Cat-1

Cat-2

Cat-3

Cat-4

2019

Capres 01 Joko Widodo (Jokowi) kerap disebut lemah dalam hubungan luar negeri. Hal itu menjadi sorotan jelang debat keempat antarcapres yang salah satunya bertemakan hubungan luar negeri. Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi - Ma'ruf pun membantah hal tersebut.

"Tentang hubungan luar negeri saya kira pemerintahan Jokowi telah menunjukkan kepemimpinannya yang sangat kuat terutama di ASEAN, Indonesia masih disegani sebagai negara yang berpengaruh di ASEAN," kata Juru Bicara TKN Ace Hasan Syadzily di Kompleks DPR RI, Jakarta, Senin (25/3).



Ace memberikan contoh lain, yakni pada pemerintahan Jokowi indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Kemudian, Indonesia kerap aktif dalam forum ekonomi G20 hingga menjadi tuan rumah pertemuan IMF.

Capaian itu, kata Ace, menunjukkan Indonesia adalah salah satu negara yang berpengaruh, sekaligus membantah stigma bahwa Jokowi memiliki politik luar negeri yang lemah.

"Oleh karena itu tidak benar kalau dikatakan bahwa pak Jokowi jarang ke forum luar negeri. Justru kehadiran Pak Jokowi di luar negeri itu beliau menunjukkan marwahnya sebagai presiden," ujar dia.

Jokowi juga kerap disebut lemah dalam politik luar negeri lantaran ia kerap absen dalam forum internasional. Menurut Ace, anggapan tersebut juga tidak tepat. Ia mengatakan, ada kalanya Jokowi cukup memerintahkan perwakilan luar negerinya. "Jadi tidak semua forum inernasional itu harus dihadiri oleh Pak Jokowi," ujar dia.

Ace juga menyoroti aktivitas Indonesia di dunia Muslim. Indonesia turut berperan aktif menyelesaikan berbagai konflik yang ada di negara-negara Muslim.

"Pak Jokowi diakui oleh dunia bahwa dengan Islam Indonesia yang moderat, wasthiyah, itu menunjukkan bahwa indonesia memiliki peran yang sangat luar biasa bagi kehidupan internasional," ujar dia.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyebut capres petahana Joko Widodo saat ini malah mempersempit basis pemilih dengan sejumlah narasi dan tindakan. Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin menolak anggapan Fahri.

"Pak Jokowi itu merangkul semua golongan. Mana ada mempersempit pemilih? Pak Fahri lihatnya terlalu simplistis dan tidak mendalam," ujar anggota TKN Tsamara Amany saat dimintai konfirmasi, Senin (25/3/2019).



Tsamara menyebut Jokowi merangkul banyak golongan dari berbagai latar. Tsamara juga mengungkit sosok Ma'ruf Amin yang disebutnya pemersatu.

"Ada berbagai macam golongan di kubu Pak Jokowi, dari berbagai latar belakang, ada yang berlatar belakang NU, Muhammadiyah, HMI, ada sosok seperti TGB. Ada tua-muda, pengusaha, aktivis, purnawirawan, dan sebagainya," kata Tsamara.

"Bahkan Kiai Ma'ruf sendiri juga pemersatu dari berbagai kelompok keagamaan. Kalau ada pernyataan tegas terhadap gerakan yang hendak mengganti Pancasila, itu namanya sebuah sikap, bukan upaya mempersempit golongan," imbuh politikus PSI itu.

Sementara itu, Wakil Ketua TKN Arsul Sani menyebut segmen pemilih Jokowi kini makin meluas, bukan sempit seperti kata Fahri. Dia membeberkan alasan-alasan mengapa segmen pemilih Jokowi kini dianggap makin beragam.

"Basis pemilih Pak Jokowi justru dari sisi segmentasi malah lebih melebar atau meluas. Sekarang ini makin banyak segmen-segmen pemilih muslim yang sebelumnya percaya dengan pelabelan sosok Jokowi melalui hoax, fitnah, dan ujaran kebencian sebagai sosok yang anti-Islam, pro-asing-'aseng', dan pro-PKI makin mendekat ke paslon 01. Jadi yang kami lihat berkebalikan dengan yang FH sampaikan," tegas Arsul.

Sebelumnya diberitakan, Fahri menilai Jokowi saat ini tengah mempersempit 'pasarnya' sendiri. Fahri memandang sebenarnya peluang petahana untuk menang kembali sangat terbuka. Untuk Jokowi, dia menyebut sang petahana sedang mempersempit basis pemilih.

"Dia menjadi terlalu partisan. Saya sering katakan, untuk menjadi orang yang terpilih kembali di Indonesia sangat tidak susah. Cukup Anda tebar payung besar, menjadi pemimpin yang rekonsiliatif, terpilih, dan terpilihnya dahsyat. Lihat Pak SBY, kan terpilihnya tinggi sekali, rekonsiliatif saja," ucap Fahri.

"Keadaan mah relatif sama begitu ya, tetapi karena dia rekonsiliatif, jatahnya itu kalau tidak ada, kalau mampu mengurai atau menjulurkan payung besar di kepemimpinannya, petahana itu terpilih. Tapi Pak Jokowi sayangnya menciptakan konflik dan mempersempit basis pemilihnya," sambung Fahri.
Kampanye Perdana, Jokowi Temui Pendukungnya di Banten
Calon presiden Joko Widodo mengawali kampanye terbuka dengan menyapa para pendukungnya di Stadion Maulana Yusuf, Cicera, Serang Banten pada Ahad (24/3). Dalam kesempatan itu, Jokowi kembali mempromosikan tiga kartu sakti yang diinisiasi beberapa waktu lalu.

"Tapi ini adalah program baru yang akan kita laksanakan mulai tahun depan, setelah kita semua melewati Pilpres pada 17 April nanti," kata Jokowi saat menyampaikan orasi politiknya.

Program tiga kartu sakti, yakni Kartu Indonesia Pintar (KIP) kuliah, Kartu Sembako Murah, dan Kartu Pra-Kerja. Jokowi mengatakan, anak-anak lulusan SMA, SMK hingga perguruan tinggi diminta untuk mencari kartu pra-kerja guna menerima kepastian mendapat pekerjaan.

Dia mengatakan, kartu tersebut nantinya akan memberikan pelatihan baik di kementerian, BUMN, atau Balai Latihan Kerja (BLK). Capres nomor urut 01 itu melanjutkan, pelatihan itu nantinya dilakukan baik di dalam maupun di luar negeri guna memudahkan mencari pekerjaan.

"Tapi kalau belum dapet pekerjaan akan ada insentif honor enam bulan hingga satu tahun sampai dapat kerja," kata Jokowi.

Kartu lainnya yang diperkenalkan adalah kartu sembako murah. Jokowi juga kembali mengampanyekan KIP kuliah. Dia mengimbau, warga yang tidak mampu, tetapi ingin berkuliah untuk mencari kartu tersebut.

Dalam kampanye perdana itu, Jokowi juga melakukan simulasi pencoblosan surat suara. Mantan gubernur DKI Jakarta itu mempraktekan di depan massa pendukungnya untuk memberikan suara mereka kepada dirinya dan Ma'ruf Amin selanjutnya memasukan kertas ke kotak suara.

"Saya titip, ingat bahwa hari Rabu 17 April itu jangan lupa pilih yang baju putih, saya ulang pilih yang baju putih karena putih adalah kita," kata Jokowi.

Sementara, hadir dalam kampanye terbuka perdana itu adalah Sekretaris Jendral PDIP Hasto Kristiyanto, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartanto, Ketua Umum PSI Grace Natalie, Ketua Umum PKPI Diaz Hendroproyono, Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo.

Kegiatan itu juga dihadiri Ketua TKN KIK Erick Thohir dan Ketua Harian TKN Moeldoko. Hadir pula Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Sayangnya, cawapres Ma'ruf Amin batal menghadiri kampanye terbuka perdana itu.

Masa kampanye politik dan iklan kampanye pemilu terbuka akan dimulai Ahad (24/3) hingga 13 April 2019. Bawaslu meminta para peserta Pemilu 2019, yaitu 16 partai politik dan pasangan capres-cawapres mengedepankan adu gagasan dan program.
Gubernur Bali I Wayan Koster mendoakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dapat memenangi kontestasi Pilpres 2019. Koster berharap Jokowi yang merupakan capres petahana dapat kembali melanjutkan pembangunan di Indonesia.

Hal tersebut dikatakan Koster saat menghadiri acara simakrama atau silaturahmi bersama tokoh dan masyarakat Bali di Ardha Chandra Kecamatan Denpasar Selatan Kota Bali, Jumat 23 Maret 2018. Acara tersebut juga dihadiri Jokowi.



"Kami terus mendoakan, mudah-mudahan Bapak Jokowi terpilih kembali sebagai presiden. Itu harapan kami demi tegaknya ideologi Pancasila, UUD 45, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika," kata Koster.

Dia mengatakan, Bali merupakan daerah adat istiadat, seni, dan budaya yang menjadi aset masyarakat Pulau Dewata dan juga bangsa Indonesia. Upaya melestarikan adat istiadat, seni dan budaya sepenuhnya dijalankan oleh desa adat dengan cara swadaya.

Ia pun meminta kepada Jokowi agar pemerintah mengucurkan dana bantuan untuk desa adat, seperti dana desa dan dana kelurahan.

"Kami mohon perhatian secara khusus kepada Bapak Presiden. Kiranya berkenan untuk mempertimbangkan pemberian alokasi anggaran untuk desa adat di Bali. Sesuai kemampuan keuangan negara," kata Koter
Presiden Joko Widodo ( Jokowi) mengajak masyarakat untuk berani melawan hoaks yang banyak beredar baik di media sosial maupun di dunia nyata. Jokowi pun meminta kepada masyarakat untuk juga berani melawan kabar fitnah dan kabar bohong.



"Tanggal 17 April 2019 tinggal 24 hari lagi. Hati-hati waktu tinggal 24 hari. Saya mengajak pada kita semuanya untuk berani dan melawan hoaks. Berani dan melawan kabar fitnah, kabar bohong," ujar Jokowi saat berpidato di acara Alumni Jogja Satukan Indonesia yang digelar di Stadion Kridosono, Kotabaru, Kota Yogyakarta, Sabtu (23/3).

Jokowi mengungkapkan saat ini peredaran hoaks, kabar fitnah dan kabar bohong tak lagi beredar di media sosial saja. Namun juga beredar dari pintu ke pintu.

"Sekarang (hoaks, kabar fitnah dan kabar bohong) tidak hanya ada di medsos tapi dari pintu ke pintu. Ini sudah ingin merusak Indonesia (lewat hoaks, kabar fitnah dan kabar bohong)," ungkap Jokowi.

Jokowi meminta kepada masyarakat agar berhati-hati pada hoaks, kabar bohong dan kabar fitnah yang disebarkan. Jokowi menyebut cara-cara yang dilakukan dengan menyebar hoaks dan kabar bohong ini sebagai politik yang tak beretika dan bertatakrama.

"Ada yang bilang kalau Jokowi- Ma'ruf Amin menang, pendidikan agama dihapuskan. Itu kabar bohong, fitnah hoaks. Ada yang bilang kalau Jokowi-Ma'ruf Amin menang, adzan akan dilarang. Hati-hati kabar seperti ini. Ini cara berpolitik tak beretika dan bertatakrama," tutup Jokowi.
Presiden Joko Widodo meninjau proses rekonstruksi dan rehabilitasi di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) pasca diguncang gempa beberapa waktu lalu. Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo bakal mengawali kampanye terbuka di Tangerang, Banten dan berakhir di Jakarta. Kampanye terbuka atau rapat umum dijadwalkan KPU mulai Minggu 24 Maret hingga 13 April 2019.

Jokowi bersama cawapresnya, Ma'ruf Amin akan berkampanye keliling secara terpisah. Tapi khusus awal kampanye di Tangerang dan kampanye terakhir di Jakarta, Jokowi berkampanye bersama dengan Ma'ruf.

6

"Betul. Kampanye akan dibuka di Tangerang dan diakhiri di Jakarta," ujar Direktur Komunikasi Politik Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Usman Kansong saat dikonfirmasi, Jumat (22/3).

Kampanye perdana di Tangerang akan dilanjutkan ke Denpasar, Bali pada hari yang sama.

Usai di dua tempat tersebut, Jokowi akan melanjutkan kampanye di Jawa Timur lalu ke Lhokseumawe, Aceh, dan Dumai, Riau.

Jokowi juga bakal berkunjung ke sejumlah wilayah di Kalimantan yakni Pontianak, Banjarmasin, Balikpapan, dan Mamuju di hari-hari berikutnya.

Sementara pada akhir bulan ini, mantan Gubernur DKI Jakarta itu akan fokus mempersiapkan debat capres yang akan digelar 30 Maret mendatang.

Pasca debat, Jokowi kembali melanjutkan kampanye terbuka, yakni di Makassar dan Manado, Sulawesi. Ia juga akan berkampanye di Sorong dan Papua pada awal April.

Kegiatan kampanye Jokowi cenderung lebih banyak dilakukan di luar Pulau Jawa. Sejumlah wilayah seperti Bengkulu, Batam, Padang Sidempuan hingga Lampung termasuk wilayah yang menjadi tujuan Jokowi melakukan kampanye terbuka.

Setelah itu Jokowi akan mempersiapkan untuk debat terakhir pada 13 April sekaligus penutupan kampanye terbuka di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta.

Selain Jokowi, TKN juga telah menyiapkan jadwal kampanye bagi Ma'ruf. Cawapres nomor urut 01 itu bakal mengawali kampanye dalam kongres dan rapat kerja nasional santri nasional di Jakarta pada 30 Maret 2019.

Mantan rais am PBNU itu juga bakal berkampanye dalam acara Isra Mi'raj akbar di Bandung, Jawa Barat pada awal April. Selama satu bulan, Ma'ruf akan fokus melakukan kampanye terbuka di wilayah Jabar di antaranya Garut, Sukabumi, hingga Banten.

Sementara di akhir masa kampanye terbuka, Ma'ruf akan melakukan kampanye bersama Jokowi di GBK sebelum sesi debat terakhir.
Pelaporan Terhadap Ma'ruf Soal Dianggap Biarkan Hoax Sangat Tidak Tepat
Calon wakil presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin menanggapi laporan terhadapnya ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Ma'ruf dituding membiarkan penyebaran hoaks.

Hoaks yang dimaksud pelapor adalah pernyataan dalam sebuah pengajian. Pembicara bilang jika paslon 01 tidak terpilih, tidak ada tahlil dan zikir berkumandang di Istana. Menurut pelapor, Ma'ruf juga berada di pengajian tersebut.

Ma'ruf menyebut laporan yang diarahkan kepadanya tidak tepat. Menurut dia, itu adalah forum tertutup bukan ruang terbuka. Konteksnya juga antar ulama bertemu untuk saling mengingatkan.

"Apa salah saya? Kalau kenapa saya diam saja, karena menurut saya itu bukan sesuatu hal yang melanggar," ujar Ma'ruf Amin di Samarinda, Kalimantan Timur, Jumat (22/3).

Ma'ruf menyebut yang hadir adalah ulama Nahdlatul Ulama. Para ulama tersebut saling mengingatkan karena paling ditakuti apabila paham Ahlussunah Wal Jamaah (Aswaja) diganggu.

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa ulama khawatir politik bakal merusak Islam. Sampai peringatan supaya paham intoleransi tidak menggusur ajaran Islam moderat di Indonesia.

"Karena itu jangan sampai soal politik merusak Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang Ahlussunah Wal Jamaah, Islam yang moderat itu jangan sampai tergusur dari Indonesia, karena Islam Rahmatan Lil Alamin, moderat itu yang bisa menjaga kerukunan di antara sesama bangsa, kalau itu Islam yang intoleran yang menjadi mainstream itu bahaya," jelas Mustasyar PBNU itu.

Anggota Advokat Peduli Pemilu menilai, Ma'ruf Amin tidak mengampanyekan anti-hoaks karena tidak menegur penceramah sebagaimana video tersebut. Ma'ruf dilaporkan ke Bawaslu dengan Pasal 280 ayat 1 huruf c dan d juncto Pasal 521 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Ma'ruf Amin dilaporkan ke Bawaslu oleh Anggota Advokat Peduli Pemilu. Pelapor menilai, Ma'ruf Amin tidak mengampanyekan anti-hoaks karena tidak menegur penceramah sebagaimana video tersebut. Ma'ruf dilaporkan ke Bawaslu dengan Pasal 280 ayat 1 huruf c dan d juncto Pasal 521 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Ulama Kharismatik Aceh, Tengku H. Nuruzzahri (Waled Nu) Samalanga bersama sejumlah massa yang tergabung dalam Relawan Nawacita Jokowi Lhokseumawe menggelar deklarasi dukungan untuk paslon Joko Widodo- Ma'ruf Amin. Mereka mengajak masyarakat untuk memilih pemimpin yang telah bekerja nyata dan super terbaik.

"Dua kandidat capres- cawapres ini putra terbaik bangsa. Namun, pilihlah satu pemimpin yang kita senang. Yang super terbaik dari yang terbaik," kata Waled Nu dalam deklarasi dan silaturahmi yang digelar di Aula Hotel Lido Graha, Lhokseumawe, Selasa (20/3/2019).



Waled menyebut kiprah Jokowi- Amin sudah terbukti. Kendati demikian, dia meminta masyarakat Aceh untuk tidak saling menggunjing walaupun berbeda pilihan politik.

"Jangan sampai kita buat keributan. Jangan menggunjing orang lain dan jangan hoaks. Sampaikan yang baik- baik kepada sesama. Intinya, berbaik- baiklah walau berbeda tujuan," sebut Waled Nu.

Sementara itu, koordinator Relawan Nawacita Jokowi-Amin Lhokseumawe, Ahmad Subhan menyampaikan, deklarasi tersebut diikuti oleh ribuan peserta. Relawan tersebut datang dari berbagai desa yang ada di Lhokseumawe.

"Hari ini relawan yang hadir hanya seribuan, karena tempat hanya bisa menampung seribu relawan, masih ada ribuan relawan nawacita lainnya di Lhokseumawe," kata Ahmad Subhan dalam keterangannya.

Menurut Subhan, para relawan itu datang untuk mendengarkan pemaparan dari Tengku Hm Nuruzzahri atau yang akrab disapa Waled Nu tentang Jokowi-Ma'ruf. Para relawan juga diberitahu mengenai isu-isu yang berkembang selama kampanye.

"Kita juga lakukan silaturahmi dalam rangka konsolidasi, memberi pengetahuan bagi para relawan terkait isu-isu kampanye yang harus disampaikan oleh tim 01, untuk pemenangan Jokowi-Amin," sebut Subhan.

Salah seorang relawan, Nurdin Ismail alias Ayah Din mengaku mendukung Jokowi karena berpihak kepada rakyat. Dia pun meminta Waled NU untuk tetap memperjuangkan aspirasi warga apabila Jokowi terpilih kembali di Pilpres 2019.

"Dulu, BBM, Listrik dan Sembako tidak naik dan mencekik. Masa Jokowi malah naik. Ke depan, jika terpilih tolong hiraukan kami rakyat kecil," sebut Ayah Din.
Survei Indo Barometer: Elektabilitas Jokowi 50,2% vs Prabowo 28,9%
Lembaga survei Indo Barometer merilis hasil surveinya terkait elektabilitas pasangan calon presiden dan wakil presiden di Pemilu 2019. Hasilnya, pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin unggul dari rivalnya, pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, dengan selisih di atas 20%.

Survei dilaksanakan pada 6-12 Februari 2019 kepada 1.200 responden yang dipilih menggunakan metode multistage random sampling. Margin of error dalam survei ini kurang-lebih 2,83 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Survei dilakukan menggunakan simulasi gambar kedua paslon. Responden diberi pertanyaan 'seandainya pemilihan umum presiden dilaksanakan pada hari ini, dari 2 gambar pasangan calon tersebut, mana yang akan Bapak/Ibu/Saudara pilih sebagai Presiden-Wakil Presiden Republik Indonesia?'.

"Sekarang pasangan ini dengan simulasi kertas suara. Sebanyak 50,2 persen memilih Jokowi-Ma'ruf, 28,9 persen memilih Prabowo-Sandi, tidak menandai apa pun di kertas suara 20,9 persen. Jadi selisih elektabilitas itu di atas 20 persen," kata peneliti Indo Barometer Hadi Suprapto Rusli di Hotel Century Park, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (21/3/2019).

Indo Barometer juga memberikan proyeksi perolehan suara pada pilpres 17 April 2019 nanti. Proyeksi dilakukan dengan membagi suara undecided voters dengan asumsi tidak ada peristiwa politik besar.

"Indo Barometer memberikan proyeksi 17 April 2019 yang akan datang. Jika tidak ada peristiwa politik yang besar, kemungkinan Jokowi akan mendapatkan 63,47 persen dan Prabowo 36,53 persen," jelas Hadi.

Berikut ini elektabilitas pasangan Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandi berdasarkan survei Indo Barometer:

Simulasi gambar pasangan calon:
Jokowi-Ma'ruf 50,2 persen
Prabowo-Sandi 28,9 persen
Undecided voters 20,9 persen

Simulasi gambar calon presiden:
Joko Widodo 51,2 persen
Prabowo Subianto 28,9 persen
Undecided voters 19,9 persen

Simulasi gambar calon wakil presiden:
Ma'ruf Amin 44,5 persen
Sandiaga Uno 32,1 persen
Undecided voters 23,4 persen

Proyeksi perolehan suara pada 17 April 2019:
Jokowi-Ma'ruf 63,47 persen
Prabowo-Sandi 36,53 persen
Undecided voters 0 persen
Aktivis perempuan Zannuba Ariffah Chafsoh atau akrab disapa Yenny Wahid mengungkap alasannya mendukung pasangan  nomor urut 01, Joko Widodo - Ma'ruf Amin di Pilpres 2019. Soal dukungan politik itu diungkap Yenny Wahid di sela-sela acara silaturahim nusantara bersatu di Surabaya, Jawa Timur, Senin (18/3/2019) malam.

"Ada beberapa alasan mengapa saya memilih untuk mendeklarasikan dukungan ke Jokowi-Kiai Ma'ruf," ujarnya di acara yang dihadiri KH Ma'ruf Amin tersebut.

10

Ia menjelaskan, Indonesia saat ini menjadi salah satu negara yang dihitung sebagai kekuatan besar, bahkan perekonomiannya terbesar di Asia Tenggara, dan diprediksi pada 2045 menjadi lebih besar.

"Tapi, prediksi hanya tinggal prediksi jika tidak disiapkan sejak sekarang segala sesuatunya," ucap putri kandung Presiden ke-4 RI, KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tersebut.

Selain itu, kekuatan Jokowi yang pada pemerintahannya sekarang bersama Jusuf Kalla sukses membangun insfrastruktur darat dan laut menjadikan salah satu penyebab menguatnya perekonomian bangsa ini.

Tak cukup di situ, kata dia, Jokowi yang pada Pemilihan Presiden 2019 bersama KH Ma'ruf Amin telah menegaskan bahwa ke depan dibangun insfrastruktur dari berbagai arah, baik darat, laut maupun langit.

Infrastruktur langit, lanjut dia, bukan masalah hubungan dengan yang di atas (Tuhan YME), tapi lebih memastikan konektivitas ke seluruh daerah di Indonesia.

"Alasan-alasan di atas itulah yang menarik saya sehingga memutuskan mendukung Jokowi-Kiai Ma'ruf," kata perempuan kelahiran Jombang, Jawa Timur, tersebut.

Yenny Wahid juga memuji komitmen Jokowi terhadap masalah keadilan, yang disebutnya memiliki visi sama dengan pandangan almarhum ayahnya, Gus Dur.

Ia menjelaskan, Gus Dur selalu menghadirkan keadilan bagi masyarakat dengan cara memberikan hak yang sama bagi warganya, apapun suku, agama dan latar belakangnya.

"Nah, ini juga yang saya temukan dari Jokowi-Kiai Ma'ruf. Siapapun di bangsa ini bisa merasakan hasil pembangunan, tak hanya kota besar, tapi juga daerah terpencil. Sesungguhnya, itulah hakikat seorang pemimpin," katanya.

Sementara itu, pada kesempatan tersebut hadir ribuan tokoh dari beragam agama, etnis dan suku, termasuk penggagas acara mantan wakil wali kota Surabaya, Arif Afandi.

Pemilihan Presiden 2019 diikuti dua pasangan calon presiden dan wakil presiden, yakni pasangan nomor urut 01 Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin serta pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.
Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Kerja (TKN KIK) merespons positif hasil survei Litbang Kompas, di mana elektabilitas capres Joko Widodo (Jokowi) sebesar 49,2%. TKN lantas menyinggung hasil survei internal kubu Prabowo Subianto yang dinilainya tidak presisi.

"Kami melihat semua hasil survei dengan objektif, tidak apriori, termasuk hasil survei Litbang Kompas. Berbeda dengan kubu 02 melihat survei dengan sinis, penuh apriori, dan bahkan sampai mengeluarkan survei internal yang bertolak belakang dari sebagian besar hasil lembaga survei," ujar juru bicara TKN, Ace Hasan Syadzily, kepada wartawan, Rabu (20/3/2019).



"TKN optimis dengan semua hasil survei, kecuali survei internal BPN 02. Survei itu menunjukkan bahwa hoax, fitnah yang disemburkan tidak membuat masyarakat goyah untuk tetap mendukung Pak Jokowi," imbuh politikus asal Golkar ini.

Dalam survei yang digelar Litbang Kompas, selisih elektabilitas Jokowi dengan capres Prabowo Subianto kini hanya 11,8%. Ace menyebut jarak tersebut sudah cukup signifikan sehingga sulit dikejar Prabowo menjelang Pilpres 2019, yang akan digelar pada 17 April.

"Selisih 11,8% dalam hitungan statistik merupakan angka yang signifikan. Memerlukan effort dan upaya yang luar biasa untuk dapat mengejar selisih itu. Untuk menaikkan 1% saja, jika mengacu pada tren survei Kompas, memerlukan waktu 1 bulan," tuturnya.

Wakil Sekretaris TKN Raja Juli Antoni berpendapat sama dengan Ace. Ia meyakini Jokowi bisa memenangi pilpres.

"Hasil survei Litbang Kompas memang yang menunjukkan selisih antara 01 dan 02 yang paling tipis. SMRC akhir pekan lalu menunjukkan selisih yang sangat besar, sekitar 25%. Namun demikian, selisih sekitar 13% dengan margin of error sekitar 3% merupakan selisih yang sangat sulit dikejar Pak Prabowo. Kami sangat optimis menang, tinggal menentukan seberapa tebal kemenangan kami," kata Toni.
MENDAGRI Janji Usulkan Dana Kecamatan Rp 100 Juta
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menjanjikan bakal mengusulkan dana khusus untuk kecamatan sebesar Rp100 juta.

Janji itu diutarakan di depan 500 camat dalam Rapat Koordonasi Nasional (Rakornas) Camat di Jakarta, Rabu (20/3).

Tjahjo mengatakan usulan dana kecamatan itu berasal dari keluhan para camat dalam yang digelar Kemendagri selama tiga kali.

"Dana [pembangunan] kecamatan sebenarnya sudah cukup, tapi mereka mengeluhkan, 'ada tidak dana fungsi pembinaan dan pengawasan?'," kata Tjahjo saat ditemui usai Rakornas Camat di Hotel Ciputra, Jakarta, Rabu (20/3).

"Kalau ambil dana program kan tidak mungkin. Nanti kalau masing-masing kecamatan dapat Rp50 juta sampai Rp100 juta sudah cukup bagus," imbuhnya.

Dana tersebut, kata Tjahjo, digunakan untuk operasional camat mengawasi dana desa dan dana kelurahan. Misalnya untuk uang bensin berkunjung ke desa atau uang makan saat mengundang tokoh masyarakat.

Tjahjo menyampaikan dirinya sudah melobi dana kecamatan ke Menteri Keuangan Sri Mulyani selama dua tahun terakhir. Ia berharap usulan ini bisa segera direalisasikan.

"Belum, belum [diputuskan]. Anggaran yang penting payung hukumnya. Kemudian nanti bisa gunakan anggaran program, [harus] jelas payung hukumnya, jangan sampai ada masalah hukum," tutur dia.

Sebelumnya, pemerintahan Jokowi-JK telah mengadakan dana desa dan dana kelurahan untuk mempercepat pembangunan di tingkat bawah.

Dana desa digelontorkan sejak 2015 dengan angka Rp20,7 triliun. Lalu di 2016 Rp47 triliun, Rp60 triliun pada 2017 dan 2018. Kemudian di 2019 kembali naik hingha Rp73 triliun.

Sementara dana 8.122 kelurahan mendapat kucuran anggaran sesuai kategori kualitas pelayanan publik. Kucuran dana berkisar dariRp352,9 juta hingga Rp370,1 juta per kelurahan.
Beredar Isu Bahwa Jokowi Akan Menghapus Pendidikan Agama di Indonesia
Kubu oposisi kembali menebar fitnah untuk menjatuhkan Jokowi dengan melontarkan isu pendidikan agama di Indonesia dihapuskan. Namun hal tersebut tentu bertolak belakang dengan hal yang dilakukan di era pemerintahan Jokowi.

Dalam empat tahun terakhir, Ditjen Pendidikan Islam Kemenag justru terus berupaya meningkatkan akses dan mutu pendidikan agama dan keagamaan. Banyak program afirmatif yang dilakukan.

Keberadaan Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia (MAN IC) misalnya. Sebagai madrasah unggulan terus dikembangkan hingga jumlahnya semakin banyak dan tersebar di berbagai provinsi.

"Pesantren salafiyah dan ma'had aly (perguruan tinggi di pesantren) juga kita rekognisi dalam bentuk penyetaraan atau muadalah. Pemerintah juga siapkan RUU Pesantren untuk memberikan afirmasi dan rekognisi bahkan fasilitasi pada tradisi dan kekhasan keilmuan di pesantren," ujar dia.

Dia menambahkan, bahkan sarana prasarana pendidikan tinggi keagamaan Islam Negeri (PTKIN) maju pesat. 58 PTKIN, semuanya memiliki gedung perkuliahan baru.

Kamaruddin melanjutkan, penguatan pendidikan agama dan keagamaan intinya telah banyak dilakukan Kemenag. Tidak hanya fisik, penguatan itu juga dilakukan pada aspek pengembangan SDM (beasiswa), kurikulum maupun penguatan proses belajar mengajar.

"Saya justru optimis, pendidikan agama ke depan di Indonesia akan semakin kuat dan berkualitas," tandasnya.
Hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) terkait elektabilitas (tingkat keterpilihan) pasangan capres-cawapres dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 di Banten menunjukkan Jokowi unggul tipis dari Prabowo di Provinsi tersebut.

Dari hasil survei itu terungkap bahwa elektabilitas pasangan Jokowi-Ma'ruf mencapai 43,2 persen. Sedangkan Prabowo-Sandiaga memiliki tingkat keterpilihan sebesar 41,7 persen.



"Artinya elektabilitas keduanya sangat ketat. Hanya selisih 1 persen," kata Diretur Riset SMRC Deny Irfani dalam jumpa pers di Kota Serang, Banten, Senin (18/3).

Menurut Deny, hasil survei menunjukkan bahwa ada 15,1 persen yang belum menentukan pilihan paslon yang akan dipilih. Namun, sambung Deny, ada 12 persen suara warga Banten yang menyatakan masih bisa memungkinkan untuk mengubah pilihan.

Hasil survei di Banten ini juga menemukan beberapa isu yang muncul sebulan jelang pemilihan presiden. Kubu Jokowi-Ma'ruf Amin,misalnya, diterpa isu mengenai Jokowi adalah PKI, memusuhi Islam dan ulama. Sementara di kubu Prabowo-Sandiaga, muncul isu soal Prabowo adalah seorang pecatan tentara, serta keluarganya yang berasal dari non muslim.

Survei dilakukan pada periode 27 Februari-8 Maret di 8 kabupaten dan kota di Banten. SMRC mengambil sampel sebanyak 1.620 responden yang mempunyai hak pilih dan sudah menikah.

Metode survei yang digunakan adalah multistage random sampling. Survei memiliki margin error ± 2,5% pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Seperti diketahui, pada Pilpres 2014 lalu, Prabowo menang atas Jokowi di Banten. Mantan Danjen Kopassus itu meraih 57,10 persen suara dan Jokowi meraup 42,90 persen suara.
TKN Klaim Jokowi Sudah Hapus UN Sebagai Syarat Kelulusan
Direktur Program Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Aria Bima mengatakan pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla telah menghapuskan sistem ujian nasional (UN) sebagai prasyarat utama kelulusan siswa.

Hal ini menjawab pertanyaan terkait janji Jokowi-JK pada Pilpres 2014 yang ingin menghapuskan UN.

Aria menambahkan pelaksanaan UN saat ini hanya dijadikan sebagai mekanisme untuk mengukur kompetensi peserta didik secara nasional.

"Jadi Pak Jokowi itu sudah menghapus UN sebagai tolak ukur standar kelulusan. Lalu, diubah jadi standar ukur kompetensi saat ini," kata Aria, Selasa (19/3).

Pada 2015, Jokowi memutuskan tetap memberlakukan sistem UN dengan beberapa catatan dan perbaikan. Salah satu perbaikan itu adalah UN tidak lagi menjadi syarat mutlak bagi kelulusan para siswa.

Lebih lanjut, Aria menekankan pelaksanaan UN saat ini hanya untuk mengukur sejauh mana transfer pengetahuan dari pendidik mampu menumbuhkan kompetensi dari para siswa.

"Itu pun materi-materinya, hal yang sifat mata pelajaran dengan standar nasional saja. Kalau standar kompetensi daerah diberikan ke daerah," kata dia.

Tak hanya itu, Aria mengklaim saat ini para peserta didik tidak lagi dihantui lagi oleh UN sebagai prasyarat kelulusan. Ia pun menyatakan pemerintah terus melakukan pemerataan sarana dan prasarana pendidikan agar tak timpang antara daerah yang satu dengan lainnya.

"Jadi orang tak dihantui lagi oleh adanya satu parameter UN sebagai kelulusan, tapi disamping itu di mana fasilitas-fasilitas prasyarat objektif belum memenuhi untuk menjadi satu standar yang sama," kata dia.

Selain itu, Aria turut mengkritik langkah Sandiaga Uno yang ingin menghapuskan UN secara keseluruhan dan diganti dengan penelusuran minat dan bakat.

Ia menyatakan rencana itu nantinya akan berhadapan dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang di dalamnya mengatur UN.

Peraturan itu, kata dia, sudah mengamanatkan bagi pemerintah untuk melaksanakan UN sebagai kompetensi standar nasional.

"Pencabutan itu tak bisa asal cabut, karena itu diatur dalam UU, makanya [Pak Jokowi] enggak dicabut, dalam UU itu jelas bahwa pemerintah harus punya instrumen untuk mengukur standar kemampuan peserta didik secara nasional," kata dia.

Aria menyatakan langkah Sandi yang berencana menghapus UN tentu akan melanggar UU 20 tahun 2003.

Ia pun menyarankan agar Sandiaga mengkaji persoalan tersebut terlebih dulu ketimbang mengumbar janji yang bertabrakan dengan peraturan yang berlaku.

"Jadi nanti jangan sampai janji Sandiaga itu enggak diimplementasikan," kata dia.

Warga Indonesia yang ada di Istanbul, Turki termasuk diaspora, para pekerja migran dan mahasiswa melakukan deklarasi dukungan kepada Capres nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin bertempat di Taksim Gezi Park, Istanbul Turki, Minggu 17 Maret 2019.



Kegiatan deklarasi dukungan Jokowi 2 periode ini diawali dengan sarapan khas Turki, pembagian kalender dan sticker Jokowi, diskusi kerja nyata presiden Jokowi dan dilanjutkan deklarasi dukungan Jokowi pada pemilihan umum presiden. Demikian Relawan Jokowi - Ma'ruf Amin di Turki, Tanna Briliant Dwizky, kepada Antara London.

Koordinator acara Deklarasi yang tinggal di Turki, Nira Tami mengatakan, sebagai diaspora Indonesia yang hidup di luar negeri, menyatakan dukungan dari Turki untuk Jokowi karena merasakan kerja nyata sang presiden yang memberikan dampak untuk Indonesia.

Dia mengatakan, hidup di luar negeri dan jauh dari Indonesia tidak menyurutkan para pekerja migran Indonesia yang tengah merantau di Istanbul, Turki. Terdapat ribuan pekerja imigran Indonesia yang hidup di Turki menyumbangkan devisa untuk negara.

Para pekerja migran menyambut bahagia datangnya pemilu presiden 2019 yang akan dilaksanakan pada April 2019 dengan memberikan dukungan untuk Jokowi pada pemilu kali ini. Sebanyak 30 WNI berkumpul pada Minggu bertempat di Taksim Gezi Park, Istanbul Turki.
Sandiaga Banggakan OK OCE, TKN Sebut di Jakarta Belum Menunjukkan Hasil Baik
Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf Rosan Roeslani mengkritik program One Kecamatan, One Center of Entrepreneurship atau OK Oce yang disampaikan Cawapres Sandiaga Uno saat debat cawapres.

Program tersebut sebelumnya telah terlaksana di Pemprov DKI Jakarta ketika Sandiaga menjabat sebagai cawagub bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Misal OK Oce itu sudah sukses, karena pada saat tadi debat saja server aja down," kata Rosan di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Minggu (17/3) malam.

Dia mengatakan, data target OK Oce di Pemprov DKI Jakarta itu sebanyak 40 ribu wirausaha baru dan yang mendaftar mencapai 51 ribu. Akan tetapi dari 1.000 wirausaha baru yang diproses, hanya 150 orang mendapatkan modal.

Kendati begitu, Ketua KADIN itu juga menyebut terdapat beberapa OK Oce mart di Ibu kota gulung tikar, misal di Pasar Santa, Jakarta Selatan. Karena itu, dia mengimbau agar pihak BPN Prabowo-Sandiaga dapat mempertimbangkan bila ingin di nasionalkan program tersebut.

"Level nasional harus hati-hati, jangan sampai percobaan ini dijalankan di Jakarta belum menunjukkan hasil yang baik," kata dia.

Sebelumnya, Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno mengklaim program one kecamatan, one center of entrepreneurship (OK OCE) yang pernah diusungnya saat menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta mengurangi 20 ribu pengangguran pada 2018.

Sandiaga menyampaikan hal itu saat menanggapi tema ketenagakerjaan pada debat pilpres ketiga, Minggu (17/3).

Sandiaga menuturkan, kalau hal yang dibutuhkan generasi muda adalah kesempatan untuk bekerja. Untuk memberikan kesempatan itu, pihaknya akan menyiapkan pelayanan terpadu satu pintu sehingga dapat mengarahkan generasi muda menjadi wirausaha.

"Bagaimana Indonesia bisa masuk jadi negara tujuh besar pada 2030-2035 jika anak muda tidak diberikan pekerjaan sehingga menjadi pengangguran. Yang dibutuhkan masa depan anak muda kita adalah kesempatan. Siap kerja dengan pelayanan terpadu satu pintu diarahkan jadi wirausaha," kata dia.
Ma'ruf Amin menepis Sandiaga Uno soal penambahan Badan Riset Nasional yang disebut akan menambah juga birokrasi. Ma'ruf Amin mengatakan Badan Riset Nasional ini dibentuk untuk menyatukan lembaga-lembaga yang ada.



"Jadi bukan menambah lembaga, tapi mengefisienkan lembaga, menyatukan lembaga yang menangani riset, karena itu penanganan riset jadi lebih efektif," kata Ma'ruf di panggung debat cawapres di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/3/2019).

Selain itu, kata Ma'ruf, pihaknya berencana mengikutsertakan semua pihak, terutama pemerintah, akademisi, dan dunia usaha serta industri.

"Dengan begitu, riset akan makin berkembang ke depan jadi riset yang bisa membangun Indonesia ke depan. Sekali lagi, kita siapkan untuk ten years challenge," ujarnya.

Sebelumnya, Sandi mengkritik rencana pembentukan Badan Riset Nasional yang dilontarkan Ma'ruf. Menurut Sandi, kuncinya adalah kolaborasi.
Survei SMRC: Masyarakat Tak Percaya dengan Fake News Terhadap Jokowi
Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) kembali mengeluarkan hasil survei nasional jelang pencoblosan Pemilihan Presiden atau Pilpres pada 17 April 2019 mendatang. Survei mengambil tema Kondisi Ekonomi, Mobilitas Identitas, dan Pilpres 2019 - Evaluasi Publik Nasional.

Survei kali ini salah satunya membahas soal Mobilisasi Politik Identitas dan Ideologi: Isu Palsu (Fake News) tentang calon presiden (capres) petahana Joko Widodo.

Beberapa pertanyaan diajukan kepada para responden tentang isu palsu atau fake news yang menerpa Jokowi. Pertanyaan pertama adalah apakah setuju bahwa Presiden Jokowi merupakan orang atau terkait dengan PKI?

Hasilnya, 73 persen masyarakat mengaku tidak setuju dengan pertanyaan tersebut, 6 persen setuju, dan 22 persen tidak tahu atau tidak jawab.

Pertanyaan kedua adalah apakah setuju bahwa Presiden Jokowi kaki tangan RRC? Hasilnya, 69 persen tidak setuju, 10 persen setuju, dan 21 persen tidak tahu atau tidak jawab.

Pertanyaan ketiga survei adalah apakah setuju bahwa Presiden Jokowi anti Islam? Hasilnya, 76 persen tidak setuju, 6 persen setuju, dan 18 persen tidak tahu atau tidak jawab.

Hasilnya, opini-opini negatif tentang latar belakang Jokowi dan tindakan-tindakannya yang sering muncul di media massa, terutama media sosial, sejauh ini hanya diyakini oleh relatif sedikit warga.

Warga yang yakin dengan opini negatif yang tak berdasar fakta atau fake news, trendnya relatif stabil dan rata-rata di kisaran 6 persen.

Analisis lebih detil dan lebih menyeluruh di bawah menunjukan bila yang mempercaya opini negatif dan mobilisasi identitas itu naik akan berpengaruh negatif terhadap Jokowi.

Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan. Dari populasi itu dipilih secara random (multistage random sampling) 2.820 responden.

Response rate (responden yang dapat diwawancarai secara valid) pada survei Februari-Maret ini sebesar 2.479 atau 88 persen.

Margin of error rata-rata dari survei dengan ukuran sampel tersebut sebesar ± 2 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih. Quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20 persen dari total sampel oleh supervisor dengan kembali mendatangi responden terpilih (spot check). Dalam quality control tidak ditemukan kesalahan berarti.

Calon presiden Joko Widodo meminta para pendukungnya untuk mengajak sebanyak-banyaknya masyarakat datang ke tempat pemungutan suara (TPS) pada pemilihan presiden 2019 mendatang. Hal tersebut disampaikan Jokowi saat menghadiri acara doa satukan negeri di Medan, Jumat (15/3/2019).



"Saya titip tanggal 17 April kita ajak berbondong bondong datang ke TPS. Jangan sampai ada satu orang pun yang golput tidak mencoblos. Yang penting ajak dulu ke TPS semuanya," kata calon presiden petahana ini.

Jokowi mengatakan, partisipasi pemilih dalam pilpres sangat penting. Sebab hal itu akan menentukan nasib Indonesia dalam lima tahun kedepan.

"Sambil diajak, sambil dibisiki. Enggak usah saya sampaikan dibisiki apa, kan sudah ngerti semuanya. Terutama ibu-ibu ini kalau sudah dibisiki, sakti," tambah dia.

Selain itu, Presiden Jokowi juga meminta para pendukungnya untuk mengklarifikasi berbagai hoaks yang beredar di masyarakat. Misalnya terkait hoaks bahwa Jokowi-Ma'ruf akan menghapus pendidikan agama hingga melegalkan pernikahan sesama jenis.

"Tolong diluruskan isu yang berkembang, jangan diam saja. Itu logikanya tidak masuk," kata Jokowi.
Jaga Kestabilan Harga Beras, Bulog Operasi Pasar di Seluruh Indonesia
Sesuai dengan arahan Presiden Jokowi Perum Bulog terus melakukan Operasi Pasar Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di seluruh Indonesia. Langkah ini untuk menjaga ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga pangan khususnya beras di tingkat konsumen.

Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Bulog Tri Wahyudi Saleh mengatakan, kegiatan Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) melalui Operasi Pasar CBP telah dilakukan serentak oleh Bulog Divisi Regional seluruh Indonesia, pada 3 Januari 2019 sesuai dengan instruksi Presiden RI sebagai antisipasi terjadinya kenaikan harga beras pada awal tahun 2019.

"Kami sadar, bahwa keberhasilan menjaga ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga beras medium di setiap daerah akan tercipta bila dilakukan secara bersama dengan dukungan seluruh pihak, terutama dari Pemerintah Daerah, Dinas terkait, Aparat terkait dan para pelaku pasar," kata Tri, di Jakarta, Sabtu (16/3/2019).

Dari kegiatan tersebut, Bulog telah menggelontorkan 190 ribu ton beras medium, dengan rata-rata perhari mencapai 2 ribu - 3 ribu ton beras. Diharapkan target OP CBP sebesar 15 ribu ton per hari dapat dicapai saat musim paceklik yang diperkirakan harga beras akan meninggi.

Dalam pelaksanaan Kegiatan KPSH ini, Bulog melibatkan banyak pihak dengan Pemerintah Daerah melalui Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan ataupun yang membidangi di tingkat Provinsi Kabupaten Kota, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) masing-masing daerah, dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pangan maupun pengecer di pasar tradisional, retail modern, jaringan Sahabat Rumah Pangan Kita (RPK), sinergi BUMN serta melalui Distributor.

bulog juga bekerjasama dengan Satgas Pangan Polri dan Jajaran Kementerian Perdagangan RI untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan KPSH beras medium ini.
Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Dedy Mizwar ingin agar relawan berkampanye tanpa adanya isu negatif. Hal itu disampaikan saat Laskar Merah Putih (LMP) Markas Besar Daerah Provinsi DKI Jakarta melakukan deklarasi dukungan terhadap Jokowi-Ma'ruf.

"Kita juga dapat menilai dengan matahati untuk melihat kebaikan dari calon presiden dengan melihat fakta dan data," kata Dedy, Jakarta, Kamis (14/3/2019).



Menurutnya, keberpihakan pada Jokowi sangat beralasan, karena komitmennya pada pembangunan Indonesia dan rekam jejak yang bersih dari korupsi, kebencian, dan penggunaan fitnah.

"Mari memperjuangkan kemenangan dengan cara yang baik. Kekuasaan yang diraih dengan fitnah hanya akan menjadi sekadar kemenangan saja. Tapi mari meraih kemenangan dengan keberkahan," ujarnya.

Deddy menuturkan, pilpres merupakan sebuah proses untuk meraih amal ibadah, karena memilih pemimpin itu ditujukan untuk menghindari permusuhan. Menurutnya, Jokowi telah banyak mengubah pandangan masyarakat karena kinerjanya.

"Banyak orang sudah dapat pencerahan dan pasti tidak mau termakan isu kebohongan dari lawan. Tentukan pilihan dengan nalar dan hati Nurani. Kita harus bersatu," ucapnya.
Ma'ruf Amin: OTT Romi Adalah Masalah Pribadi
Calon wakil presiden Ma'ruf Amin menyatakan, operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK terhadap Ketua Umum PPP Romahurmuziy alias Romi tak  terkait dengan pilpres 2019.

"Saya kira masalah pribadi tidak ada kaitannya dengan Pilpres, jangan sampai ini dikait-kaitkan," ucap Ma'ruf di kediamannya, Jakarta, Jumat (15/3/2019).

Dia menegaskan, apa yang dilakukan Romi adalah urusan pribadi. Sehingga, tidak ada hubungannya dengan kontestasi Pilpres saat ini.

"Itu pribadi tidak ada hubungannya sama Pilpres," tegas Ma'ruf Amin.

Dia meminta masyarakat agar bisa membedakan mana yang memang urusan pribadi dan masalah yang berkaitan dengan pilpres.

"Masyarakat harus bisa membedakan antara personal, kemudian kepentingan-kepentingan Pilpres. jadi jangan Pilpres dikaitkan dengan urusan pribadi," pungkasnya.
Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romahurmuziy dikabarkan terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK di Kanwil Departemen Agama di Sidoarjo, Jawa Timur. Dikabarkan dirinya tersangkut suap jabatan di institusi itu. Dan OTT KPK sudah pasti 90 persen jadi tersangka, karena  pelakunya tertangkap basah saat sedang melakukan transaksi. 



Romahurmuziy atau akrab disapa Romy termasuk Ketua Umum Partai yang terus bergerak menggalang dukungan untuk Jokowi. Dengan kedekatan seperti itu, sebenarnya sangat mudah bagi Rommy untuk bisa lolos dari jerat OTT KPK. Tapi apa Rommy lolos? Tidak.

Dia tetap terkena jerat OTT KPK. Tertangkapnya Romy ini sudah diklarifikasi oleh Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Frans Bangun Mangera. Polda Jatim memang membantu KPK saat melakukan operasi tangkap tangan itu.

Ini adalah bukti KPK itu bekerja independen. Tidak ada intervensi. Kalau mereka sudah mengendus sesuatu maka mau itu dekat dengan Pemerintah maupun oposisi pasti disikat. Begitu juga pihak Kepolisian. Tidak ada sungkan-sungkanan dalam bekerja.

Inilah netralitas dan profesionalitas yang benar. Dalam kasus OTT KPK yang menimpa Romy ini jadi bukti bahwa Jokowi berani sapu bersih semua yang berbau korupsi tanpa pandang bulu.

Tidak ada yang kebal hukum meski dikenal dekat dengan Jokowi. Ahok buktinya, dia pun masih saja dipenjara dua tahun karena tuduhan penistaan agama akibat kata-katanya di Kepulauan Seribu. Jokowi sebagai Presiden membiarkan hukum berjalan, tanpa mau intervensi.

Masih ingat Setya Novanto? Dia bisa bertahan sejak era Orde Baru, Habibie, Gus Dur, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, sampai masa awal Pemerintahan Joko Widodo. Apakah Setnov aman? Sekali lagi tidak.! Buktinya dia pun tetap dipenjara karena kasus e-KTP.

Jadi soal Rommy tertangkap itu buat saya persoalan biasa saja. Romy adalah manusia dewasa, biarkan dia mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Jadi sekali lagi, tertangkapnya Romy membuat kita semakin mantap pilih Jokowi. Dan terima kasih KPK telah membuktikan bahwa Jokowi benar-benar ingin negeri ini bersih dari praktek-praktek korupsi.

OTT KPK yang menyeret Romy ini justru sangat menguntungkan Jokowi-Ma'ruf juga membuat pendukungnya semakin mantap memilih Jokowi 17 April 2019 nanti. Dan kami pastikan coblos Jokowi-Ma'ru

SDM

video

Dukungan

Cat-5

Cat-6