Cat-1

Cat-2

Cat-3

Cat-4

February 2019

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan alasan pemerintah membangun balai latihan kerja (BLK) komunitas di pondok pesantren (ponpes). Jokowi berharap para santri bisa memiliki keterampilan tertentu.

7

"Tahun ini akan dibangun 1.000 BLK di ponpes. Untuk apa? Agar santri-santri ini belajar keterampilan. Kalau mau BLK komunitas itu ingin desain, dikirim ke sana mesin mesin jahit untuk memberikan keterampilan pada santri kita," ujar Jokowi di Ponpes Miftahul Huda, Tasikmalaya, Jawa Barat, Rabu (27/2/2019).

Begitu juga keahlian santri di sektor perbankan. Jokowi berharap ada santri yang menjabat manajer bank syariah.

"Juga yang berkaitan dengan perbankan, industri keuangan. Sehingga kita harapkan santri-santri ini kalau kerja di bank syariah. Kalau jadi manajer bank syariah kenapa tidak?" kata Jokowi.

Jokowi juga menyerahkan kredit usaha rakyat (KUR). Jokowi berpesan agar KUR tidak disalahgunakan.

"Saya titip kalau pinjem, misalnya kalau dapat Rp 30 juta. Dari bank bawa Rp 30 juta, pulang. Besoknya pergi ke diler sepeda motor. Hati-hati kalau yang namanya pinjeman. Jangan sampai dapat Rp 30 juta, besoknya pergi ke diler sepeda motor, pulang bawa sepeda motor gagah," jelas Jokowi.
Pertumbuhan Ekonomi 5,17%, Sri Mulyani: Nikmat Harus Disyukuri
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta seluruh pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri Indonesia untuk mensyukuri capaian perekonomian nasional di 2018.

Sri Mulyani mengatakan, perekonomian Indonesia tahun lalu tumbuh lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Seperti halnya pertumbuhan ekonomi sebesar 5,17% dan tingkat inflasi yang rendah di level 3%.

"APBN 2018 baru kita tutup, banyak volatilitas yang tidak biasa. Penerimaan 102% dari target, dan belanja kita hampir 100%," kata Sri Mulyani pada acara KADIN Entrepreneurship Forum 2019 di Shangrila Hotel, Jakarta, Rabu (27/2/2019).

Dengan tantangan dan risiko yang ada selama 2018, Sri Mulyani mengklaim bahwa pemerintah bersama Bank Indonesia (BI), OJK, dan LPS berhasil menjaga stabilitas ekonomi tanah air.

Salah satu upaya menjaga stabilitas adalah dengan adanya penyesuaian, seperti suku bunga acuan yang dilakukan BI sebanyak tujuh kali selama tahun 2018.

"2018 kurs ada pergerakan karena ada kenaikan The Fed, tapi BI melakukan penyesuaian, sekarang naik 7 kali," ujar dia.

Menurut Sri Mulyani, penyesuaian kebijakan fiskal dan moneter yang dilakukan pemerintah dalam rangka menjaga stabilitas nasional. Sehingga, Indonesia dianggap memiliki kredibilitas.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini bercerita bahwa ketidakpastian ekonomi global juga telah membuat beberapa pejabat tinggi di dunia melepaskan pekerjaannya.

"Negara lain sama, seperti gubernur bank sentral India resign karena tidak bisa menaikkan suku bunga, bank sentral Turki juga resign, Argentina masuk program IMF," ujar dia.

Dari semua fenomena yang terjadi di dunia, Sri Mulyani mengatakan perekonomian Indonesia masih bisa tumbuh di level 5,17% pada tahun 2018. Oleh karena itu, dirinya meminta kepada para pengusaha mensyukuri dan tetap optimis dengan kondisi ekonomi nasional.

"Jadi kita itu kurang mensyukuri apa yang kita capai, itu natural dan normal. Ada baiknya mensyukuri nikmat," jelas dia.

"Kami mewaspadi, kami berikan signal, untuk melakukan adjustment, kita tidak ragu menyesuaikan, sehingga fiskal, moneter kita semua diadjust demi stabilitas, dan Indonesia dianggap memoloki kredibilitas," ungkap dia.
Ketua Dewan Pembina Bravo 5, Luhut Binsar Panjaitan, berbicara mengenai syarat kepemimpinan. Seperti dalam militer, pemimpin harus memiliki 3T, yakni tanggap, tanggon, trengginas yang menurutnya semua dimiliki Jokowi.

Hal tersebut dia ungkapkan dalam acara pelantikan tim Bravo 5 Solo Raya di Gedung Bathari, Solo, Senin (25/2/2019). Luhut hadir untuk memberikan pembekalan kepada mereka.

7

"Pemimpin itu ada tiga hal itu kalau dulu di Akademi Militer. Tanggap itu pinter, otaknya jalan, olah yudha jalan. Kedua tanggon, hatinya, mentalnya, karakternya bagus. Trengginas, sehat sehingga bisa melihat apa yang ada di bawah," kata Luhut.

Menurutnya, tiga hal tersebut dimiliki oleh capres nomor urut 01, Joko Widodo. Capres petahana ini dinilai mampu memberikan ketauladanan kepada rakyat.

"Selama saya berkenalan dengan Pak Jokowi, yang saya tahu beliau itu memiliki tiga hal ini tadi, yang di ujungnya disebut ketauladanan," ujar dia.

"Perkataan sesuai dengan perbuatan. Pemimpin itu harus demikian. Pemimpin tidak boleh bohong, pemimpin tidak boleh fitnah orang lain. Pemimpin jangan fitnah-fitnah terus," katanya.

Dia pun mengajak para relawan Jokowi bekerja memenangkan Jokowi. Tidak main-main, Luhut menantang relawan memenangkan Jokowi dengan target 90 persen di Solo Raya.

"90 persen bisa enggak? Kalau 90 persen atau mendekati lah, kita akan bikin kenduri di tempat ini atau di tempat lain," katanya.

Adapun pelantikan Bravo 5 Solo Raya ini, dihadiri pula oleh anggota Bravo 5 lainnya, seperti Alwi Shihab, Ruhut Sitompul dan Jenderal (Purn) Fachrul Razi. Ibunda Jokowi, Sujiatmi Notomiharjo turut hadir pula dalam acara itu.

Terdapat 150 orang pengurus Bravo 5 Solo Raya yang dilantik, antara lain berlatar belakang ulama, budayawan, hingga pengusaha. Termasuk terdapat perwakilan disabilitas yang masuk dalam kepengurusan.
Jokowi: Katanya Kalau Saya Menang Enggak Boleh Azan, Ini Kebangetan
Presiden Joko Widodo atau Jokowi merasa resah dengan fitnah dan hoaks yang bertebaran menjelang Pilpres 2019. Jokowi lalu menyinggung tentang fitnah yang menyatakan apabila dirinya terpilih lagi menjadi Presiden, maka tak ada lagi suara azan.

Hal ini dikatakan Jokowi saat menyerahkan 1.500 sertifikat hak atas tanah untuk masyarakat dari empat Kabupaten Cilacap di GOR Tenis Jawa Tengah, Senin (25/2).

"Buanyak sekali (fitnah dan hoaks). Ada katanya nanti kalau Presiden Jokowi menang (Pilpres), enggak boleh azan. Ini kebangetan," kata Jokowi.

Selain itu, dia juga menyebut banyak sekali pihak yang memfitnah dirinya adalah anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) dan anti ulama. Padahal, Jokowi menuturkan bahwa dirinya rutin mengunjungi pesantren dan bersilaturahmi dengan para ulama.

"Fitnah Presiden Jokowi PKI, buanyak itu. Fitnah Presiden Jokowi anti ulama, saya tiap minggu dengan ulama, ke pesanteren," ucapnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu meminta agar masyarakat tak mudah percaya dengan fitnah dan hoaks yang bertebaran saat ini. Jokowi tak ingin pesta demokrasi membuat persaudaraan dan persatuan bangsa menjadi terpecah.

"Dengerin fitnah-fitnah gausah, denger hoaks gausah, ramenya rame fitnah, rame hoaks, kabar-kabar bohong banyak sekali dan jangan didengarkan," ujar Jokowi.

Seperti diketahui, baru-baru ini ada video viral yang beredar di media sosial. Dalam video itu, beberapa ibu-ibu yang memprovokasi dengan menyebarkan kabar bahwa azan tak akan ada lagi jika Jokowi terpilih di pilpres.

Polisi bergerak cepat mengusut dugaan kampanye hitam itu. Tiga ibu-ibu asal Karawang sudah ditangkap.


Calon Presiden (Capres) Joko Widodo atau Jokowi membanggakan program bagi-bagi sertifikat kepada rakyat Indonesia. Bagi-bagi sertifikat adalah salah satu program unggulan Jokowi-JK selama memimpin RI.

Dalam konteks ini, Jokowi kembali menyinggung ratusan ribu lahan milik Prabowo di Aceh dan Kalimantan. Dia mengatakan, bakal menanti pemilik konsesi yang berkomitmen untuk mengembalikan tanahnya ke negara.

"Jika ada penerima konsesi besar yang mau mengembalikan ke negara," jelas Jokowi dipotong oleh riuh hadirin di acara pidato politik berjudul 'Optimis Indonesia Maju' di SICC, Sentul, Jawa Barat, Minggu (24/2).

Pendukungnya langsung riuh. Karena kalimat Jokowi menyinggung Capres oposisi Prabowo Subianto yang dalam debat kedua 17 Februari lalu mengaku siap mengembalikan lahannya ke negara.

"Balikin, balikin, balikin," sahut para pendukung Jokowi.

Jokowi menghentikan pidatonya beberapa detik. Setelah melihat kondisi pendukungnya mulai tenang, dia kembali melanjutkan.

"Saya ulang, jadi kalau ada yang ingin mengembalikan konsesinya kepada negara," jelas Jokowi kembali disambut riuh pendukungnya. Jokowi terpaksa kembali menunda pidatonya.

"Balikin, balikin, balikin," teriak ribuan pendukung yang hadir.

Jokowi pun kembali melanjutkan pidatonya. Dia menantikan orang-orang yang ingin mengembalikan tanahnya kepada negara.

"Saya ulang, jadi kalau ada konsesi besar yang ingin dikembalikan ke negara, saya tunggu," jelas Jokowi. Disambut riuh sorak sorai pendukungnya.

"Saya tunggu, saya tunggu sekarang. Dan akan saya bagikan untuk rakyat kecil. Karena masih banyak rakyat yang membutuhkan," kata Jokowi.


Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin menyatakan pidato Jokowi soal pengembalian konsesi lahan berlaku umum. TKN meminta agar kubu capres Prabowo Subianto tak terlalu sensitif.

"Pertama, pidato Pak Jokowi yang tadi malam yang terkait dengan soal beliau nunggu kalau ada yang mau mengembalikan lahan, itu kan pidato yang bersifat umum saja. Artinya memang itu ditujukan kepada siapapun para elite yang menguasai lahan dan kemudian mau mengembalikan. Jadi juga jangan terlalu sensitif seolah-olah itu hanya untuk Pak Prabowo," kata Wakil Ketua TKN Arsul Sani di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (25/2/2019).

Meski begitu, Arsul tak menganggap pidato Jokowi soal konsesi adalah 'senjata makan tuan' untuk kubunya. Menurutnya, pernyataan Jokowi bukanlah dekrit yang mewajibkan para pemilik konsesi untuk mengembalikan lahannya kepada negara.

"Saya kira tidak merupakan bumerang, karena yang disampaikan Pak Jokowi itu kan bukan dekrit. Beda dengan dekrit yang kemudian mewajibkan orang untuk katakanlah mengembalikan lahan. Itu kan katakanlah sikap mempersilakan. Kalau memang ada siapa saja, sekali lagi, yang kemudian ingin mengembalikan lahan, ya dibuka," ujarnya.

Karena pidato Jokowi itu bukan dekrit, kata Arsul, jadi pengembalian lahan itu kembali kepada pihak masing-masing. "Termasuk kembali kepada katakanlah perusahaan-perusahaan Pak Prabowo yang menguasai lahan itu. Mau kemudian menyambut ajakan Pak Jokowi atau nggak," imbuhnya.

Arsul sekali lagi menegaskan jika pidato tersebut berlaku umum dan didengar oleh semua pihak, termasuk elemen pendukung Jokowi sendiri. Menurut Arsul, pidato yang disampaikan Jokowi pada Konvensi Rakyat tersebut disusun bersama-sama dengan TKN.

"Pak Jokowi menyiapkan pidatonya itu juga dengan mendengarkan masukan dari banyak pihak, termasuk dari TKN. Kami memang menyampaikan, ya karena ini kan juga kontestasi. Dalam kontestasi itu, yang namanya pandangan politik ataupun rencana kebijakan dengan realitas itu kan harus match," tutur Arsul.

"Saya kira ini di manapun dalam kontestasi politik manapun pasti yang terkait dengan, bukan personal ya, yang terkait dengan katakanlah rekam jejak dari calon yang bersangkutan itu pasti akan harus di-disclose atau ter-disclose lah. Itu hal-hal yang wajar. Yang penting bukan hal-hal yang sangat personal sifatnya," imbuhnya.

Sebelumnya, Jokowi menyinggung penerima konsesi besar dan dia menunggu si pemilik mengembalikannya ke negara. Jokowi lalu menyindir penerima konsesi (pemberian hak izin tanah oleh pemerintah) dengan luas yang besar.

"Nah, nah, nah, jika ada penerima konsesi besar yang mau mengembalikan ke negara...," kata Jokowi. Ucapan Jokowi terhenti sejenak lantaran riuh massa yang hadir.

"Saya ulang, jadi, jadi kalau ada konsesi besar yang ingin dikembalikan ke negara, saya tunggu. Saya tunggu, saya tunggu sekarang. Dan akan, dan akan saya bagikan untuk rakyat kecil. Karena masih banyak rakyat yang membutuhkan," ucap Jokowi.
Doa yang dikemas dalam puisi yang dibacakan Neno Warisman dalam kegiatan Munajat 212 di Monas dinilai tidak pantas karena mengancam Tuhan. Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf pun menganggap doa tersebut menyesatkan.

"Menurut saya selaku orang awam, janganlah doa itu menyesatkan. Itu puisi menyesatkan," kata Wakil Ketua TKN, Moeldoko, kepada detikcom di Solo, Minggu (24/2/2019).



Salah satu bagian yang dianggap tak layak ialah frasa 'Perang Badar'. Menurut Kepala Staf Kepresidenan itu, Pemilu merupakan pesta demokrasi.

"Pemilu janganlah seperti Perang Badar. Pemilu itu pesta demokrasi," ujarnya.

Masing-masing peserta Pemilu diperbolehkan menggunakan strategi apapun. Namun dia mengimbau agar Pemilu tetap berjalan damai tanpa memecah belah.

"Strateginya boleh terserah yang bersangkutan. Tapi ini (puisi Neno) kan strategi memisahkan, 'elu di sana gue di sini', ini apa ini? Negara ini apa milik dia apa? Agama Islam ini apa milik dia apa? Jangan memisahkan, enggak bagus," kata dia.

TKN pun membuka kemungkinan akan melaporkan kegiatan Munajat 212 karena dianggap berbau politis.

"Bisa aja nanti dilaporkan, kita lihat dulu nanti," tutupnya.

Berikut ini isi potongan puisi Neno Warisman dalam acara Munajat 212 dari video yang beredar:
Jangan, jangan Engkau tinggalkan kami
dan menangkan kami
Karena jika Engkau tidak menangkan
Kami khawatir ya Allah
Kami khawatir ya Allah
Tak ada lagi yang menyembah-Mu
Ketum PPP Sarankan Neno Warisman Bertobat dan Beragama dengan Santun
Acara Munajat 212 di Monas mendapat sorotan lantaran dinilai disusupi agenda politik terkait dukungan kepada pasangan capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo-Sandiaga. Selain itu beredar video doa Neno Warisman yang dinilai tak pantas.

Ketua Umum PPP, Romahurmuziy atau akrab disapa Rommy menyarankan Neno Warisman untuk bertobat dan beragama dengan santun. Rommy juga mengkritik puisi doa yang dibacakan Neno. Dalam pandangan Rommy, Neno Warisman seakan menempatkan dirinya sebagai kelompok yang paling benar. Rommy menyebutnya sebagai bentuk intoleransi dalam beragama.

"Saya kira apa yang disampaikan oleh Mbak Neno Warisman adalah hiperbolisme beragama. Seolah-olah kemudian dirinya merasa yang paling benar. Inilah yang sebenarnya sebuah paham intoleran yang hari ini semakin berkembang dan tersemat kepada kelompok-kelompok pendukung 02," ujar Rommy usai Halaqah Alim Ulama di Ponpes Pandanaran, Sleman, Sabtu (22/2).

Rommy juga menganggap puisi Neno menuding jika pendukung capres dan cawapres 01 seakan-akan bukan penyembah Allah dan kafir. Rommy pun menyebut sebagai sebuah kenaifan menyatakan kalau kemudian pasangan 02 tidak menang maka tidak ada yang menyembah Allah.

"Memangnya umat Islam mayoritas itu ada di mana? Hari ini kan umat Islam mayoritas ada di pasangan 01. Kalau kemudian dia mengatakan tidak menyembah memangnya yang di 01 kafir semua? Ini kok sudah menghakimi seolah-olah yang ada di paslon 01 semuanya tidak akan menyembah Allah. Lho ini kok sudah menghakimi seolah-olah yang ada di paslon 01 semuanya tidak akan menyembah Allah," tegas Rommy.

Rommy menasehati Neno Warisman menggunakan agama secara santun. Rommy pun meminta agar politisasi agama tak dilakukan secara membabi buta.

"Jadi saya berharap beragamalah dengan sejuk. Jadi mari kita sama-sama tidak menggunakan politisasi agama secara membabi buta sehingga kemudian menutupi kemuliaan agama itu sendiri," papar Rommy.

Dia meminta Neno Warisman segera bertobat paska membacakan puisi doa di Munajat 212. Pasalnya yang dilakukan oleh Neno itu seakan-akan dirinya paling benar dalam beragama.

"Mbak Neno tobatlah secara utuh, dan tidak merasa dirinya sebagai orang yang paling benar di dalam beragama ini. Dan yakinilah bahwa kebenaran itu bisa ada di sisi mana saja. Baik pendukung 01, 02, maupun tidak pendukung siapa-siapa," tutup Rommy.
Dalam safari politik ke Bandung, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menggelar pertemuan dengan para budayawan dan seniman. Dalam kesempatan itu, Hasto mengajak para seniman melestarikan lingkungan dan menjaga keindahan alam Jawa Barat.

Hasto mengatakan Jabar begitu indah dan begitu kaya dengan tradisi. Di tengah modernitas, dia mengajak masyarakat menjaga jati diri kebudayaan agar tidak kehilangan akar.



"Untuk itu berbagai strategi kebudayaan harus dijalankan bersama-sama karena itu sangat sesuai dengan kepribadian kita apalagi di Jawa Barat," jelasnya, Jumat (22/2/2019) sore.

Di Jabar, lanjutnya, terdapat banyak peninggalan bersejarah seperti Batu Tulis dan situs Gunung Padang. Selain itu masyarakat memiliki kearifan lokal bagaimana menjaga keselarasan dengan alam. Daerah ini juga memiliki keanekaragaman kuliner dan seni tradisi.

Hasto mengatakan pasangan capres-cawapres nomor urut 01, Jokowi-Ma'ruf memiliki komitmen untuk mengangkat nilai luhur kebudayaan dan jati diri bangsa beserta nilai-nilainya yang telah mengakar kuat. Jokowi, kata Hasto, tak akan pernah berubah sebagai orang Indonesia yang memegang teguh nilai-nilai luhur Indonesia.

"Jokowi tidak akan berubah, sebagai orang Indonesia tidak akan menjadi seperti keinggris-inggrisan yang hobinya naik kuda, tidak. Tapi hobinya lebih naik sepeda, naik motor, mengembangkan pencak silat, itu keindonesiaan kita," kata dia.

Selain itu, kata Hasto, Jokowi memiliki hobi blusukan dan bertemu dengan rakyat, serta membangun infrastruktur.

Dari masukan para seniman dan budayawan Jabar, Hasto mengatakan mendapatkan pencerahan yang akan dicermati untuk dikembangkan menjadi sebuah kebijakan. "PDIP sebagai pengusung utama Pak Jokowi akan menjaga dan mengembangkan seluruh nilai-nilai kebudayaan itu," ujarnya.

Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf ini menyampaikan pertemuan dengan para seniman dan budayawan dapat memperindah proses politik menuju tujuan sejatinya. Politik menurutnya bukan sekadar politik kekuasaan dan meraih kemenangan dengan menghalalkan segala cara.

"Kami bertemu dengan para tokoh kebudayaan ini untuk mendorong hijrah politik yang pernah menjadi wajah yang membangun keadaan politik yang santun, yang toleran, yang mencintai seluruh isi alam raya," pungkasnya.
Luhut Sebut Keluarga Jokowi Tak Punya Bisnis di Pemerintahan
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan bercerita keluarga Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tidak memiliki atau dapat andil dalam proyek pemerintah.

Jabatan sebagai Kepala Negara tidak menjamin bahwa keluarga dapat dengan mudah terlibat di proyek pemerintah.

"Presiden Jokowi tidak punya bisnis, dia, anaknya, isterinya tidak ada, ada lah bisnis anaknya dan itu martabak, dan itu non government business semua," kata Luhut dalam Acara Mengapa Harus Memilih di Jakarta, Sabtu (23/2/2019).

Dengan tidak adanya kepentingan bisnis dari keluarga Presiden Jokowi, kata Luhut menjadi panutan seluruh pembantu Presiden di pemerintahan.

Luhut menjelaskan, ekonomi Amerika Serikat (AS) dan China masih menjadi yang terbesar dikarenakan tauladan seorang pemimpinnya ditambah dengan kebijakan yang solid.

"Kita setiap pemimpin berubah-ubah, dan negara itu sama seperti komandan yang bisa memberikan ketauladanan, ketauladanan apa dalam berfikir, berbuat, bertindak, dan itu karakter yang bagus, jadi tidak boleh ada bisnis-bisnis," ungkapnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pagi ini membagikan 3.000 sertifikat tanah ke warga Jakarta Selatan. Pembagian dilakukan secara simbolik di Gelanggang Remaja Pasar Minggu ke beberapa warga.

"Semua sudah diberikan sertifikat, coba diangkat, saya ingin tahu betul, seremoni yang maju tadi sudah, semuanya. Saya hitung satu, dua (...) 33, 3.000," kata Jokowi di Jakarta, Jumat (22/2/2019).



Jokowi mengaku sengaja menghitung dan memerintahkan masyarakat untuk mengangkat sertifikat untuk memastikan bahwa masyarakat Jakarta Selatan yang hadir di Gelanggang Remaja Pasar Minggu sudah mendapatkan sertifikat tanah.

"Kalau dulu kan senangnya seremonial, 12 orang maju, yang lain belum, kalau sekarang semuanya angkat," ujar Jokowi.

Lewat program reforma agraria, Kepala Negara menyebut akan memberikan sertifikat hak atas tanah kepada masyarakat guna meminimalisir masalah sengketa lahan yang sering terjadi.

"Kenapa sertifikat diberikan, tidak hanya di Jakarta, karena saya setiap pergi ke desa, sengketa lahan di mana-mana, ini harus kita sampaikan adanya, nggak di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, yang namanya sengketa, kalau sengketa tanah ini di manapun ramai," ungkap Jokowi.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan penyerahan sertifikat ini dilakukan kepada warga yang berasal dari 16 kelurahan di Jakarta Selatan.

"Sebanyak 3.000 di Jakarta Selatan, 2.000 itu berasal dari 16 kelurahan, seperti, Bintaro, Pondok Labu, Cilandak, Jati Padang," ajar Anies.

Menurut Anies, pemberian sertifikat tanah ini memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Selanjutnya, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil mengatakan masih ada sekitar 36.000 bidang tanah di Jakarta yang belum disertifikat. Dia menargetkan akan menyelesaikannya sampai akhir tahun ini.
Jokowi Instruksikan Mafia Bola Dibersihkan Sampai Tuntas
Presiden Joko Widodo meminta agar Polri membersihkan para mafia bola yang diduga menjadi pelaku pengaturan skor dalam sepak bola Indonesia.

"Itu sudah menjadi kewenangan Polri untuk menyelesaikan ini. Jadi kalau saya ya, selesaikan sampai tuntas agar sepak bola kita benar-benar bersih," kata Presiden Joko Widodo di Gelanggang Remaja Pasar Minggu, Jakarta pada Jumat.

Hingga saat ini, Satuan Tugas (Satgas) Anti Mafia Bola Mabes Polri sudah menetapkan setidaknya 15 orang tersangka terduga pelaku pengaturan skor.

"Yang juara juga betul-betul juara agar jangan sampai kita sudah terlanjur wah (euforia kemenangan) wah juara, juara, tapi ternyata (hasil pengaturan skor). Ternyata banyak pengaturan skor. Itu yang saya kira dituntaskanlah sampai rampung," tegas Presiden.

Terbaru Satgas Anti Mafia Bola menetapkan Plt Ketua Umum PSSI Joko Driyono sebagai tersangka dalam kasus perusakan dokumen yang diduga penyidik berkaitan dengan kasus pengaturan skor sepak bola Indonesia.

Atas penetapan Joko Driyono sebagai tersangka itu, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) pun berniat untuk menyelenggarakan Kongres Luar Biasa (KLB).

"Perkara nanti PSSI mau kongres, ya itu AD/ART (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga) silakan sesuai aturan FIFA dan AD/ART PSSI sendiri," ungkap Presiden.

Terkait dengan siapa calon Ketua Umum PSSI menggantikan Edi Rachmayadi yang mengundurkan diri, Presiden juga mempersilakan PSSI menyelesaikannya sendiri.

"Ya itu urusannya PSSI lah," tambah Presiden.

Joko Driyono menjadi tersangka perusakan dan pencurian barang bukti di kantor Komisi Disiplin PSSI pada 14 Februari 2019.
Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin menjawab tudingan bahwa capres 01 Joko Widodo atau Jokowi berbohong dengan menyampaikan data keliru dalam debat capres kedua. Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Lodewijk Paulus menilai salah data bukan berarti berbohong.

"Misalnya melihat kebakaran hutan jangan dilihat tidak ada kebakaran sama sekali, tetapi apakah kebakaran hutan kita dikomplain oleh negara lain. Yang dikatakan Pak Jokowi tidak ada kebakaran hutan lagi artinya tidak ada kebakaran hutan yang sifatnya masif," kata Lodewijk di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (20/2/2019).



Jokowi telah mengklarifikasi bahwa data karhutla bukan tidak ada dalam tiga tahun terakhir. Tapi, telah turun drastis sejak 2015 sampai 2018. Jokowi menyampaikan sehari setelah debat.

Lodewijk membela pernyataan Jokowi. Bahwa turunnya angka kebakaran hutan karena sistem itu terbangun secara sistematis, termasuk infrastruktur alat pemadam kebakaran. Lebih dari itu, penegakan hukum terhadap para pembakar lahan juga dilakukan selama hampir lima tahun Jokowi memimpin pemerintahan.

"Kita lihat tiga tahun terakhir apa Malaysia dan Singapura komplain ke Indonesia, sudah tidak ada kan? Nah itu lho melihatnya seperti itu. Jangan di sini ada kebakaran kecil, seakan-akan itu yang disebut kebakaran hutan. Jadi tidak benar Jokowi bohong," jelasnya.

"Orang sering tidak melihat konteksnya. Pembicaraan seperti apa dibawa ke konteks yang lain," tegas Sekjen Partai Golkar itu.

Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menilai Jokowi tidak berbohong. Tudingan demikian muncul akibat panasnya kontestasi politik. Tudingan berbohong sering dituduhkan lawan politik kepada Jokowi.

"Sebagai petahana, tentu Jokowi menjadi sasaran empuk. Terkait dengan tudingan Jokowi berbohong tentang data, ini merupakan bagian dari strategi lawan politik untuk mendegradasi dan mejatuhkan citra petahana," ujar Ujang.

Ujang sependapat dengan Lodewijk bahwa kesalahan data yang disampaikan Jokowi tidak bisa dimaknai Jokowi berbohong. Lebih dari itu, untuk membangun demokrasi yang sehat dan beradab, semua pihak harus menghentikan sikap saling menuding.

"Lebih baik angkat yang baik. Angkat yang positif. Bangun narasi kebajikan. Bicarakan hal-hal positif mengenai para capres dan cawapres. Seperti adu ide dan gagasan. Adu program yang implementatif. Dan adu pikiran yang mencerahkan, mendidik, dan menginspirasi. Menuduh Jokowi bohong merupakan tudingan yang tidak etis," tutupnya.
Pemerintah Gelontorkan Rp 1 Triliun Bangun 1.000 BLK di Pesantren
Pemerintah akan menggelontorkan anggaran Rp1 triliun untuk pembangunan 1.000 Balai Latihan Kerja (BLK) tahun ini. Anggaran akan digelontorkan dalam dua tahap; akhir Februari dan pertengahan Maret 2019.

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengatakan pembangunan BLK tersebut diharapkan bisa melahirkan sekitar 100 ribu calon pekerja yang siap disalurkan ke berbagai sektor industri.

BLK merupakan program pelatihan kerja dari pemerintah yang bekerja sama dengan berbagai sektor industri. Program dilakukan agar lulusan BLK bisa langsung diserap industri.

BLK menyasar calon pekerja di lingkungan santri pesantren. Hanif menjelaskan anggaran yang dicairkan tersebut masing-masing tahapan sebesar Rp500 miliar. Nantinya, masing-masing pesantren akan mendapat alokasi Rp1 miliar.

Anggaran tahap pertama yang cair pada akhir bulan ini berjumlah Rp350 miliar  atau 70 persen dari setengah anggaran yang disiapkan. "Ini (Rp350 miliar) dana pembangunan gedung workshop BLK. Sisanya (Rp150 miliar) akan cair setelah selesai pembangunan gedung workshop," ucap Hanif di Penandatangan Perjanjian Kerja Sama BLK Komunitas Tahap I di kawasan Jakarta Pusat, Rabu (20/2).

Hanif bilang skema pencairan ini juga berlaku untuk pencairan anggaran BLK tahap kedua pada pertengahan Maret nanti. Lebih lanjut ia memperkirakan pembangunan fisik BLK akan memakan waktu sekitar 3-4 bulan atau sekitar Juni 2019.

"Kemudian training instruktur sekitar 1-2 bulan. Jadi rencananya bulan ketujuh (Juli 2019) sudah bisa mulai efektif, sudah mulai dilatih orangnya," jelasnya.

Dari masing-masing balai, pemerintah menargetkan ada 100 orang santri yang bisa dilatih. Dengan kata lain, jika ada 1.000 BLK, jumlah santri siap kerja yang bisa tercetak mencapai 100 ribu orang.

Kehadiran BLK diharapkan bisa meningkatkan potensi santri di berbagai pesantren di tanah air. Selain itu, para lulusan balai diharapkan bisa menjadi calon pekerja yang sesuai dengan kebutuhan industri.

Di sisi lain, sektor industri diharapkan bisa mendapat calon-calon pekerja yang mumpuni untuk menunjang pertumbuhan industri ke depan. Pada akhirnya, pencetakan lulusan BLK diharapkan bisa mengurangi angka pengangguran muda di Indonesia.

Pada 2017, pemerintah sudah membentuk sebanyak 50 BLK. Kemudian meningkat menjadi 75 BLK pada 2018. Sementara pada tahun depan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan bisa membangun 3.000 BLK.

Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-KH Ma'ruf Amin, M Misbakhun optimis pertumbuhan ekonomi nasional akan terus terjaga di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Optimisme itu didasari ekonomi Indonesia yang tetap tumbuh 5,3 persen pada saat kondisi global dan domestik yang tak mudah.

Misbakhun mengatakan, banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Antara lain perang dagang Amerika Serikat dengan China, kondisi politik di Eropa, hingga harga minyak dunia.



"Namun, saya yakin Indonesia masih tetap bisa tumbuh dan berkembang,” ujar Misbakhun, Rabu (20/2/2019).

Politikus Golkar itu menjelaskan alasan bersikap optimistis pada perekonomian nasional. Ini dikarenakan berbagai faktor yang akan menopang pertumbuhan ekonomi nasional.

Pertama, tutur dia, terkait domestic consumer spending atau pengeluaran konsumsi domestik. Pemerintahan Jokowi dinilai sangat getol menggenjot pembangunan infrastruktur perhubungan berupa jalan tol, bandara, serta pelabuhan dalam skala kecil, sedang maupun besar.

Selain itu, pemerintahan Jokowi juga memiliki kepedulian tinggi terhadap pengembangan desa.

“Ada jalan baru di desa-desa, panjangnya ratusan ribu kilometer. Ada tambahan pasar desa sebanyak 6.900, hingga infrastruktur dasar di bidang perdagangan dan kesehatan seperti Posyandu (pos pelayanan terpadu, red) di 9.000 titik, ” ujarnya memerinci.

Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu menjelaskan, keberhasilan program infrastruktur sangat berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya beli masyarakat.

Selain itu, kata Misbakhun, ada faktor investasi swasta. “Hal ini juga didukung kebijakan fiskal dan moneter yang dilakukan dengan sangat hati-hati dan ditunjang reformasi struktural berkelanjutan sehingga mampu meningkatkan sentimen dan kepercayaan investasi,” tambah dia.

Kedua adalah faktor investasi swasta yang juga didukung kebijakan fiskal dan moneter yang dilakukan dengan sangat hati-hati dan ditunjang reformasi struktural berkelanjutan.

"Ini yang akan mampu meningkatkan sentimen dan kepercayaan investasi,” katanya.

Ada satu hal lagi yang dinilainya menjadi faktor penentu. Misbakhun menyatakan pemerintahan Presiden Jokowi memiliki keberpihakan dalam meningkatkan sumber daya manusia (SDM) untuk menghadapi Revolusi Industri 4.0.

Dia menegaskan, pertumbuhan ekonomi akan dipengaruhi revolusi industri gelombang keempat yang berbasis pada integrasi dunia online atau teknologi informasi dan produksi industri.

“Pemerintah sangat menyadari ini (Revolusi Industri 4.0). Selama ini pemerintah berupaya menyiapkan SDM yang berkualitas yang didukung dengan kemampuan anak-anak muda memanfaatkan teknologi digital,” paparnya.

Legislator asal Pasuruan, menambahkan, pemerintahan Jokowi tak hanya membangun infrastruktur berupa jalan tol, bandara dan pelabuhan. Sebab, pemerintahan saat ini juga membangun infrastruktur telekomunikasi seperti kabel bawah laut dan jaringan serat optik nasional Palapa Ring.

“Tujuannya menyambungkan seluruh wilayah Indonesia dalam koneksi telekomunikasi kelas dunia. Dengan demikian masyarakat Indonesia manjadi bagian dalam sistem koneksi internet masyarakat global. Back bone Palapa Ring ini adalah sebuah prestasi besar sebagai negara kepulauan,” katanya.
TKN: Jangan Underestimate, Kiai Ma'ruf Ahli Debat
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN), Arsul Sani menyebut cawapres nomor urut 01 Ma'ruf Amin merupakan seorang ahli debat. Dia mengimbau kepada seluruh pihak untuk tidak meremehkan ketua MUI dalam debat pilpres jilid tiga.

"Pak Kiai Ma'ruf itu ahli debat. Jadi jangan meng-underestimate, nanti terjadi lagi seperti di debat kemarin," kata dia di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (19/2/2019).

Arsul menyinggung komentar para pendukung paslon nomor urut 02 yang dinilai mencuatkan isu-isu tidak benar kepada petahana Jokowi, salah satunya membawa contekan. Komentar tersebut populer di media sosial usai debat capres pertama.

"Selama ini teman-teman pendukung 02 itu kan meng-underestimate Pak Jokowi, terlihat dari komen-komen mereka di media sosial setelah debat pertama kan," ucapnya.

Dia juga turut menyinggung sikap Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo - Sandiaga yang meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membentuk prosesi debat bergaya bebas seperti di Amerika Serikat. Namun, dia berdalih Jokowi tetap unggul dalam debat tersebut.

"Sudah dikabulkan KPU (debat gaya bebas), eh ternyata Pak Jokowi telah leading juga, habis itu bikin isu lain. Pakai pulpen lah, nanti kalau dipenuhi debatnya, pakai alasan lain," tutur Arsul.

Sementara itu, dia bersikeras bahwa TKN tak akan mengintervensi KPU terkait segala macam bentuk debat. Pihaknya menghormati tata cara dan regulasi yang nantinya akan berlaku dalam debat selanjutnya.

"Kalau KPU mengeluarkan kebijakan pengurangan jumlah penontonnya, kita serahkan semua urusan debatnya ke KPU. Mau enggak pakai penonton boleh, dibatasi juga boleh," katanya memungkasi.

KPU sendiri rencanaya menggelar debat capres ketiga pada 17 Maret 2019. Ajang adu gagasan itu hanya menghadirkan cawapres dari masing-masing paslon nomor urut 01 dan 02.
Presiden Jokowi turun tangan untuk menyelamatkan Sungai Citarum melalui normalisasi. Saat ini hasilnya sudah dilihat oleh internasional bahwa Indonesia serius. Citarum menentukan keberlangsungan hidup masyarakat yang bergantung kepada sungai terbesar di Jawa Barat ini.



Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Menko Matirim Luhut Binsar Pandjaitan bahwa normalisasi bukan program pencitraan yang dilakukan pemerintah era Presiden Joko Widodo.

"Sekarang gaungnya sudah dilihat oleh internasional bahwa Indonesia sudah terlihat serius. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa kita pencitraan, kita jauh dari itu, karena ini menyangkut masalah masa depan daripada rakyat Jawa Barat di bantaran Sungai Citarum," kata Luhut usai menghadiri Pameran Citarum Expo 2019 di Gedung Sabilulungan, Soreang, Kabupaten Bandung, Selasa (19/2/2019).

"Kalau kotor, ikan-ikan yang diproduksi tercemar, bayi yang dilahirkan kena kuntet (gagal tumbuh). Kita tidak mau, generasi orang Jawa Barat nanti kuntet karena kita salah. Sekarang kita semua, media juga sama, saya minta kita jangan bertengkar. Dipimpin pak gubernur, ayo kita kerja," tutur Luhut.

Ditanya hasil audit BPK RI terkait laporan program Citarum Harum yang tidak memuaskan, Luhut tak mengetahui soal itu.

"Saya enggak tahu auditnya, wong (program Citarum Harum) baru setahun," ujar Luhut menegaskan.
Faktanya Saat ini Jokowi - Ma'ruf Mulai Unggul di Jawa Barat
LEMBAGA Survei Indopolling Network menyatakan elektabilitas pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01 Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin di wilayah Jawa Barat bersaing ketat dengan Capres-Cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Hasil survei menunjukkan elektabilitas Jokowi-Ma’ruf sebesar 41,7 persen, sementara Prabowo-Sandi 37,9 persen. Pemilih yang merahasiakan jawaban dan belum menentukan pilihan (undecided voters) masih sebesar 20,4 persen.

Direktur Indopolling, Wempy Hadir mengatakan persaingan kedua Calon Presiden sangat ketat. Jokowi unggul di daerah timur Jawa Barat atau wilayah Cirebonan, dengan perolehan 55,39 persen berbanding 31,6 persen, dan sisanya 13,29 persen tidak menjawab. Sementara Prabowo unggul di zona wilayah Jawa Barat bagian selatan dengan meraih 50 persen. Elektabilitas Jokowi di daerah tersebut sebesar 40 persen. Sedangkan yang tidak menjawab sebesar 10 persen.

Di zona Jabar bagian tengah, Jokowi meraih elektabilitas 41,99 persen disusul Prabowo dengan 41,2 persen. Sisanya 16,99 persen tidak menjawab. Di zona Jabar bagian utara, Jokowi mempunyai 35,09 persen melawan 30,7 persen. Dengan 34,4 persen sisanya tidak menjawab.

“Jawa Barat makin seru, karena Prabowo menang signifikan di Jabar pada 2014 lalu. Sekarang mengalami penurunan yang cukup tajam. Jika mayoritas publik tidak puas terhadap kinerja Jokowi, maka pemilih Prabowo tentu tidak akan berpindah pilihan,” ujar Wempy.

Survei Indopolling dilakukan dengan metode multistage random sampling selama periode Januari 2019. Populasi survei ini adalah seluruh Warga Negara Indonesia di Provinsi Jawa Barat, yang punya hak pilih pada Pemilu legislatif dan Pilpres tahun 2019, yaitu mereka yang telah berusia 17 tahun atau sudah menikah ketika survei dilakukan. Jumlah sampel sebanyak 1200 responden, dengan sampling error 2,8 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Arsul Sani mengatakan pihaknya cukup puas melihat elektabilitas Jokowi-Ma’ruf di Jawa Barat yang meningkat. Sebab saat Pilpres 2014, Jokowi kalah suara dibanding Prabowo di wilayah Jawa Barat. Saat itu pasangan Prabowo-Hatta Rajasa memperoleh 59,78 persen suara, sementara Jokowi-JK memperoleh 40,22 persen suara.

“Kalau kita lihat 2014 itu selisih suara Prabowo-Hatta dengan Jokowi-JK kan lumayan besar. Namun, kini sudah bisa agak tersenyum bahwa hasil survei yang diperoleh sudah comparable,” ujar Arsul.

Meskipun demikian masih terdapat beberapa survei yang menyatakan Jokowi-Ma’ruf belum unggul. Sehingga pihaknya menyatakan akan terus bekerja keras untuk meningkatkan elektabilitas di Jawa Barat, hingga akhirnya dapat menang dengan perolehan suara yang signifikan.

Peningkatan elektabilitas Jokowi-Ma’ruf di Jawa Barat disebabkan karena kinerja Presiden Joko Widodo yang dianggap masyarakat berhasil, terutama dalam membangun infrastruktur. Selain itu sebagai petahana, Jokowi dinilai mampu menunjukkan kinerja dalam memimpin pemerintahan. Terbukti dengan survei yang menyebut tingkat kepuasan responden terhadap pemerintahan Jokowi-JK mencapai 56,8 persen.

Oleh sebab itu, dalam melakukan kampanye, TKN Jokowi-Ma’ruf sebaiknya fokus menyosialisasikan keberhasilan-keberhasilan yang diraih pemerintah pusat dalam lima tahun kepemimpinan Jokowi. (Panjang)
Calon presiden (capres) petahana Joko Widodo (Jokowi) menjadi sorotan di media sosial dengan tuduhan menggunakan pulpen sebagai alat komunikasi di atas panggung debat. KPU menyebut penggunaan pulpen atau alat tulis tidak menjadi masalah.

"Itu sudah dikomunikasikan. Nggak ada masalah," ucap Komisioner KPU Viryan Aziz di kantornya, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (18/2/2019).



"Kan nggak apa-apa bawa kertas, catatan, dan di meja kecil itu masing-masing ada," imbuhnya.

Isu liar muncul di media sosial selepas debat semalam. Gestur Jokowi yang memegang daun telinga dan memencet pulpen diisukan bahwa Jokowi menggunakan alat komunikasi.

Namun, menurut KPU, debat yang berlangsung tadi malam sudah berjalan sesuai dengan hal-hal yang disepakati bersama. "Kita melihat semua berjalan dengan apa yang sudah kita bahas dan sepakati. Apabila ada dugaan-dugaan seperti itu, masyarakat bisa sampaikan ke teman-teman pengawas pemilu," imbuhnya.

Soal isu liar itu telah ditepis Jokowi. Suami Iriana itu menepis tuduhan menggunakan penyuara telinga atau earpiece sebagai contekan debat, serta gestur memencet pulpen sebagai bagian dalam paket isu liar tersebut. Jokowi menyebut isu itu sebagai fitnah tak bermutu.

"Orang bawa pulpen saja pun masih saja (diisukan). Apa sih?" ucap Jokowi.
Prabowo Sebut Pembangunan Infrastruktur Grasa-Grusu, JK: Karena Sudah Telat
Calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto mengatakan, pembangunan infrastruktur dalam pemerintahan Jokowi terkesan grasa-grusu atau terburu-buru. Hal itu disampaikan Prabowo dalam debat Pilpres kedua capres di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu 17 Februari 2019.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK mengatakan, pembangunan infrastruktur saat ini memang sudah harus dikebut. Sebab, Indonesia sudah tertinggal dari negara lain.

"Ya kalau terburu-buru karena kita sudah telat dari kota lain di Asean. Lihat di Kuala Lumpur, Singapore. Jadi kita harus cepat. Jangan cepat dianggap grasa-grusu, lambat dianggap salah. Cepat salah. Jadi bagaimana kita ini," ujar JK.

Menurutnya, masyarakat harus menghargai kecepatan pemerintah dalam mengambil keputusan dalam pembangunan infrastruktur. Apalagi, ada batasan waktu penuntasan saat Asean Games 2018 diadakan.

"Dan kedua, kita memang sudah terlambat. Kemacetan di Jakarta termasuk yang tertinggi di dunia. Sekarang kan lumayan," tutur JK.

Namun, JK mengakui proyek pembangunan LRT di Palembang memang membutuhkan waktu dan jaringan yang lebih luas lagi. Prabowo sendiri menyinggung hal tersebut dalam bahasannya di debat kedua.

"Ya setuju, kalau itu butuh waktu dan butuh jaringan yang lebih luas lagi. Jadi kalau hanya 20 km di Palembang tidak cukup menaikkan penumpang dan butuh biaya lagi," ucap JK.

"Memang di Palembang masih jauh dari target. Harus dikampanyekan dan dibuat jaringannya," JK memungkasi.

Sebelumnya, Prabowo menilai pembangunan infrastruktur yang selama ini digenjot pemerintah Jokowi dilakukan tanpa pertimbangan yang matang. Prabowo juga menyebut Jokowi dan jajarannya membangun banyak proyek infrastruktur tanpa perencanaan matang dan jelas.

"Saya menghargai niat Pak Jokowi dalam maintenance pembangun infrastruktur. Tapi saya menyampaikan, Tim Pak Jokowi kemungkinan besar kurang efisien, banyak infrastruktur dikerjakan dengan grasu grusu," ucap Prabowo dalam debat capres kedua di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019).

Karena kurangnya perencanaan, Prabowo menyebut banyak proyek infrastuktur yang justru hanya menghasilkan pemborosan.

"(Infrastruktur) tanpa visibilitas yang benar, ini menyebabkan proyek insfrastruktur rugi. Infrastruktur harus dari rakyat, bukan rakyat untuk infrastruktur," ucap Prabowo.
Presiden petahana Jokowi menjawab kritik dari Prabowo tentang pembangunan infrastruktur yang grasak-grusuk. Jokowi menjawab tudingan Prabowo salah besar.

"Kalau tadi prabowo menyampaikan tanpa study feasibility tadi salah besar. Karena ini sudah direncanakan lama. Tentu saja semua ada, DED-nya ada, semua ada," kata Jokowi dalam Debat Capres Jilid 2 di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019).



Jokowi Juga menjawab soal LRT Palembang yang disinggung oleh Prabowo. Jokowi bilang, pengembangan itu semua membutuhkan waktu.

"Mengenai tadi disampaikan misalnya LRT palembang, LRT MRT Jakarta. Semuanya butuh waktu," kata Jokowi.

Jokowi bilang untuk mendorong masyarakat berpindah menggunakan transportasi massa butuh waktu paling tidak 10 tahun lamanya, seperti di negara lain.

"Memindahkan budaya naik mobil sendiri ke transportasi massa. Yang saya pelajari di negara butuh 10 sampai 20 tahun. Tidak mudah," tutur Jokowi.
Tol Dituding ' Pembunuh Bayaran', PUPR: Butuh Edukasi
Jalan tol pembangunan pemerintah Presiden Joko Widodo kembali menuai kritik pedas. Kritik tersebut datang dari juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dian Fatwa, yang menyebutkan bahwa konstruksi pada jalan tol merupakan "pembunuhan bayaran".

Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja menilai klaim BPN yang menyebutkan bahwa konstruksi jalan tol menjadi penyebab kecelakaan merupakan penilaian yang prematur.

Dia menjelaskan bahwa penyebab kecelakaan sendiri ada tiga faktor, yaitu, kesalahan infrastruktur, perilaku pengemudi, dan kesiapan kendaraan yang kurang.

"Kalau mau menyimpulkan saya kira harus dikonfirmasi dengan data, penyebab kecelakaan itu ada tiga kan enggak bisa asal disimpulkan. Itu terlalu prematur untuk mengatakan kesalahan infrastruktur seperti itu," ungkap Endra, saat dihubungi detikFInance, Minggu (17/2/2019).

Endra mengatakan setidaknya mencantumkan data saat melakukan klaim. Menurutnya, dengan data kepolisian, dapat terlihat jelas faktor apa yang menyebabkan kecelakaan.

"Kalau angka harus dikonfirmasi ke Kepolisian jadi kalau faktor kecelakaan di dalam tol ada 3 tadi. Kalau sudah ditanya kan bisa dicek paling banyak faktor yang mana?" kata Endra.

Endra pun mengatakan yang paling diperlukan adalah edukasi keselamatan berkendara di jalan tol.

"Perlu edukasi, saya kira saya sepakat sama Pak Sandi, kita perlu kampanye keselamatan berkendara di jalan tol. Saya kira itu yang harus dilakukan," ungkap Endra.

Sebelumnya, juru bicara Badan Pemenangan (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dian Fatwa, menyamakan jalan tol yang dibangun pemerintah Presiden Joko Widodo dengan pembunuh bayaran. Alasannya, kondisi jalan berbayar itu sering menyebabkan kecelakaan.

"Ternyata kita masuk jalan tol, jalan tol pembunuh bayaran, masuk jalan tol bayar tapi mati," kata Dian Fatwa dalam diskusi 'Perspektif Indonesia' di Gado-gado Boplo, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (16/2).
Capres petahana Joko Widodo menanggapi isu tentang cawapres Ma'ruf Amin akan digantikan Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok bila terpilih di Pilpres 2019. Jokowi menegaskan isu tersebut tidak benar.



Jokowi meminta agar pihak-pihak tak menyebarkan isu-isu yang tidak mendidik. Menurut dia, proses demokrasi di Indonesia tak boleh dicederai dengan fitnah-fitnah seperti itu.

"Jangan diganggu fitnah-fitnah seperti itu. Sangat tidak mendidik. Sangat tidak mendidik," ucap dia.

Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf Amin melaporkan sebuah surat kabar harian nasional ke Dewan Pers, Menteng, Jakarta Pusat.

Direktur Hukum dan Advokasi TKN Jokowi-Maruf, Ade Irfan Pulungan mengatakan pihaknya mengadukan pemberitaan surat kabar yang terbit pada Rabu, 13 Februari 2019. Dia menyebut pemberitaan itu merupakan bentuk fitnah kepada paslon nomor 01.

"Pemilu aja belum terjadi dan ini sudah diberitakan. Kedua mereka ngangkat ini berdasarkan media sosial dimana tingkat kebenarannya, diragukan," kata Ade di Jakarta, Jumat 15 Februari 2019.

Karena hal itu, Ade meminta Dewan Pers segera memproses dan menjatuhkan sanksi kepada salah satu media tersebut. "Kami berharap bisa diproses lebih cepat karena menyangkut masalah pencapresan," jelasnya.

SDM

video

Dukungan

Cat-5

Cat-6