Cat-1

Cat-2

Cat-3

Cat-4

February 2019

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pagi ini membagikan 3.000 sertifikat tanah ke warga Jakarta Selatan. Pembagian dilakukan secara simbolik di Gelanggang Remaja Pasar Minggu ke beberapa warga.

"Semua sudah diberikan sertifikat, coba diangkat, saya ingin tahu betul, seremoni yang maju tadi sudah, semuanya. Saya hitung satu, dua (...) 33, 3.000," kata Jokowi di Jakarta, Jumat (22/2/2019).



Jokowi mengaku sengaja menghitung dan memerintahkan masyarakat untuk mengangkat sertifikat untuk memastikan bahwa masyarakat Jakarta Selatan yang hadir di Gelanggang Remaja Pasar Minggu sudah mendapatkan sertifikat tanah.

"Kalau dulu kan senangnya seremonial, 12 orang maju, yang lain belum, kalau sekarang semuanya angkat," ujar Jokowi.

Lewat program reforma agraria, Kepala Negara menyebut akan memberikan sertifikat hak atas tanah kepada masyarakat guna meminimalisir masalah sengketa lahan yang sering terjadi.

"Kenapa sertifikat diberikan, tidak hanya di Jakarta, karena saya setiap pergi ke desa, sengketa lahan di mana-mana, ini harus kita sampaikan adanya, nggak di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, yang namanya sengketa, kalau sengketa tanah ini di manapun ramai," ungkap Jokowi.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan penyerahan sertifikat ini dilakukan kepada warga yang berasal dari 16 kelurahan di Jakarta Selatan.

"Sebanyak 3.000 di Jakarta Selatan, 2.000 itu berasal dari 16 kelurahan, seperti, Bintaro, Pondok Labu, Cilandak, Jati Padang," ajar Anies.

Menurut Anies, pemberian sertifikat tanah ini memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Selanjutnya, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil mengatakan masih ada sekitar 36.000 bidang tanah di Jakarta yang belum disertifikat. Dia menargetkan akan menyelesaikannya sampai akhir tahun ini.
Jokowi Instruksikan Mafia Bola Dibersihkan Sampai Tuntas
Presiden Joko Widodo meminta agar Polri membersihkan para mafia bola yang diduga menjadi pelaku pengaturan skor dalam sepak bola Indonesia.

"Itu sudah menjadi kewenangan Polri untuk menyelesaikan ini. Jadi kalau saya ya, selesaikan sampai tuntas agar sepak bola kita benar-benar bersih," kata Presiden Joko Widodo di Gelanggang Remaja Pasar Minggu, Jakarta pada Jumat.

Hingga saat ini, Satuan Tugas (Satgas) Anti Mafia Bola Mabes Polri sudah menetapkan setidaknya 15 orang tersangka terduga pelaku pengaturan skor.

"Yang juara juga betul-betul juara agar jangan sampai kita sudah terlanjur wah (euforia kemenangan) wah juara, juara, tapi ternyata (hasil pengaturan skor). Ternyata banyak pengaturan skor. Itu yang saya kira dituntaskanlah sampai rampung," tegas Presiden.

Terbaru Satgas Anti Mafia Bola menetapkan Plt Ketua Umum PSSI Joko Driyono sebagai tersangka dalam kasus perusakan dokumen yang diduga penyidik berkaitan dengan kasus pengaturan skor sepak bola Indonesia.

Atas penetapan Joko Driyono sebagai tersangka itu, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) pun berniat untuk menyelenggarakan Kongres Luar Biasa (KLB).

"Perkara nanti PSSI mau kongres, ya itu AD/ART (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga) silakan sesuai aturan FIFA dan AD/ART PSSI sendiri," ungkap Presiden.

Terkait dengan siapa calon Ketua Umum PSSI menggantikan Edi Rachmayadi yang mengundurkan diri, Presiden juga mempersilakan PSSI menyelesaikannya sendiri.

"Ya itu urusannya PSSI lah," tambah Presiden.

Joko Driyono menjadi tersangka perusakan dan pencurian barang bukti di kantor Komisi Disiplin PSSI pada 14 Februari 2019.
Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin menjawab tudingan bahwa capres 01 Joko Widodo atau Jokowi berbohong dengan menyampaikan data keliru dalam debat capres kedua. Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Lodewijk Paulus menilai salah data bukan berarti berbohong.

"Misalnya melihat kebakaran hutan jangan dilihat tidak ada kebakaran sama sekali, tetapi apakah kebakaran hutan kita dikomplain oleh negara lain. Yang dikatakan Pak Jokowi tidak ada kebakaran hutan lagi artinya tidak ada kebakaran hutan yang sifatnya masif," kata Lodewijk di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (20/2/2019).



Jokowi telah mengklarifikasi bahwa data karhutla bukan tidak ada dalam tiga tahun terakhir. Tapi, telah turun drastis sejak 2015 sampai 2018. Jokowi menyampaikan sehari setelah debat.

Lodewijk membela pernyataan Jokowi. Bahwa turunnya angka kebakaran hutan karena sistem itu terbangun secara sistematis, termasuk infrastruktur alat pemadam kebakaran. Lebih dari itu, penegakan hukum terhadap para pembakar lahan juga dilakukan selama hampir lima tahun Jokowi memimpin pemerintahan.

"Kita lihat tiga tahun terakhir apa Malaysia dan Singapura komplain ke Indonesia, sudah tidak ada kan? Nah itu lho melihatnya seperti itu. Jangan di sini ada kebakaran kecil, seakan-akan itu yang disebut kebakaran hutan. Jadi tidak benar Jokowi bohong," jelasnya.

"Orang sering tidak melihat konteksnya. Pembicaraan seperti apa dibawa ke konteks yang lain," tegas Sekjen Partai Golkar itu.

Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menilai Jokowi tidak berbohong. Tudingan demikian muncul akibat panasnya kontestasi politik. Tudingan berbohong sering dituduhkan lawan politik kepada Jokowi.

"Sebagai petahana, tentu Jokowi menjadi sasaran empuk. Terkait dengan tudingan Jokowi berbohong tentang data, ini merupakan bagian dari strategi lawan politik untuk mendegradasi dan mejatuhkan citra petahana," ujar Ujang.

Ujang sependapat dengan Lodewijk bahwa kesalahan data yang disampaikan Jokowi tidak bisa dimaknai Jokowi berbohong. Lebih dari itu, untuk membangun demokrasi yang sehat dan beradab, semua pihak harus menghentikan sikap saling menuding.

"Lebih baik angkat yang baik. Angkat yang positif. Bangun narasi kebajikan. Bicarakan hal-hal positif mengenai para capres dan cawapres. Seperti adu ide dan gagasan. Adu program yang implementatif. Dan adu pikiran yang mencerahkan, mendidik, dan menginspirasi. Menuduh Jokowi bohong merupakan tudingan yang tidak etis," tutupnya.
Pemerintah Gelontorkan Rp 1 Triliun Bangun 1.000 BLK di Pesantren
Pemerintah akan menggelontorkan anggaran Rp1 triliun untuk pembangunan 1.000 Balai Latihan Kerja (BLK) tahun ini. Anggaran akan digelontorkan dalam dua tahap; akhir Februari dan pertengahan Maret 2019.

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengatakan pembangunan BLK tersebut diharapkan bisa melahirkan sekitar 100 ribu calon pekerja yang siap disalurkan ke berbagai sektor industri.

BLK merupakan program pelatihan kerja dari pemerintah yang bekerja sama dengan berbagai sektor industri. Program dilakukan agar lulusan BLK bisa langsung diserap industri.

BLK menyasar calon pekerja di lingkungan santri pesantren. Hanif menjelaskan anggaran yang dicairkan tersebut masing-masing tahapan sebesar Rp500 miliar. Nantinya, masing-masing pesantren akan mendapat alokasi Rp1 miliar.

Anggaran tahap pertama yang cair pada akhir bulan ini berjumlah Rp350 miliar  atau 70 persen dari setengah anggaran yang disiapkan. "Ini (Rp350 miliar) dana pembangunan gedung workshop BLK. Sisanya (Rp150 miliar) akan cair setelah selesai pembangunan gedung workshop," ucap Hanif di Penandatangan Perjanjian Kerja Sama BLK Komunitas Tahap I di kawasan Jakarta Pusat, Rabu (20/2).

Hanif bilang skema pencairan ini juga berlaku untuk pencairan anggaran BLK tahap kedua pada pertengahan Maret nanti. Lebih lanjut ia memperkirakan pembangunan fisik BLK akan memakan waktu sekitar 3-4 bulan atau sekitar Juni 2019.

"Kemudian training instruktur sekitar 1-2 bulan. Jadi rencananya bulan ketujuh (Juli 2019) sudah bisa mulai efektif, sudah mulai dilatih orangnya," jelasnya.

Dari masing-masing balai, pemerintah menargetkan ada 100 orang santri yang bisa dilatih. Dengan kata lain, jika ada 1.000 BLK, jumlah santri siap kerja yang bisa tercetak mencapai 100 ribu orang.

Kehadiran BLK diharapkan bisa meningkatkan potensi santri di berbagai pesantren di tanah air. Selain itu, para lulusan balai diharapkan bisa menjadi calon pekerja yang sesuai dengan kebutuhan industri.

Di sisi lain, sektor industri diharapkan bisa mendapat calon-calon pekerja yang mumpuni untuk menunjang pertumbuhan industri ke depan. Pada akhirnya, pencetakan lulusan BLK diharapkan bisa mengurangi angka pengangguran muda di Indonesia.

Pada 2017, pemerintah sudah membentuk sebanyak 50 BLK. Kemudian meningkat menjadi 75 BLK pada 2018. Sementara pada tahun depan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan bisa membangun 3.000 BLK.

Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-KH Ma'ruf Amin, M Misbakhun optimis pertumbuhan ekonomi nasional akan terus terjaga di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Optimisme itu didasari ekonomi Indonesia yang tetap tumbuh 5,3 persen pada saat kondisi global dan domestik yang tak mudah.

Misbakhun mengatakan, banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Antara lain perang dagang Amerika Serikat dengan China, kondisi politik di Eropa, hingga harga minyak dunia.



"Namun, saya yakin Indonesia masih tetap bisa tumbuh dan berkembang,” ujar Misbakhun, Rabu (20/2/2019).

Politikus Golkar itu menjelaskan alasan bersikap optimistis pada perekonomian nasional. Ini dikarenakan berbagai faktor yang akan menopang pertumbuhan ekonomi nasional.

Pertama, tutur dia, terkait domestic consumer spending atau pengeluaran konsumsi domestik. Pemerintahan Jokowi dinilai sangat getol menggenjot pembangunan infrastruktur perhubungan berupa jalan tol, bandara, serta pelabuhan dalam skala kecil, sedang maupun besar.

Selain itu, pemerintahan Jokowi juga memiliki kepedulian tinggi terhadap pengembangan desa.

“Ada jalan baru di desa-desa, panjangnya ratusan ribu kilometer. Ada tambahan pasar desa sebanyak 6.900, hingga infrastruktur dasar di bidang perdagangan dan kesehatan seperti Posyandu (pos pelayanan terpadu, red) di 9.000 titik, ” ujarnya memerinci.

Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu menjelaskan, keberhasilan program infrastruktur sangat berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya beli masyarakat.

Selain itu, kata Misbakhun, ada faktor investasi swasta. “Hal ini juga didukung kebijakan fiskal dan moneter yang dilakukan dengan sangat hati-hati dan ditunjang reformasi struktural berkelanjutan sehingga mampu meningkatkan sentimen dan kepercayaan investasi,” tambah dia.

Kedua adalah faktor investasi swasta yang juga didukung kebijakan fiskal dan moneter yang dilakukan dengan sangat hati-hati dan ditunjang reformasi struktural berkelanjutan.

"Ini yang akan mampu meningkatkan sentimen dan kepercayaan investasi,” katanya.

Ada satu hal lagi yang dinilainya menjadi faktor penentu. Misbakhun menyatakan pemerintahan Presiden Jokowi memiliki keberpihakan dalam meningkatkan sumber daya manusia (SDM) untuk menghadapi Revolusi Industri 4.0.

Dia menegaskan, pertumbuhan ekonomi akan dipengaruhi revolusi industri gelombang keempat yang berbasis pada integrasi dunia online atau teknologi informasi dan produksi industri.

“Pemerintah sangat menyadari ini (Revolusi Industri 4.0). Selama ini pemerintah berupaya menyiapkan SDM yang berkualitas yang didukung dengan kemampuan anak-anak muda memanfaatkan teknologi digital,” paparnya.

Legislator asal Pasuruan, menambahkan, pemerintahan Jokowi tak hanya membangun infrastruktur berupa jalan tol, bandara dan pelabuhan. Sebab, pemerintahan saat ini juga membangun infrastruktur telekomunikasi seperti kabel bawah laut dan jaringan serat optik nasional Palapa Ring.

“Tujuannya menyambungkan seluruh wilayah Indonesia dalam koneksi telekomunikasi kelas dunia. Dengan demikian masyarakat Indonesia manjadi bagian dalam sistem koneksi internet masyarakat global. Back bone Palapa Ring ini adalah sebuah prestasi besar sebagai negara kepulauan,” katanya.
TKN: Jangan Underestimate, Kiai Ma'ruf Ahli Debat
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN), Arsul Sani menyebut cawapres nomor urut 01 Ma'ruf Amin merupakan seorang ahli debat. Dia mengimbau kepada seluruh pihak untuk tidak meremehkan ketua MUI dalam debat pilpres jilid tiga.

"Pak Kiai Ma'ruf itu ahli debat. Jadi jangan meng-underestimate, nanti terjadi lagi seperti di debat kemarin," kata dia di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (19/2/2019).

Arsul menyinggung komentar para pendukung paslon nomor urut 02 yang dinilai mencuatkan isu-isu tidak benar kepada petahana Jokowi, salah satunya membawa contekan. Komentar tersebut populer di media sosial usai debat capres pertama.

"Selama ini teman-teman pendukung 02 itu kan meng-underestimate Pak Jokowi, terlihat dari komen-komen mereka di media sosial setelah debat pertama kan," ucapnya.

Dia juga turut menyinggung sikap Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo - Sandiaga yang meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membentuk prosesi debat bergaya bebas seperti di Amerika Serikat. Namun, dia berdalih Jokowi tetap unggul dalam debat tersebut.

"Sudah dikabulkan KPU (debat gaya bebas), eh ternyata Pak Jokowi telah leading juga, habis itu bikin isu lain. Pakai pulpen lah, nanti kalau dipenuhi debatnya, pakai alasan lain," tutur Arsul.

Sementara itu, dia bersikeras bahwa TKN tak akan mengintervensi KPU terkait segala macam bentuk debat. Pihaknya menghormati tata cara dan regulasi yang nantinya akan berlaku dalam debat selanjutnya.

"Kalau KPU mengeluarkan kebijakan pengurangan jumlah penontonnya, kita serahkan semua urusan debatnya ke KPU. Mau enggak pakai penonton boleh, dibatasi juga boleh," katanya memungkasi.

KPU sendiri rencanaya menggelar debat capres ketiga pada 17 Maret 2019. Ajang adu gagasan itu hanya menghadirkan cawapres dari masing-masing paslon nomor urut 01 dan 02.
Presiden Jokowi turun tangan untuk menyelamatkan Sungai Citarum melalui normalisasi. Saat ini hasilnya sudah dilihat oleh internasional bahwa Indonesia serius. Citarum menentukan keberlangsungan hidup masyarakat yang bergantung kepada sungai terbesar di Jawa Barat ini.



Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Menko Matirim Luhut Binsar Pandjaitan bahwa normalisasi bukan program pencitraan yang dilakukan pemerintah era Presiden Joko Widodo.

"Sekarang gaungnya sudah dilihat oleh internasional bahwa Indonesia sudah terlihat serius. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa kita pencitraan, kita jauh dari itu, karena ini menyangkut masalah masa depan daripada rakyat Jawa Barat di bantaran Sungai Citarum," kata Luhut usai menghadiri Pameran Citarum Expo 2019 di Gedung Sabilulungan, Soreang, Kabupaten Bandung, Selasa (19/2/2019).

"Kalau kotor, ikan-ikan yang diproduksi tercemar, bayi yang dilahirkan kena kuntet (gagal tumbuh). Kita tidak mau, generasi orang Jawa Barat nanti kuntet karena kita salah. Sekarang kita semua, media juga sama, saya minta kita jangan bertengkar. Dipimpin pak gubernur, ayo kita kerja," tutur Luhut.

Ditanya hasil audit BPK RI terkait laporan program Citarum Harum yang tidak memuaskan, Luhut tak mengetahui soal itu.

"Saya enggak tahu auditnya, wong (program Citarum Harum) baru setahun," ujar Luhut menegaskan.
Faktanya Saat ini Jokowi - Ma'ruf Mulai Unggul di Jawa Barat
LEMBAGA Survei Indopolling Network menyatakan elektabilitas pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01 Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin di wilayah Jawa Barat bersaing ketat dengan Capres-Cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Hasil survei menunjukkan elektabilitas Jokowi-Ma’ruf sebesar 41,7 persen, sementara Prabowo-Sandi 37,9 persen. Pemilih yang merahasiakan jawaban dan belum menentukan pilihan (undecided voters) masih sebesar 20,4 persen.

Direktur Indopolling, Wempy Hadir mengatakan persaingan kedua Calon Presiden sangat ketat. Jokowi unggul di daerah timur Jawa Barat atau wilayah Cirebonan, dengan perolehan 55,39 persen berbanding 31,6 persen, dan sisanya 13,29 persen tidak menjawab. Sementara Prabowo unggul di zona wilayah Jawa Barat bagian selatan dengan meraih 50 persen. Elektabilitas Jokowi di daerah tersebut sebesar 40 persen. Sedangkan yang tidak menjawab sebesar 10 persen.

Di zona Jabar bagian tengah, Jokowi meraih elektabilitas 41,99 persen disusul Prabowo dengan 41,2 persen. Sisanya 16,99 persen tidak menjawab. Di zona Jabar bagian utara, Jokowi mempunyai 35,09 persen melawan 30,7 persen. Dengan 34,4 persen sisanya tidak menjawab.

“Jawa Barat makin seru, karena Prabowo menang signifikan di Jabar pada 2014 lalu. Sekarang mengalami penurunan yang cukup tajam. Jika mayoritas publik tidak puas terhadap kinerja Jokowi, maka pemilih Prabowo tentu tidak akan berpindah pilihan,” ujar Wempy.

Survei Indopolling dilakukan dengan metode multistage random sampling selama periode Januari 2019. Populasi survei ini adalah seluruh Warga Negara Indonesia di Provinsi Jawa Barat, yang punya hak pilih pada Pemilu legislatif dan Pilpres tahun 2019, yaitu mereka yang telah berusia 17 tahun atau sudah menikah ketika survei dilakukan. Jumlah sampel sebanyak 1200 responden, dengan sampling error 2,8 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Arsul Sani mengatakan pihaknya cukup puas melihat elektabilitas Jokowi-Ma’ruf di Jawa Barat yang meningkat. Sebab saat Pilpres 2014, Jokowi kalah suara dibanding Prabowo di wilayah Jawa Barat. Saat itu pasangan Prabowo-Hatta Rajasa memperoleh 59,78 persen suara, sementara Jokowi-JK memperoleh 40,22 persen suara.

“Kalau kita lihat 2014 itu selisih suara Prabowo-Hatta dengan Jokowi-JK kan lumayan besar. Namun, kini sudah bisa agak tersenyum bahwa hasil survei yang diperoleh sudah comparable,” ujar Arsul.

Meskipun demikian masih terdapat beberapa survei yang menyatakan Jokowi-Ma’ruf belum unggul. Sehingga pihaknya menyatakan akan terus bekerja keras untuk meningkatkan elektabilitas di Jawa Barat, hingga akhirnya dapat menang dengan perolehan suara yang signifikan.

Peningkatan elektabilitas Jokowi-Ma’ruf di Jawa Barat disebabkan karena kinerja Presiden Joko Widodo yang dianggap masyarakat berhasil, terutama dalam membangun infrastruktur. Selain itu sebagai petahana, Jokowi dinilai mampu menunjukkan kinerja dalam memimpin pemerintahan. Terbukti dengan survei yang menyebut tingkat kepuasan responden terhadap pemerintahan Jokowi-JK mencapai 56,8 persen.

Oleh sebab itu, dalam melakukan kampanye, TKN Jokowi-Ma’ruf sebaiknya fokus menyosialisasikan keberhasilan-keberhasilan yang diraih pemerintah pusat dalam lima tahun kepemimpinan Jokowi. (Panjang)
Calon presiden (capres) petahana Joko Widodo (Jokowi) menjadi sorotan di media sosial dengan tuduhan menggunakan pulpen sebagai alat komunikasi di atas panggung debat. KPU menyebut penggunaan pulpen atau alat tulis tidak menjadi masalah.

"Itu sudah dikomunikasikan. Nggak ada masalah," ucap Komisioner KPU Viryan Aziz di kantornya, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (18/2/2019).



"Kan nggak apa-apa bawa kertas, catatan, dan di meja kecil itu masing-masing ada," imbuhnya.

Isu liar muncul di media sosial selepas debat semalam. Gestur Jokowi yang memegang daun telinga dan memencet pulpen diisukan bahwa Jokowi menggunakan alat komunikasi.

Namun, menurut KPU, debat yang berlangsung tadi malam sudah berjalan sesuai dengan hal-hal yang disepakati bersama. "Kita melihat semua berjalan dengan apa yang sudah kita bahas dan sepakati. Apabila ada dugaan-dugaan seperti itu, masyarakat bisa sampaikan ke teman-teman pengawas pemilu," imbuhnya.

Soal isu liar itu telah ditepis Jokowi. Suami Iriana itu menepis tuduhan menggunakan penyuara telinga atau earpiece sebagai contekan debat, serta gestur memencet pulpen sebagai bagian dalam paket isu liar tersebut. Jokowi menyebut isu itu sebagai fitnah tak bermutu.

"Orang bawa pulpen saja pun masih saja (diisukan). Apa sih?" ucap Jokowi.
Prabowo Sebut Pembangunan Infrastruktur Grasa-Grusu, JK: Karena Sudah Telat
Calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto mengatakan, pembangunan infrastruktur dalam pemerintahan Jokowi terkesan grasa-grusu atau terburu-buru. Hal itu disampaikan Prabowo dalam debat Pilpres kedua capres di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu 17 Februari 2019.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK mengatakan, pembangunan infrastruktur saat ini memang sudah harus dikebut. Sebab, Indonesia sudah tertinggal dari negara lain.

"Ya kalau terburu-buru karena kita sudah telat dari kota lain di Asean. Lihat di Kuala Lumpur, Singapore. Jadi kita harus cepat. Jangan cepat dianggap grasa-grusu, lambat dianggap salah. Cepat salah. Jadi bagaimana kita ini," ujar JK.

Menurutnya, masyarakat harus menghargai kecepatan pemerintah dalam mengambil keputusan dalam pembangunan infrastruktur. Apalagi, ada batasan waktu penuntasan saat Asean Games 2018 diadakan.

"Dan kedua, kita memang sudah terlambat. Kemacetan di Jakarta termasuk yang tertinggi di dunia. Sekarang kan lumayan," tutur JK.

Namun, JK mengakui proyek pembangunan LRT di Palembang memang membutuhkan waktu dan jaringan yang lebih luas lagi. Prabowo sendiri menyinggung hal tersebut dalam bahasannya di debat kedua.

"Ya setuju, kalau itu butuh waktu dan butuh jaringan yang lebih luas lagi. Jadi kalau hanya 20 km di Palembang tidak cukup menaikkan penumpang dan butuh biaya lagi," ucap JK.

"Memang di Palembang masih jauh dari target. Harus dikampanyekan dan dibuat jaringannya," JK memungkasi.

Sebelumnya, Prabowo menilai pembangunan infrastruktur yang selama ini digenjot pemerintah Jokowi dilakukan tanpa pertimbangan yang matang. Prabowo juga menyebut Jokowi dan jajarannya membangun banyak proyek infrastruktur tanpa perencanaan matang dan jelas.

"Saya menghargai niat Pak Jokowi dalam maintenance pembangun infrastruktur. Tapi saya menyampaikan, Tim Pak Jokowi kemungkinan besar kurang efisien, banyak infrastruktur dikerjakan dengan grasu grusu," ucap Prabowo dalam debat capres kedua di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019).

Karena kurangnya perencanaan, Prabowo menyebut banyak proyek infrastuktur yang justru hanya menghasilkan pemborosan.

"(Infrastruktur) tanpa visibilitas yang benar, ini menyebabkan proyek insfrastruktur rugi. Infrastruktur harus dari rakyat, bukan rakyat untuk infrastruktur," ucap Prabowo.
Presiden petahana Jokowi menjawab kritik dari Prabowo tentang pembangunan infrastruktur yang grasak-grusuk. Jokowi menjawab tudingan Prabowo salah besar.

"Kalau tadi prabowo menyampaikan tanpa study feasibility tadi salah besar. Karena ini sudah direncanakan lama. Tentu saja semua ada, DED-nya ada, semua ada," kata Jokowi dalam Debat Capres Jilid 2 di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019).



Jokowi Juga menjawab soal LRT Palembang yang disinggung oleh Prabowo. Jokowi bilang, pengembangan itu semua membutuhkan waktu.

"Mengenai tadi disampaikan misalnya LRT palembang, LRT MRT Jakarta. Semuanya butuh waktu," kata Jokowi.

Jokowi bilang untuk mendorong masyarakat berpindah menggunakan transportasi massa butuh waktu paling tidak 10 tahun lamanya, seperti di negara lain.

"Memindahkan budaya naik mobil sendiri ke transportasi massa. Yang saya pelajari di negara butuh 10 sampai 20 tahun. Tidak mudah," tutur Jokowi.
Tol Dituding ' Pembunuh Bayaran', PUPR: Butuh Edukasi
Jalan tol pembangunan pemerintah Presiden Joko Widodo kembali menuai kritik pedas. Kritik tersebut datang dari juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dian Fatwa, yang menyebutkan bahwa konstruksi pada jalan tol merupakan "pembunuhan bayaran".

Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja menilai klaim BPN yang menyebutkan bahwa konstruksi jalan tol menjadi penyebab kecelakaan merupakan penilaian yang prematur.

Dia menjelaskan bahwa penyebab kecelakaan sendiri ada tiga faktor, yaitu, kesalahan infrastruktur, perilaku pengemudi, dan kesiapan kendaraan yang kurang.

"Kalau mau menyimpulkan saya kira harus dikonfirmasi dengan data, penyebab kecelakaan itu ada tiga kan enggak bisa asal disimpulkan. Itu terlalu prematur untuk mengatakan kesalahan infrastruktur seperti itu," ungkap Endra, saat dihubungi detikFInance, Minggu (17/2/2019).

Endra mengatakan setidaknya mencantumkan data saat melakukan klaim. Menurutnya, dengan data kepolisian, dapat terlihat jelas faktor apa yang menyebabkan kecelakaan.

"Kalau angka harus dikonfirmasi ke Kepolisian jadi kalau faktor kecelakaan di dalam tol ada 3 tadi. Kalau sudah ditanya kan bisa dicek paling banyak faktor yang mana?" kata Endra.

Endra pun mengatakan yang paling diperlukan adalah edukasi keselamatan berkendara di jalan tol.

"Perlu edukasi, saya kira saya sepakat sama Pak Sandi, kita perlu kampanye keselamatan berkendara di jalan tol. Saya kira itu yang harus dilakukan," ungkap Endra.

Sebelumnya, juru bicara Badan Pemenangan (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dian Fatwa, menyamakan jalan tol yang dibangun pemerintah Presiden Joko Widodo dengan pembunuh bayaran. Alasannya, kondisi jalan berbayar itu sering menyebabkan kecelakaan.

"Ternyata kita masuk jalan tol, jalan tol pembunuh bayaran, masuk jalan tol bayar tapi mati," kata Dian Fatwa dalam diskusi 'Perspektif Indonesia' di Gado-gado Boplo, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (16/2).
Capres petahana Joko Widodo menanggapi isu tentang cawapres Ma'ruf Amin akan digantikan Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok bila terpilih di Pilpres 2019. Jokowi menegaskan isu tersebut tidak benar.



Jokowi meminta agar pihak-pihak tak menyebarkan isu-isu yang tidak mendidik. Menurut dia, proses demokrasi di Indonesia tak boleh dicederai dengan fitnah-fitnah seperti itu.

"Jangan diganggu fitnah-fitnah seperti itu. Sangat tidak mendidik. Sangat tidak mendidik," ucap dia.

Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf Amin melaporkan sebuah surat kabar harian nasional ke Dewan Pers, Menteng, Jakarta Pusat.

Direktur Hukum dan Advokasi TKN Jokowi-Maruf, Ade Irfan Pulungan mengatakan pihaknya mengadukan pemberitaan surat kabar yang terbit pada Rabu, 13 Februari 2019. Dia menyebut pemberitaan itu merupakan bentuk fitnah kepada paslon nomor 01.

"Pemilu aja belum terjadi dan ini sudah diberitakan. Kedua mereka ngangkat ini berdasarkan media sosial dimana tingkat kebenarannya, diragukan," kata Ade di Jakarta, Jumat 15 Februari 2019.

Karena hal itu, Ade meminta Dewan Pers segera memproses dan menjatuhkan sanksi kepada salah satu media tersebut. "Kami berharap bisa diproses lebih cepat karena menyangkut masalah pencapresan," jelasnya.
Jokowi: Stop Uninstall Bukalapak
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta gerakan #uninstallbukalapak karena cuitan CEO Bukalapak Achmad Zaky dihentikan. Jokowi menegaskan mendukung penuh anak-anak muda seperti Zaky untuk berinovasi.

"Saya ajak hari ini untuk menghentikan, untuk setop uninstall Bukalapak. Setop. Karena kita harus dorong. Dorong anak-anak muda yang memiliki inovasi, memilki kreativitas untuk maju," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Sabtu (16/2/2019).

Pernyataan ini disampaikan Jokowi setelah mengundang Zaky ke Istana. Dalam pertemuan, Zaky mengklarifikasi maksud cuitannya soal 'presiden baru' yang berujung munculnya tagar #uninstallbukalapak di Twitter.

Jokowi menegaskan tidak tersinggung oleh cuitan tersebut. Ia sudah memaafkan Zaky.

"Tadi sudah bertemu dan saya tidak ada perasaan apa-apa terhadap Mas Zaky. Sudah tiap hari ketemu," ujar Jokowi.

Sebelumnya, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin juga tidak sependapat jika warganet menyuarakan protes kepada Zaky dengan cara meramaikan hashtag uninstallbukalapak. Menurutnya, itu adalah bentuk penghakiman.

"Saya termasuk orang yang tidak suka dengan penghakiman, penghukuman, uninstall itu, terutama menyangkut pekerjaan orang banyak. Uninstall itu tindakan yang tidak ada gunanya," kata Cak Imin di rumah dinasnya, Jalan Widya Chanda IV, Jakarta Selatan, Jumat (15/2).
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengaku curiga ada kaki tangan penguasa di balik penolakan capres Prabowo Subianto salat Jumat di Masjid Agung Semarang (MAS). Pernyataan Fahri dibantah Istana.

"Nggaklah, masa penguasa? Itu kan sangat... Masalah agama, masa pemerintah ikut campur? Sama sekali nggak," ujar Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko saat dihubungi detikcom, Kamis (14/2/2019) malam.



Senada dengan Moeldoko, Ali Mochtar Ngabalin selaku Tenaga Ahli Kedeputian IV KSP mengatakan pemerintah tidak campur tangan mengintervensi tempat ibadah. Ngabalin menilai pernyataan Fahri justru makin membuat elektabilitas capres petahana Joko Widodo (Jokowi) naik.

Tenaga Ahli Kedeputian IV KSP Ali Mochtar Ngabalin.Tenaga Ahli Kedeputian IV KSP Ali Mochtar Ngabalin. Foto: Andhika Prasetia/detikcom

"Indonesia sangat amat demokrasi. Tidak ada sejarah di negeri ini, masjid ditongkrongi penguasa. Jadi Fahri tahu, cuma mancing saja, ini kan tahun politik," ujar Ngabalin.

"Semakin Anda menggugat pemerintah, semakin menjelek-jelekan pemerintah dengan isu murahan begitu, isu sampah begitu, justru mengangkat elektabilitas Pak Jokowi yang mencalonkan diri menjadi capres," imbuh Ngabalin.

Sebelumnya beredar kabar bahwa KH Hanief Ismail keberatan adanya rencana Prabowo Subianto akan melaksanakan salat Jumat di Masjid Agung Semarang, Jum'at (15/2). Alasannya salat Jumat yang akan diadakan oleh Prabowo itu dinilai mempolitisir ibadah dan memakai masjid untuk kepentingan politik.

Politisasi itu dapat dilihat dari upaya mengerahkan massa dan menyebar pamflet ke masyarakat agar ikut salat Jumat bersama Prabowo Subianto di masjid tersebut.

Namun informasi mengenai larangan itu dibantah oleh KH Hanief. Dia menegaskan bahwa pihaknya memang keberatan dengan penyebaran pamfet untuk ajakan salat Jumat bersama capres tersebut. Di lain pihak, Fahri Hamzah mengaku curiga kaki tangan penguasa terlalu mengintervensi urusan pribadi.

"Saya agak curiga bahwa memang kaki tangan kekuasaan itu terlalu jauh itu untuk intervensi hal-hal yang sifatnya pribadi. Orang pergi salat Jumat kan peribadatan pribadi. Saya memang mendengar ada keluhan dari tim Pak Prabowo bahwa mereka dibatasi untuk ketemu masyarakat," kata Fahri di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (14/2).
Jokowi Tepis Prabowo: Harga Beras - Daging RI Termasuk Termurah di Dunia
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi pernyataan calon presiden Prabowo Subianto yang mengatakan harga daging di Indonesia termasuk termahal di dunia. Jokowi mengatakan hal sebaliknya.

"Coba dicek, di seluruh dunia, itu harga (daging dan beras) kita di seluruh dunia ada pada posisi yang seperti apa. Kita ini termasuk memiliki harga yang termurah di dunia. Baik itu yang namanya beras maupun yang namanya daging," kata Jokowi ditemui wartawan di lokasi Sidang Tanwir Muhammadiyah di halaman Rumah Dinas Gubernur Bengkulu, Jumat (15/2/2019).

Jokowi mengatakan Indonesia hanya kalah oleh beberapa negara di Asia. "Kita itu mungkin hanya kalah murahnya jika dibandingkan dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6 negara. Sri Lanka kita kalah murah, Bangladesh kita kalah murah. Kemudian mana lagi? Vietnam kita kalah. Tapi untuk yang lain-lain kita masih lebih murah," kata Jokowi.


Dia pun mengatakan harga daging juga bergantung pada jenisnya sehingga mahal atau tidaknya harga daging bergantung pada pilihan warga yang mau mengkonsumsi.

"Ada yang Rp 80 ribu ada. Ada yang Rp 120 ribu ada. Yang wagyu Rp 500 ribu juga ada," katanya.

Jokowi juga tidak ingin menyatakan benar atau tidak apa yang disampaikan rivalnya itu di Pilpres 2019. Namun dia menegaskan agar pihak lain melakukan pengecekan ulang terhadap harga daging di Indonesia.

"Ya coba dicek sendiri," jawab Jokowi.

Prabowo sebelumnya menyebut harga beras, daging sapi, dan daging ayam di Indonesia menjadi salah satu yang tertinggi di dunia. Ia pun berjanji memperbaiki kondisi tersebut dengan segera.

"Beras di Indonesia jadi salah satu tertinggi di dunia, demikian juga harga daging, tertinggi di dunia. Daging ayam tertinggi di dunia. Salah satu yang tertinggi di dunia. Perjuangan kami adalah untuk kita perbaiki keadaan ini dengan segera," kata Prabowo di Blora, Jawa Tengah.
Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan, 98 persen warga Nahdlatul Ulama (NU) akan memilih Paslon 01 Jokowi-Ma'ruf Amin dalam Pilpres 2019.

"Alhamdulillah hasil survei internal kami 98 persen warga NU memilih Kiai Ma’ruf Amin di Pilpres 2019," tukas Cak Imin di Harlah ke-93 NU di Lapangan Prawatasari, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Kamis (14/2/2019).



Cak Imin menegaskan, pihaknya akan bekerja sekuat tenaga sehingga seluruh warga NU memilih Paslon 01. Caranya yaitu dengan menggerakkan organisasi keagamaan, sinergi antara kiai serta menggunakan tema-tema kegiatan yang bersifat pemberdayaan, ekonomi, dan kegiatan kepemudaan.

Upaya ini juga khususnya dilakukan untuk Jawa Barat.  Sebab, Jawa Barat merupakan wilayah terpanas dalam Pilpres.

"Jabar konsentrasi khusus PKB. Jabar medan paling panas, 01 dan 02 bersaing ketat, dan Alhamdulillah per hari ini 01 unggul 51 persen," ungkap Cak Imin.
TKN Jokowi - Ma'ruf Amin Doakan Kesembuhan tuk Ani Yudhoyono
Istri Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhyono (SBY), Ani Yudhoyono tengah menjalani perawatan di rumah sakit Nation University, Singapura, sejak 2 Februari 2019. Mantan Ibu Negara itu menderita sakit kanker darah.

Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, yang diwakili Ketuanya, Erick Thohir, mendoakan agar Ani Yudhoyono cepat sembuh.

"TKN tentu ingin mengucapkan semoga Bu Ani Yudhoyono, semoga bisa diberikan kemudahan dan kesembuhan," ucap Erick sebelum memimpin rapat pleno TKN di gedung High End, Jakarta, Rabu (14/2/2019).

Presiden Jokowi telah memerintahkan dokter kepresidenan untuk menangani sakit Ani Yudhoyono.

Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko mengatakan dokter yang dikirim untuk menangani Ani Yudhoyono adalah Kepala RSPAD Gatot Soebroto, Mayjen TNI Terawan Agus Putranto. "Sudah, Kepala RSPAD," kata Moeldoko di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (13/2/2019).
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan bahwa sektor pariwisata Indonesia telah mendapat pengakuan dunia. Pengakuan tersebut tentu saja bisa menjadi modal untuk mendorong devisa.

Namun sayangnya, Jokowi melihat ada beberapa destinasi wisata yang belum siap untuk menerima kunjungan wisatawan asing. Oleh karena itu, ia pun memerintahkan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono untuk segera membangun infrastruktur di destinasi wisata prioritas.



Dikutip dari akun resmi instagram Presiden Joko Widodo, Rabu (13/2/2019), berikut isi perintah lengkap Jokowi kepada Menteri PUPR:

"Indonesia masuk dalam enam besar negara terindah di dunia, kemudian jadi 10 besar negara yang wajib dikunjungi. Dengan modal itu saja, devisa pariwisata sudah mencapai USD17 miliar.

Akan tetapi, di depan para anggota Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia di Jakarta, semalam, saya menyampaikan bahwa pariwisata Indonesia masih perlu digarap agar bisa memberikan devisa yang lebih besar lagi, bahkan melebihi sektor-sektor lain yang selama ini menjadi unggulan.

Pertanyaannya, produknya sudah siap belum? Saya lihat destinasinya belum siap.

Karena itulah, saya memerintahkan Menteri PUPR untuk konsentrasi menggarap empat destinasi pariwisata prioritas dari 10 Bali Baru yang infrastrukturnya sedang dikembangkan yaitu Mandalika, Danau Toba, Labuan Bajo, dan Borobudur.

Bahkan sebenarnya infrastruktur yang dibangun besar-besaran empat tahun ini, dari jalan sampai pasokan listrik, adalah untuk memudahkan akses dan pengembangan pariwisata di negara kita."
Riset G-Comm: Jokowi-Ma'ruf Unggul Dalam Persepsi Positif di Medsos
Pasangan calon (Paslon) Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf Amin dinilai masih unggul dari paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto- Sandiaga Uno dalam persepsi di media sosial.

Hasil riset G-Communications (G-Comm) selama periode 1 hingga 31 Januari 2019 menunjukkan, kata kunci 'Jokowi Ma'ruf' di pemberitaan yang paling banyak dibagikan di media sosial sebanyak 84 persen berbunyi (tone) positif, dan negatif hanya 16 persen.

"Sementara pasangan Prabowo-Sandi mendapat tone positif 77 persen dan negatif 23 persen,” ucap Direktur G-Comm, Andi Irman, dalam keterangannya Selasa (12/2/2019).

Dia mengatakan, keunggulan pasangan Jokowi-Ma'ruf di media sosial ini akibat munculnya isu-isu negatif yang dialamatkan pada pasangan Prabowo-Sandi. Beberapa isu yang dibagikan seperti isu hoaks yang membelit tim Prabowo-Sandi dan pidato Prabowo yang dinilai pesimis.

"Dari hasil riset selama Januari, memang menunjukan isu-isu negatif yang disebarkan tim pemenangan pasangan Prabowo-Sandi, selain informasi hoaks dan rasa pesimis Prabowo, masyarakat di media sosial juga merasa visi-misi Prabowo tidak jelas saat debat perdana," kata Andi.

Andi mengatakan, isu lainnya yang mencuat di kubu Prabowo-Sandi adalah terkait keterlibatan Prabowo pada kasus HAM dan menyetujui mantan koruptor jadi calon legislatif.

Sementara itu, kata Andi, di periode yang bersamaan,yakni Januari 2019, elektabilitas pasangan Jokowi-Ma'ruf masih unggul dengan beberapa tren isu yang ramai diperbincangkan di media sosial.

"Sejak tanggal 1 sampai 31 Januari, hasil riset menunjukan jumlah berita atau artikel yang dibagikan di kanal Facebook dan Twitter dengan kata kunci 'Jokowi-Ma'ruf' mencapai 4.314 berita atau artikel yang tersebar. Dari jumlah ini mendapatkan jumlah share sebanyak 2.518.472 dengan rata-rata share per artikel sebanyak 584," jelas Andi.
Capres nomor urut 01 Joko Widodo sudah melakukan persiapan menjelang debat kedua pilpres 2019. Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Arya Sinulingga pengumpulan data untuk materi pemaparan saat debat sudah dilakukan.

Menurut dia, data dari sejumlah kementerian adalah bahan utama pemaparan Jokowi dalam Debat Pilpres 2019 tahap kedua. Selain itu, kata dia, juga ada data dari para pakar dan sejumlah masukan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).



Namun, Politikus Partai Perindo ini enggan mengungkap kementerian maupun pakar dan LSM yang menyuplai data untuk Jokowi.

"Yang pasti dari kementerian itu data utama, tapi kita juga mengajak kawan-kawan dari LSM juga ada, masukan-masukan juga kami terima dari mereka, dari pegiat-pegiat energi terbarukan dan dari pegiat-pegiat lingkungan kami ajak," kata Arya di Jakarta pada Senin (11/2/2019).

Arya menegaskan bahwa pada debat kali ini Jokowi siap beradu tanpa kisi-kisi pertanyaan diberikan oleh KPU. Salah satu bahan yang dipelajari tentu saja apa yang sudah dilakukan Jokowi selama 4 tahun memimpin pemerintahan.

"Persiapan sudah masuk, dari tim-tim ahli sudah masuk. Secara materi sih sudah mantap," katanya.

"Paling tidak setiap apa saja yang telah dikerjakan Jokowi untuk 4 tema yang akan diperdebatkan besok kemudian sisi lain juga apa yang akan dikerjakan ke depannya," Arya menambahkan.

Sedangkan Wakil Ketua TKN Abdul Kadir Karding tak mau banyak berkomentar. Dia menuturkan persiapan dilakukan oleh orang-orang dekat Jokowi. Dia berharap debat kali ini dapat berlangsung dinamis.

"Debat normatif itu untuk apa, debatnya bikin anggaran habis banyak. Anggaran negara untuk debat itu banyak loh yang disiapkan KPU. Jadi menurut saya harus dinamis, tetapi dalam koridor positif, kontennya positif," ucap Karding.

Karding membenarkan kemungkinan besar Jokowi akan menyampaikan kinerjanya selama 4 tahun ini dalam debat.

"Karena ini kesempatan yang baik tentu menyampaikan hasil-hasil yang telah dicapai lalu apa yang menjadi dampak-dampak perbaikan bagi ekonomi sosial masyarakat," kata dia.
JK: Aksa Mahmud Tetap Dukung Jokowi
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) memberikan lampu hijau ke PLN, untuk melaksanakan program diskon tarif listrik dan peningkatan daya.

Direktur Jenderal Ketenaga Listrikan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Andy Noorsaman Sommeng mengatakan, PLN beri diskon penambahan daya pelanggan merupakan aksi korporasi. Oleh karena itu, tidak perlu mendapat persetujuan pemerintah.

Andy menuturkan, program promo diskon penambahan daya sudah rutin dilakukan PLN. Pemerintah pun tidak perlu ‎mempermasalahkan rencana tersebut.

"Kalau dia mau aksi korporasi sendiri ya silahkan. Seperti diskon 17 Agustus. Enggak masalah itu aksi korporasi," tutur dia.

Sedangkan diskon tarif untuk pengguna kendaraan listrik, atas penggunaan listrik tengah malam, Andy juga menilai hal tersebut merupakan aksi korporasi, sehingga tidak perlu menunggu peraturan presiden tentang kendaraan listrik.

‎"Sekarang juga boleh itu meningkatkan penjualan, bagian dari program dia. Misalnya beli token berapa dapat bonus. Ini aksi korporasi," ujar dia.



Sekretaris TKN Jokowi-Ma'ruf, Hasto Kristiyanto memastikan bahwa elektabilitas pasangan nomor urut 01 masih jauh dari Prabowo-Sandi.

Hal ini menanggapi pernyataan cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno yang mengklaim elektabilitasnya dan Capres Prabowo Subianto hanya terpaut satu digit dari Jokowi-Ma'ruf.

"Dari survei kami minimum perbedaannya 20,3 persen. Belum sosmed (sosial media) sekarang kami jauh lebih unggul, 60,3 persen. Sehingga dalam konteks seperti ini klaim itu biasa," kata Hasto di Gedung Joeang '45, Jalan Menteng Raya No 31, Jakarta Pusat, Minggu (3/2/2019).

Sekjen PDIP ini pun menyarankan agar Prabowo-Sandi mengutarakan gagasan dan programnya ke masyarakat. Sebab, kata dia, masih banyak masyarakat belum mengetahui progam Prabowo-Sandi.

"Setiap pertemuan dengan masyarakat kami selalu bertanya, sebutkan 3 keberhasilan Pak Prabowo. Banyak yang kesulitan menjawab itu. Silahkan dijawab oleh mereka apa tiga keberhasilan Pak Prabowo untuk bangsa dan negara," ucap dia.



Peninjauan menyeluruh perjanjian kerjasama ekonomi Indonesia-Jepang (IJEPA) ditargetkan rampung sebelum pertemuan G20 yang berlangsung di Osaka, Jepang pada Juni tahun ini. Dengan perjanjian ini diharapkan mampu meningkatkan kembali surplus perdagangan Indonesia dengan Negeri Sakura tersebut.

Duta Besar Indonesia untuk Jepang dan Federasi Mikronesia, Arifin Tasrif mengatakan, perjanjian IJEPA telah berlangsung sejak 2008. Namun kemudian perjanjian kerjasama tersebut ditinjau kembali sejak 2014.

"Peningkatan ekspor sedang kita upayakan di IJEPA. Ini sudah dari 2008. Masih ada beberapa item yang masih alot (perundingan peninjuan menyeluruh)," ujar dia di Osaka, Jepang, Minggu (3/2/2019).

Namun demikian, kesepakatan terkait peninjauan kerjasama dagang ini diharapkan bisa rampung sebelum pertemuan G20 pada Juni mendatang. Dengan demikian, Indonesia bisa lebih mendapatkan kelonggaran untuk melakukan ekspor ke Negeri Sakura tersebut.

"Dengan Jepang harap bisa selesai di 2019, jelang G20. Nanti kepala negara (anggota G20) meeting, sebelum itu kita harapkan disepakati," kata dia.

Dengan IJEPA ini, lanjut Arifin, diharapkan ekspor Indonesia bisa terus meningkat. Sebab, banyak negara lain yang telah melakukan perjanjian serupa dengan Jepang mengalami peningkatan ekspor yang besar.

"Ini Jepang dengan negara lain sudah banyak yang kesepakatan, ada keringanan pajak. Kalau itu bisa disepakati lebih banyak komoditas Indonesia di sektor agrikultur, perikanan bisa banyak masuk ke sini (Jepang)," ungkap dia.

Selain itu, dengan IJEPA diharapkan suplus perdagangan Indonesia terhadap Jepang juga kembali meningkat. Saat ini, perdagangan Indonesia masih surplus USD 2 juta atas Jepang.

"Indonesia selalu suplus. Tahun lalu turun karena commodity price, tapi tahun lalu wakeup lagi. (Dengan IJEPA suplus bisa naik) Bisa," tandas dia.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menanggapi kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mencabut remisi I Nyoman Susrama, pembunuh wartawan Radar Bali, AA Gde Bagus Narendra Prabangsa. Jokowi disebut sudah mendengar berbagai masukan sebelum mencabut remisi tersebut.

"Presiden tidak menutup hati terhadap kegelisahan dari para wartawan dan pekerja media. Mereka harus mendapatkan perlindungan saat bertugas. Presiden juga sudah mendengar masukan dari mana-mana," ujar Moeldoko.



Kasus pembunuhan yang menghilangkan nyawa Prabangsa terjadi pada 11 Februari 2009 di kediaman Susrama yang berlokasi di Banjar Petak, Bangli. Motifnya adalah kekesalan Nyoman Susrama kepada Prabangsa karena pemberitaan wartawan Radar Bali.

Moeldoko menambahkan, kasus ini tidak bisa dilihat sepotong-sepotong, karena pengajuan remisi kepada ratusan narapidana dengan kasus yang berbeda-beda. Ia menilai Jokowi sudah mengambil keputusan terbaik.

"Dan saya kira itu keputusan yang terbaik bagi kita semua," kata mantan Panglima TNI tersebut.

Pencabutan remisi Susrama disampaikan Jokowi di sela-sela Hari Pers Nasional 2019. Jokowi juga kembali menanggapi hal ini seusai menghadiri Festival Terampil.

"Ini setelah mendapatkan masukan-masukan dari masyarakat, dari kelompok-kelompok masyarakat, juga dari jurnalis, saya perintahkan kepada Dirjen Lapas Kemenkum HAM untuk menelaah dan mengkaji mengenai pemberian remisi itu," ujar Jokowi di Hall Kasablanka, Jakarta Selatan, Sabtu (9/2).

"Kemudian hari Jumat telah kembali di meja saya. Sudah sangat jelas sekali sehingga sudah diputuskan sudah saya tanda tangani untuk dibatalkan. Karena ini menyangkut mengenai rasa keadilan masyarakat," sambungnya.

SDM

video

Dukungan

Cat-5

Cat-6