Cat-1

Cat-2

Cat-3

Cat-4

December 2018

30 Rest Area Dengan Area Khusus UMKM
Guna mendorong peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sekitar, PT Jasa Marga (Persero) akan meyiapkan lahan khusus Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Melalui kelompok usahanya yakni PT Jasamarga Properti (JMP), pihaknya menargetkan sebanyak 30 rest area yang akan menyediakan lahan khusus.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No. 10/PRT/M/2018 tentang Tempat istirahat dan Pelayanan pada Jalan Tol.

Selain itu, keberadaan UMKM di rest area jalan tol juga merupakan arahan langsung dari Presiden Joko Widodo, yang menginginkan agar ada tempat khusus bagi UMKM.

"Sesuai aturan yang berlaku, maka Jasa Marga akan menyiapkan 30 persen area komersial di rest area untuk UMKM, dan itu memang diutamakan bagi warga sekitar," ujar Rini Soemarno, selaku Menteri BUMN dalam siaran resmi Jasa Marga, Senin (12/11/2018).

"Hal itu bertujuan untuk memacu roda perekonomian masyarakat setempat," lanjutnya saat meninjau rest area 597B dalam rangka Ekspedisi Tembus Tol Trans Jawa.
Yang Pro Asing SBY Atau Jokowi?
Di era SBY, Divestasi Freeport diubah dari 51% jadi 30%. Semua orang diam dan senang. Lalu berkali-kali SBY dan elite politiknya ke China dan menjalin MOU dengan China untuk pembelian Pesawat dan Pembangkit listrik, namun tidak pernah ada yang ribut soal negeri ini akan dijajah china.

Namun di era Jokowi kesepakatan multilateral itu direvisi dengan mengambil alih jalur udara selat malaka yang selama ini dikendalikan oleh Singapore, dan mengembangkan jalur pelayaran strategis alternatif ke dua lewat Selat Lombok ke Pacific yang dikuasai AS. Agar Indonesia timur dapat berkembang lebih cepat.

Kemudian Blok MIGAS Mahakam dan Masela yang sekian puluh tahun dikuasai asing, kini di ambil alih pemerintahan Jokowi. Tetapi mengapa Jokowi dibilang Pro asing ?
Dana Desa & Kelurahan Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
Presiden Joko Widodo memastikan bahwa tujuan utama penyaluran dana desa dan dana kelurahan, untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hal ini disampaikan Jokowi saat memimpin rapat terbatas membahas tentang dana desa dan dana kelurahan di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat.

Dengan penyaluran dana ini, sambung Jokowi, pemerintah menargetkan penurunan angka kemisminan dan kesenjangan antara warga desa dan kota.

Mantan Wali Kota Solo itu pun meminta jajarannya, untuk memberikan pendampingan dalam pemanfaatan dana desa yang telah disalurkan pemerintah.

"Ini fokus mengurangi kemiskinan, ketimpangan di desa, mengembangkan ekonomi produktif, menggerakan industri-industri kecil pedesaan," ucap Jokowi.

Sementara, Jokowi mengatakan, untuk total dana desa yang sudah dikucurkan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Dalam empat tahun tercatat sudah sebanyak Rp 187 triliun.

"‎Untuk 2019 meningkat lagi dari Rp 60 triliun tahun ini, jadi Rp 70 triliun, meningkat 16,7 persen," ungkap Jokowi.

‎Terkait dana kelurahan, pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menganggarkan sebesar Rp 3 triliun dan akan didistribukan pada tahun depan.
Pasokan Cabai di Pasar Melimpah Jelang Natal & Tahun Baru 2019
Menteri Pertanian Amran Sulaiman menjamin pasokan cabai akan lancar untuk mencukupi kebutuhan masyarakat termasuk pada perayaan Natal dan Tahun Baru 2019 nanti. Menurutnya, tidak ada alasan pasokan cabai langka dan harganya tidak stabil.

Terpisah, Direktur Jenderal Hortikultura, Suwandi mengaku yakin pasokan cabai baik jenis keriting, besar maupun rawit sangat mencukupi saat Natal dan Tahun Baru nanti. Menurutnya, sekarang ini justru yang terjadi harga cabai lagi murah di petani karena produksi di sentra-sentra melimpah.

"Kalau melihat tren lapangan, kami optimis pasokan cabai sampai Januari nanti mencukupi bahkan surplus," ujarnya.

Suwandi menyebutkan pasokan cabai ke pasar Jabodetabek mencapai 290 ton/hari atau 8.700 ton/bulan. Hingga kini pasokannya lancar, karena para petani penggerak atau Champion Cabai dari daerah sentra diajak bersama-sama mengamankan pasokan Jabodetabek.

Baca juga: Bertani di Jakarta, Lahan Tidur 'Disulap' Jadi Kebun Cabai


Secara nasional pada Desember ini, lanjut Suwandi, cabai rawit sekitar 54 ribu ton, Januari 2019 64 ribu ton dan Febuari sekitar 80 ribu ton. Untuk cabau keriting, pada Desember ini ada sekitar 73 ribu ton, Januari 2019 113 ribuan ton dan Febuari ada 130 ribuan ton.

"Aman lah, nggak perlu khawatir dengan cabai. Kami juga intensif memacu produksi dan menata sebaran sentra cabai agar pasokan terjaga," tandasnya.

Sementara itu, Direktur Sayura-Sayutan dan Tanaman Obat, Ditjen Hortikultura, Kementan, Prihasto Setyanto menambahkan untuk menjaga ketersediaan nasional agar aman sepanjang tahun, harus benar-benar menjaga pola tanam. Tingkat kepatuhan daaerah dalam melaksanakan pola ini sangat mempengaruhi stabilisas produksi.

"Secara nasional dalam satu tahun untuk cabai rawit bulanan memerlukan luas panen berkisar 11 sampai 12 ribu hektare dengan produksi 64 sampai 66 ribu ton. Sedangkan cabai keriting memerlukan luas panen 12 Sampai 13 ribu hektare dengan produksi 76 Sampai 77 ribu ton per bulannya," jelasnya.

Prihasto menyebutkan angka kebutuhan nasional berdasarkan hitungan Ditjen Hortikultura yakni untuk rawit per bulan sekitar 61 ribu ton dan keriting sekitar 72 ribu ton.

"Produksi pada bulan tertentu seperti Lebaran, Natal dan Tahun Baru harus sudah kita amankan pola tanamnya 3-4 bulan sebelumnya," sebutnya.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sleman, Heru Saptono mengatakan mendukung kebijakan Kementerian Pertanian. Menurutnya, di Sleman sudah memiliki klaster kawasan aneka cabai yang diatur pola tanamnya.

"Setiap hari ada panenan dan kita pasarkan secara lelang. Seperti semalam tanggal 6 Desember 2018, harga di pasar lelang untuk keriting harga jual lelang mencapai Rp 16.300/kg dan rawit merah harga jual Rp 17.300/kg," katanya.

Heru menambahkan pasokan yang masuk di pasar lelang tersebut mencapai 4-5 ton/malam. Pasar lelang Sleman ada setiap malam, berarti menurut Heru ada pasokan setiap hari, yang artinya ada panen pula setiap harinya.

"Intinya kita atur pola tanam supaya harga stabil dan pasokan juga kontinu. Kluster cabai di Sleman tidak hanya budidaya secara monokultur, ada petani kami di Candibinangun Pakem mengusahakan cabai dengan ikan nila. Istilahnya mina cabe," tuturnya.

"Dari 1.000 meter lahan dia bisa memperoleh Rp 10 juta dengan modal Rp 6 sampai Rp 7 juta selama 5 bulan. Sedangkan di areal yang sama bisa panen pembenihan ikan nila 2 kali dalam waktu yang sama bisa memperoleh Rp 8 juta. Ini keren," sambung Heru.
Komitmen Jokowi, Kejar Koruptor Yang Sembunyikan Uang Hasil Korupsi di Luar Negeri
Presiden Joko Widodo menegaskan komitmennya untuk mengejar para koruptor yang menyembunyikan uang hasil korupsi di luar negeri.

Hal ini disampaikan Kepala Negara dalam peringatan hari antikorupsi sedunia yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi, di Jakarta, Selasa (4/11/2018).

"Kita tidak memberikan toleransi sedikitpun pada pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan uang hasil korupsinya ke luar negeri," kata Jokowi.

Menurut Jokowi, pemerintah sudah melakukan langkah nyata untuk mengejar uang korupsi yang disembunyikan di luar negeri ini.

Salah satunya adalah bernegosiasi dengan Swiss karena uang hasil korupsi diduga banyak disimpan di negara itu. Jokowi mengatakan, saat ini pemerintah Indonesia dan Swiss sudah masuk ke dalam tahap akhir untuk menandatangani mutual legal assitance (MLA).

"MLA ini legal paltform untuk mengejar uang hasil korupsi dan money laundering yang disembunyikan di luar negeri," kata Jokowi.

"Korupsi adalah korupsi, tidak bisa diganti dengan nama lain," tambahnya.

Di dalam negeri, lanjut Jokowi, pemerintah juga terus melakukan berbagai upaya untuk memberantas korupsi. Misalnya, dengan penyediaan layanan berbasis elektronik seperti e-tilang, e-samsat hingga e-budgeting dan e-planning.

Selain itu, pemerintah juga menerbitkan sejumlah aturan untuk mencegah korupsi. Misalnya, Peraturan Presiden No 54/2018 tentang strategi nasional pencegahan korupsi.

Serta, PP No 63/2018 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan karena membantu pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi secara khusus mengucapkan terima kasih kepada KPK serta seluruh institusi penegak hukum, dan komponen masyarakat yang terlibat dalam pemberantasan korupsi.

Ia pun mengajak seluruh elemen bangsa untuk tetap berjuang memberantas korupsi. "Ini upaya kita untuk membangun Indonesia yang bebas dari korupsi, sekaligus untuk membangun Indonesia maju, produktif, inovatif dan efisien," kata dia.

Inflasi Terkendali Selama 4 Tahun di Era Jokowi
Pemerintahan yang dipimpin Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK) memasuki tahun keempat pada 20 Oktober 2018.

Banyak hal yang sudah dilakukan pemerintah selama ini demi mewujudkan Nawa Cita yang sudah dicanangkan awal kepemimpinannya.

Lalu apa yang sudah berhasil? Direktur Eksekutif Economic Action (ECONACT) Indonesia menganalisis salah satu keberhasilan pemerintah selama empat tahun ini adalah terjaganya inflasi.

"Kalau mengacu kepada Nawa Cita, dari sepuluh targetnya, inflasi yang bisa dikatakan berhasil terjaga," kata Ronny.

Bank Indonesia (BI) menargetkan inflasi 3,5 persen plus minus satu persen pada 2018. Hingga September 2018, inflasi tercatat 2,88 persen. Tercatat deflasi September sebesar 0,18 persen.

Inflasi cenderung terjaga selama empat tahun pemerintahan Jokowi-JK. Pada Oktober 2014, inflasi mencapai 4,83 persen. Kemudian meningkat menjadi 6,23 persen pada November 2014. Inflasi terjaga di kisaran tiga persen sejak Juli 2017. Tercatat inflasi Juli 2017 sebesar 3,82 persen.

Hanya saja, inflasi ini nampaknya tidak cukup untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Sebagian besar Nawa Cita, menurut dia masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan.

Memang hal ini, Ronny menuturkan, harus dilihat dari beberapa sisi. Cenderung stagnannya pertumbuham ekonomi tidak hanya faktor dalam negeri, melainkan adanya sentimen dari luar negeri.

"Kondisi global sedang kurang bersahabat memang. Di level Internasional, ada situasi new normal: high rate, high oil price, dan strong dollar. Ditambah pula dengan kecenderungan proteksionisme yang membuat Amerika dan Cina perang dagang," tambah dia.

Hal senada dikatakan Ekonom PT Bank Permata Tbk, Josua Pardede. Ia menilai, inflasi terkendali dalam beberapa tahun ini. "Inflasi 3-3,5 persen sudah cukup baik. Paket kebijakan ekonomi dilakukan baik," kata dia.

Ia menuturkan, likuiditas global mengetat seiring kebijakan bank sentral Amerika Serikat (AS) mengetatkan kebijakan moneternya menjadi tantangan pemerintahan Jokowi-JK. Dengan tantangan investasi meningkat juga mendorong pemerintah mempercepat izin dan menerapkan online single submission (OSS) sehingga beri kemudahan usaha.
FSI Menilai Jika Tak Ada Jokowi, Maka Tak ada Penetapan Hari Santri
Forum Santri Indonesia (FSI) memberikan dukungan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Dukungan tersebut disampaikan langsung di kediaman Cawapres Ma'ruf Amin di Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat.

"Tujuan kami, FSI bersilahturahmi dengan Kiai Ma'ruf Amin, kami bertekad bulat ingin berikhtiar secara maksimal, berdoa secara ikhlas kepada Allah, supaya pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin terpilih sebagai presiden dan wakil presiden," kata Ketua Dewan Pembina Rokhmin Dahuri, di Jalan Situbondo, Jakarta, Sabtu (8/12/2018).

Dalam kesempatan itu, FSI juga berencana menjadikan Jokowi sebagai Bapak Santri Indonesia pada Maret 2019. Sebab, kata dia, Jokowi berperan besar dalam penetapan Hari Santri Nasional yang jatuh setiap 22 Oktober.

"Insyaallah nanti di Maret akan mengadakan, memberikan penghargaan kepada Presiden Joko Widodo yang telah mengeluarkan keputusan Hari Santri Nasional. Dan akan kita angkat menjadi Bapak Santri Indonesia," ungkap Ketua Umum FSI Irwan Ari Kurnia.
Presiden Jokowi Berterimakasih Kepada Media Masa Karna Menjadi Penghubung Dengan Rakyat
Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengucapkan terima kasih kepada media massa. Ucapan itu diutarakan Jokowi di akun instagram dan facebook-nya, Minggu (9/11/2018).

Jokowi bercerita tahun 2004 sebelum jadi wali kota di Solo, dia tak dikenal oleh siapa-siapa. Jokowi mengatakan media massa yang mengenalkan dirinya ke khalayak, mengiringi perjalanan karirnya.

"Semua dimulai dari situ, dari liputan tentang saya, tentang pekerjaan saya," ujarnya.

Bagi Jokowi media adalah sahabat.

Meskipun sering dikritik pedas namun dia tetap menganggap media massa sebagai sahabat.

"Dari yang memberitakan apa adanya tentang pribadi dan pekerjaan saya, yang memberi masukan, sampai yang menulis kritik pedas untuk saya, keluarga, dan jabatan saya," ujar Jokowi.

"Terima kasih untuk teman-teman media," Jokowi menambahkan.

Mengulas Hasil Pembangunan Infrastruktur di Era Jokowi
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan akan berupaya keras agar target pembangunan infrastruktur 2015-2019 bisa tercapai pada tahun 2019. Di tahun 2019 nanti, pelaksanaan dan prioritas pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Kementerian PUPR akan terfokus pada lima hal.

Pertama, meningkatkan kegiatan infrastruktur berbasis masyarakat (padat karya), pembangunan irigasi kecil, pengembangan air minum dan sanitasi, pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan penataan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional.

Kedua kegiatan preservasi jalan Lintas Timur, Barat dan Tengah Sumatera, peningkatan dan preservasi jalan Trans Papua dan Kalimantan, dan penggantian jembatan pada lintas utama.

Ketiga, pembangunan Bendungan baru, penyelesaian pembangunan bendungan lanjutan dan irigasi, pengembangan air baku, pengendalian banjir dan pengamanan pantai, dan pengendalian lumpur Sidoarjo.

Keempat, pelaksanaan sertifikasi tenaga kerja konstruksi, dan Komite Keselamatan Konstruksi (K3). Dan kelima, dukungan strategi pengembangan infrastruktur kota baru, dan pengembangan kawasan khusus.

Untuk mengoptimalkan belanja anggaran tahun 2019, Basuki memberi tiga arahan dalam penyusunan program di Kementerian PUPR.

"Pertama, proyek yang sudah dikerjakan tidak boleh ada yang berhenti dan diselesaikan sesuai rencana. Kedua, tidak ada usulan pembangunan infrastruktur yang multi years kecuali bendungan. Ketiga, besaran belanja barang tidak boleh lebih besar dari tahun 2017," katanya dalam keterangan resmi, seperti dikutip Rabu (7/6/2018).

Adapun pagu kebutuhan berdasarkan surat Menteri PUPR kepada Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan tanggal 6 April 2018 sebesar Rp 138,3 triliun. Kemudian pada tanggal 16 April 2018 keluar Surat Bersama Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan tentang besaran pagu indikatif Kementerian PUPR sebesar Rp 102,01 triliun, ditambah dengan alokasi anggaran Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) melalui skema Availability Payment (AP) sebesar Rp 5,1 triliun.

Berdasarkan pagu penyesuaian sebesar Rp 102,01 triliun, diantaranya alokasi untuk bidang Sumber Daya Air (SDA) sebesar Rp 38,9 triliun, Bina Marga sebesar Rp 39,2 triliun, Cipta Karya sebesar Rp 13,4 triliun, dan Penyediaan Perumahan sebesar Rp 7,8 triliun.
Hebat! Sumbangan Devisa Dari Pariwisata Kita Naik 15,43% Dibanding 2015
Sektor pariwisata nasional kini menjadi primadona baru bagi pembangunan nasional. Sumbangan devisa maupun penyerapan tenaga kerja dalam sektor ini amat signifikan bagi devisa negara. Bahkan, diperkirakan pada 2019 sudah mengalahkan pemasukan devisa dari industri kelapa sawit (CPO).

Devisa dari sektor pariwisata pada 2016 sebesar US$ 13,568 miliar berada di posisi kedua setelah CPO US$ 15,965 miliar. Pada 2015, devisa dari sektor pariwisata sebesar US$ 12,225 miliar atau berada di posisi keempat di bawah Migas US$ 18,574 miliar, CPO US$ 16,427 miliar, dan batu bara US$ 14,717 miliar.

"Perolehan devisa negara dari sektor pariwisata sejak tahun 2016 sudah mengalahkan pemasukan dari migas dan di bawah pemasukan dari CPO. Diperkirakan pada tahun 2019, sektor pariwisata menjadi penyumbang utama devisa utama Indonesia," ujar Menteri Pariwisata Arief Yahya di Kantor Staf Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (17/10/2017).

Arief menjelaskan dari hasil riset Wolrd Bank, sektor pariwisata adalah penyumbang yang paling mudah untuk devisa dan pendapatan domestik bruto (PDB) suatu negara. Pasalnya, dampak turunan dari investasi di sektor pariwisata terhadap PDB memang amat besar.

World Bank mencatat investasi di pariwisata sebesar US$ 1 juta mampu mendorong 170% dari PDB. Ini merupakan dampak ikutan tertinggi suatu industri kepada negaranya. Sebab, industri pariwisata mampu menggerakkan usaha kecil menengah seperti kuliner, cenderamata, transportasi dan lainnya.

"Presiden Jokowi sudah menyadari dan meminta agar pariwisata menjadi sektor unggulan terbesar nasional," jelas Arief.

Indonesia juga dinilai sebagai salah satu dari 20 negara dengan pertumbuhan paling cepat di sektor pariwisata. Pertumbuhan pariwisata Indonesia dalam beberapa tahun terakhir mencapai 25,68%.

Sedangkan industri pariwisata di kawasan Asia Tenggara hanya tumbuh 7% dan sementara dunia hanya berkembang 6%.

Daya saing Pariwisata

Selain itu, dibandingkan dengan negara jiran seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand, Indonesia juga lebih unggul dalam hal tourism branding dan destinasi dengan berbagai penghargaan yang diraih Indonesia.

Indeks Daya Saing Pariwisata Indonesia menurut World Economy Forum (WEF) menunjukkan perkembangan menggembirakan. Peringkat Indonesia naik 8 poin dari 50 di 2015, ke peringkat 42 pada 2017.

Satu hal dari peningkatan jumlah wisatawan mancanegara yang meningkat selama tiga tahun terakhir dari 10 juta orang pada tahun 2015 menjadi 12 juta pada tahun lalu menambah tebal pemasukan devisa negara dari US$ 12,336 miliar menjadi US$ 12,44 miliar.

Adapun dalam paruh pertama tahun 2017 ini tercatat jumlah pelancong asing sudah mencapai 7,8 juta orang. Demi meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dengan targetnya 20 juta kunjungan pada 2019,Kementerian Pariwisata mempromosikan 10 destinasi wisata baru di Indonesia

Arief menjelaskan bahwa destinasi pariwisata Indonesia yang gencar dipasarkan karena sudah berkembang, serta ada juga destinasi yang masih dikembangkan. Berbagai destinasi
memang dikategorikan berdasarkan atraksi dan akses masing-masing, untuk menyambut wisatawan.

Destinasi yang pengembangannya prioritas ada 10, meliputi Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Mandalika, Morotai, Borobudur, Danau Toba, Kepulauan Seribu, Bromo Tengger Semeru, Wakatobi, dan Labuan Bajo.

Sementara itu,10 daerah yang sektor pariwisatanya sudah berkembang dan lebih siap menyambut banyak turis meliputi 3 destinasi diving, Wakatobi, Raja Ampat, Bunaken,serta 3 destinasi pemasaran utama di Bali, Jakarta, Kepulauan Riau,serta Banyuwangi, Bandung, serta Yogyakarta, Solo Semarang.
Ekonomi Indonesia Aman Dan Nyaman Untuk Investasi
Program kesejahteraan Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dinilai sudah mampu menciptakan keadilan ekonomi bagi rakyat Indonesia. Ini sesuai komitmen kedua pimpinan negara tersebut.

Hal ini diungkapkan Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Arif Budimanta saat menjadi pembicara pada sarasehan Pergerakan Indonesia Maju yang bertajuk Sistem Ekonomi Berkeadilan: Mengurai Kesenjangan.

"Keadilan sosial harus mampu diwujudkan secara nyata dalam kehidupan segenap bangsa dan seluruh tumpa darah Indonesia. Clear yang disampaikan Pak Presiden," ujar Arif Budimanta di Jakarta, Kamis (22/2/2018).

Arif menuturkan, program keadilan ekonomi tersebut memiliki dua orientasi, yakni terkait akses dan aset. Akses salah satunya berkaitan dengan permodalan.

Dia mengapresiasi pemerintahan saat ini mampu menawarkan kemudahan permodalan kepada rakyat secara merata. Ini bisa dilihat dari kucuran kredit berbunga rendah.

"Sebelum Jokowi jadi Presiden, tidak pernah mendengar kita, kredit usaha rakyat itu bunganya single digit. Sekarang di 2018, bunga daripada KUR yang ditujukan kepada UMKM itu ada plafon kurang lebih sekitar Rp 117 triliun dengan bunga 7 persen. Ini part of comitment untuk mewujudkan keadilan sosial," dia menegaskan.

Dia menilai pemberian bunga kredit yang rendah ini sebagai bentuk keadilan. Akses modal tak hanya didapat para konglomerat tetapi juga rakyat biasa. Keadilan dituangkan negara melalui kebijakan fiskal dan moneter. Sementara tentang restribusi aset, berhubungan dengan program reforma agraria.

Survey: Kondisi Cadang Devisa Saat Ini Masih Cukup Bagus

Deputi Gubernur Senior Bank Indoneasia (BI), Mirza Adityaswara, mengatakan bahwa posisi cadangan devisa (cadev) saat ini cukup bagus. Akan tetapi, Miza enggan menyebutkan angka pasti jumlah cadangan devisa.

"Cadangan devisa, bagus nanti sabar ya diumumin," kata Mirzha saat ditanya mengenai besaran cadev di Mesjid Kompleks BI, Jakarta, (7/12/2018).

Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) mencatat posisi cadangan devisa Indonesia sebesar USD 115,2 miliar pada akhir Oktober 2018, meningkat dibandingkan dengan USD 114,8 miliar pada akhir September 2018.

Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 6,4 bulan impor atau 6,2 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Agusman, menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

"Peningkatan cadangan devisa pada Oktober 2018 terutama dipengaruhi oleh penerimaan devisa migas dan penarikan utang luar negeri (ULN) pemerintah yang lebih besar dari kebutuhan devisa untuk pembayaran ULN pemerintah dan stabilisasi nilai tukar Rupiah," ujarnya dalam keterangan tertulis.

Ke depan, Bank Indonesia memandang cadangan devisa tetap memadai didukung keyakinan terhadap stabilitas dan prospek perekonomian domestik yang tetap baik, serta kinerja ekspor yang tetap positif.

Pemerintah Dorong Sektor Industri Manufaktor Untuk Dorong Pertumbuhan Ekonomi RI
Pemerintah akan terus mendorong sektor industri sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengatakan, pihaknya telah menyusun target pertumbuhan ekonomi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 di kisaran 5,4 hingga 6 persen.

Target pertumbuhan ekonomi 5,4-6 persen tersebut, bakal didukung oleh pertumbuhan industri pengolahan atau manufaktur di kisaran 5,4 persen hingga 7,05 persen. Jika demikian, menurut dia, ke depan ekonomi Indonesia tidak lagi bertumpu pada komoditas.

"5 tahun ke depan Indonesia telah bertransformasi menjadi negara industri. kita tidak perlu selalu berdoa agar booming harga komoditas kembali terjadi," kata dia, di Jakarta, Kamis (6/12/2018).

"Jika (booming harga komoditas) terjadi itu bagus. Tapi kita tidak bisa berharap terlalu banyak pada booming harga komoditas. Kita harus memastikan bahwa kita memiliki sumber pertumbuhan yang lebih stabil melalui industri," lanjut Bambang.

Dia mengakui, kontribusi industri manufaktur masih minim. Pada era awal tahun 1990-an kontribusi industri manufaktur terhadap PDB dapat mencapai 27 persen. Oleh karena itu pemerintah akan terus mendorong pertumbuhan industri dan meningkatkan kontribusinya terhadap PDB.

"Maka itu, bagaimana kita merevitalisasi sektor manufaktur, bagaimana manufaktur itu punya pertumbuhan yang lebih tinggi sehingga dia bisa mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi lagi. Karena manufaktur terbesar kontribusinya pada PDB jadi kalau manufaktur tumbuh lebih cepat ekonomi juga akan tumbuh lebih cepat," ujar dia.
Tembusnya Target Pendapatan Negara di Karenakan Pertumbuhan Pos-Pos Penerimaan Negara
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penerimaan negara selama 2018 mengalami pertumbuhan. Ia memperkirakan total penerimaan negara pada tahun ini tumbuh 18,2 persen.

Ia meramal, penerimaan negara hingga akhir tahun bisa mencapai Rp1.936 triliun atau lebih tinggi 2,21 persen dibanding target APBN 2018 yang hanya Rp1.894 triliun.

Ani mengatakan keyakinannya didasarkan pada perbaikan penerimaan di sejumlah lini. Perkiraannya, beberapa penerimaan negara tahun ini akan mengalami kenaikan.
Secara keseluruhan, penerimaan negara akan naik 18,2 persen dibandingkan tahun kemarin. "Dan ini pertama kalinya penerimaan negara akan mencapai melebihi apa yang ada di dalam Undang-Undang (UU) APBN," jelas Sri Mulyani, Rabu (5/12).

Di sisi belanja, Ani memprediksi hingga akhir tahun  ini akan mencapai Rp2.210 triliun. Dengan kata lain, pertumbuhan belanja diperkirakan naik 11 persen dibanding tahun sebelumnya.

Dibandingkan pertumbuhan belanja tahun lalu sebesar 6,9 persen, ia mengklaim penyerapan belanja tahun ini lebih baik. "Penerimaan belanja yang tumbuh 18,2 persen ini pun juga lebih baik dibanding tahun lalu yang hanya tumbuh 6,6 persen. Jadi dari sisi penerimaan dan pengeluaran, pertumbuhannya cukup baik," jelas dia.

Pertumbuhan penerimaan yang lebih tinggi ketimbang pertumbuhan belanja tersebut akan menyebabkan keseimbangan primer membaik. Ani meramalkan keseimbangan primer hingga akhir tahun akan minus Rp15 triliun atau lebih rendah dibanding APBN 2018 Rp87 triliun.

Adapun, keseimbangan primer adalah hasil penerimaan negara dikurangi belanja, namun di luar pembayaran bunga utang. Keseimbangan primer yang membaik tentu diiringi dengan perbaikan defisit APBN.

Jika di dalam APBN 2018 pemerintah menargetkan defisit APBN sebesar 2,19 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), maka akhir tahun nanti defisit APBN bisa mencapai 1,84 persen dari PDB.

"Perbaikan APBN ini yang bagus sebagai modal kami menghadapi ketidakpastian 2019. Apakah itu berasal dari kesepakatan perdagangan antara Amerika Serikat dengan China, kemudian kelesuan atau pelemahan ekonomi dunia. Ini yang akan kami terus waspadai," pungkas dia.

Salah satu kenaikan akan terjadi pada penerimaan pajak. Ani memproyeksikan penerimaan pajak tahun ini akan tumbuh 14,7 persen. Perbaikan penerimaan juga akan dihasilkan dari pos Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diharapkan bisa naik 28,4 persen hingga akhir tahun.

Akses Perekonomian Besar Karna Penduduk Indonesia Di Dominasi Generasi Tech Savvy
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meyakini bahwa potensi demografi penduduk Indonesia yang didominasi dengan generasi tech-savvy menjadi akses perekonomian besar. Hal ini, menurutnya, tidak terlepas dari tren bisnis yang mulai berubah.

"Untuk mendukung digital ekonomi, saat ini pemerintah tengah membangun satelit dalam rangka meng-cover konektivitas di seluruh Indonesia," ungkap Sri Mulyani di Jakarta, Senin (3/12).

Menurut Sri Mulyani, transaksi kini semakin individual. Kendati begitu, pendeteksian transaksi di dunia itu mudah dilakukan.

"Berhadapan dengan kasus tax avoidance, misalnya, dunia berkesempatan mencegah terjadinya profit shifting. Negara lain pun tidak rela. Digital economy is going to be here, to stay, bahkan on growing," tuturnya.

Sri Mulyani juga mengingatkan bahwa fokus pemerintah tidak hanya soal pajak saja, tapi juga permasalahan yang dihadapi di masa depan, antara lain super correction, money laundry, terrorism financing dan sebagainya.

"Pemerintah tetap mendukung inovasi dan memberikan pelindungan terhadap sektor ekonomi digital," ujarnya.

Ia melanjutkan bahwa Indonesia memiliki empat unicorn. Bisnis rintisan yang bernilai di atas satu miliar dolar AS atau sekitar Rp 13,5 triliun, seperti Go-Kel Traveloka, Buka Lapak, dan Tokopedia.

"Indonesia mampu men-create company sekaliber global. Hal ini menjadi daya tarik bagi para pemain digital untuk datang ke Indonesia. Karena itu, kami memperbaiki dari sisi policy, yakni kami memberikan insentif dan berkomunikasi dengan mereka agar terus memberikan nilai tambah," paparnya.
Jokowi: Adanya Hiliisasi Industri Akan Menekan Defisit Transaksi Indonesia
Presiden Joko Widodo menegaskan, kunci utama untuk menekan defisit transaksi berjalan (current account deficit) terletak pada upaya menciptakan hilirisasi di berbagai industri, mengingat Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah.

"Negra kita sudah melimpah batubara, bauksit, ikan dan lain-lain. Misalnya, mineral bauksit setiap tahun jutaan ton. Tetapi, pabrik kita mengimpor alumina. Kuncinya, industrialisasi dan hilirisasi," kata Presiden Jokowi di Jakarta, Senin (3/12).

Dia menegaskan, sejauh ini pemerintah Indonesia belum pernah mengerjakan untuk menciptakan hilirisasi. Sehingga, jelas Jokowi, upaya menciptakan hilirisasi tersebut akan menekan tingkat defisit transaksi berjalan.

Presiden mengungkapkan, jika sejak dulu Indonesia membangun industri alumina, maka impor tidak perlu terjadi. "Karena, pengaruhnya pada current account deficit. Batubara misalnya, setiap tahun kurang lebih 480 juta ton yang kita ekspor. Batubara mentah kita ekspor," ujarnya.
Lebih lanjut dia menegaskan, apabila sudah ada hilirisasi, batubara itu bisa untuk membuat bahan bakar turunan. "Tetapi, kenapa tidak dilakukan hilirisasi? Karena, kita terlalu enak kirim bahan mentah, lalu mendapatkan uang," imbuh Jokowi..

Presiden menegaskan, apabila upaya untuk menciptakan hilirisasi industri belum siap di bidang teknologi, maka bisa dilakukan upaya untuk membeli. "Selalu saya dorong. Tetapi, untuk menyelesaikannya memang tidak mudah. Sekali lagi, hilirisasi," jelasnya.

Dia menambahkan, sejauh ini Indonesia sebagai produsen terbesar kelapa sawit dengan kapasitas produksi CPO mencapai 42 juta ton per tahun. "Ini kami usahakan dihilirisasi untuk biosolar 20 (B20). Setelah itu, kami akan mengejar B80 dan B100," ucap Presiden.

Sehinggan, kata Jokowi, langkah tersebut bisa mengurangi defisit transaksi berjalan, karena impor solar bisa dikurangi atau bahkan dihilangkan. "Kalau kita membangun industrialisasi dari beberapa tahun lalu, maka GDP kita bisa empat kali lipat," ucap Presiden.
Sudah 27 Titik BBM Satu Harga Yang Hadir di Kalimantan
Dukung ciptakan keadilan di bidang energi, PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region (MOR) VI hingga November 2018 telah penuhi target pembangunan lembaga penyalur BBM Satu Harga dari pemerintah.

Sebanyak 27 SPBU telah melayani masyarakat di lokasi 3T (terdepan, terluar, tertinggal) yang tersebar di 5 provinsi di wilayah Kalimantan.

Region Manager Communication & CSR Pertamina Kalimantan Yudi Nugraha menyatakan sejak 2016 Pertamina di seluruh Indonesia telah mulai menjalankan program pembangunan lembaga penyalur BBM Satu Harga ini.

Tahap awal tim terlebih dahulu memetakan titik rencana pembangunan untuk kemudian dilaksanakan tinjauan guna melihat kemungkinan dibangunnya lembaga BBM di lokasi tersebut.

Pemerintah daerah setempat pun terlibat aktif dalam memberikan masukan titik-titik yang membutuhkan implementasi program ini.

“Pertamina telah bersama-sama dengan pihak terkait seperti Kementerian ESDM, BPH Migas maupun pemerintah daerah setempat telah mengembangkan program ini sejak 2016. Walaupun menghadapi banyak tantangan, Alhamdulillah target dari Pemerintah dapat kami penuhi," ungkap Yudi dalam keterangannya, Minggu (2/12/2018).

Lebih lanjut dijelaskan, target tersebut tidak berhenti di tahun 2018 saja. Di tahun 2019 pihaknya masih memiliki target sejumlah 8 titik lagi di antaranya 2 titik di Kalimantan Barat, 5 di Kalimantan Tengah dan 1 di Kalimantan Utara.

Sedangkan yang sudah beroperasi sebanyak 1 titik di tahun 2016, 10 titik di 2017 dan 16 titik di 2018 dengan persebaran 6 titik di Kalimantan Tengah, 7 di Kalimantan Utara, 7 di Kalimantan Barat, 2 di Kalimantan Selatan dan 5 di Kalimantan Timur.

PMK Fasilitas Pengurangan Pajak Untuk Tingkatkan Investasi Pionir
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menandatangani Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 150/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan pada 26 November 2018.

Dengan peraturan tersebut Presiden Jokowi ingin meningkatkan kegiatan investasi langsung pada industri pionir sehingga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, dan untuk penyelarasan dengan ketentuan yang terkait dengan perizinan berusaha.

Dalam PMK ini disebutkan, Wajib Pajak (WP) badan yang melakukan penanaman modal baru pada Industri Pionir dapat memperoleh pengurangan Pajak Penghasilan badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Kegiatan Usaha Utama yang dilakukan.

“Nilai penanaman modal baru sebagaimana dimaksud paling sedikit Rp 100 miliar,” bunyi Pasal 2 ayat (2) PMK ini.

Pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud diberikan sebagai berikut:

a. Sebesar 100 persen dari jumlah Pajak Penghasilan badan yang terutang untuk penanaman modal baru sebagaimana dimaksud dengan nilai paling sedikit Rp 500 miliar; dan

b. Sebesar 50 persen dari jumlah Pajak Penghasilan badan yang terutang untuk penanaman modal baru sebagaimana dimaksud dengan nilai paling sedikit Rp 100 miliar dan paling banyak kurang dari Rp 500 miliar.

Jangka waktu pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Selama 5 tahun pajak untuk penanaman modal baru dengan nilai rencana penanaman modal paling sedikit Rp 500 miliar dan kurang dari Rp 1 triliun;

b. Selama 7 tahun pajak untuk penanaman modal baru dengan nilai rencana penanaman modal paling sedikit Rp 1 triliun dan kurang dari Rp 5 triliun;

c. Selama 10 tahun pajak untuk penanaman modal baru dengan nilai rencana penanaman modal paling sedikit Rp 5 triliun dan kurang dari Rp 15 triliun;

d. Selama 15 tahun pajak untuk penanaman modal baru dengan nilai rencana penanaman modal paling sedikit Rp 15 triliun dan kurang dari Rp 30 triliun; dan

e. Selama 20 tahun pajak untuk penanaman modal baru dengan nilai rencana penanaman modal paling sedikit Rp 30 triliun.

“Jangka waktu pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud diberikan selama 5 tahun pajak,” bunyi Pasal 2 ayat (5) PMK ini.

Setelah jangka waktu pemberian pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud berakhir, menurut PMK ini, Wajib Pajak diberikan pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagai berikut:

a. Sebesar 50 persen dari Pajak Penghasilan badan terutang selama 2 tahun pajak berikutnya untuk nilai penanaman modal baru huruf a; atau

b. Sebesar 25 persen dari Pajak Penghasilan badan terutang selama 2 tahun pajak berikutnya untuk nilai penanaman modal baru sebagaimana dimaksud pada huruf b.

Kata 'Prabowo' Utang Indonesia Hanya Untuk Impor Pangan, Mari Cek Faktanya!
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membantah pernyataan calon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto. Prabowo menilai utang Indonesia saat ini hanya untuk impor pangan yang justru merugikan rakyat. Sementara sumber daya alam di Indonesia melimpah.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti menegaskan bahwa utang yang diambil pemerintah tidak pernah digunakan untuk impor.

"Utang tidak digunakan untuk membiayai impor bahan pangan," katanya, Sabtu (6/10/2018).

Dia menjelaskan, pemerintah berutang demi menambal defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Kementerian Keuangan mencatat defisit anggaran per Oktober 2018 mencapai Rp 237 triliun atau 1,6% dari PDB. Defisit berasal dari selisih pendapatan negara Rp 1.483,86 triliun dan belanja negara sebesar Rp 1.720,84 triliun.

"Utang pemerintah digunakan untuk membiayai defisit APBN," jelasnya.

Untuk diketahui, pada Oktober 2018, utang pemerintah naik lagi menjadi Rp 4.478,57 triliun. Sebelumnya di September utang pemerintah di September sebesar Rp 4.416,37 triliun. Utang pemerintah per Oktober 2018 naik Rp 62,2 triliun atau tumbuh 1,4% jika dibandingkan bulan sebelumnya.

SDM

video

Dukungan

Cat-5

Cat-6