Cat-1

Cat-2

Cat-3

Cat-4

2019

14 Ormas Islam Doakan Jokowi Menang Dalam Piplres 2019
‎Sejumlah perwakilan dari 14 Ormas Islam, bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka. Ketua Umum Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI), KH Said Aqil Siroj mengatakan tujuannya ke Istana untuk mendoakan Jokowi agar kembali menang di Pilpres 2019.

"‎Kami 14 Ormas Islam mengucapkan terima kasih sudah diterima oleh Presiden Jokowi. Terima Kasih sudah memilih calon wakil presiden dari Kyai Ulama," tutur Said Aqil kepada wartawan usai pertemuan yang berlangsung tertutup tersebut.

Selain itu, diungkap Said Aqi, LPOI juga mendoakan agar Jokowi kembali memimpin Indonesia untuk dua periode. Terlebih Jokowi juga menyerahkan sejumlah posisi penting pada beberapa ulama.

"‎Sekali lagi bukan kampanye, kami hanya mendoakan Pak Jokowi menang. Mendoakan bukan kampanye, mudah-mudahan Jokowi menang. Kurang Islam apalagi Pak Jokowi sejumlah posisi penting diberikan ke ulama," tambahnya.

Diketahui pertemuan ini turut dihadiri oleh Sekretaris Umum LPOI Lutfi A Tamimi, Syarikat Islam Indonesia Muflich Kholif, Yunus (HBMI), Yantze (Persatuan Umat Islam).

Mohd Faisal Persatuan Islam (PERSIS), Khaeran (IKADI), Deni Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI), dan lainnya.

Jokowi Bangun Bandara di Yogyakarta & Semarang Dengan Fasilitas Kelas Dunia
Presiden Jokowi telah membangun banyak infrastruktur, salah satunya membangun bandara baru. Bandara yang dibangun era Presiden Jokowi ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas kelas dunia. Salah satunya Bandara New Yogyakarta International Airport atau Bandara Kulonprogo dan Bandara Ahmad Yani Semarang.

Bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) atau Bandara Kulonprogo secara struktur bisa bertahan terhadap bencana tsunami berskala besar dari pantai selatan Yogyakarta. Bahkan tsunami setinggi 12 meter.

Bandara NYIA nantinya akan menjadi salah satu bandara terbesar di Indonesia. Kapasitas penumpangnya 14 juta orang pertahun, 8 kali lipat lebih banyak dibanding kapasitas Bandara Adi Sucipto Yogyakarta yang sebesar 1,7 juta penumpang pertahun. Bandara NYIA akan beroperasi pada April 2019 mendatang.

Selain itu bandara NYIA juga tahan gempa besar. Konstruksi bandara kuat menahan gempa hingga magnitudo 8,8.

Gedung Bandara juga dibangun gedung crisis center yang berfungsi sebagai tempat evakuasi sementara (TES) bagi orang dalam bandara maupun warga sekitar bandara. Konstruksinya berupa gedung yang ditopang pilar-pilar tinggi dan dilengkapi ram pada akses masuknya.

Tak hanya bandara di Yogya, era Presiden Jokowi juga membangun Bandara Ahmad Yani. Bandara ini dibangun dengan mengadopsi konsep eco-airport dengan sebagian besar bangunan berdiri di atas air.

Terminal baru Bandara Ahmad Yani dibangun di atas lahan lunak dan sebagian besar berair dengan menggunakan tiang pancang dan metode prefabricated vertical drain (PVD) untuk memadatkan lahan lunak tersebut. PVD sendiri merupakan sistem drainase buatan yang dipasang di dalam lapisan tanah lunak.

Ini menjadi terminal terapung pertama di Indonesia. Area bandara ditanami 24 ribu bibit mangrove seluas 4.478 meter persegi untuk mendukung kelestarian lingkungan. Terminal ini resmi beroperasi pada 7 Juni 2018.
Ma'ruf Amin Luncurkan Program Rombong Gratis untuk Warga Duafa
Calon wakil presiden Ma'ruf Amin meluncurkan program Rombong. Progam ini akan dijalankan oleh gerakan Arus Baru Indonesia (Arbi).

Rombong ini merupakan gerobak yang akan diberikan ke masyarakat menengah ke bawah yang ingin terjun ke dunia usaha. Nantinya, gerobak ini akan berisikan kebutuhan pokok.

"Penerima program ini tidak dipungut biaya sepeserpun alias nol rupiah. Rencananya ada 5.000 rombong yang akan dibagikan ke tiga provinsi, yaitu Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta," ucap Lukmanul di Musa'adatul Ummah Al-Masoem Dangdeur, Rancaekek, Bandung, Jawa Barat, Minggu (20/1/2019).

Dia menegaskan, ini bagian mendukung kebijakan Jokowi-Ma'ruf ke depan dalam Nawacita Jilid II. Dimana, akan diseleksi yang menerima program tersebut.

"Rombong ini akan disosialisaikan bersamaan dengan pasar murah dan bazar di sembilan titik yang akan dilaksanakan akhir Januari ini. Nah, masyarakat yang berminat dengan program ini bisa mendaftar. Nanti ada tim yang akan memverifikasi apakah layak untuk menerima program rombong," jelasnya.

Sementara itu, Ma'ruf menjelaskan, progam ini jelas memperdayakan ekonomi umat, terutama masyarakat duafa. Dan itu memang menjadi cita-cita konsep ekonomi Arus Baru Indonesia.

"Ini gerakan konkrit. Dan hari ini saya gembira sudah ada gerakan Rombong. Ini saya pikir suatu upaya konkrit bukan hanya cerita bukan hanya angan-angan tapi gerakan," ungkapnya.

Dia menegaskan, program ini dapat memperbaiki kehidupan yang langsung menyentuh masyarakat, sebagai upaya mewujudkan gerakan perubahan ke arah yang lebih baik.

"Gerakan ini ingin mengubah suasana kehidupan masyarakat bangsa terutama di kalangan rakyat kecil," pungkasnya.
Cerita Bocah Tunggu Berjam-jam Demi Nge-Vlog Bareng Jokowi
Seorang bocah bernama James Gultom rela menunggu berjam-jam untuk bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi). Rupanya, James ingin foto dan nge-vlog bareng Jokowi.

Momen ini tertangkap seusai Jokowi makan malam di sebuah restoran di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (19/1/2019) malam. Jokowi yang saat itu ingin melanjutkan aktivitasnya ke Ponpes Al Baghdadi di Karawang. Salah seorang warga mengatakan bahwa James menunggu Jokowi sejak pukul 14.00 WIB.

"Sudah dari jam 2 siang pak katanya. Sudah izin sama danplek," kata seorang warga kepada Jokowi.

Saat itu, James terharu sampai menangis karena bertemu Jokowi. Jokowi bertanya kepada James yang sudah menunggunya berjam-jam.

"Tadi bapak jam 1 siang dari gereja. Bapak kasih tau kalau Pak Jokowi mau ke sini," ujar James.

"Kok pengin ketemu?" tanya Jokowi.

"Terinspirasi dari bapak," jawab James.

Jokowi meladeni permintaan foto dan nge-vlog dengan James. Jokowi sempat mempromosikan channel YouTube milik James sebelum meninggalkan lokasi.


"Jangan lupa subscribe channel James Gultom. Bener?" kata Jokowi sebelum meninggalkan lokasi.

Seusai bertemu Jokowi, James mengaku terkesan dengan mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Ia memuji pemerintahan Jokowi yang memiliki 51 persen saham di PT Freeport dan membangun infrastruktur seperti jalan tol.

"Misalnya zaman presiden, Freeport belum dikuasai negeri. Tapi sekarang Freeport negeri ini 51 persen dan juga pembangunan infrastruktur sangat bagus zaman Pak Jokowi dan tol-tolnya juga sangat bagus," ucap James.

Jokowi Bangun Rumah Susun Untuk Santri di Garut
Presiden Jokowi mengunjungi Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah di Desa Nglampangsari, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Pada kunjungannya itu, Jokowi mengaku kagum dengan pesantren tersebut karena mampu menghasilkan alumni membanggakan.

"Alumni dari sini Ustaz Adi Hidayat, kemudian Ustaz Raja Juli Antoni (Sekjen DPP PSI). Banyak di sini," kata Presiden Jokowi di Garut, Jumat (18/1/2019).

Jokowi kemudian meninjau rumah susun (rusun) Pondok Pesantren Darul Arqam yang dibangun dengan bantuan pemerintah melalui Kementerian PUPR senilai Rp 6,9 miliar pada 2018.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu sempat masuk ke barak-barak untuk meninjau kelaikan kondisi bangunan dan fasilitas yang ada didampingi pengasuh Pondok Pesantren tersebut.

Dia juga mengecek kondisi luar bangunan meski gerimis mengguyur kawasan tersebut. Menurut dia, desain rusun tersebut terlihat baik di dalam maupun di luarnya.

"Saya lihat, kalau kita lihat sekarang desain di luar bagus, dalamnya juga bagus. Yang di sini saya lihat kualitasnya baik," kata Jokowi.

Menurut Jokowi, saat ini, progres pembangunan proyek pondok pesantren itu telah mencapai 97 persen terdiri atas tiga lantai, 12 barak, dengan kapasitas 216 santri. Rusun itu dilengkapi dengan PSU, termasuk listrik, air, lansekap, dan peralatan mebel. Jokowi mengatakan proyek serupa terus dilakukan dan ditambah kapasitasnya setiap tahun.

"Tahun ini malah bukan hanya rusun saja, kita juga tambah BLK (Balai Latihan Kerja). Ada mungkin seribuan BLK yang ingin kita bangun dari sini," kata Jokowi

Kelola Blok Rokan, Pertamina Bagi Hasil ke Negara Rp 850 
PT Pertamina (Persero) resmi mengelola Blok Rokan pada 2021 mendatang. Pertamina menang bersaing dari kontraktor sebelumnya, yaitu PT Chevron Pacific Indonesia.

Dalam proposalnya, Pertamina menawarkan bonus tanda tangan (signature bonus) yakni bonus yang menunjukkan kesungguhan perusahaan mengelola Blok Rokan sebesar US$ 784 juta atau setara Rp 11,3 triliun. Kemudian, ada komitmen kerja pasti sebesar US$ 500 juta atau sekitar Rp 7,2 triliun.

"Satu Pertamina akan memberikan signature bonus sebanyak US$ 784 kita syaratkan minimum US$ 700 yang dua ada komitmen untuk eksplorasi US$ 500 yang kita hitung itu dalam 20 tahun," ujar Jonan.

Penerimaan negara dari pengelolaan Blok Rokan oleh Pertamina juga mencapai Rp 850 triliun selama 20 tahun ke depan. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan yang ditawarkan Chevron.

"Pertamina akan bagi hasil untuk pemerintah itu Rp 850 triliun. Nah 20 tahun Anda tanya Chevron tawarnya berapa. Ini secara etis mungkin nggak baik kalau menang saya umumkan bisa saja tanya Chevron dia menawarkan berapa, yang dokumen yang dikelola oleh Wamen yang dilaporkan ke saya jauh di bawah itu. jauh di bawah itu," kata dia.

Jonan juga menepis isu keuangan Pertamina yang disebut seret. Buktinya, Pertamina berkomitmen membayar bonus tanda tangan hingga Rp 11 triliun.

"Pertamina harus bayar loh Rp 11 triliun dia bayar untuk mendapatkan hak kelola ini. Kemudian Pertamina juga komit untuk eksplorasi, ke depan jadi dia harus melakukan eksplorasi. Kalau ini di jumlah US$ 1,284 miliar dolar itu hampir Rp 18 triliun," jelas dia.

Capres Prabowo Subianto menyinggung penahanan kepala desa di Mojokerto lantaran Sandiaga Uno. Hal itu disampaikan Prabowo dalam debat perdana capres-cawapres ketika memasuki tema tentang hukum.

"Kami ingin bertanya bahwa Bapak (Jokowi) kan sudah memerintah selama 4 tahun lebih. Yang kita ketemukan, ada perasaan di masyarakat, kadang-kadang aparat itu berat sebelah," kata Prabowo di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019).

"Contoh kalau ada kepala daerah, gubernur, yang mendukung paslon nomor 01, itu menyatakan dukungan tak apa. Tapi ada kepala desa di Jatim menyatakan dukungan ke kami sekarang ditangkap, Pak," imbuhnya.

Sosok kepala desa yang dimaksud Prabowo adalah Kepala Desa Sampangagung, Kecamatan Kutorejo, Suhartono. Suhartono atau Nono, yang dijatuhi hukuman 2 bulan penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto. Ia terbukti melakukan tindak pidana berupa tindakan yang menguntungkan peserta Pemilu 2019.

Tindak pidana pemilu yang dilakukan Nono disebutkan dilakukan secara terang-terangan. Dia menggalang massa ibu-ibu di kampungnya untuk menyambut Sandiaga Uno di Jalan Desa Sampangagung, Minggu (21/10). Cawapres nomor 2 tersebut dalam perjalanan untuk berkampanye di Wisata Air Panas Padusan, Pacet.

Di dalam persidangan, terungkap jumlah orang yang dikerahkan Nono mencapai 200 orang. Dia menghabiskan Rp 20 juta untuk menggelar acara penyambutan Sandiaga. Uang itu salah satunya dibagikan ke ibu-ibu yang datang dengan nilai Rp 20 ribu, Rp 50 ribu, hingga Rp 100 ribu per orang.

Saat penyambutan Sandiaga, Suhartono juga berfoto selfie dengan cawapres nomor 2 tersebut. Selain itu, dia memasang spanduk dan banner berisi ucapan selamat datang dan dukungan kepada Sandiaga.

Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan Nono bersalah. Ia terbukti melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye. Nono dijerat Pasal 490 juncto Pasal 282 UU Pemilu 7/2017.

Pasal 490 berbunyi sebagai berikut:

Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta.

Pasal 282 berbunyi sebagai berikut:

Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye.

Dua guru Ngaji Tegaskan Keluarga Jokowi Bukan Non-Muslim, China, dan PKI
Jokowi Adalah Seorang Muslim Yang Sangat Taat, Bukan China dan Bukan PKI

Menanggapi banyaknya berita miring tentang Presiden Jokowi yang mengatakan bahwa dirinya adalah Non Muslim, keturunan China, dan yang lebih parah lagi adalah menuduh keluarganya PKI. Tuduhan itu adalah tidak benar, ada pihak yang mencoba menjatuhkan Jokowi dalam pencalonannya kembali menjadi Presiden RI untuk ke dua kalinya.

Dua guru ngaji di Kota Sukoharjo dan Solo, Jawa Tengah kemuadian angkat bicara tentang tuduhan yang keji tersebut. Kedua guru ngaji itu adalah KH Abdul Karim Ahmad (Gus Karim) dan Ustaz Mudhakir. Diketahui, Gus Karim merupakan guru ngaji di pengajian Bening Ati yang diikuti Jokowi sejak 2001. Adapun Ustaz Mudhakir adalah guru ngaji yang mengajari Jokowi membaca Alquran metode Iqro' dari jilid 1 sampai 5.

Gus Karim menjadi saksi, jauh sebelum menjadi Wali Kota Solo, Jokowi sudah aktif mendalami Islam, antara lain lewat pengajian Bening Ati, yang mengajarkan tafsir Alquran dan fikih. Materi yang diajarkan antara lain soal zakat, infak, sedekah, juga tata cara wudu dan salat. Jokowi mengamalkan ilmu yang didapatnya selama di pengajian. Misalnya rutin menggelar pengajian di rumahnya, mendirikan majelis taklim, dan sering bersilaturahmi serta berdiskusi dengan ulama-ulama di Solo.

Beliau, melihat langsung keseharian Jokowi sebelum menjadi Wali Kota Solo, kemudian Gubernur DKI Jakarta, dan akhirnya Presiden RI, Gus Karim menegaskan semua tudingan yang diarahkan ke suami Iriana itu selama ini tidak benar. Dia juga menyebut keislaman Jokowi selama ini, baik saat menjadi imam salat maupun ketika mengunjungi pesantren, bukanlah pencitraan.

"Semua tuduhan itu palsu, hoax, tidak ada dasarnya. Keislaman Jokowi itu kaffah bagi saya, sempurna sekali, dan akhlaknya luar biasa," kata Gus Karim dalam Wawancara Eksklusif yang tayang di detikcom, Rabu (16/1/2019).

Hal yang sama dikatakan oleh Ustaz Mudhakir. Pengajar di Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Sukoharjo itu pernah menjadi guru ngaji yang mengajari Jokowi membaca Alquran dengan metode Iqro' dari jilid 1 sampai 5. Beliau mengajar Jokowi dan putranya, Kaesang Pangarep, 8 bulan sampai 1 tahun. Dia melihat langsung kehidupan keluarga Jokowi.

"Tidak benar misalnya (dikatakan) Pak Jokowi itu komunis, non-muslim, dan sebagainya, karena saya melihat secara langsung," kata dia.
PSI: Pidato Prabowo Hanya Kata-Kata Tanpa solusi
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai, pidato kebangsaan yang disampaikan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto pada Senin, 14 Januari 2019 terdengar membosankan.

"Reorientasi pembangunan, swasembada pangan, swasembada energi, menghidupkan kembali industri dan lain lain. Terdengar sangat klise, membosankan. Sudah terlalu banyak, terlalu sering kita dengar," kata juru bicara PSI Andy Budiman dalam keterangan tertulisnya, Selasa (15/1/2019).

Dia mengungkapkan, pidato kebangsaan Prabowo tidak menawarkan sebuah peta jalan menuju swasembada pangan, swasembada energi, atau bagaimana meningkatkan daya saing industri. Karena Ketua Umum Partai Gerindra itu masih sekadar wacana.

"Hanya ada kata-kata: kita harus, kita akan, tanpa kita diberitahu bagaimana cara mewujudkannya," ujar dia.

Andy menilai, sebagai calon presiden, Prabowo seharusnya membangun rasa optimisme publik lewat visi misinya. Namun yang terjadi, mantan Pangkostrad itu lebih banyak menyampaikan keluhan dan rasa pesimisme.

Padahal, kata dia, sejumlah survei menyebut indeks pembangunan meningkat di era pemerintahan Jokowi. Kondisi masyarakat pun membaik selama 5 tahun ini.

"Prabowo menawarkan pesimisme dan romantisme Orde Baru. Jokowi menawarkan pemerintahan yang bersih, dan bekerja melayani rakyat, bukan melayani elit sebagaimana di era Orde Baru," kata Andy Budiman.

Namun begitu, dia meyakini, masyarakat tidak akan terpengaruh dengan adanya pidato kebangsaan Prabowo itu. Mengingat masyarakat telah puas dengan kepemimpinan Jokowi.

"Saya yakin rakyat akan memilih Jokowi yang menawarkan harapan Indonesia akan menjadi negara maju, ketimbang Prabowo yang menakut-nakuti negeri ini akan bubar," tutur Andy.
Angka Kemiskinan Turun Lagi Jadi 9,66% di September 2018
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat persentase penduduk miskin pada September 2018 sebesar 9,66 persen, turun 0,16 persen dibandingkan Maret 2018. Angka tersebut juga turun 0,46 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 10,12 persen.

"Tercatat jumlah penduduk miskin pada September 2018 sebesar 25,67 juta orang, turun 275,2 ribu orang dibandingkan Maret 2018," kata Kepala BPS Suhariyanto dalam konferensi pers, di Jakarta, Selasa (15/1/2019).

Dia memerinci, total penduduk miskin di perkotaan saat ini sebesar 6,89 persen, turun 0,13 persen dibandingkan Maret 2018. Sementara di perdesaan mencapai 13,10 persen, turun 0,10 persen dibanding Maret 2018.

Suhariyanto menjelaskan, turunnya angka kemiskinan disebabkan oleh adanya kenaikan upah riil buruh tani dan nilai tukar petani (NTP). Sementara itu, angka inflasi juga masih bisa dijaga cukup baik oleh pemerintah.

"Upah riil buruh tani per hari pada September 2018 naik sebesar 1,60 persen dibanding Maret 2018. Sementara NTP September 2018 naik sebesar 1,21 persen dibanding Maret 2018, yaitu dari 101,94 menjadi 103,17," tuturnya.

Kemudian, selama periode Maret 2018–September 2018 besarnya inflasi umumnya cukup rendah, yaitu sebesar 0,94 persen . Selain itu juga, harga eceran beberapa komoditas pokok juga mengalami penurunan.

"Secara nasional beras turun 3,28 persen, daging sapi 0,74 persen, minyak goreng 0,92 persen dan gula pasir mengalami penurunan 1,48 persen," ucap Suhariyanto.

BPS juga menyatakan, rata-rata pengeluaran per kapita per bulan untuk penduduk yang berada di 40 persen lapisan terbawah selama periode Maret 2018–September 2018 tumbuh 3,55 persen, lebih tinggi dibandingkan kenaikan Garis Kemiskinan pada periode yang sama sebesar 2,36 persen.
TGB: Jokowi Sosok Pemimpin Yang Sungguh-Sungguh Bekerja
Mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi memuji Presiden Joko Widodo yang tetap tulus bekerja walaupun terus difitnah.

Dalam sebuah video yang beredar di media sosial, mantan politisi Partai Demokrat ini menceritakan bahwa, Jokowi dan keluarga besarnya, terus diserang dengan berbagai macam isu dan fitnah-fitnah.

"Mungkin tidak ada pemimpin yang paling banyak dihina melebihi beliau. Luar biasa hinaan, hujatan dan fitnahnya. Bahkan sampai pada hal inti yang menyangkut kehormatan beliau dan kehorm

TGB menceritakan, semua fitnahan yang tertuju pada Jokowi, dijawab oleh Mantan Walikota Solo ini kerja dan kerja. "Yang kita saksikan bersama, walaupun fitnah demi fitnah itu tidak pernah putus, tetapi beliau tetap bekerja, sungguh-sungguh bekerja," lanjut TGB.

TGB yang juga mantan Gubernur NTB dua periode, bercerita bahwa, Jokowi tidak mempunyai kemarahan terhadap masyarakat NTB meskipun pada Pilpres 2014, perolehan suara Jokowi kalah jauh dibandingkan dengan Prabowo Subianto.

"Dulu 2014, beliau kalah di NTB. Bahkan kekalahan di NTB itu termasuk kekalahan yang paling besar. Tapi ketika beliau memimpin, tidak ada kekesalan apalagi kemarahan. Beliau justru membangun NTB," kata TGB.

TGB Zainul Majdi yang kini sudah tidak lagi menjabat Gubernur, berjanji akan membantu pemenangan pasangan Capres-Cawapres Jokowi-Ma'ruf Amin.

Baginya, orang seperti Jokowi dan KH. Ma'ruf Amin merupakan putra-putra bangsa terbaik yang harus didukung.
"Bagi kita ini adalah fastabiqul khoirot. Tapi kita semua warga Nahdlatul Wathan, saya ajak untuk kompak semua. Kompak semuanya untuk bersama-sama mendukung pasangan Bapak Jokowi dan Bapak Kyai Ma'ruf Amin," TGB menegaskan.

Pelaksanaan Reforma Agraria di era Jokowi-JK Tuai Pujian
Pengamat Ekonomi Universitas Gajah Mada(UGM) Revrisond Baswir, mengatakan pasca Presiden Soekarno pelaksanaan reformasi agraria atau distribusi ulang lahan pertanian (landreform) di Indonesia sempat terhenti. Pelaksanaan itu baru bisa kembali dilakukan setelah 50 tahun atau pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurutnya, pelaksanaan landreform adalah bagian penting dari revolusi Indonesia, hal itu sebagaimana dikatakan oleh Bung Karno yang kemudian diwujudkan melalui pelaksanaan landreform tahap pertama yakni pada 1963.

Baswir mengungkapkan, komitmen Presiden Jokowi akan itu tertuang dalam Perpres No 45 tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017, maka pada tahun 2017 dan 2018 terbit Perpres No 88 tahun 2018 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan dan Perpres No 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria.

"Pada tingkat implementasi, berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) realisasi program perhutanan sosial pada tahun 2017 adalah seluas 1.917.890,07 hektar, sedangkan realisasi program reforma agraria adalah seluas 5 juta hektar lahan tersertifikasi," paparnya.Namun, pasca pengambilalihan kekuasaan oleh Soeharto pada 1966-1967, pelaksanaan reforma agraria cenderung berhenti sama sekali.

Isu Kebangkitan PKI / Komunis Komoditi Politik
Mencuatnya kembali isu kembangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan paham komunis atau komunisme selama beberapa tahun terakhir, tepatnya menjelang pemilihan presiden (pilpres) 2014, bermuatan dan bersifat politis terkait pilpres.

“Politisasi terhadap isu komunisme hanya menjadi komoditas politik untuk bertarung memenangkan kekuasaan jelang Pemilu 2019 nanti."

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang membidangi persoalan Hak Asasi Manusia (HAM), Imparsial menilai isu komunisme bukan menjadi ancaman nyata bagi Indonesia, namun hanya dijadikan komoditas politik.

"Isu komunisme yang berkembang saat ini sejatinya hanyalah isu yang sifatnya politis. Politisasi terhadap isu komunisme hanya menjadi komoditas politik untuk bertarung memenangkan kekuasaan jelang Pemilu 2019 nanti," kata Direktur Imparsial, Al Araf saat jumpa pers, di Kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan, Kamis.

Politisasi isu komunisme itu, lanjut dia, juga terjadi dalam perhelatan Pemilu 2014 yang lalu. Pengguliran isu komunisme juga berdampak pada terhambatnya upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM.

Dalam menghadapi berbagai ancaman dan berbagai isu yang berkembang, tentu profesionalisme TNI di dalam mengidentiflkasi ancaman diperlukan.

Terhadap isu komunisme yang berkembang saat ini, kata Al Araf, militer dan masyarakat tidak perlu khawatir karena komunisme bukanlah ancaman nyata buat Indonesia saat ini.

Di Indonesia komunisme juga bukan merupakan ancaman nyata karena tidak ada lagi partai politik di Indonesia yang ikut dalam Pemilu 2019 yang mengusung ideologi komunisme di dalam aturan dasar partainya.

"Bahkan, sampai saat ini larangan komunisme yang berpijak pada ketetapan MPR masih berlaku. Jadi bagaimana mungkin komunisme dapat dianggap sebagai ancaman nyata saat ini jika organisasinya saja tidak jelas dan dilarang," kata Al Araf.

Pernyataan hampir sama namun dalam perspektif berbeda disampaikan Alfian dari Pusat Kajian Strategis Negara (PKSN). Menurut Alfian, penghembusan isu kebangkitan PKI dan paham komunis justru dilakukan oleh pihak tertentu yang ingin kembali menyatukan aspirasi para eks kader PKI dan simpatisannya untuk dimobilisasi suara dan dukungan mereka dalam rangka kepentingan pilpres 2014 dan 2019.

“Menjelang pilpres 2014 isu PKI dan kebangkitan komunis mencuat, di mana-mana pejabat dan tokoh masyarakat menyampaikan pendapat dan kekhawatirannya mengenai kebangkitan PKI dan komunis. Namun, selama lebih empat tahun isu ini mengemuka, terbukti tidak seorang pun terindikasi PKI yang ditindak tegas aparat pemerintah. Ini artinya, isu PKI dan komunisme hanya bersifat politis, bermotif politis dan bertujuan politis, yaitu kepentingan pilpres.”

Menjawab pertanyaan mengenai pihak mana paling diuntungkan dengan mencuatnya isu PKI/Komunisme, Alfian secara diplomatis menjawab: “Siapa atau pihak mana yang awalnya gencar melontarkan jargon-jargon PKI/Komunis? Seperti: Petugas Partai, Revolusi Mental, Kerja Kerja Kerja … itu adalah jargon populer pada masa kejayaan PKI 1962-1965, mereka itulah yang diuntungkan dengan mencuatnya isu ini,”.

Alfian mengatakan, PKI adalah partai yang pernah menduduki peringkat ke-4 dalam pemilu 1955 dan partai terbesar paling berkuasa pada era 1965. Jutaan massa simpatisan dan kader PKI itulah yang menjadi sasaran salah satu pasangan peserta pilpres untuk diarahkan suaranya dalam pilpres 2019 mendatang.
Hebat! Mentan Akan Bagikan 2 Juta Ekor Ayam di Jawa Barat
Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) membuat gebrakan baru guna mengentaskan kemiskinan di desa: Program Bekerja atau Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera. Dengan menjangkau 1.000 desa di 100 kabupaten angka kemiskinan secara agregat diharapkan mampu ditekan sesuai target pemerintah menjadi satu dijit atau di bawah 10 persen pada 2018.

“Sesuai arahan Presiden Jokowi, Program Bedah Kemiskinan ini adalah bagian program padat karya tunai, berbasis pada pertanian. Sektor pertanian harus menjadi ujung tombak untuk menekan angka kemiskinan khususnya di desa, serta mengangkat kesejahteraan petani,” kata Amran, saat mencanangkan Program Bekerja di di Desa Cikencana, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur pada Senin (23/04).

Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin sudah turun signifikan dari 10,96% (27,73 juta orang) pada Septeber 2014, menjadi 10,12% (26,58 juta orang) di September 2017. Dari total penduduk miskin di 2017 sebesar 26,58 juta orang, 16,31 juta orang diantaranya atau 13,47%. Dengan skenario optimis, dalam lima tahun ke depan angka kemiskinan desa dapat diturunkan menjadi 9,92%. Atau dengan kata lain, pada 2022, 1 juta rumah tangga miskin dapat terentaskan dari kemiskinan dari posisi saat ini 3,6 juta rumah tangga.

Menteri Amran menegaskan program tersebut tersebut harus dapat menjadi solusi permanen pengentasan kemiskinan dengan menyasar jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. “Untuk jangka pendek, tanaman sayuran bisa menjadi solusi karena tiga bulan sudah bisa panen. Untuk jangka menengah kita berikan ayam dan kambing, karena ayam misalnya sudah bisa bertelur di enam bulan. Sementara untuk jangka panjang tanaman keras seperti manga, salak dan lain-lain,” kata Amran.

Setiap rumah tangga miskin akan menerima bantuan 50 ekor ayam, 3 ekor kambing/domba, 5 ekor kelinci beserta kandang dan pakan selama 6 bulan, 2-3 batang bibit mangga/manggis/durian/pisang/pepaya, 2-3 batang bibit kopi/kakao/pala/lada dan 10 batang bibit cabai/bawang merah. “Secara khusus, Kementan telah melakukan refocusing anggaran anggaran untuk menyediakan 10 juta ekor ayam. Program Bekerja memanfaatkan pekarangan masyarakat secara intensif untuk pertanian,” terang Amran.

Terkait efektivitas distribusi program, Kementan memperhatikan agro-climate, kultur tanaman, serta keunggulan komparatif yang dimiliki oleh setiap daerah. Hal ini bertujuan agar Program Bekerja bisa mewujudkan klaster ekonomi yang fokus sehingga bisa menopang skala industri di daerah. Pada setiap klaster ekonomi dikembangkan usaha hulu (produksi) hingga hilir (pengolahan dan pemasaran).

Untuk memastikan program tersebut bisa tepat sasaran, Kementan membentuk tim yang langsung turun ke lapangan untuk penerapannya. Terdapat sejumlah provinsi prioritas sebagai awal yakni Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Sumsel, Lampung, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan. “Menggunakan data yang sudah ada, Kementan akan fokus pada mereka yang benar-benar membutuhkan, karena datanya sudah ada. By name, by address,” terang Amran.

Meluncur di Cianjur

Di Desa Cikencana, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur yang menjadi tempat peluncuran Program Bekerja tersebut, BKKBN mencatat terdapat 580 rumah tangga yang masuk dalam kategori pra sejahtera dan sejahtera 1, dengan rata-rata anggota keluarga per rumah tangga sebanyak 4.08 orang. Sumber pendapatan utama adalah buruh pertanian (38.4 %) dan buruh non pertanian (49.1%).

Pendapatan rata-rata per rumah tangga di desa Cikencana saat ini adalah sebesar Rp 1.419.900/rumah tangga/bulan atau Rp 348.015/kapita/bulan, lebih rendah dari garis kemiskinan BPS per September 2017 sebesar Rp 370.910/kapita/bulan. Diharapkan dalam tiga bulan ke depan rata-rata pendapatan akan naik naik 5.8 % menjadi Rp 1.502.513/rumah tangga/bulan. Sehingga pada 6 bulan hingga 12 bulan ke depan, rata-rata pendapatan meningkat lagi hingga 283,7% menjadi Rp 4.101.513/rumah tangga/bulan.

Dengan Program Bekerja ini, Kementan melalui Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan mengintensifkan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dengan memberikan ternak. Dari 60 rumah tangga penerima bantuan, 40 rumah tangga mendapatkan Ayam sebanyak 50 ekor per rumah tangga, sementara 20 rumah tangga lainnya mendapatkan bantuan berupa domba dan kambing.

Kementan melalui Ditjen Holtikultura memberikan bantuan berupa 100 batang bibit jeruk, 106 batang bibit durian, 60 batang bibit papaya, 250 pot sayuran dalam polybag, 1 kg (untuk 5 ha) benih cabai besar dan cabai rawit, 0,75 kg (untuk 1 ha) mentimun, 4 kg (untuk 0,75 ha) bayam, dan benih cabai 8 tray dan 200 polybag. Bantuan juga meliputi 4 ha kawasan cabai berupa benih, pupuk, mulsa, cultivator 1 ha, dan handspraye 1 buah, serta kawasan pisang untuk 1 ha. Total bantuan mencapai Rp 171,3 juta.

Melalui Badan Ketahanan Pangan (BKP), Kementan juga mefasilitasi kegiatan Pekarangan Pangan Berkelanjutan (PBB) senilai Rp 100 juta dalam bentuk bantuan yang sebagian sudah terealisasi, meliputi 1 unit Kebun Bibit Desa (KBD) lengkap dengan fasilitas semai, bibit dan pengairan sederhana; lalu demplot pertanaman, kandang ternak dan bibit ayam; fasilitasi 1 unit kebun sekolah; dan fasilitasi pengembangan pekarangan untuk 130 rumah tangga.

Kementan berharap program ini dapat berjalan dengan baik dengan menjalin sinergi berbagai pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta stakeholders terkait. Sejumlah universitas, organisasi kepemudaan, organisasi keagamaan, dan organisasi-organisasi lain yang punya fokus program pemberdayaan pertanian dan pengentasan kemiskinan juga diharapkan bisa berpartisipasi aktif.
Tepis Keraguan Banyak Orang, Jokowi Bereskan Jalan Tol Satu Per Satu
Presiden Joko Widodo mengaku saat proyek Tol Trans Sumatera pertama kali dibangun, banyak pihak yang meragukan pekerjaan proyek ini akan terlaksana.

"Saya ingat, waktu memulai konstruksi jalan tol di Lampung, di Bakauheni, banyak yang menyangsikan apakah ini betul-betul serius dan akan selesai," kata Jokowi saat meresmikan pembangunan Tol Banda Aceh-Sigli di Aceh.

Untuk membuktikan keraguan tersebut, Presiden menuturkan, satu per satu proyek diselesaikan. Seperti proyek Tol Bakauheni-Terbanggi Besar yang ditargetkan dapat beroperasi Desember ini.

"Kemudian dari Bakauheni ke Palembang itu akan tersambung nanti pada bulan April 2019 sepanjang 350 kilometer," sambung Jokowi.

Dia mengatakan, kunci keberhasilan dari pembangunan Tol Trans Sumatera terletak pada dukungan pemerintah daerah. Selama ini salah satu kendala yang dihadapi dalam pembangunan jalan tol adalah pada proses pembebasan lahan.

"Tapi kalau kita bekerja dengan baik, saya meyakini pengalaman kita dari Bakauheni ke Palembang itu juga masalhanya bukan masalah yang besar," tuntas Jokowi.



Ketum KPP: Sandiaga Jangan Ngawur, Bisa Marah Seluruh Pedagang Pasar
Seorang pemimpin bicara haruslah berdasarkan fakta dan data agar tidak menimbulkan keresahan. Bukan hanya atas dasar pengakuan dari beberapa orang sebagaimana dikatakan calon wakil presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno.

Ketua Umum Komite Pedagang Pasar (KPP), Abdul Rosyid Arsyad mengkritisi pengakuan Sandi yang lebih mempercayai masyarakat ketimbang data yang dikeluarkan pemerintah, terkait harga bahan pokok yang kian melonjak.

"Saya juga keliling pasar di wilayah manapun, saya dengar dari pedagang dan ibu-ibu pembeli di pasar. Dan memang kenyataannya harga yang ada di pasar justru stabil dan tak mengalami kenaikan," kata Rosyid kepada wartawan, Kamis malam (10/1).

Dia menduga Sandi hanya mendengarkan keluh kesah dari para pendukungnya. Justru seperti ini, menurutnya, bisa menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Abdul pun menantang Sandi untuk mengunjungi pasar tradisional di seluruh Indonesia.

"Jangan bicara ngawur terus berdasarkan pendukungnya, nanti bisa marah seluruh pedagang dan rakyat yang memang merasakan harga pangan stabil tidak naik, saya tidak mau ada pergeseran rakyat belanja ke mal. Lalu pasar jadi sepi itu yang diharapkan Sandiaga," tandasnya.

Target 10 Juta Lapangan Kerja Jokowi Tercapai!!
Kementerian Ketenagakerjaan mencatat sepanjang 2015-2018 total penciptaan lapangan kerja baru mencapai 10,34 juta. Dengan demikian, target penciptaan 10 juta lapangan kerja baru Presiden Joko Widodo pada 2015-2019 telah tercapai.

Kendati demikian, Jokowi tetap menargetkan penciptaan lapangan kerja baru pada 2019 minimal tetap 2 juta lapangan kerja. Dengan demikian, total penciptaan lapangan kerja sejak 2015 bisa mencapai 12 juta pada tahun depan.

"Janji Bapak Presiden (Joko Widodo) penempatan lapangan kerja kan 2 juta lapangan kerja per tahun. Sampai akhir 2018 ini, ternyata target penciptaan lapangan kerja sudah tercapai sebesar 10.340.690 orang," ujar Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Ketenagakerjaan 2019 di Hotel Bidakara Jakarta.

Guna mencapai target tersebut, Kemenaker akan melakukan berbagai upaya. Pertama, melalui informasi pasar tenaga kerja kepada masyarakat.

Kedua, penempatan tenaga kerja baik di dalam dan di luar negeri. Ketiga, program perluasan ketenagakerjaan untuk mendorong munculnya wirausaha baru di tengah masyarakat.

Selain membuka lapangan kerja baru, pemerintah juga akan melanjutkan program untuk memfasilitasi migrasi pekerja migran Indonesia serta melindungi pekerja migran Indonesia.

Selain itu, pemerintah juga akan menggali peluang pasar pekerja migran Indonesia di luar negeri dengan dibarengi program penyiapan keahlian. Dengan demikian, pekerja migran Indonesia bisa mengakses pekerjaan yang berkualitas dan tingkat kesejahteraannya meningkat.

"Kami harus melihat kualitas pekerjaan di sana karena kami ingin agar kualitas pekerjaan dari para pekerja migran kita menjadi meningkat dan lebih baik dari waktu ke waktu," ujarnya.

Perbedaan Sikap Antara Jokowi & Prabowo Dalam Menghormati Umat Muslim
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri acara Hari Ulang Tahun ke-46 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Kamis (10/1). Jokowi yang mengenakan kemeja merah lengan panjang menyampaikan pidatonya dalam acara tersebut.

Di awal pidatonya, Jokowi sempat menyapa para tamu yang hadir di acara tersebut. Para tamu kehormatan tersebut antara lain Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Wakil Presiden keenam Indonesia Try Sutrisno, dan Wakil Presiden kesembilan Indonesia Hamzah Haz.

Usai menyapa mereka, Jokowi mendadak terdiam, menghentikan pidatonya, dan menundukkan kepala karena mendengar azan zuhur. Para hadirin pun sejenak hening mengikuti tindakan Jokowi.

Setelah tiga menit, Jokowi baru melanjutkan pidatonya lagi. Jokowi lantas mengucapkan salam kepada tamu undangan lainnya, seperti Calon Wakil Presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin dan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan.

Dalam pidatonya, Jokowi memuji Megawati. Menurutnya, Megawati merupakan figur yang memiliki keyakinan ideologi dan politik yang kuat.

Jokowi mengatakan, pemikiran, ucapan, dan tindakan Presiden kelima RI itu selalu dapat menjadi contoh bagi para kader PDIP. "Keberaniannya, ketulusannya, konsistensinya selalu menjadi teladan bagi kita," kata Jokowi.

Lebih lanjut, Jokowi menyampaikan bahwa kewajiban para kader PDIP untuk melanjutkan perjuangan dari para pahlawan bangsa. Para kader PDIP tak boleh bersikap pesimistis. Jokowi meminta mereka bersikap optimistis. Sebab, Indonesia memiliki aset besar berupa kerukunan dan persatuan untuk bisa menjadi negara maju.

"Kita tidak boleh berhenti bergerak. Kita harus bergotong-royong memperkuat persatuan kita. Kita harus terus bergotong royong membumikan pancasila, bergerak bersama-sama menjadikan Indonesia adil, makmur, sejahtera," kata Jokowi.

Sebelumnya, Megawati dalam sambutannya juga mengatakan bahwa PDIP menjadi sekolah bagi kader-kader yang mempunyai disiplin antara lain disiplin ideologi. Ia juga menginstruksikan kepada ribuan kader PDIP yang hadir agar berani melakukan otokritik menuju kemajuan.

"Sebagai partai yang sah, tentu kita tidak menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Lakukan cara berpolitik sesuai konstitusi kita," kata Megawati. Ia juga menginstruksikan para kader PDIP untuk memenangkan kembali Pemilu 2019 dengan cara-cara konstitusional.
Jokowi Minta Pengelolaan Manajemen Transportasi di Jabodetabek Terintegrasi
Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta pengelolaan transportasi di Jabodetabek dilakukan secara terintegrasi antara kementerian dan pemerintah daerah.

"Secara prinsip bapak presiden mencermati bahwa faktor koordinasi harus menjadi kata kunci. Di mana saya sebagai Mendagri akan terus memonitor agar DKI Jakarta, Jawa Barat, Tangerang dan pemerintah pusat ada suatu koordinasi," kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Istana Negara, Jakarta, Selasa (8/1/2019).

Tjahjo mengatakan Jokowi ingin tiga pemerintah daerah yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Tangerang beriringan dalam pengelolaan transportasi Jabodetabek. Jokowi tidak ingin kebijakan tiga pemerintah daerah itu justru saling berseberangan.

"Jadi intinya daerah ada kata sepakat. Nanti kami akan mencoba mengkoordinir. Untuk pusatnya nanti bapak presiden dan wapres yang akan mengkoordinir," kata dia.

Jokowi juga meminta manajemen perusahaan disederhanakan. Upaya ini diyakini bisa memudahkan tata kelola moda transportasi umum dan pemeliharaan jalur transportasi.

"Intinya kita ingin ada penyederhanaan dalam manajemen yang ada sehingga semakin gampang dimulai, dikerjakan, dan tidak saling dilempar antar institusi satu dengan lainnya," kata Jokowi.
Menaker: Tenaga Kerja Asing di Indonesia di Bawah 100 Ribu
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengungkapkan tenaga kerja asing (TKA) yang ada di Indonesia berjumlah di bawah 100 ribu.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M. Hanif Dhakiri mengatakan bahwa Indonesia tidak perlu khawatir akan tenaga kerja asing (TKA) yang ada di Indonesia.

"TKA kita di bawah 100 ribu, jumlah tenaga kerja asing di Singapura seperlima dari penduduknya, Indonesia di bawah 100 ribu yang penduduknya 263 juta, kita kecil sekali jadi aman," jelasnya di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (8/1/2019).


Sektor yang memiliki banyak pekerja asing pun beragam. Salah satunya adalah pertanian serta industri.

"Yo macem macem ada di pertanian, industri, manufaktur, jasa, macem-macem," ujarnya.

Ia pun berkata bahwa perbandingan pekerja asing dengan tenaga kerja Indonesia (TKI) juga harus dilakukan di negara lain. Negara Malaysia contohnya, TKI yang bekerja disana mencapai jumlaj 5 juta orang.

"Itu 0,08% kok, dibandingin dong dengan negara lain, bandingin sama TKI kita, TKI kita di Malaysia saja 5 juta, orang Malaysia nggak ribut," terangnya.

Tenaga kerja yang berasal dari dalam negeri di Malaysia pun mencapai 5 juta, sedangkan Indonesia hanya ada 100 ribu. Hanif menambahkan, harus ada keadilan menyangkut tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia, sebab banyak juga TKI yang bekerja di luar negeri.

"TKA di Indonesia di bawah 100 ribu dari berbagai negara, masa kita mau ribut, yang fair dong," tutupnya.
MENTAN: Anggaran 2019 Dirancang Untuk Kepentingan Petani
Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan soal perancangan anggaran yang dilakukan di kementeriannya. Ia mengungkap, untuk rancangan tahun depan pihaknya berusaha mengutamakan kepentingan petani dan memfokuskan pada sektor produksi.

"Cara kami merancang anggaran sekarang kami fokus sektor produksi dan kami mengutamakan kepentingan petani," kata Amran dalam keterangan tertulis, Kamis (13/9/2018).

Amran menjelaskan ia memangkas anggaran operasional untuk biaya seminar, perbaikan kantor, hingga biaya membeli kendaraan operasional dan dinas dari 48%, yang kini porsinya menjadi hanya 8%.

"Kami mendahulukan petani, membeli bibit, memperbaiki irigasi, penyediaan alat mesin pertanian," jelas Amran.

Sebagaimana diketahui, melalui Surat Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan RI, pagu anggaran Kementan tahun anggaran 2019 sebesar Rp 21,7 triliun. Alokasi anggaran terbesar diberikan untuk program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil tanaman pangan di Direktorat Jenderal Tanaman Pangan sebesar Rp 6 triliun. Ada juga program penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian di Ditjen Sarana dan Prasarana Pertanian yaitu sebesar Rp 5,1 triliun.

Meski pagu anggaran Kementan tahun ini lebih kecil dari tahun sebelumnya (Rp 22 triliun), Amran menyampaikan hal tersebut bukanlah masalah selama mampu meningkatkan kinerja Kementan.

"Tidak masalah. Kita ini kan regulator. Produksi bisa meningkat dengan regulasi, ada Permentan (Peraturan Menteri Pertanian) kami cabut 241. Dampak positifnya adalah investasi meningkat, produksi meningkat. Justru kita jangan pesimis, kita harus kreatif dengan anggaran yang terbatas," pungkasnya.

Sementara itu, sejumlah apresiasi diutarakan kepada Amran saat rapat Kerja Komisi IV DPR RI beberapa waktu lalu. Seperti yang dikatakan A.A Bagus Adhi Mahendra, Anggota Komisi IV dari daerah pemilihan (Dapil) Bali, yang memuji program pipanisasi Kementan yang manfaatnya kini sangat dirasakan petani.

Adhi mencontohkan, lahan Jembrana yang dahulu tidak teraliri air, dengan adanya program pipanisasi sekarang teraliri air.

"Nanti Bapak Menteri bisa tinjau ada perkebunan kakao, dengan ketinggian pohon 50 cm sudah bisa menghasilkan buah yang super. Pipanisasi ini bagus dilanjutkan karena manfaatnya langsung terasa," ujar Adhi.

Daniel Johan, Anggota Komisi IV Dapil Kalimantan Barat, juga mengaku mendapat informasi dari petani yang merasakan manfaat alat mesin pertanian (alsintan) berupa hand tracktor yang dibagikan Kementan.

"Selama reses banyak aspirasi petani yang membutuhkan power threseher. Banyak yang sudah merasakan manfaat hand tracktor yang cukup banyak dibagikan. Selanjutnya power threseher bisa jadi aspirasi yang direalisasikan", terang Daniel.

Sementara Anggota Komisi IV Dapil Papua Barat, Michael Wattimena menyampaikan bahwa Komisi IV DPR RI mendukung kebijakan dan kinerja Kementan, terutama soal impor beras.

"Kita semua tahu kinerja Pak Menteri. Dan kita semua bela Pak Menteri soal importasi beras. Pak Menteri bilang produktivitas tinggi, stok beras Bulog penuh. Kita semua lakukan pembelaan bukan asal pembelaan, tapi atas dasar kinerja Pak Menteri dan laporan stok yang ada," pungkas Michael.
Ketum: Jakmania Tidak Ada Sangkut Pautnya Terhadap Politik
Ketua Umum The Jakmania Tauhid Indrasjarief mengingatkan anggotanya untuk tidak terlibat aktivitas politik apapun jelang Pemilu 2019.

Melalui akun Facebook pribadinya, ia menegaskan The Jakmania merupakan kelompok suporter loyal klub sepakbola Tanah Air yang tidak boleh bersinggungan dengan politik sedikitpun.

"Jakmania bukan organisasi politik dukungan. Jakmanka hanya ditujukan kepada Persija Jakarta dan Tim Nasional Indonesia," tulis akun Tauhid Indrasjarief, Senin (7/1/2019).

Ia meminta, bila ada anggota Jakmania yang kedapatan secara langsung atau tidak telah terlibat ke ranah politik dengan memberikan dukungan kepada caleg calon kepala daerah, calon presiden maupun partai tertentu maka bisa mundur dari keanggotaan.

"Silakan menyerahkan kartu anggotanya dan tidak diperkenankan lagi menyatakan diri sebagai anggota Jakmania dalam situasi apapun," tandasnya.
Sri Mulyani Sebut Utang Indonesia Aman
Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan terus mengelola utang negara dengan baik dan profesional. Hal ini menanggapi pernyataan sejumlah pihak yang menyatakan utang Indonesia sudah terlalu tinggi hingga mencapai Rp4.034,80 triliun tahun ini.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah mengelola utang dengan menjaga agar jatuh temponya tidak menjadi beban di masa depan. Selain itu, pemerintah juga selalu mengikuti arahan undang-undang (UU) di mana stok utang tidak boleh melebihi 60% dari Produk Domestik Bruto (PDB).


"Sekarang utang pemerintah masih di bawah 30%. Setiap tahun dijaga lagi defisit APBN enggak boleh lebih dari 3%," katanya di Gedung BI, Jakarta, Rabu (28/3/2018).

Selain itu, pemerintah juga mengurangi utang dengan mata uang asing yang risikonya jauh lebih tinggi. Sebab, pada masa Orde Baru utang pemerintah Indonesia mayoritas atau sekitar 95% adalah mata uang asing.

"Kalau kita tahu dulu zaman Orde Baru utang kita itu mayoritas di atas 95% dalam mata uang asing. Risikonya sangat tinggi. Kemudian kita mikir kalau utang dalam rupiah maka akan lebih kecil risikonya apabila ada gejolak nilai tukar," imbuh dia.

Tak hanya itu, sambung Suahasil, pihaknya juga terus berkomunikasi intensif dengan pemilik utang baik di dalam maupun luar negeri. Utang yang dilakukan pemerintah pun dipastikan untuk kegiatan produktif.

"Kami juga menjaga kepercayaan market, jaga konsistensi, koherensi dan fokus. Sehingga terlihat ekonomi dari tahun ke tahun menunjukan perbaikan. Kami sangat terbuka dalam pengelolaan APBN dan utang, bisa dikritisi dan diperbaiki. Lihat juga digunakan untuk apa kegiatan yang produktif," tandasnya.
Kebijakan Energi Jokowi Dinilai Pro Rakyat
Sejumlah kebijakan di sektor energi yang dikeluarkan di era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dinilai berpihak pada kepentingan rakyat dan mendukung tumbuhnya badan usaha milik negara (BUMN).

“Menurut saya, kebijakan pemerintah sudah cukup bagus. Memang terkesan banyak kebijakan yang populis, tapi semuanya demi kepentingan rakyat banyak,” kata Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan dalam diskusi bertema Menelaah Kebijakan Energi Pemerintahan Jokowi di Jakarta, Rabu (29/8). Hadir pula sebagai pembicara yakni Vice President Corporate Communication PT. Pertamina Adiatma Sardijito, Anggota Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman dan Kepala Biro Perencanaan Kementerian ESDM Harya Adityawarman.

Mamit ambil contoh, kebijakan pemerintah yang menetapkan harga premium, elpiji, dan tarif listrik tidak naik sampai 2019. Meski memang berat, namun kebijakan ini sangat membantu masyarakat.

Mamit mengatakan, sebagai pelaksana penugasan tersebut, pemerintah menunjuk BUMN yakni PT Pertamina. “Bukan berarti beban diserahkan sepenuhnya ke Pertamina, karena pemerintah juga memberi kompensasi kepada Pertamina di sektor hulu,” kata Mamit.

Dia akui bahwa dalam pelaksanaannya memang tidak mudah. Namun, terbukti sejauh ini semua berjalan dengan baik. “Buktinya, di masa krusial seperti musim mudik lebaran tidak terdapat kelangkaan BBM dan elpiji,” katanya.

Vice President Corporate Communication PT. Pertamina Adiatma Sardijito mengatakan, bahwa sebagai BUMN, Pertamina memang berkewajiban melaksanakan penugasan yang diberikan pemerintah, baik di sisi hulu maupun hilir. Di sisi hulu misalnya dalam hal pengelolaan blok terminasi. “Yang terkini adalah Blok Mahakam dan Blok Rokan,” katanya.

Di sisi hilir antara lain melaksanakan penugasan penjualan BBM Satu Harga di seluruh wilayah Nusantara, menyalurkan BBM jenis tertentu dan penyaluran penugasan yakni premiun serta elpiji 3 kg.

Sementara itu, Kepala Biro Perencanaan Kementerian ESDM Harya Adityawarman mengatakan, setidaknya ada tujuh kebijakan populer di sektor energi yang membawa perubahan cukup besar, yakni reformasi hulu migrasi kontrak gross split, peningkatan ketahanan migas nasional, BBM satu harga, melistriki wilayah Indonesia, pengembangan Energi Terbarukan, Penyelesaian Perundingan Freeport dan memangkas 188 perizininan.

Untuk mengurangi penggunaan energi fosil, pemerintah banyak mengembangkan energi baru terbarukan, penggunaan Biodiesel, dan penggunaan listrik sebagai pengganti BBM untuk kendaraan.

Anggota Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman mengatakan, kebijakan yang harus dikeluarkan pemerintah memang harus menjunjung nasionalisme. Namun, menurut dia, nasionalisme harus diartikan maknanya lebih luas yakni segala sesuatu yang dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang sebesar besarnya kepada bangsa dan negara. “Jadi, tidak melulu pelaksananya harus perusahaan nasional. Yang penting adalah bagaimana hasilnya memberikan manfaat bagi rakyat Indonesia,” katanya.
Pemerintah Rehabilitasi 3 Juta Hektare Irigasi Primer
Presiden Joko Widodo ( Jokowi) meninjau hasil rehabilitasi saluran Irigasi Lodoyo di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Dalam tinjauan tersebut, dia mengatakan pemerintah sudah merehabilitasi saluran irigasi primer untuk mengairi areal persawahan seluas 3 juta hektare dalam lima tahun terakhir.

"Ini perbaikan irigasi primer yang ditargetkan dalam rencana kita seluas tiga juta hektare. Ini salah satunya. Ini target yang harus kita selesaikan dalam lima tahun," kata Jokowi dikutip Antara, Kamis (3/1).

Dia menyebutkan, saluran irigasi primer Lodoyo dibangun pada 1982 dan setelah itu belum ada rehabilitasi lagi yang signifikan. "Ini direhabilitasi agar air yang mengalir tidak hilang di tengah jalan. Kita rehabilitasi semuanya," imbuhnya.

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono yang turut mendampingi Presiden Jokowi mengatakan, perbaikan saluran irigasi primer untuk lahan tiga juta ha sudah tercapai sesuai target RPJMN.

"Khusus yang di sini (Lodoyo) panjangnya 16 km untuk 12.000 ha sawah. Ini dari Waduk Wlingi di Blitar juga," ujar Basuki.

"Ada yang dibangun saluran sekundernya, ada saluran primernya yang baru, tapi yang namanya rehabilitasi seperti ini, artinya dulunya sudah ada, kemudian diperbaiki karena sudah lama tidak ada pemeliharaan," jelasnya.
KPU Minta Polisi Tangkap Penyebar Hoaks 7  Kontainer Surat Suara Tercoblos
Ketua KPU, Arief Budiman meminta agar penyebar kabar bohong mengenai surat suara dalam tujuh kontainer dan sudah tercoblos untuk ditangkap.

Termasuk, kata dia, orang-orang yang menulis dan menyebarkan berita bohong tersebut.

"Penyebarnya harus ditangkap. Termasuk siapa yang menulis, berita bohong ini," tegasnya di Kantor Bea Cukai Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, Kamis (3/1/2019) dini hari.


Pihaknya pun mengaku sudah berkoordinasi dengan pihak Cybercrime Mabes Polri untuk melakukan penelusuran atas kabar tersebut.

"Kami sudah melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian," katanya.

Sebelumnya, ia memastikan kabar adanya satu kontainer surat suara yang tercoblos merupakan kabar bohong.

Juga termasuk kedatangan tujuh kontainer yang membawa masing-masing 10 juta surat suara ke Tanjung Priok adalah bohong.

Hal itu terjadi dijelaskan oleh Arief usai melakukan pengecekan dan klarifikasi atas isu yang beredar di media sosial.


Sebelumnya, ia memastikan kabar adanya satu kontainer surat suara yang tercoblos merupakan kabar bohong.

Juga termasuk kedatangan tujuh kontainer yang membawa masing-masing 10 juta surat suara ke Tanjung Priok adalah bohong.

Hal itu terjadi dijelaskan oleh Arief usai melakukan pengecekan dan klarifikasi atas isu yang beredar di media sosial.


"Kami memastikan berdasar keterangan bea cukai, tidak benar. Tidak ada kabar TNI AL yang menemukan. Tidak ada penyitaan satu kontainer," tegasnya di Kantor Bea Cukai Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, Kamis (3/1/2019) dini hari.



Kata Warga Brebes Yang Terbantu Dengan Program 'Bekerja' Kementan
Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (Bekerja) Kementerian Pertanian (Kementan) dinilai berhasil memberikan harapan baru bagi Rumah Tangga Miskin (RTM) di Brebes. Mereka yang menerima bantuan itu sangat bersyukur dan ingin mengubah kehidupannya menjadi lebih baik lagi.

Hal ini terugkap saat kunjungan kerja Ketua Program Bekerja Kementan Nasrullah di Kecamatan Bumiayu, Brebes, Jawa Tengah pada Sabtu (22/9). Terlihat salah satu RTM di desa Nagaradaha, Subar, menyatakan ingin terus bekerja keras untuk mengembangkan ternaknya.

"Saya belum akan menjual telur pertama, saya ingin tetaskan dulu sehingga menghasilkan ayam yang lebih banyak lagi, jika perlu saya akan memperbesar kandang ini," ujar dia dalam keterangannya, Minggu (23/09/2018).

Dengan penuh semangat Subar mengucapkan terima kasih kepada Presiden dan Mentan yang mengadakan program dengan memberikan 50 ekor ayam, kandang, dan pakan sebagai modal.

Ada juga Warsip, seorang kakek tua yang tinggal di sebuah gubuk sederhana bersama istrinya Saryu, juga kelihatan senang dan merasa tertolong hidupnya dengan bantuan yang diberikan.

"Nanti jika ayamnya sudah besar dan bertambah, saya mau jual. Uangnya akan kami gunakan untuk memperbaiki atap rumah yang bocor," kata Warsip penuh harap.

Suasana haru terjadi di rumah Khadijah. Dia mengucapkan terima kasih dan tidak bisa berkata apa-apa lagi hingga air mata ikut turun bersama kebahagiaannya.

"Semoga bantuan yang diberikan bermanfaat dan dipelihara dengan baik ternaknya ya bu, supaya hasil yang di dapat baik juga," ucap Nasrullah saat menyambangi Khadijah.

Nasrullah menjelaskan, ada 4 kecamatan yang akan diberikan bantuan di Brebes, di antaranya Bulakamba, Bumiayu, Wanasari dan Ketanggungan. Empat kecamatan itu memiliki 28.460 RTM dari 75 desa yang akan menerima bantuan.

Berdasarkan laporan dari penanggung jawab program Bekerja di Brebes, untuk bantuan yang diberikan di Kecamatan Bumiayu sudah hampir terealisasi separuh dari jumlah RTM di masing-masing desa. Desa Kalinusu memiliki 593 RTM dan bantuan sudah diberikan ke 240 RTM.

Kemudian Desa Bumiayu yang memiliki 187 RTM sudah diberikan bantuan kepada 105 RTM. Selain itu, di Desa Nagaradaha yang memiliki 126 RTM juga sudah di bagikan bantuan ke 75 RTM.

Dijelaskan Nasrullah, pendistribusian bantuan ini akan terus berlanjut hingga semua RTM menerima bantuan karena Bekerja adalah sarana peningkatan gizi masyarakat. Bantuan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan taraf hidup di masing-masing RTM.

Sesuai arahan Menpar yang disampaikan di beberapa tempat saat lauching Bekerja, program ini sebagai solusi permanen dalam mengentaskan kemiskinan di pedesaan khususnya RTM yang bergerak di sektor pertanian.

Untuk komoditas peternakan per RTM diberikan bantuan sebanyak 50 ekor ayam produktif yang berusia sekitar 4-8 minggu. Selain itu, diberikan juga bantuan pakan, kandang dan obat-obatan. Bantuan lainnya seperti pemberian benih pisang dan sayuran, serta tambahan sarana produksi seperti pupuk organik dan pupuk non organik.

"Bimbingan teknis (Bimtek) cara beternak dan budidaya tamanan pisang dan sayuran yang baik juga akan diberikan," tambah dia.

Nasrullah menegaskan Nasrullah menegaskan, keberhasilan program ini tergantung pada masyarakat yang menerima bantuan. Apabila pemeliharaan ayamnya baik, hasil yang diterima pun akan baik, dan program ini bisa berkelanjutan.

Dilanjutkan dia, program ini juga bisa mengurangi potensi pedagang yang tidak bertanggung jawab untuk memainkan harga pasar. Dengan alasan, nantinya hasil produksi dari komoditas yang dibantukan ke RTM akan bekerja sama dengan Bumdes untuk pemasarannya.

Selanjutnya, sebagian hasil penjualan dari komoditas produksi RTM akan disimpan oleh Bumdes yang nantinya akan dibelikan lagi bibit ayam atau tanaman agar program ini berkesinambungan. Para pedagang yang akan membeli hasil produksi peternakan, tanaman, buah tidak dapat mempermainkan harga lagi karena diwadahi pemasarannya oleh Bumdes, sesuai kesepakan Kementan-Kemensos dan Kemendes.

Pada kesempatan itu, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Brebes Yulia menyampaikan, dia akan memfasilitasi masyarakat yang mendapatkan bantuan dan melaksanakan tugas dengan baik.

"Apabila ada yang bermasalah dengan ternaknya, segera hubungi kami. Nanti akan kami tindaklanjuti dengan cepat," pungkasnya.

Banyak pihak berharap banyak terhadap program Bekerja, selain para penerima bantuan tentunya.

Ekonom Senior Rizal Ramli beberapa waktu lalu sempat menyampaikan apresiasinya terhadap program-program Kementan yang dinilai ters berusah amengatasi kemiskinan dan memperjuangkan nasib petani Indonesia di tengah banyaknya tekanan dari pihak pemegang kuota impor.

"Saya sangat mengapresiasi keberpihakan Pak Amran terhadap nasib petani Indonesia. Walaupun terlalu banyak kepentingan, terutama oleh pemegang kuota impor yang dengan sengaja menciptakan kelangkaan buatan atau artificial scarcity", kata Rizal.

Rizal yang pernah menjabat sebagai Kepala Bulog, Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan, dan Industri, Menteri Keuangan, dan Menko Bidang Kemaritiman Indonesia ini, juga memuji keberhasilan Menteri Pertanian Amran Sulaiman mendorong ekspor sejumlah komoditas yang sebelumnya diimpor.

"Saya menaruh harapan banyak kepada Mentan, karena beliau ingin membenahi semua supaya Indonesia pertaniannya maju. Kita punya matahari yang bersinar sepanjang tahun, hujan banyak, kita harusnya bisa jadi gudang pangan Asia", pungkasnya.
Pengumuman! Tahun Depan Keluarga Miskin Bisa Dapat Bantuan Rp 10 Juta
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan besaran bantuan PKH yang diterima 10 juta keluarga penerima manfaat (PKH) dalam rangka menekan angka kemiskinan dan kesenjangan di Indonesia.

"Kalau tahun ini dan sebelumnya KPM mendapat Rp 1,89 juta, tahun depan bisa dua kali lipat mendapatkan. Oleh sebab itu dampingi, benar-benar dampingi. Karena saya yakin saudara sekalian sangat berkepentingan sekali untuk bisa menghilangkan kemiskinan dari negara kita Indonesia," ungkap dia.

Jokowi pun meminta kepada sumber daya PKH untuk memastikan bahwa penyalurannya tepat sasaran.

"Memastikan penyaluran bantuan itu betul sampai ke tangannya, sistem sudah dibangun tapi memastikan anggaran itu sampai tangan penerima manfaat," kata Jokowi.

Menteri Sosial Agus Gumiwang mengatakan skema pemberian PKHpada tahun depan menggunakan skema yang baru dan ditujukan kepada 10 juta KPM.

Agus menyebut, jika sebelumnya dana PKH yang diterima KPM sebesar Rp 1,89 juta per keluarga per tahun. Kini, dananya disesuaikan berdasarkan indeks bantuan sosial PKH tahun 2019. Di mana, untuk bantuan tetap satu keluarga, reguler Rp 550.000 per keluarga per tahun, PKH Akses atau khusus keluarga yang sulit terjangkau sebesar Rp 1 juta per keluarga per tahun.

Dari angka tersebut, para keluarga penerima manfaat pun masih bisa mendapatkan tambahan yang besar. Yaitu berasal dari bantuan komponen setiap jiwa. Jika dalam satu keluarga ada ibu hamil dan balita akan mendapatkan tambahan sebesar Rp 2,4 juta.

Selanjutnya, jika terdapat anak SD sederajat mendapat tambahan Rp 900 ribu, anak SMP sederajat sebesar Rp 1,5 juta, anak SMA sebesar Rp 2 juta, penyandang disabilitas sebesar Rp 2,4 juta, dan lansia di atas 60 tahun sebesar Rp 2,4 juta.

Jika dihitung, untuk keluarga miskin reguler total dalam satu tahun bisa menerima Rp 9,75 juta per keluarga. Dengan hitungan maksimal empat komponen. Angka tersebut berasal dari komponen dengan nilai paling tinggi.

Sedangkan untuk PKH akses atau keluarga sulit terjangkau bisa mendapatkan bantuan mencapai Rp 10,2 juta per keluarga per tahun. Itu pun dengan komponen yang nilainya paling tinggi.
Melihat Perbandingan Sikap Jokowi dan Prabowo Kepada Ulama Dan Santri
Ketum MUI yang juga Rais Aam NU, KH Ma'ruf Amin menyampaikan pidato di Festival Sholawat Nusantara Piala Presiden. Ia mengatakan, Presiden Jokowi merupakan figur yang sering menghadiri majelis selawat hingga zikir.

"Pertama saya ingin menyampaikan penghargaan kepada Bapak Presiden. Kita bersyukur punya presiden yang rajin menghadiri majelis-majelis selawat, majelis-majelis zikir, majelis-majelis istigasah," kata Ma'ruf di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (24/2/2018).

Ma'ruf juga berkelakar bahwa para santri antusias menyambut Jokowi saat hadir ke pesantren.

"Rajin bersilaturahmi dengan pesantren-pesantren. Para santri kalau presiden datang gembira, kenapa? Karena akan dapat sepeda tentunya," ujarnya disambut tawa peserta.

Ma'ruf juga menilai Jokowi Presiden yang sering bertemu ulama dan habaib. Ia juga berterima kasih kepada Jokowi yang menetapkan Hari Santri Nasional pada 2015 lalu.

"Presiden ini rajin silaturahmi dengan ulama, habaib, bahkan Presiden Jokowi lah yang sebelumnya tidak ada hari santri nasional selama 70 tahun, lalu 2015 lalu, bapak presiden menetapkan hari santri nasional. Alhamdulillah," paparnya.

SDM

video

Dukungan

Cat-5

Cat-6