Cat-1

Cat-2

Cat-3

Cat-4

2019

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengumumkan hasil rekapitulasi nasional Pemilu 2019 pada Selasa (21/5) dini hari. Berdasarkan hasil rekapitulasi nasional, pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf dinyatakan unggul dengan perolehan suara 55,50 persen. Sementara pasangan nomor urut 02 Prabowo-Sandi perolehan suaranya 44,50 persen.

2

Pendukung Prabowo-Sandi menilai pengumuman tengah malam tersebut sebagai salah satu bentuk kecurangan. Terkait tudingan ini, Bawaslu menyatakan KPU tak menyalahi aturan mengumumkan hasil rekapitulasi pada tengah malam.

"Rekapitulasi paling lambat 22 Mei. Lebih cepat dari itu boleh apa tidak? Boleh. Kan gitu," kata Komisioner Bawaslu RI, Rahmat Bagja di Kantor Bawaslu RI, Selasa (21/5) petang.

Pengumuman sampai tanggal 22 Mei tersebut adalah paling lambat berdasarkan UU. UU menetapkan, hasil rekapitulasi paling lambat bisa diumumkan atau ditetapkan 35 hari setelah pemungutan suara. Jadi, pengumuman lebih cepat tak menjadi persoalan.

"Bisa lebih cepat (dari 35 hari)," kata dia.

Dalam UU, lanjut Bagja, tak diatur terkait jam pengumuman, asalkan berdasarkan hari kalender.

"Ketika hari kalender maka yang berlaku adalah jam 00.00 sampai 23.59. Kan itu, sesuai hari kalender. Kecuali sesuai hari kerja, itu dari jam delapan sampai jam empat (sore)," jelasnya.

"Untuk masalah (pengumuman) rekapitulasi, tidak ada (pelanggaran oleh KPU)," tegasnya.
Demokrat Tegaskan Tidak Ikut Aksi 22 Mei
Partai Demokrat memastikan tidak akan terlibat dalam aksi massa tanggal 22 Mei 2019 yang akan menolak atau mempersoalkan hasil Pemilu 2019.

Sekjen Demokrat Hinca Panjaitan mengatakan bila terdapat dugaan kecurangan dalam pemilu, Demokrat memilih untuk mengikuti alur konstitusional melalui pengaduan kepada Bawaslu atau Mahkamah Konstitusi.

"Saya pastikan dari Partai Demokrat tidak ikut itu," kata Sekjen Demokrat Hinca Panjaitan di sela proses rekapitulasi tingkat nasional KPU RI, di Jakarta, Senin (20/5).

Menurut Hinca, selama ini Demokrat mendukung penuh pelaporan dugaan kecurangan pemilu yang dilakukan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi kepada Bawaslu, karena itu adalah jalur yang konstitusional.


Hinca menekankan Demokrat tetap akan berada dalam koalisi partai politik pendukung Prabowo-Sandi sampai hasil akhir penghitungan suara pemilu diumumkan 22 Mei 2019.

Kata dia, jika Demokrat pergi sebelum hasil akhir diumumkan KPU, maka sama halnya Demokrat "walk out" dari pertandingan yang sedang berlangsung.

"Bagaimana kau sedang bermain bola belum selesai, terus kau pergi dari luar lapangan. Biarkan kami di dalam lapangan sampai peluit ini ditiup berakhir," kata dia.

Aksi Kedaulatan Rakyat disebut akan berlangsung selama tiga hari di Bawaslu dan KPU. Puncak aksi akan jatuh pada 22 Mei di KPU.
Lihat juga: Ferdinand Hutahaean Tak Lagi Dukung Prabowo-Sandi
Koordinator Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat (GNKR) Jumhur Hidayat mengklaim aksi itu akan diikuti sekitar satu juta orang.

Nantinya, kata Jumhur, massa akan mendesak Bawaslu menerbitkan rekomendasi kepada KPU agar mendiskualifikasi capres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebagai peserta Pilpres 2019.

Jumhur menuding dugaan kecurangan oleh kubu 01 bersifat terstruktur, sistematis dan masif. Baik dari sebelum, saat, hingga sesudah pemungutan suara.
Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) DKI Jakarta menyerukan agar seluruh komponen bangsa mengedepankan semangat persatuan, termasuk dalam Gerakan Kedaulatan Rakyatyang rencananya akan digelar di KPU pada 22 dan 23 Mei 2019.

Hal ini menjadi salah satu poin dalam pernyataan sikap Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) DKI Jakarta yang dibacakan oleh Ketua PWM DKI Jakarta H. M Sun`an Miskan Lc dan Sekretaris PWM DKI Jakarta Nuswatoro.

2

"Kami memahami himbauan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dr. H. Haedar Nashir, mengajak seluruh warga dan komponen bangsa berpijak di atas hukum dan konstitusi yang berlaku di Negara Republik Indonesia," ujar Sun`an Miskan saat konfrensi pers dan acara buka puasa bersama di Pasar Rebo, Jakarta, Minggu (19/5/2019).

Sun`an menjelaskan, PWM DKI Jakarta mengajak seluruh komponen masyarakat jangan sampai gara-gara pemilu, kemudian terjadi keretakan bangsa. Sebab persatuan dan Bhinneka Tunggal Ika selama ini menjadi kekuatan dan sumbangan umat Islam bagi bangsa yang besar ini.

"Bagi semua masyarakat, khususnya warga Muhammadiyah yang akan mengikuti Gerakan Kedaulatan Rakyat, kami menghimbau untuk menjaga kesucian bulan Ramadhan dengan aksi damai dan beradab," tegasnya.

Sun`an juga berharap aparat keamanan mengedepankan sukap persuasif dalam menghadapi Gerakan Kedaulatan Rakyat. Aparat harus mengayomi semua komponen Bangsa.

"Kami mengharapkan agar pemerintah, penyelenggara pemilu, serta instansi terkait segera mengusut kematian Petugas Penyelenggara Pemilu seta aparat keamanan secara transparan dan terang benderang," jelas Sun`an Miskan. 
PPP Jawa Barat: People Power Rugikan Masyarakat
Komisi I DPRD Jawa Barat (Jabar) mengimbau seluruh masyarakat Jabar tidak ikut aksi people power atau yang kini diubah menjadi gerakan kedaulatan rakyat di Jakarta.

Aksi ini akan dilakukan oleh kubu pasangan Prabowo-Sandiaga saat penetapan hasil rekapitulasi suara Pemilihan Presiden 2019 pada 22 Mei 2019.

"Kami imbau kepada masyarakat Jabar janganlah ikut-ikutan people power atau kedaulatan rakyat. Ingat, apakah aksi ini banyak mudarat-nya (rugi) atau manfaatnya? Saya pikir aksi ini tidak ada manfaatnya, lebih baik jangan dilakukan," tutur anggota Komisi I DPRD Jabar dari PPP Yusuf Fuad, Senin 20 Mei 2019.

Menurut Yusuf, gerakan people power atau yang kini sudah diubah oleh Amien Rais menjadi gerakan kedaulatan rakyat merupakan gerakan inkonstitusional, yang tujuannya untuk menekan penyelenggara pemilu agar membatalkan hasil penetapan rekapitulasi suara pemilihan presiden.

Apalagi tujuan utamanya untuk mendiskualifikasikan pasangan Jokowi-Ma’ruf Amien yang diprediksi memenangkan Pilpres 2019. Mengingat perolehan suaranya lebih unggul dibandingkan pasangan Prabowo-Sandiaga.

"Mau diganti kedaulatan rakyat atau tetap people power tetap saja tidak boleh karena kembali kepada tujuan awalnya menekan penyelenggara pemilu untuk mendiskualifikasi Jokowi-Ma’ruf Amin. Itu sudah inkonstitusional. Lebih baik warga Jabar jangan ikut-ikutan, baiknya gunakan cara yang benar," tegas Yusuf.
Yusuf menyebut jika ada dugaan kecurangan sebaiknya dibawa ke Bawaslu.

"Gunakanlah corong (cara) yang benar sesuai aturan atau mekanisme yang ada. Jangan libatkan warga, khususnya warga Jabar. Saya percaya warga Jabar bervariasi sikapnya, ada yang memang setuju aksi ini ada yang tidak, tapi saya menyarankan lebih baik jangan ikut aksi ini," imbau dia.

Hal ini sebagaimana kesepakatan para alim ulama di Jabar dan tokoh-tokoh pemimpin di Jabar yang menentang aksi people power atau kedaulatan rakyat, karena hanya merugikan masyarakat sendiri.

"Seperti pertemuan kemarin dengan para tokoh pemimpin di Jabar, alim ulama di Jabar semuanya tidak menghendaki people poweratau apalah namanya yang ujungnya provokasi. Kami menentang keras," kata dia.

People power hanya akan merusak persatuan dan kesatuan yang selama ini sudah dijaga. Apalagi warga Jabar dikenal masyarakatnya beragam. Jangan karena aksi ini kondusifitas di Jabar menjadi rusak.
Anggota Dewan Pembina BPN Prabowo-Sandi, Amien Rais menyebut pemerintah takut dengan kiasan people power yang sempat ia serukan. Tenaga Ahli Kedeputian IV KSP Ali Mochtar Ngabalin menyangkal klaim Amien.

2

"Bukan pemerintah yang takut, Amien Rais yang tidak mengerti bahwa people power itu gerakan makar. Apa urusannya pemerintah dengan pernyataan itu?" ujar Ngabalin saat dimintai konfirmasi, Jumat (17/5/2019).

Seruan people power kini diganti dengan 'Gerakan Kedaulatan Rakyat' oleh Amien. Salah satu alasan Amien mengganti istilah tersebut karena menyebut rezim takut pada kiasan 'people power'.

"Jauh sebelum pemilu ya mungkin 3 minggu sebelumnya, saya pernah sampaikan blak-blakan, kalau sampai terjadi kecurangan yang TSM, maka 02 tidak akan pernah mengakui, apalagi dipaksa-paksa untuk bawa kasusnya ke Mahkamah Konstitusi.

Karena itu, sekarang terjadi ramalan saya itu. Saya katakan people power saat itu. Rupanya, petahana dan rezimnya itu ngeri (sama) people power, kok bahasa asing? Kita ganti dengan gerakan nasional kedaulatan rakyat," kata Amien saat memberikan orasi pada acara deklarasi gerakan kedaulatan rakyat di Posko Kedaulatan Rakyat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (17/5).
Ruhut Sitompul Sindir Amien Rais, Sebut Malu-Malu Kucing Ubah People Power
Ruhut Sitompul sindir Amien Rais karena ubah People Power jadi Gerakan Kedaulatan Rakyat (GNKR),  Ruhut Sitompul sebut Amien Rais malu-malu kucing.

Gerakan Kedaulatan Rakyat diserukan Amien Rais agar pendukung Prabowo-Sandi tak lagi menggunakan istilah people power yang juga ia ciptakan sebelumnya.

Menanggapi hal itu, Ruhut Sitompul justru menyindir Amien Rais.

Ruhut Sitompul menyebut Amien Rais malu-malu kucing.

Selain itu, Ruhut Sitompul mengatakan, pengerahan masa yang menyalahi konstitusi tidak mungkin terjadi.

"Mimpi kali ye, tegas saya katakan itu," kata Ruhut Sitompul seperti dikutip TribunJakarta dari tayangan YouTube iNews Tv, Minggu (19/5/2019).

"Udah lah, apa lagi tokoh yang awal mengatakan people power malu-malu kucing sudah mengatakan kedaulatan rakyat. Itu lah si Amien Rais," sambungnya.

Ruhut Sitompul pun mengimbau kepada masyarakat agar jangan khwatir atas adanya isu pergerakan massa.

"Imbauan saya kepada masyarakat jangan takut, itu penting, karena kerjaan mereka nakut-nakutin, percayakan kepada TNI dan Polri," tandasnya.

Sementara itu untuk diketahui, aksi gerakan kedualatan rakyat ini akan dilakukan pada 20 Mei hingga 22 Mei 2019.

Dikutip dari Wartakota, CEO Seknas PADI Marwan Batubara mengatakan gerakan kedaulatan rayat dibentuk sebagai respons adanya dugaan ketidakadilan di Pemilu 2019.

"Belum lagi calon petahana yang tidak ambil cuti, sehingga ini nyampur sebagai paslon dan sebagai pelaksana pemerintahan," ujarnya.

"Fasilitas negara itu sudah dipisahkan, yang mestinya dia cuti itu diatur. Nah, peraturan itu sendiri dbuat untuk menguntungkan petahana," sambung Marwan.

Aksi unjuk rasa gerakan kedaulatan rakyat, menurut Marwan, akan dilakukan pada tanggal 20, 21, dan 22 Mei 2019. Pihaknya menargetkan 7 juta massa yang akan ikut aksi unjuk rasa.

"Dan selama ini kita sudah buktikan dengan 7 juta orang di aksi 212 atau 14 juta di ulang tahun 212. Tidak ada masalah, kita akan melakukan itu," ucapnya.
Ajakan sebagian elite politik dan tokoh agama untuk turun ke jalan pada 22 Mei dinilai hanya akibat emosi sesaat. Untuk itu, masyarakat diminta berpikir jernih dan tak perlu mengikuti ajakan tersebut.

"Kita tidak menutup mata, telinga ada kabar-kabar yang mau mendelegitimasi hasil pemilu. Itu hanya kabar, kami percaya enggak (terjadi)," kata Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Tengah, KH Ahmad Daroji di sela acara "Multaqo Ulama, Habaib, Cendekiawan Muslim, dan Pimpinan Pesantren se-Jateng untuk Indonesia Damai", Sabtu (18/5/2019).

2

"Ada kabar katanya ada mau people power, enggaklah. Kita ini sedang puasa, insyaAllah semuanya sudah semakin mengendap, kita semakin dewasa, kita semakin matang, insyaAllah itu tidak jadi," ucapnya.

Menurut Ahmad Daroji, bulan suci Ramadhan telah menyatukan seluruh umat Islam, terutama di Tanah Air. Ditandai dengan tidak adanya perbedaan dalam penentuan awal Ramadhan, sehingga diharapkan pada Lebaran nanti juga bisa dirayakan secara bersama-sama.

"Kita semuanya ingin kebersamaan, kita akrab bareng. Kita senang bahwa Ramadhan bareng, tidak beda seperti kadang-kadang Ramadhan sebelumnya. Ini bareng, insyaAllah Idul Fitri juga bareng," tuturnya.

"Itu hanya emosi sesaat yang people power. Kalau pun terjadi ya kita tidak usah ikut masyarakat tidak usah ikut itu. Karena ke depan sekarang yang kita tidak senangi, berbeda, nanti akan jadi teman. Sekarang teman koalisi, belum tentu ke depan menjadi teman lagi," tuturnya.

Ahmad Daroji pun menyampaikan, semua elemen bangsa mesti bersyukur karena perhelatan Pemilu 2019 bisa berjalan tanpa kendala berarti. Penyelenggara pesta demokrasi baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dinilai telah bekerja dengan sebaik-baiknya.

"Kita berterima kasih pada semua komponen bangsa, penyelenggara Pemilu yaitu KPU dan Bawaslu telah bekerja dengan bagus. Kemudian semua peserta Pemilu juga sudah semuanya baik, para saksi juga bagus, meskipun ada KPPS yang wafat, semoga menjadi amal saleh mereka," tandasnya.
Moeldoko soal Amien Rais Ancam People Power: Tindakan yang Tidak Demokrasi
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko kecewa atas ancaman people power yang digaungkan Dewan Pembina BPN Prabowo-Sandiaga, Amien Rais. Moeldoko menilai, people power sebagai tindakan yang tidak demokratis.

"Saya kira itu selaku yang merasa tokoh nggak pantas melakukan seperti itu. Karena itu tindakan yang tidak demokrasi, tindakan yang keluar dari demokrasi, tegas Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (16/4).

Menurut Moeldoko, Amien Rais tidak bersikap bijaksana. Sebagai seorang tokoh nasional, seharusnya Amien Rais menunjukkan sikap demokratis sehingga menjadi contoh bagi generasi muda.

"Saya melihat bahwa cara-cara seperti ini adalah cara-cara yang tidak tepat, apalagi diimbau oleh seseorang yang menyatakan dirinya sebagai tokoh. Kalau itu yang terjadi, saya tidak menganggap itu (Amien Rais) sebagai tokoh," ucapnya.

"Jadi sekali lagi, sangat tidak tepat dengan situasi sekarang ini ada imbauan-imbauan yang keluar dari cara-cara demokratis. Ini pandangan saya bukan hanya pandangan pribadi saya, saya pikir ini juga mewakili pandangan masyarakat Indonesia," imbuhnya.

Moeldoko memastikan pemerintah sudah mengantisipasi jika terjadi people power. Aparat akan dikerahkan untuk mengatasi hal tersebut.

"Kalau seandainya itu dijalankan, kita punya cara-cara untuk mengatasi. Aparat kita sudah punya pengalaman yang sangat kenyang untuk mengatasi situasi di lapangan," ujar dia.

Pernyataan soal people power sebelumnya disampaikan Amien Rais. People power, menurut dia, bisa bergerak bila terjadi kecurangan di Pemilu 2019.

"Kalau nanti terjadi kecurangan, kita nggak akan ke MK (Mahkamah Konstitusi). Enggak ada gunanya, tetapi kita people power, people power sah," kata Amien
Sejumlah tokoh masyarakat dan kiai yang bergabung dalam Forum Kiai Mubalig Nusantara (FKMN) menolak gerakan people power yang berpotensi memecah belah bangsa.

Para kiai dan tokoh masyarakat tersebut menyatakan dukungannya kepada KPU dan Bawaslu untuk bekerja secara profesional, jujur dan adil mengawal hasil pemilu 17 April 2019 lalu.



Selain itu, mereka juga meminta TNI-Polri untuk menindak tegas upaya-upaya yang berpotensi memecah belah bangsa.

"NKRI harga mati," teriak mereka. 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri akan menetapkan pemenang pemilihan presiden (Pilpres) pada 25 Mei 2019. Penetapan tersebut dilakukan setelah proses rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat nasional diumumkan.

Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, tahapan itu sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Undang-undang Pemilu. Akan tetapi, bila perolehan suaranya disengketakan, mereka akan menunggu sampai selesainya proses sengketa.

Menurut Arief, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, penetapan pemenang  pemilu dilakukan setelah tiga hari dari pengumuman hasil rekapitulasi suara tingkat nasional.

"Tanggal 22 Mei kita tetapkan, 3 hari kemudian 25 Mei tidak ada sengketa, maka 25 Mei kita tetapkan," ujar Arief di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (16/5/2019).

Menurut dia, penetapan itu, kata Arief, baru bisa diumumkan jika tidak ada peserta Pemilu yang mengajukan sengketa hasil Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK). Aturan tersebut, kata Arief, juga juga berlaku pada Pemilu Legislatif atau Pileg.
Massa SDR Gelar Aksi Damai Dukung KPU, Tolak People Power
Sejumlah massa yang tergabung dalam Studi Demokrasi Rakyat (SDR) menggelar aksi damai didepan gedung KPU RI, Jakarta, Kamis (16/5/2019).

Dalam aksinya, massa SDR memberikan dukungan penuh kepada KPU dalam menyelesaikan penghitungan pemilu 2019.

Dalam orasinya, SDR menegaskan mendukung penuh keputusan KPU atas hasil Pemilu 2019 berdasarkan amanat konstitusi UU No.7 tahun 2017, melawan segala bentuk penggiringan opini atau framing narasi-narasi sesat yang provokativ dan bertujuan memecah belah bangsa serta mendelegetimasi KPU.

SDR juga menolak people power karena bukan langkah tepat dalam menyelesaikan sengketa pemilu 2019 dan akan menjaga proses demokrasi secara konstitusional sesuai UU No.17 tahun 2017
Ulama muda Nahdlatul Ulama KH Ahmad Muwafiq mengingatkan semua pihak agar setiap persoalan masyarakat maupun bangsa diselesaikan melalui musyawarah. Hal itu mensyaratkan masing-masing pihak untuk tidak bersikap mau memang sendiri.



Ia mencontohkan, karena sejak awal telah disepakati bahwa Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilu maka sebaiknya apa yang sedang dikerjakan dihormati dengan baik. Bila diketahui atau disinyalir ada sesuatu yang tidak beres disalurkan melalui mekanisme seharusnya.

"Jangan bilang curang-curang, kalau ada kecurangan buktikan di pengadilan," kata kiai berambut gondrong yang biasa disapa Gus Muwafiq itu kepada detik.com.

Ia menilai aneh bila ada pihak yang menerima hasil hitung cepat untuk pemilu legislatif tapi menolak hasil sementara hitung cepat di pemilu presiden. Muwafiq juga menyindir pihak yang menyuarakan agar hasil pemilu presiden didiskualifikasi seharusnya diberlakukan hal serupa terhadap pemilu legislatif. Sebab kedua pemilu itu dilakukan dalam waktu, penyelenggara, dan para saksi yang sama. Untuk menghindari gesekan yang tak perlu di masyarakat, Muwafiq mengingatkan semua pihak sebaiknya selama ramadan ini jangan terlalu banyak membicarakan sesuatu yang bisa memancing emosi pihak lain. Termasuk menjaga kondisi dan situasi politik agar tidak terlalu ingar-bingar. Hal itu menjadi kesepakatan dalam multaqo (pertemuan) para ulama, habaib, dan cendekiawan muslim 3 Mei lalu di Jakarta.

Pada bagian lain, kiai yang gemar menyanyi sambil bermain gitar itu juga berbicara soal seni dalam Islam. Ia berpendapat sesungguhnya seni itu bersifat netral yang sudah ada sejak awal peradaban manusia. "Seni ya seni, tak ada itu seni Islam atau apa. Seni itu tak punya agama, tak punya jenis kelamin," tegas Muwafiq.
Viktor S Sirait: Jokowi adalah Kemenangan Rakyat
Pengurus DPP Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) Viktor S Sirait mengatakan kemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin dalam Pilpres 2019 ini merupakan kemenangan seluruh rakyat Indonesia.

"Ini adalah kemenangan rakyat yang menjalankan demokrasi secara baik dan damai. Selamat untuk seluruh rakyat Indonesia," ujarnya.

Ia mengatakan selama delapan bulan ini masyarakat terkotak-kotak dalam pilihan calon presiden dan wakil presiden, juga terkotak-kotak dalam pilihan partai.

"Kini saatnya kita rekatkan lagi kebersamaan dan persatuan. Tak ada lagi yang terkotak-kotak dalam pilihan masing-masing. Tak ada lagi saling hujat. Saatnya kita bergandengan tangan, saling merangkul, kembai ke aktifitas normal," ucapnya.

Ia mengatakan meski baru dari hasil quick count dan masih harus menunggu penghitungan manual dari KPU, namun kemenangan Jokowi sudah di depan mata.

"Berkaca dari beberapa pemilu dan pilkada, hasil quick count dari beberapa lembaga survei yang kredibel itu biasanya tidak jauh dengan hasil akhir dari KPU," ujarnya.

Ia mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengawal kepemimpinan Jokowi untuk periode kedua lima tahun ke depan. Menurutnya, Jokowi sudah meletakkan dasar-dasar pembangunan yang baik selama 4,5 tahun ini, seperti pembangunan infrastruktur, dan perlu dikawal untuk lima tahun ke depan agar bisa diselesaikan secara merata.

Ia mengatakan aksi saling hujat dan banyaknya fitnah dan hoaks, untuk segera ditinggalkan karena hanya akan menghabiskan energi bangsa ini.

"Jangan buang-buang energi lagi hanya untuk saling hujat atau menyebar fitnah. Saatnya kita bergandengan tangan mengawal pemerintahan Jokowi di periode kedua ini," jelasnya.
Rekapitulasi suara tingkat nasional untuk Pemilu 2019 masih terus berlangsung. Sejauh ini KPU telah menuntaskan rekapitulasi untuk 26 provinsi.

Dirangkum detikcom, Kamis (16/5/2019), ke-26 provinsi itu adalah Kalimantan Selatan, Bengkulu, Gorontalo, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Bangka Belitung, Bali, Sulawesi Barat, Yogyakarta, Kalimantan Timur, Lampung, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Jambi, Sulawesi Tengah, Jawa Timur, NTT, Sumatera Selatan, NTB, Aceh, Banten, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Tenggara.



Dari 26 provinsi itu, tercatat pasangan calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin menguasai 16 di antaranya, yaitu Gorontalo, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Bangka Belitung, Bali, Sulawesi Barat, Yogyakarta, Kalimantan Timur, Lampung, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Jawa Timur, NTT, Jawa Tengah, Kepulauan Riau.

Sedangkan sisanya, yaitu 10 provinsi, dimenangi capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Selain untuk pilpres, rekapitulasi yang sudah dimulai sejak Jumat, 10 Mei, itu dilakukan untuk pileg yang melibatkan saksi dari partai politik peserta pemilu serta Bawaslu. Sampai saat ini, proses rekapitulasi yang digelar di KPU itu masih terus berlangsung.

Berikut ini rincian data rekapitulasi hasil Pilpres untuk 14 provinsi yang dilakukan KPU sejauh ini:

1. Bali

Pilpres
Pasangan 01: 2.351.057
Pasangan 02: 213.415

Jumlah suara sah: 2.564.472
Suara tidak sah: 52.338
Jumlah seluruh suara sah dan tidak: 2.616.810

2. Bangka Belitung

Pilpres
Pasangan 01: 495.729
Pasangan 02: 288.235

Jumlah suara sah: 783.964
Suara tidak sah: 22.927
Jumlah seluruh suara sah dan tidak: 806.891

3. Kalimantan Utara

Pilpres
Pasangan 01: 248.239
Pasangan 02: 106.162

Jumlah suara sah: 354.401
Suara tidak sah: 4.840
Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah: 359.241

4. Kalimantan Tengah

Pilpres
Pasangan 01: 830.948
Pasangan 02: 537.138

Jumlah suara sah: 1.368.086
Suara tidak sah: 3.3612
Jumlah seluruh suara sah dan tidak: 1.401.698

5. Gorontalo

Pilpres
Pasangan 01: 369.803
Pasangan 02: 345.129

Jumlah suara sah: 714.932
Suara tidak sah: 8.148
Jumlah seluruh suara sah dan tidak: 723.080.

6. Bengkulu

Pilpres
Pasangan 01: 583.488
Pasangan 02: 585.999

Jumlah suara sah: 1.169.487
Suara tidak sah: 26.862
Jumlah suara sah dan tidak sah: 1.196.349

7. Kalimantan Selatan

Pilpres
Pasangan 01: 823.939
Pasangan 02: 1.470.163

Jumlah suara sah: 2.294.102
Suara tidak sah: 88.001
Jumlah suara sah dan tidak sah: 2.382.103

8. Kalimantan Barat

Pilpres
Pasangan 01: 1.709.896
Pasangan 02: 1.263.757

Jumlah suara sah: 2.973.653
Suara tidak sah: 56.256
Jumlah suara sah dan tidak sah: 3.029.909

9. Sulawesi Barat

Pilpres
Pasangan 01: 475.312
Pasangan 02: 263.620

Jumlah Suara Sah: 738.932
Suara Tidak Sah: 12.147
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah: 751.079

10. Yogyakarta

Pilpres
Pasangan 01: 1.655.174
Pasangan 02: 742.481

Jumlah Suara Sah: 2.397.655
Suara Tidak Sah: 52.024
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah: 2.449.679

11. Kalimantan Timur

Pilpres
Pasangan 01: 1.094.845
Pasangan 02: 870.443

Jumlah suara sah: 1.965.288
Suara tidak sah: 37.993
Jumlah suara sah dan tidak sah: 2.003.281

12. Lampung

Pilpres
Pasangan 01: 2.853.585
Pasangan 02: 1.955.689

Jumlah suara sah: 4.809.274
Suara tidak sah: 86.311
Jumlah suara sah dan tidak sah: 4.895.585

13. Maluku Utara

Pilpres
Pasangan 01: 310.548
Pasangan 02: 344.823

Jumlah suara sah: 655.371
Suara tidak sah: 10.243
Jumlah suara sah dan tidak sah: 665.614

14. Sulawesi Utara

Pilpres
Pasangan 01: 1.220.524
Pasangan 02: 359.685

Jumlah Suara Sah: 1.580.209
Suara Tidak Sah: 14.096
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah: 1.594.305

15. Provinsi Jambi

Pilpres
Pasangan 01: 859.833
Pasangan 02: 1.203.025

Jumlah Suara Sah: 2.062.858
Suara Tidak Sah: 48.470
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah: 2.111.328

16. Provinsi Sulawesi Tengah

Pilpres
Pasangan 01: 914.588
Pasangan 02: 706.654

Jumlah Suara Sah: 1.621.242
Suara Tidak Sah: 18.821
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah: 1.640.063

17. Provinsi Jawa Timur

Pasangan 01: 16.231.668
Pasangan 02: 8.441.247

Jumlah suara sah: 24.672.915
Suara tidak sah: 838.326
Jumlah suara sah dan tidak sah: 25.511.241

18. Provinsi NTT

Pilpres
Pasangan 01: 2.368.982
Pasangan 02: 305.587

Jumlah suara sah: 2.674.569
Suara tidak sah: 43.895
Jumlah suara sah dan tidak sah: 2.718.464

19. Provinsi Sumatera Selatan

Pilpres
Pasangan 01: 1.942.987
Pasangan 02: 2.877.781

Jumlah suara sah: 4.820.768
Suara tidak sah: 117.817
Jumlah suara sah dan tidak sah: 4.938.585

20. Sulawesi Tenggara

Pilpres
Pasangan 01: 555.664
Pasangan 02: 842.117

Jumlah Suara Sah: 1.397.781
Suara Tidak Sah: 27.625
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah: 1.425.406

21. Provinsi Jawa Tengah

Pilpres
Pasangan 01: 16.825.511
Pasangan 02: 4.944.447

Jumlah Suara Sah: 21.769.958
Suara Tidak Sah: 606.514
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah: 22.376.472

22. Sumatera Barat

Pilpres
Pasangan 01: 407.761
Pasangan 02: 2.488.733

Jumlah Suara Sah: 2.896.494
Suara Tidak Sah: 40.225
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah: 2.936.719

23. Provinsi Kepulauan Riau

Pilpres
Pasangan 01: 550.692
Pasangan 02: 465.511

Jumlah Suara Sah: 1.016.203
Suara Tidak Sah: 14.665
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah: 1.030.868

24. Provinsi Banten

Pilpres
Pasangan 01: 2.537.524
Pasangan 02: 4.059.514

Jumlah Suara Sah: 6.597.038
Suara Tidak Sah: 194.128
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah: 6.791.166

25. Provinsi Aceh

Pilperes
Pasangan 01: 404.188
Pasangan 02: 2.400.746

Jumlah Suara Sah: 2.804.934
Suara Tidak Sah: 83.326
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah: 2.888.260

26. Provinsi NTB

Pilpres
Pasangan 01: 951.242
Pasangan 02: 2.011.319

Jumlah Suara Sah: 2.962.561
Suara Tidak Sah: 78.125
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah: 3.040.686

SDM

video

Dukungan

Cat-5

Cat-6