Rest Area
PT Jasamarga Properti (JMP) menargetkan dapat mengelola 30 tempat istirahat dan pelayanan (TIP) atau rest area yang menyediakan lahan khusus bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Alokasi untuk UMKM ini guna mewujudkan keberadaan jalan tol yang turut mendorong peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya.

Dalam rangka Ekspedisi Tembus Tol Trans-Jawa, Senin (12/11/2018), Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno sempat mengunjungi Rest Area 597B.

“Sesuai aturan yang berlaku, Jasa Marga akan menyiapkan 30 persen area komersial di rest area untuk UMKM, dan itu diutamakan bagi warga sekitar. Hal itu bertujuan untuk memacu roda perekonomian masyarakat setempat,” ujar Rini melalui keterangan tertulis.

Ikut dalam kunjungan itu Direktur Utama Jasa Marga Desi Arryani, Direktur Operasi I Jasa Marga Mohammad Sofyan, dan Direktur Utama PT Jasamarga Properti Irwan A Sumadiyo. Mohammad Sofyan mengatakan bahwa 30 TIP yang menyediakan lahan khusus bagi UMKM tersebut akan tersebar di sejumlah jalan tol yang dikelola oleh Jasa Marga dan kelompok usahanya. "Jalan tol dimaksud adalah Jalan Tol Purbaleunyi, Palikanci, Batang-Semarang, Semarang-Solo, Solo-Ngawi, Ngawi-Kertosono, Surabaya-Mojokerto, Pandaan-Malang, Gempol-Pasuruan, Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi, Balikpapan-Samarinda, dan Manado-Bitung," papar Sofyan. Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No 10/PRT/M/2018 tentang Tempat istirahat dan Pelayanan pada Jalan Tol, TIP yang jalan tolnya telah beroperasi disediakan lahan untuk UMKM dan koperasi sebanyak 20 persen, sedangkan untuk tol baru sebesar 30 persen. PT JMP telah mengalokasikan komposisi tenant melalui desain sesuai yang dijadikan syarat dalam Peraturan Menteri PUPR tersebut.

Jasa Marga terus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di sekitar jalan tol dengan memaksimalkan TIP sebagai tempat untuk mengembangkan UMKM rintisannya. “Untuk TIP yang secara khusus berkonsep UMKM sedang dibangun di Km 360B Jalan Tol Batang-Semarang. TIP yang merupakan joint venture PT PP, PT PP Properti, PT JMP, dan PTPN IX tersebut memiliki alokasi tenant hingga 70 persen untuk UMKM,” jelas Sofyan. Para pelaku UMKM yang telah menempati sejumlah TIP yang dikelola oleh PT JMP bergerak di berbagai sektor, seperti kuliner, kerajinan, dan oleh-oleh. Untuk diketahui, keberadaan UMKM di TIP jalan tol merupakan arahan langsung dari Presiden Joko Widodo yang menginginkan agar ada tempat khusus bagi UMKM. Oleh sebab itu, diperlukan sinergi antara Kementerian BUMN, Kementerian PUPR, badan usaha jalan tol (BUJT), pemda setempat, dan berbagai elemen masyarakat lainnya untuk mengelola dan mengembangkannya.

Bank Dunia Bantah Klaim Prabowo Soal 99% Ekonomi Masyarakat Indonesia Pas-Pasan
Lead Economist World Bank Indonesia, Vivi Alatas membantah pernyataan Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto Prabowo terkait angka kemiskinan di Indonesia. Menurutnya data yang disampaikan oleh Prabowo tersebut bukan berasal dari Bank Dunia.

"Itu bukan perhitungan kita, saya tidak tahu perhitungan siapa," kata Vivi saat ditemui di Universitas Indonesia (UI), Depok, Senin (12/11/2018).

Vivi menegaskan, data Bank Dunia sendiri menyebutkan sebanyak 22 persen masyarakat Indonesia berada di kelas menengah. Sementara lima persen berada di kelas atas. Sehingga tidak memungkinkan apabila sebanyak 99 persen masyarakat Indonesia berada dalam kondisi pas-pasan.

Sebelumnya, Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto sempat menyinggung mengenai angka kemiskinan di Indonesia. Prabowo mengatakan, sekitar 99 persen rakyat Indonesia hidup dalam kategori pas-pasan.

Hal itu disampaikannya saat berdialog dengan ratusan emak-emak pendukungnya, Prabowo memaparkan berbagai permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini. Menurut Prabowo, setelah 73 tahun Indonesia merdeka masih banyak rakyat yang hidup kelaparan serta sulit mendapatkan pekerjaan.

"Kita melihat sekarang adalah keadaan yang saya sebut keadaan paradoks, keadaan yang janggal setelah 73 tahun merdeka yang kaya semakin sedikit dan segelintir orang saja dan ini bukan saya karang, ini adalah data fakta yang diakui oleh bank dunia oleh lembaga lembaga internasional," ujar Prabowo.

"Bahwa yang menikmati kekayaan di Indonesia adalah kurang dari 1 persen bangsa Indonesia dan yang 99 persen mengalami hidup pas-pasan bahkan bisa dikatakan sangat sulit," lanjut dia.
Pemerintah Targetkan PDB Indonesia Terbesar ke 5 di Dunia Pada 2045
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, Pemerintah Indonesia saat ini sedang bekerja keras untuk mewujudkan Indonesia yang unggul, berbudaya, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini sesuai dengan Visi Indonesia 2045.
“Sampai sejauh ini kita sudah on the right track, dan mudah-mudahan ke depan kita dapat mencapai apa yang ditargetkan di 2045," ujar Bambang dalam siaran pers, Ahad (11/11).

Bambang menambahkan, untuk mewujudkan visi tersebut pemerintah tidak dapat kerja sendirian dan membutuhkan dukungan dari semua pihak dan elemen masyarakat. Adapun Visi Indonesia 2045 memiliki empat pilar utama.

Pilar pertama yakni pembangunan manusia dan penguasaan IPTEK dengan peningkatan taraf pendidikan rakyat Indonesia secara merata, peran kebudayaan dalam pembangunan. Selain itu juga, sumbangan iptek dalam pembangunan, derajat kesehatan dan kualitas hidup rakyat, serta reformasi ketenagakerjaan.

Bambang mengatakan, pada 2045, total penduduk Indonesia adalah 318,9 juta orang, dengan rasio ketergantungan 53,35 persen.  Oleh karena itu, pemerintah harus memanfaatkan bonus demografi ini dengan mengembangkan SDM berkualitas, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, dan mempromosikan gaya hidup sehat.

Bambang mengatakan, pemerintah mendorong pendidikan berkualitas tinggi, meningkatkan keterampilan tenaga kerja agar tidak tergantikan oleh teknologi, serta menggalakkan pelatihan vokasi dan kewirausahaan. Hal ini untuk menciptakan tenaga kerja berketerampilan tinggi, fleksibel, dan adaptif.

"Pemerintah juga meningkatkan akses universal terhadap fasilitas dan asuransi kesehatan nasional, serta mendorong  kemajuan teknologi kesehatan untuk menciptakan personalized medicine dan teknologi rekayasa genetika," kata Bambang.

Pilar kedua yakni pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Pembangunan tersebut melalui peningkatan investasi dan daya saing ekonomi, percepatan industri serta pariwisata. Selain itu pembangunan ekonomi maritim, pemantapan ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani, peningkatan ketahanan energi dan air, serta komitmen terhadap lingkungan hidup.

Pemerintah menargetkan Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi pada 2036 dengan Produk Domestik Bruto (PDB) terbesar kelima dunia pada 2045. Bambang mengatakan, untuk mencapai target ini, pertumbuhan PDB Indonesia harus 5,7 persen per tahun.

Indonesia juga harus keluar dari jebakan negara kelas menengah atau Middle Income Trap pada 2036, dan PDB per kapita Indonesia harus menembus angka 23.199 dolar AS pada 2045. Selain itu, Indonesia juga harus masuk peringkat ke-10 dalam Ease of Doing Business(EoDB), dengan kontribusi investasi terhadap PDB Indonesia sebesar 38,1 persen.

"Untuk meningkatkan iklim investasi di Indonesia, Pemerintah melakukan penguatan pada sektor bernilai tambah tinggi, percepatan pada sektor inovasi tinggi, dan memastikan investasi yang berkelanjutan,” ujar Bambang.

Bambang juga menekankan pentingnya industri sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi. Karena untuk menjadi negara maju maka Indonesia harus melakukan modernisasi pada industri pengolahan sumber daya alam. Selain itu, Revolusi industri 4.0 juga harus disesuaikan dengan karakteristik masing-masing industri nasional, sehingga kontribusi industri terhadap PDB sebesar 26 persen pada 2045.

Pemerintah juga mendorong perdagangan luar negeri yang terbuka  dengan melakukan transformasi struktur ekspor dari komoditas menjadi barang dan jasa (B/J) manufaktur, ekspor bernilai tambah tinggi, serta menciptakan barang dan jasa berkualitas dunia dan inovatif.

Sehingga pada 2045 Indonesia menjadi bagian dari rantai nilai global dengan pangsa pasar 2 persen dari ekspor dunia atau pengekspor terbesar ke-10 dunia. Terkait ekonomi kreatif dan digital, Pemerintah juga akan mendorong pengembangan kompetensi SDM agar memiliki pemikiran kreatif dan berpikiran maju. Selain itu, pemerintah juga memfasilitasi pendanaan bagi start-up yang kompetitif dan dapat diakses bagi siapa saja.

Pemerintah juga akan menjadikan Indonesia sebagai destinasi unggulan pariwisata dunia pada 2045. Pariwisata sebagai kekuatan ekonomi lokal Indonesia juga merupakan salah satu kontributor utama cadangan devisa nasional dengan pertumbuhan 10,1 persen per tahun. Adapun total wisatawan mancangera yang kita targetkan pada 2045 adalah sebanyak 73,6 juta orang.

"Potensi pariwisata Indonesia sangat besar karena negara kita memiliki kekayaan alam yang luar biasa, tenaga kerja produktif, harga bersaing, dan dukungan kebijakan Pemerintah," ujar Bambang.

Pilar Ketiga yakni pemerataan pembangunan, dengan percepatan pengentasan kemiskinan, pemerataan pendapatan, pemerataan wilayah, dan pembangunan infrastruktur yang merata dan terintegrasi. Bambang mengatakan, pemerintah memperhatikan pertumbuhan ekonomi yang merata di keseluruhan desil pendapatan, sehingga tingkat kemiskinan Indonesia pada 2045 menuju nol atau 0,02 persen, dengan kemiskinan ekstrim bernilai nol pada 2040.

Kesenjangan pendapatan juga turun ke tingkat ideal pada 2035 dan tetap berada pada tingkat yang aman sampai 2045. Pemerataan pembangunan daerah juga ditingkatkan dengan mendorong pertumbuhan di Kawasan Timur Indonesia (KTI) lebih tinggi, dengan mempertahankan momentum pertumbuhan KIB. Target pembangunan KTI pada 2045 adalah 74,9 persen, sementara Kawasan Barat Indonesia (KBI) adalah 25,1 persen.

Pilar Keempat yakni pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. Bambang mengatakan, untuk mewujudkan pilar keempat tersebut, pemerintah meningkatkan demokrasi Indonesia menuju demokrasi substantif atau mengemban amanat rakyat. Selain itu, pemerintah juga melakukan  reformasi birokrasi dan kelembagaan dengan memperkuat struktur organisasi yang adaptif, efektif, dan kolaboratif, serta tata kelola yang terbuka, partisipatif, dan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
Merak - Surabaya Tersambung Jalan Tol di Akhir Tahun 2018
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, Merak hingga Surabaya akan tersambung dengan tol pada akhir tahun ini. Keberadaan fasilitas infrastruktur ini bisa memperlancar arus distribusi barang di Pulau Jawa.

Dia mengungkapkan, dari 870 kilometer (km) jalan tol dari Merak sampai Banyuwangi, sepanjang 640 km telah selesai dibangun. Sementara untuk rute Merak sampai ke Surabaya, pada akhir tahun ini.

“Ini yang kurang Pejagan-Pemalang, Batang-Semarang, Salatiga-Kertasura,” ujar Jokowi dilansir dari laman Setkab.go.id, Jumat (9/11/2018).

Untuk ruas Sragen-Ngawi, akan selesai di akhir November 2018. Sedangkan ruas Batang-Semarang, Salatiga-Kertasura dan Nganjuk-Wilangan akan selesai pada Desember 2018. Sementara ruas Probolinggo-Banyuwangi selesai di 2019.

“Akhirnya akan sambung Merak sampai di Surabaya di bulan Desember. Dan kita harapkan nantinya sampai di Probolinggo sampai Surabaya itu di akhir tahun ini juga sudah tersambung,” ungkap dia.

Presiden berharap, pekerjaan yang dilakukan Kementerian BUMN dan Kementerian PUPR dalam membangun infrastruktur, khususnya jalan tol ini nantinya betul-betul bisa mempercepat distribusi barang dan jasa yang semakin lancar.

"Sehingga kita harapkan keadilan sosial dan pemerataan akan semakin nyata di seluruh pulau yang kita miliki. Distribusi barang dan jasa juga semakin lancar," tandas dia.

Jalan Tol Pejagan-Pemalang seksi III dan IV di Tegal, Jawa Tengah, resmi beroperasi pada Jumat (9/1/2018) ini. Peresmian tol tersebut dilakukan langsung Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Seksi III terdiri dari ruas Brebes Timur–Tegal sepanjang 10,4 kilometer dan Seksi 4 dengan ruas Tegal–Pemalang sepanjang 26,9 kilometer.

Turut mendampingi Presiden Jokowi, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Hadir pula Direktur Utama PT Waskita Karya (Persero) Tbk, I Gusti Ngurah Putra.

Menteri Rini mengapresiasi upaya Waskita Karya menyelesaikan proyek tol Trans Jawa, khususnya pada pengerjaan Tol Pejagan-Pemalang dengan tepat waktu.

"Peresmian operasional seksi III dan IV hari ini melengkapi Jalan tol Pejagan–Pemalang seksi I dan II yang telah diresmikan pengoperasiannya oleh Presiden Joko Widodo pada 16 Juni 2016. Ini artinya keseluruhan jalan tol Pejagan–Pemalang sepanjang 57,5 kilometer telah beroperasi," " kata Rini di Tegal, Jumat (9/11/2018).

"Terima kasih kepada Waskita Karya dan seluruh stakeholder yang sudah berkomitmen penuh menyelesaikan proyek ini sesuai dengan target yang ditetapkan," sambungnya.

Rini yakin terkoneksinya Pulau Jawa melalui jalan tol, akan memberikan dampak bagi perekonomian. Pertama, biaya logistik yang lebih murah karena akses transportasi yang lebih cepat dan efisien. Hal itu juga kemudian akan diikuti dengan terbukanya lapangan kerja serta menggerakan kegiatan perekonomian di daerah yang dilalui ruas tol Trans Jawa.

"Saya pun selalu menekankan kepada BUMN agar turut aktif dalam menangkap dan memaksimalkan setiap dampak positif dari kehadiran jalan tol. Sehingga memacu pertumbuhan roda perekonomian masyarakat setempat dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik berkat adanya jalan tol," ungkap Rini.

SDM

video

Dukungan

Cat-5

Cat-6