Cat-1

Cat-2

Cat-3

Cat-4

April 2019



Gelombang dukungan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk terus menjalankan proses Pemilu 2019 secara profesional dan transparan terus mengalir di tengah tudingan kecurangan yang terus berhembus, terutama di media sosial.

Sejalan dengan hal tersebut, Forum Masyarakat Indonesia Bersatu (FMIB) di Jawa Barat menggelar deklarasi 'Save KPU' di Monumen Perjuangan, Bandung, Minggu (28/4/2019).

Acara ini dihadiri oleh ratusan orang.

Dengan membentangkan spanduk berbagai ukuran, massa menunjukan ekspresi dukungannya kepada KPU.

Acara ini dibuka dengan pembacaan doa lintas agama dari beberapa peserta deklarasi.

Setelah itu, mereka menyanyikan lagu 'Bagimu Negeri'. Dilanjutkan dengan pembacaan deklarasi, dan menyanyikan yel-yel.

Mantan Kapolda Jabar Anton Charliyan yang mewakili FMIB mengatakan bahwa deklarasi ini digelar karena ada beberapa pihak yang tidak mempercayai integrasi KPU bahkan mengintimidasi lembaga tersebut di media sosial.

"Untuk itu mari sama-sama bangun, perkuat lembaga resmi demokrasi. Sebagai satu-satunya lembaga kepercayaan masyarakat dan negara. Maka kami buat tagline 'Save KPU'," ujar Anton Charliyan, di Jalan Dipati Ukur, Kota Bandung, Minggu (28/4/2019).

Anton Charliyan mengaku, dukungan itu muncul sebagai upaya menyelamatkan demokrasi.

Ia mengatakan bahwa KPU sebagai lembaga resmi penyelenggara Pemilu 2019, disertai dengan landasan hukum.

"Siapa pun di luar hukum akan kami lawan. Makanya lawan inkonstitusional. Disini kami masyarakat Jawa Barat mewakili Indonesia," katanya.

Ia berharap semangat Bandung Lautan Api di Jawa Barat dapat menyebar sehingga masyarakat mendukung KPU untuk tetap bekerja secara profesional.

"Perbedaan merupakan bhinneka tunggal ika. Apapun hasilnya harus kami dukung. Jangan lagi ada intrik-intrik di belakang," ujarnya.


Ketua Umum Masyarakat Cinta Masjid (MCM) Wisnu Dewanto mengimbau supaya para pihak yang mencoba melemahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk berhenti melakukan hal tersebut.

"Kita minta semua pihak agar menahan diri untuk mengikuti cara-cara yang ada dengan Pancasilais," kata Wisnu di acara syukuran dan doa bersama Pemilu Damai 2019 di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (28/4/2019).

Menurut Wisnu, Pancasila bukan hanya dasar negara, melainkan juga sumber hukum dari segala hukum yang berlaku di negeri ini. Dia berharap agar siapa pun pemimpin yang akan terpilih kelak, bisa dengan sikap negarawan untuk menyatukan bangsa Indonesia.

"Di sini tergabung beberapa relawan dan kita berharap cara berpikir untuk melemahkan KPU disudahi," tegas Wisnu.

MCM menggelar acara "Doa Bersama dan Syukuran atas Terlaksananya Pemilu Damai 2019". Acara itu dihadiri oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang juga merupakan Ketua Dewan Pembina MCM Indonesia.

Dalam acara tersebut Budi menyampaikan bahwa MCM merupakan suatu bentuk upaya untuk memberdayakan masyarakat muslim pada khususnya.

"Merupakan agen untuk memberdayakan mayarakat masjid. Masyarakat masjid yang tidak semuanya beruntung yang tidak beruntung kita berikan pemberdayaan ekonomi mikro," tutur Budi.


Puluhan masyarakat mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan aksi damai. Aksi dimulai dengan pembagian bunga mawar sebagai tanda terima kasih pada KPU yang telah bekerja keras menggelar Pemilu 2019.

Mereka yang hadir di KPU di antaranya, Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Sunanto alias Cak Nanto, penyanyi Iwa K dan Opie Andaresta, politikus Rizal Mallarangeng, dan Nong Darol Mahmada dari Jaringan Islam Liberal (JIL).



Mereka yang datang ke KPU membawa bendera merah putih dan menyanyikan lagu-lagu perjuangan.

"Kami sampaikan terima kasih kepada KPU yang telah bekerja keras dan profesional melaksanakan tugas sebagai penyelenggara pemilu. Terima kasih juga kami sampaikan atas dedikasi kerja keras aparat berjalan lancar," kata Opie di depan kantor KPU RI, Senin (22/4/2019).

Massa juga menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya para pahlawan pemilu seperti petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam massa rekapitulasi hasil Pemilu 2019.

"Kami berbelasungkawa pahlawan demokrasi yang gugur perjuangan ini kami turut berduka," kata Cak Nanto di depan gedung KPU.

Cak Canto menyatakan, masyarakat yakin KPU berkerja dengan jujur dan adil. "Saya yakin KPU independen jaga integritas, dan KPU akan kuat. Kami mengawal dan bersama KPU," ujar Cak Nanto.

Komisioner KPU Ilham Saputra kemudian menemui massa. Dia menerima bunga mawar dari tokoh yang hadir. Ilham mengatakan KPU akan bekerja profesional.

"Prinsipnya kami terus bekerja sesuai prinsip tanpa berpihak pada manapun. Profesional, doakan kami bisa bekerja lebih baik lagi," kata Ilham.
Daftar 30 Negara Ucapkan Selamat ke Jokowi
Sebanyak 30 negara memberikan ucapan kepada Presiden Joko Widodo atas kemenangan dan penyelenggaraan Pemilu 2019 di Indonesia berjalan dengan lancar.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Armanatha Nasir mengatakan, ucapan tersebut disampaikan langsung oleh kepala negara dan ada yang melalui sosial media.

Tiga kepala negara yang menyampaikan langsung kepada Jokowi antara lain, PM Malaysia Mahathir Mohamad, PM Singapura Lee Hsien Loong, dan Presiden Turki Erdogan. Mereka secara langsung menelepon Jokowi via telepon, sehari setelah pencoblosan pemilu pada 18 April 2019.

Adapun negara yang mengucapkan selamat atau memberikan komen positif terkait pelaksanaan pemilu Indonesia, baik melalui sosmed, release maupun ke media adalah Inggris, Korea Selatan, Palestina, Denmark, Thailand, Belanda, Afrika Selatan,  Australia, Jerman, Kanada, Turki, dan Spanyol.

Perancis, Amerika Serikat, Afghanistan, Timor Leste, Iran, Singapore, Belgia, Norway, Rusia, Hongaria, Malaysia, Finland, Austria, Myanmar, Mesir, RRT, Vietnam, serta Pakistan juga memberikan selamat kepada Jokowi.

"Ada juga statement dari organisasi Internasional antara lain, UE (Uni Eropa), OKI (Organisasi Konferensi Islam)," sambung Dubes RI untuk Perancis itu.

Presiden pilihan rakyat, Joko Widodo menyatakan dirinya telah mendapatkan ucapan selamat dari sejumlah pemimpin dunia atas pelaksanaan pemilu di Indonesia yang berjalan lancar. Para pemimpin dunia itu juga sudah mengucapkan selamat kepada pasangan Jokowi-KH Ma'ruf Amin.



Tokoh seperti PM Malaysia Mahathir Mohammad, PM Singapura Lee Hsien Long, hingga Presiden Turki Erdogan yang telah memberikan selamat atas keterpililah dirinya yang di dampingi oleh KH Ma'ruf Amin.

Jokowi mengatakan, pihaknya akan terus menunggu hasil perhitungan suara oleh KPU. Pihaknya berharap KPU seceparnya bisa menyelesaikan penghitungan dengan baik.

Namun, dari hasil quick count yang ada, sudah memberikan angka yang jelas. Jokowi menambahkan, semua mengetahui bahwa semua penghitungan quick count dilakukan secara ilmiah. Dan sudah terbukti karena pengalaman menunjukkan akurasinya di pemilu lalu. Akurasinya 99 persen yang mana hampir sama dengan real count.

Tak lupa Jokowi juga mengucapkan terima kasih kepada Polri dan TNI yang menjaga keamanan dan ketertiban sehingga pemilu berjalan damai.

"Terima kasih juga kepada masyarakat yang aktif menggunakan hak polihnya dan juga menjaga ketertiban. Terakhir, kami ucapkan terima kasih kepada partai koalisi, relawan, TKN, TKD, beserta semua pihak yang membantu Jokowi-Amin," ujar Jokowi.
Perjuangan KPU Demi Distribusi Logistik Pemilu
Dibalik suksesnya penyelenggaraan Pemilu 2019, ternyata ada banyak sekali perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh panitia Pemilu 2019 agar Pemilu 2019 dapat diikuti oleh seluruh Rakyat Indonesia.

Sekitar 192 juta pemilih terdaftar akan memberikan suara pada 800.000 tempat pemungutan suara yang tersebar di 17.000 pulau di nusantara. Jadi harus benar-benar disiapkan oleh panitia pemilu karena wilayah Indonesia sangat besar dan tidak hanya dilalui oleh kendaraan darat saja.

Untuk mengantarkan logistik pemilu ke tempat-tempat terpencil dan terluar, yang nanti dari hasil pemilu ini akan menentukan arah politik Indonesia selama lima tahun kedepan.

Salah satunya adalah di Sulawesi Selatan, para panitia pemilu 2019 ini membawa kotak suara melintasi sungai untuk mengirimnya ke desa Bonto Matinggi, sebuah desa terpencil di Maros, Sulawesi Selatan.

Kemudian di Sumatera Selatan, kotak dan surat suara juga diangkut ke desa-desa terpencil di Palembang sehari sebelum pemilihan. Semua logistik pemilu 2019 ini dibawa ke desa terpencil dengan kapal di sepanjang sungai di Manggamat,

Di provinsi Aceh Selatan juga. sekitar dua juta anggota militer dan sipil dikerahkan di seluruh negeri untuk memastikan proses pemungutan suara berjalan lancar.

Personel keamanan juga ikut memastikan bahwa tidak ada perkelahian pecah antara kubu yang berlawanan mendukung kandidat yang berbeda. Personel militer juga dikerahkan di provinsi Papua untuk melindungi pemilih dari pemberontak bersenjata.
Presiden pilihan rakyat, Joko Widodo menyatakan dirinya telah mendapatkan ucapan selamat dari sejumlah pemimpin dunia atas pelaksanaan pemilu di Indonesia yang berjalan lancar. Para pemimpin dunia itu juga sudah mengucapkan selamat kepada pasangan Jokowi-KH Ma'ruf Amin.

Tokoh seperti PM Malaysia Mahathir Mohammad, PM Singapura Lee Hsien Long, hingga Presiden Turki Erdogan yang telah memberikan selamat atas keterpililah dirinya yang di dampingi oleh KH Ma'ruf Amin.




 Jokowi mengatakan, pihaknya akan terus menunggu hasil perhitungan suara oleh KPU. Pihaknya berharap KPU seceparnya bisa menyelesaikan penghitungan dengan baik.

Namun, dari hasil quick count yang ada, sudah memberikan angka yang jelas. Jokowi menambahkan, semua mengetahui bahwa semua penghitungan quick count dilakukan secara ilmiah. Dan sudah terbukti karena pengalaman menunjukkan akurasinya di pemilu lalu. Akurasinya 99 persen yang mana hampir sama dengan real count.

Tak lupa Jokowi juga mengucapkan terima kasih kepada Polri dan TNI yang menjaga keamanan dan ketertiban sehingga pemilu berjalan damai.

"Terima kasih juga kepada masyarakat yang aktif menggunakan hak polihnya dan juga menjaga ketertiban. Terakhir, kami ucapkan terima kasih kepada partai koalisi, relawan, TKN, TKD, beserta semua pihak yang membantu Jokowi-Amin," ujar Jokowi.

"Marilah terus menjaga dan merawat persatuan dan kerukunan sebangsa dan setanah air," imbuhnya.
Perjuangan KPU Demi Distribusi Logistik Pemilu
Dibalik suksesnya penyelenggaraan Pemilu 2019, ternyata ada banyak sekali perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh panitia Pemilu 2019 agar Pemilu 2019 dapat diikuti oleh seluruh Rakyat Indonesia.

Sekitar 192 juta pemilih terdaftar akan memberikan suara pada 800.000 tempat pemungutan suara yang tersebar di 17.000 pulau di nusantara. Jadi harus benar-benar disiapkan oleh panitia pemilu karena wilayah Indonesia sangat besar dan tidak hanya dilalui oleh kendaraan darat saja.

Untuk mengantarkan logistik pemilu ke tempat-tempat terpencil dan terluar, yang nanti dari hasil pemilu ini akan menentukan arah politik Indonesia selama lima tahun kedepan.

Salah satunya adalah di Sulawesi Selatan, para panitia pemilu 2019 ini membawa kotak suara melintasi sungai untuk mengirimnya ke desa Bonto Matinggi, sebuah desa terpencil di Maros, Sulawesi Selatan.

Kemudian di Sumatera Selatan, kotak dan surat suara juga diangkut ke desa-desa terpencil di Palembang sehari sebelum pemilihan. Semua logistik pemilu 2019 ini dibawa ke desa terpencil dengan kapal di sepanjang sungai di Manggamat,

Di provinsi Aceh Selatan juga. sekitar dua juta anggota militer dan sipil dikerahkan di seluruh negeri untuk memastikan proses pemungutan suara berjalan lancar.

Personel keamanan juga ikut memastikan bahwa tidak ada perkelahian pecah antara kubu yang berlawanan mendukung kandidat yang berbeda. Personel militer juga dikerahkan di provinsi Papua untuk melindungi pemilih dari pemberontak bersenjata.
Pernahkah kita membayangkan betapa beratnya mendistribusikan dan mengawal kotak suara yang berada di lokasi-lokasi terpencil dan sangat minim fasilitas?

Menaiki perbukitan, melewati hutan, menyeberangi sungai dan selat, atau jalan tanpa aspal yang sangat sulit dilalui. Coba bayangkan oleh kita yang berada di perkotaan yang tinggal datang ke TPS beberapa menit lalu pulang dan nonton TV menunggu hasilnya.



Indonesia ini sangat luas sekali, dan jumlah pemilihnya 192 juta orang yang tersebar di berbagai pulau, termasuk yang terpencil, dan mereka semua harus dilayani dengan baik.

Karenanya patut diapresiasi kepada seluruh petugas KPU yang telah berjuang untuk itu semua. Begitupun para petugas KPPS yang harus pulang pagi karena harus menghitung ulang.

Tentulah apresiasi juga perlu diberikan kepada para pemilih yang begitu antusias datang ke TPS, bahkan yang di luar negeri hingga harus mengantri panjang dan melawan terik matahari serta ada pula yang menahan curah air hujan.

Inipun bisa dijadikan bahan pembelajaran bagi yang sengaja memilih Golput, atau yang karena menganggap remeh pemilu, hingga baru sibuk di hari yang tentu sudah sulit mengurus surat C6 atau C5, namun marah-marah ketika tak bisa nyoblos.

Yang lebih parah lagi, mereka yang tak bersumbangsih, tapi bikin resah setelah kecewa jagoannya kalah. Mari belajar menghargai kerja keras mereka yang telah menyukseskan Pemilu dengan baik.
Jangan Abaikan Kerja Keras Para Pahlawan Pemilu 2019 ini !!


Pemilu Legislatif (Pileg) serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019 digelar serentak. Pertama kalinya dalam sejarah pesta demokrasi di Indonesia.

Apresiasi sudah selayaknya diberikan kepada penyelenggara, pengawas, dan rakyat Indonesia. Kami juga turut berduka cita terhadap para petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang meninggal dunia pascapemilu.

Sekitar 193 juta rakyat Indonesia telah menggunakan hak pilihnya. Dan terselenggaranya pemilu 2019 tak lepas dari pahlawan- pahlawan pemilu, yaitu mereka yang bekerja keras dan berjuang demi terselenggaranya pemilu hingga ke seluruh penjuru tanah air.

Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan, pemerintah sedang membahas pemberian santunan bagi petugas KPPS yang meninggal dunia maupun sakit.

Menurut Moeldoko, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan BPJS telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemkeu). Membicarakan santunan.

“Dananya dari Kemkeu. Saat ini sedang dibicarakan. Belum tahu berapa kisarannya. Nanti, untuk yang sakit juga ada BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) kesehatan,” ungkap Moeldoko.

Hal senada disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. “Kami menunggu usulan dari Bawaslu dan KPU. Saya yakin Pemerintah akan memberi penghargaan,” kata Tjahjo.
Banyaknya petugas KPPS yang meninggal saat bertugas, menjadi perhatian semua pihak.

Ketua Barisan Nasionalis, Tri Budiarto menyampaikan duka cita kepada petugas KPPS yang meninggal dunia pasca pelaksanaan Pemilu 2019 pada 17 April yang lalu.

Tri menyebut mereka adalah pahlawan pemilu yang patut diapresiasi.



"Barisan Nasionalis menyampaikan turut berduka cita atas meninggalnya saudara-saudara kita yang bertugas sebagai KPPS.

Di mana data terakhir menunjukkan ada 144 petugas KPPS yang meninggal dunia dan 883 petugas yang mengalami sakit. Mereka ini adalah para pahlawan pemilu.

Tri menilai penyelenggaraan Pemilu 2019 secara serentak merupakan pemilu yang paling kompleks di dunia, di mana Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif berlangsung secara serentak.

Hal itu berdasarkan amanat pada UU Pemilu No 7 tahun 2017.

"Pemilu 2019 sangat kompleks dengan melibatkan personil penyelenggara dan pengawas lebih dari sepuluh juta orang dan partisipasi pemilih lebih dari 150 juta pemilih," ucapnya.

Tri juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, khususnya kepada para penyelenggara, pengawas dan rakyat Indonesia sebagai pemilih dalam Pemilu 2019.

"Terima kasih yang luar biasa kepada seluruh rakyat Indonesia.

Terkhusus kepada para penyelenggara dan pengawas yang telah bekerja keras sampai subuh menyukseskan penyelenggaraan Pemilu 2019," pungkasnya.

Sebagai informasi, hingga Rabu (24/4/2019) pukul 15.15 WIB, KPU mencatat jumlah KPPS yang tertimpa musibah sebanyak 1.027 orang.

Rinciannya, 144 orang meninggal dunia dan 883 lainnya jatuh sakit.

Mayoritas mereka terkena musibah tersebut karena terus bekerja secara maraton dari pagi hingga bertemu pagi berikutnya.
Selisih Hasil Survei dan Quick Count Jokowi Vs Prabowo dari 6 Lembaga
Berdasar hasil quick count (hitung cepat) lembaga-lembaga survei menempatkan pasangan Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin unggul dari pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, Yaqut Cholil Qoumas langsung mengucapkan rasa syukur bahwa Pemilu 2019 ini sendiri berlangsung lancar, aman, dan tertib. Yaqut juga mengucapkan selamat atas kemenangan Jokowi dan KH Ma'ruf Amin dalam Pilpres.

"Selamat kepada Pak Jokowi dan KH Ma'ruf Amin yang telah memenangkan Pilpres 2019. Kemenangan ini masih berdasarkan quick count, kita tunggu hasil resmi KPU. Tapi saya yakin hasilnya tidak akan jauh berbeda. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf," kata Yaqut, Rabu (17/4/2019).

Menurut Gus Yaqut, sapaan karibnya, kemenangan Jokowi dan KH Ma'ruf adalah kemenangan rakyat Indonesia, bukan cuma kemenangan Jokowi dan KH Ma'ruf Amin saja.

"Kemenangan Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf adalah kemenangan rakyat Indonesia, kemenangan kita semua. Bukan kemenangan Pak Jokowi atau Kiai Ma'ruf saja. Rakyat Indonesia telah memilih calon pemimpin bangsa ini ke depan, memilih pilihan presiden mereka sendiri. Mari kita rayakan kemenangan ini bersama. Kita lihat rakyat Indonesia bersuka cita dalam pesta demokrasi kali ini. Pemilu hal biasa, tidak ada istimewa, sudah berkali-kali kita ikut Pemilu. Mari kita bergembira saja," tutur Gus Yaqut.

Gus Yaqut berharap, pasangan Jokowi - Kiai Ma'ruf dapat membawa Indonesia ke puncak kejayaan, sejahtera, makmur, dan maju.

"Saya yakin di bawah kepemimpinan Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf lima tahun ke depan, Indonesia akan jauh lebih baik, lebih maju, makmur dan sejahtera. Mari kita bersama mendukung kepemimpinan beliau berdua, membantu agar cita-cita menjadikan Indonesia maju bisa terwujud. Kita akan kritik untuk mengingatkan kalau dalam perjalanannya tidak sesuai," tuturnya.
Presiden Joko Widodo hadir dalam Malam Penghargaan Mitra Juara Gojek 2019 yang diselenggarakan di Allianz Ecopark, Ancol. Pada acara malam penghargaan yang dihadiri oleh ribuan mitra Go-Jek itu, Jokowi mengatakan ekonomi digital sangat memberi harapan untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Di acara yang digelar Kamis (11/4/2019) malam itu, Jokowi juga mengatakan pentingnya startup Indonesia untuk mengikuti jejak Go-Jek dalam melakukan ekspansi regional.



"Sudah saatnya startup-startup di Indonesia scale up dan mendunia seperti Go-Jek," kata Jokowi di hadapan mitra-mitra Go-Jek di Allianz Ecopark Ancol, sebagaimana dikutip dalam keterangan tertulis, Jumat (12/4/2019).

Jokowi menegaskan bahwa Go-Jek tidak akan maju tanpa peran mitra-mitranya, yakni para driver dan pelaku UMKM yang jumlahnya sudah mencapai jutaan di Indonesia dan Asia Tenggara.

"Dengan semangat optimisme, saya yakin kita akan melahirkan unicorn-unicorn baru, decacorn-decacorn baru di Indonesia," kata Jokowi.

Sebagai informasi Go-Jek saat ini sudah melebarkan sayap ke Asia Tenggara seperti Singapura, Thailand, dan Vietnam. Perusahaan yang didirikan Nadiem Makarim itu pun tengah menjajaki ekspansi ke Filipina.
Prabowo Kalah 19,8% di Survei SMRC, TKN: Tak Benar Ada Distrust ke Jokowi
Survei Saiful Murjani Research and Consulting (SMRC) menempatkan pasangan Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin unggul 19,8 persen dari Prabowo Subianto-Sandiaga menjelang pencoblosan. Tim Kampanye Nasional (TKN) mengatakan hasil itu membuktikan publik masih percaya kepada Jokowi.

"Ya yang saya katakan tadi, kalau ada yang bilang distrust atau ketidakpercayaan pada Jokowi, itu tidak benar," kata juru kampanye nasional TKN, Maruarar Sirait, di kantor SMRC, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (12/4/2019).

Pria yang akrab disapa Ara ini menyebut elektabilitas Jokowi mengalami peningkatan 3 kali lipat dibanding selisih perolehan suara pada Pilpres 2014. Menurutnya, hal itu semakin menguatkan bahwa kepercayaan publik kepada Jokowi sangat tinggi.

"Itu meningkat dari 6 persen ke 19 persen itu kali tiga. Ini tidak mungkin secara tiba-tiba ada peningkatan yang luar biasa. Sembilan belas persen itu setara kalau kita hitung ada 25 juta suara. Jadi ini kan sudah dipahamin oleh masyarakat ini kita melihat kepercayaan kepada Jokowi ini tinggi," sebutnya.

Sebelumnya diberitakan, SMRC melakukan survei terkait elektabilitas capres-cawapres di Pilpres 2019 menjelang pemungutan suara. Hasilnya, pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin unggul 19,8 persen dibanding Prabowo-Sandiaga menjelang pencoblosan pada 17 April mendatang.

"Dengan pengukuran langsung dengan pertanyaan seandainya pilpres dilakukan sekarang, maka pasangan Jokowi-Ma'ruf mendapat dukungan sebesar 56,8 persen, lalu Prabowo-Sandiaga sebesar 37 persen, yang belum memilih 6,3 persen," ujar Direktur Riset SMRC Deni Irvani saat rilis hasil survei di kantornya, Jl Cisadane, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (12/4).

Survei dilakukan pada 5-8 April 2019. Survei ini menggunakan metode stratified multistage random sampling dengan 2.285 responden dari seluruh provinsi di Indonesia.

Survei dilakukan dengan wawancara langsung tatap muka. Margin of error dalam survei ini kurang-lebih 2,1 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Politikus Golkar Muhammad Zainul Majdi alias Tuan Guru Bajang mengingatkan para tokoh untuk menampilkan kata-kata yang baik ketika berada di ruang publik. Pernyataan itu merespons ucapan 'bajingan' yang disampaikan capres 02 Prabowo Subianto saat kampanye terbuka.

"Kewajiban kita semua untuk menghadirkan kata-kata baik di ruang publik. Dan kewajiban itu lebih kuat lagi bagi para tokoh yang menjadi panutan dan diyakini sebagai pemimpin," ujar TGB di Rumah Cemara, Jakarta, Rabu (10/4).



TGB menuturkan pemimpin perlu berkata baik mengingat Indonesia masih kental dengan konsep patronase. Ia berkata konsep itu membuat masyarakat meniru segala hal yang diperbuat oleh pemimpinnya.

"Jadi kita harus berhati-hati dan memastikan untuk jangan mengotori ruang publik lagi dengan ucapan-ucapan yang tidak baik," ujarnya.

Mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat ini menjelaskan kesopanan merupakan karakter masyarakat nusantara.

Menurut dia, kesopanan bukan berarti tidak tegas. Ia berkata ketegasan bisa tetap terwujud tanpa diikuti dengan kata kasar.

"Negara kita sedang sakit, Ibu Pertiwi sedang diperkosa, hak rakyat sedang diinjak-injak. Segelintir orang, elite di Jakarta seenaknya saja merusak negara ini, mereka adalah... ini boleh enggak bicara agak keras di sini, Pak?" kata Prabowo sambil menengok ke kursi di belakangnya.

"Tinggal... tinggal 10 hari lagi deh, mereka adalah 'bajingan-bajingan'," ucap Prabowo yang disambut riuh massa.
Jokowi: Jangan Sampai Ada yang Ngomong Curang, Dihitung juga Belum
Capres petahana Joko Widodo meminta segala kabar yang beredar soal Pemilu 2019 diverifikasi kebenarannya. Jokowi juga menepis penghitungan surat suara di luar negeri sebagaimana beredar lewat broadcast WhatsApp.

"Penghitungan surat suara itu dilakukan nanti pada tanggal 17, mekanisme itu harus tahu. Nanti juga penghitungannya berjenjang. Jadi jangan sampai ada yang ngomong curang, curang, dihitung juga belum. Berjenjang," ujar Jokowi kepada wartawan di Depok, Kamis (11/4/2019).

Jokowi juga mempercayakan pengawasan pada pelaksanaan Pemilu Serentak 2019. Semua 'mata', termasuk masyarakat, ikut mengawasi.

"Kalau ada yang curang di TPS mana, kalau ada yang curang di kecamatan mana, kalau curang di kabupaten mana, gampang sekali ngitungnya. Hitungannya berjenjang kok, semua masyarakat, semua anak muda yang memiliki aplikasi bisa dicek itu, bisa ngecek semuanya," papar Jokowi.

"Oleh sebab itu, seluruh rakyat saya ajak semua untuk melihat TPS, hasilnya dijepret, jadi kalau nanti ada yang curang gampang carinya," kata Jokowi.

Sebelumnya, KPU sudah menepis broadcast yang berisi hasil pemungutan suara Pilpres 2019 di luar negeri. Menurut KPU, hasil pemungutan suara di luar negeri baru diketahui setelah proses penghitungan suara pada 17 April 2019.

"Hoax, penghitunganya baru dilakukan pada 17 April. Dapat kami pastikan itu hoax, mengapa demikian? Ada early voting atau pemilihan umum di awal waktu, kalau di dalam negeri 17 April, di luar negeri mulai tanggal 8 hingga 14 April, bisa juga sebelumnya, yaitu pengiriman pos, itu kegiatan pemungutan suara, perhitungannya 17 April, bagaimana mungkin dihitung saja belum tapi udah muncul," kata Komisioner KPU Viryan Aziz, Rabu (10/4).

Viryan Aziz mengatakan hanya pemungutan suara yang dilakukan lebih dulu di luar negeri. Sedangkan penghitungan suara tetap dilakukan pada 17 April 2019 di kantor perwakilan luar negeri Indonesia.
Berbagai modus penggelembungan suara dalam pemilihan presiden ditemukan di berbagai tempat. Di Malaysia, ada modus penggelembungan suara dengan memanfaatkan pengiriman surat suara via pos dan drop box. Semua itu terjadi pada Pilpres 2019.

Saat itu, hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Panwaslu Kuala Lumpur seorang saksi mengatakan ribuan surat suara dikirimkan ke kantor sejumlah partai politik cabang Kuala Lumpur. Jumlahnya bervariasi, antara 2.500 dan 3.000. Seorang pengurus partai pendukung Prabowo-Hatta mengatakan ribuan surat suara itu akhirnya ditusuk anak buah saksi tersebut.

2

Kejadian tersebut kini terjadi kembali pada Pilpres 2019, bedanya mereka kini menjadi korban kecurangan pemilu. Berdasarkan fakta dilapangan, kubu 02 melakukan penggerebekan di sebuah ruko dan ditemukan kertas suara tersebut telah tercoblos.

Panwaslu Kuala Lumpur, Yaza Azzahra mengatakan berdasarkan keterangan dari Sekber Satgas Badan Pemenangan Prabowo Sandi,  pelaku pencoblosan surat suara ilegal adalah seorang WNI. Para pelaku mengaku diberi upah 50 sen ringgit per surat suara. Sayangnya Azzahra sendiri tidak sempat menemui para pelaku, karena kabur terlebih dulu.

Logika akal sehat, bagaimana mungkin BPN mengetahui pelaku pencoblosan adalah WNI dan mengaku diberi upah 50 sen ringgit per surat suara sedangkan pelaku berhasil kabur.

Lantas, bagaimana mungkin surat suara dalam pengawasan PPLN, Panwas Luar Negeri, dan pihak keamanan di Kedubes bisa keluar dalan jumlah cukup besar ke sebuah ruko kosong ke wilayah yurisdiksi di luar kedutaan Indonesia. Ada persengkongkolan jahat yang dilakukan kubu 02 yang bekerja sama dengan Ketua Panwaslu Kuala Lumpur, Malaysia Yaa Azzahra.
10 Poin Kecurigaan Ketua NasDem soal 'Surat Suara Tercoblos di Malaysia'
NasDem mencurigai temuan surat suara tercoblos di Malaysia, yang berawal dari laporan relawan PADI (Prabowo-Sandi). Bagi NasDem, ada sejumlah hal yang mencurigakan.

"Keganjilan lain adalah bagaimana mungkin surat suara dalam pengawasan PPLN, Panwas Luar Negeri, dan pihak keamanan di Kedubes bisa keluar dalam jumlah cukup besar ke sebuah ruko kosong ke wilayah yurisdiksi di luar Kedutaan Indonesia," kata Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya kepada wartawan, Kamis (11/4/2019).

Willy membuat 10 poin analisis soal peristiwa temuan surat suara tercoblos itu. Berikut analisis Willy selengkapnya (tanpa diedit):

Menyikapi dinamika yang berkembang di Selangor Malaysia, dengan kasus tercoblosnya partai dan calon tertentu, berikut ini sikap resmi DPP Partai NasDem:

1. Pemungutan suara di Malaysia menggunakan tiga metode pemberian suara a. Pemberian suara di TPS b.
Pemberian suara dengan Kotak Suara Keliling dan c. Pemberian suara via amplop.
2. Video yang viral soal suara yang tercoblos jika diamati sepintas adalah surat suara yang akan dikirim dengan pos.
3. Ada keganjilan dalam video tersebut yaitu amplop yang ada belum terkirim tetapi sudah dicoblos. Logikanya jika amplop sampai ke tangan penerima tentu akan muncul persoalan.
4. Keganjilan lain adalah bagaimana mungkin surat suara dalam pengawasan PPLN, Panwas Luar Negeri, dan pihak keamanan di Kedubes bisa keluar dalam jumlah cukup besar ke sebuah ruko kosong ke wilayah yurisdiksi di luar kedutaan Indonesia.
5. Keganjilan berikutnya adalah ruko kosong itu ditemukan seseorang lalu diviralkan.
6. Maka sangat mungkin kejadian di Malaysia ini sarat dengan kepentingan politik untuk mendelegitimasi Pemilu dan pihak penyelenggara Pemilu oleh pihak-pihak yang takut kalah dengan menyebut bahwa Pemilu curang dsb. Fakta ini beriringan dengan fakta di berbagai survei menjelang 17 April kubu Prabowo Sandi telah kalah oleh Jokowi Makruf Amin.
7. Karena itu NasDem mendorong pihak Bawaslu Republik Indonesia dan Kepolisian RI untuk mengusut tuntas kasus ini apakah ini fakta atau rekayasa politik untuk mendelegitimasi Pemilu.
8. NasDem mendorong dibukanya secara terang benderang kasus ini di hadapan hukum untuk memastikan Pemilu berjalan dengan luber dan jurdil.
9. NasDem sepakat jika kasus ini belum tuntas pemungutan suara di Malaysia sebaiknya ditunda.
10. Jika fakta ini adalah sebuah pidana Pemilu, maka NasDem mendorong utk mengusut semua pihak tanpa kecuali dan bertanggung jawab di depan hukum.

Berangkat dari poin-poin tersebut Partai NasDem mengimbau semua pihak untuk berhati-hati dengan skenario kotor (dirty operation) dari kasus surat suara di Selangor. Sebab, kuat diduga ada yang main api untuk membakar rumah sendiri.

Jakarta, 11 April 2019

Willy Aditya
Ketua DPP Partai NasDem

SDM

video

Dukungan

Cat-5

Cat-6